DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Dimuat tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, larangan, penanganan anak jalanan, gelandangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sumber dana, ketentuan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu menunjukan kecenderungan meningkat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis bagi Pemerintah Kota Bengkulu, masyarakat dan dunia usaha perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih anak dalam kandungan.
6.Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari- hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat umum lainnya.
7.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan:

a.asas pengayoman;
b.asas kemanusiaan;
c.asas kekeluargaan;
d.asas keadilan;dan
e.asas ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, bertujuan:

a.mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
b.mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
c.mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
d.memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
e.meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan, angkutan umum, lingkungan perumahan atau tempat umum lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan eksploitasi ekonomi atau menyuruh orang lain untuk melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis baik dengan bujukan maupun dengan paksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun juga kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB IV

PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 7

(1)Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan upaya penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
(2)Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui usaha preventif, represif, dan rehabilitatif.

Pasal 8

(1)Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah berkembangnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
(2)Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan dan bimbingan sosial;
2. b.pembinaan sosial;
3. c.bantuan sosial;
4. d.perluasan kesempatan kerja;
5. e.pemukiman lokal;
6. f.peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
7. g.peningkatan Pendidikan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan upaya preventif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
(2)Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitasnya pada tempat yang dilarang.
(3)Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
1. a.razia.
2. b.penampungan sementara.
(4)Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi guna menentukan kualifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
(5)Tindakan selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)meliputi :
1. a.dilepaskan dengan syarat;
2. b.dimasukkan dalam panti sosial;
3. c.dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/ kampung halamannya;
4. d.penerapan sanksi.
(6)Pengembalian anak jalanan, gelandangan dan pengemis ke orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c yang berdomisili di luar Kota Bengkulu diberikan bantuan biaya transport dan uang makan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya represif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan upaya untuk mempersiapkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
(2)Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.upaya penampungan;
2. b.upaya seleksi;
3. c.upaya penyantunan;
4. d.upaya penyaluran;dan
5. e.upaya tindak lanjut.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…