DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

LARANGAN MINUMAN TUAK DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL LAINNYA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III LARANGAN BAB IV PENGAWASAN BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PENYIDIKAN BAB VII KETENTUAN PIDANA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya, apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan serta berpotensi untuk menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman;
c.bahwa pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang telah ada di Kota Bengkulu saat ini, belum dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubh terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
9.Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);
10.Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2008 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN TUAK DAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Tuak adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira kelapa dan aren yang mengandung gula.
6.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7.Peredaran dan Penjualan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya adalah kegiatan menyalurkan dan/atau menjual Tuak yang baik yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk di minum.
8.Produsen adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha memproduksi tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya sekaligus dapat langsung bertindak sebagai penjual langsung.
9.Distributor adalah Perusahaan dan/atau perorangan yang mengedarkan minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya kepada pengecer atau penjual langsung.
10.Pengecer adalah perusahaan atau perorangan yang menjual minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan akhir ditempat yang telah ditentukan.
11.Penjual langsung adalah orang yang menjual minuman tuak dan minuman tradisional beralkohol lainnya kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
1. a.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya;
2. b.menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya; dan
3. c.menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang dan/atau Badan dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual serta mengonsumsi Minuman Tuak dan Minuman Beralkohol Tradisional Lainnya.

Pasal 4

(1)Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
(2)Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kepentingan adat;
2. b.kepentingan akademis; dan
3. c.kepentingan medis;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Kota bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya.
(2)Pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya dilakukan oleh Walikota melalui instansi terkait.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.melakukan penindakan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya yang melanggar ketentuan peraturan daerah.
2. b.melakukan penindakan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya.
(4)Dalam melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengawasan Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi Minuman Tuak dan Minuman Tradisional Beralkohol Lainnya.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
(4)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 7

(1)Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan wewenangnya.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yag diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

(1)Setiap orang dan/atau perusahaan memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman tuak dan minuman beralkohol lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Setiap orang yang mengonsumsi minuman tuak dan minuman beralkohol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
(3)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2021 WALIKOTA BENGKULU, Cap/dto H. HELMI HASAN diundangkan di Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU Cap/dto ARIF GUNADI Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU ASNAWIK, SH NIP. 196708221994021001 LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR …7…. NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU, PROVINSI BENGKULU (7/69/2021).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…