DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bengkulu

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.355.736.113.211,00 bertambah sebesar Rp47.997.191.133,00 sehingga menjadi Rp1.403.733.304.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp1.350.974.568.176,00
b.Berkurang Rp(9.257.882.660,00) Jumlah pendapatan daerah Setelah perubahan Rp1.341.716.685.516,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp1.355.736.113.211,00
b.Bertambah Rp 47.997.191.133,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.403.733.304.344,00
a.Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp62.016.618.828,00
b.Pengeluaran pembiayaan Jumlah pengeluaran pembiayaan tetap Rp 0,00 Jumlah pembiayaan neto 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 setelah perubahan Rp62.016.618.828,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari;

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp378.215.005.362,00 2) Berkurang Rp(17.242.141.273,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan Rp360.972.864.089,00
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp957.397.941.424,00 2) Bertambah Rp7.008.118.613,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan Rp964.406.060.037,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp15.361.621.390,00 2) Bertambah Rp976.140.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah perubahan Rp16.337.761.390,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp289.241.625.500,00 2) Berkurang Rp(14.706.374.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp274.535.251.500,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp18.213.400.000,00 2) Bertambah Rp194.529.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp18.407.929.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp3.980.307.421,00 2) Berkurang Rp(2.407.100.024,00) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp1.573.207.397,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 1) Semula Rp 66.779.672.441,00 2) Berkurang Rp(323.196.249,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah setelah perubahan Rp 66.456.476.192,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp919.099.085.000,00 2) Berkurang Rp(9.969.917.000,00) Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp909.129.168.000,00
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp38.298.856.424,00 2) Bertambah Rp16.978.035.613,00 Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan Rp 55.276.892.037,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari : Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp15.361.621.390,00 2) Bertambah Rp976.140.000,00 Jumlah Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp16.337.761.390,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp1.248.172.567.891,00 2) Berkurang Rp(17.090.630.447,61) Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.231.081.937.443,39
b.Belanja Modal 1) Semula Rp106.563.545.320,00 2) Bertambah Rp65.087.821.580,61 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp171.651.366.900,61
c.Belanja Tak Terduga tetap sebesar Rp1.000.000.000,00
d.Belanja Transfer tetap sebesar Rp0,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp717.584.104.913,00 2) Bertambah Rp21.065.732.013,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp738.649.836.926,00
2. b.Belanja Barang Dan Jasa 1) Semula Rp469.419.233.392,00 2) Berkurang Rp(38.685.412.460,61) Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan Rp430.733.820.931,39
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp60.790.466.296,00 2) Bertambah Rp520.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp61.310.466.296,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp378.763.290,00 2) Bertambah Rp9.050.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp387.813.290,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp20.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp20.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1) Semula Rp 32.679.632,970,00 2) Bertambah Rp8.875.096.517,61 Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan Rp41.554.729.487,61
3. c.Belanja Modal Gedung Dan Bangunan 1) Semula Rp38.450.740.150,00 2) Bertambah Rp23.766.492.441,00 Jumlah Belanja Modal Modal Gedung Dan Bangunan setelah perubahan Rp62.217.232.591,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi 1) Semula Rp28.282.288.000,00 2) Bertambah Rp28.941.513.454,00 Jumlah belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp57.223.801.454,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp6.838.384.200,00 2) Bertambah Rp3.797.219.168,00 Jumlah Belanja Modal Asset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp10.635.603.368,00
6. f.Belanja Modal Aset lainnya 1) Semula Rp312.500.000,00 2) Berkurang Rp(312.500.000,00) Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah perubahan Rp 0,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp62.016.618.828,00
b.Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan tetap Rp 0,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp62.016.618.828,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal
(1)meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam perubahan anggaran;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
8.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp1.350.974.568.176,00
b.Berkurang Rp(9.257.882.660,00) Jumlah pendapatan daerah Setelah perubahan Rp1.341.716.685.516,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp1.355.736.113.211,00
b.Bertambah Rp 47.997.191.133,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.403.733.304.344,00
a.Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp62.016.618.828,00
b.Pengeluaran pembiayaan Jumlah pengeluaran pembiayaan tetap Rp 0,00 Jumlah pembiayaan neto 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 setelah perubahan Rp62.016.618.828,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari;

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp378.215.005.362,00 2) Berkurang Rp(17.242.141.273,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan Rp360.972.864.089,00
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp957.397.941.424,00 2) Bertambah Rp7.008.118.613,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan Rp964.406.060.037,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp15.361.621.390,00 2) Bertambah Rp976.140.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah perubahan Rp16.337.761.390,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp289.241.625.500,00 2) Berkurang Rp(14.706.374.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp274.535.251.500,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp18.213.400.000,00 2) Bertambah Rp194.529.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp18.407.929.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp3.980.307.421,00 2) Berkurang Rp(2.407.100.024,00) Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp1.573.207.397,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 1) Semula Rp 66.779.672.441,00 2) Berkurang Rp(323.196.249,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah setelah perubahan Rp 66.456.476.192,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp919.099.085.000,00 2) Berkurang Rp(9.969.917.000,00) Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp909.129.168.000,00
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp38.298.856.424,00 2) Bertambah Rp16.978.035.613,00 Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan Rp 55.276.892.037,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari : Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp15.361.621.390,00 2) Bertambah Rp976.140.000,00 Jumlah Lain lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp16.337.761.390,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp1.248.172.567.891,00 2) Berkurang Rp(17.090.630.447,61) Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.231.081.937.443,39
b.Belanja Modal 1) Semula Rp106.563.545.320,00 2) Bertambah Rp65.087.821.580,61 Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp171.651.366.900,61
c.Belanja Tak Terduga tetap sebesar Rp1.000.000.000,00
d.Belanja Transfer tetap sebesar Rp0,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp717.584.104.913,00 2) Bertambah Rp21.065.732.013,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp738.649.836.926,00
2. b.Belanja Barang Dan Jasa 1) Semula Rp469.419.233.392,00 2) Berkurang Rp(38.685.412.460,61) Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan Rp430.733.820.931,39
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp60.790.466.296,00 2) Bertambah Rp520.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp61.310.466.296,00
4. d.Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp378.763.290,00 2) Bertambah Rp9.050.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp387.813.290,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula Rp0,00 2) Bertambah Rp20.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp20.000.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1) Semula Rp 32.679.632,970,00 2) Bertambah Rp8.875.096.517,61 Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin setelah perubahan Rp41.554.729.487,61
3. c.Belanja Modal Gedung Dan Bangunan 1) Semula Rp38.450.740.150,00 2) Bertambah Rp23.766.492.441,00 Jumlah Belanja Modal Modal Gedung Dan Bangunan setelah perubahan Rp62.217.232.591,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi 1) Semula Rp28.282.288.000,00 2) Bertambah Rp28.941.513.454,00 Jumlah belanja modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan Rp57.223.801.454,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula Rp6.838.384.200,00 2) Bertambah Rp3.797.219.168,00 Jumlah Belanja Modal Asset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp10.635.603.368,00
6. f.Belanja Modal Aset lainnya 1) Semula Rp312.500.000,00 2) Berkurang Rp(312.500.000,00) Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah perubahan Rp 0,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp1.000.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp62.016.618.828,00
b.Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan tetap Rp 0,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya: 1) Semula Rp4.761.545.035,00 2) Bertambah Rp57.255.073.793,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp62.016.618.828,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal
(1)meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam perubahan anggaran;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 10

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;