DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimuat tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi, tempat dan kedudukan, modal dan saham, kegiatan usaha, organisasi, pembubaran,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 3.2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 4.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 5.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6.5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7.6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486); 8.7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 9.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU dan WALIKOTA BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Bengkulu.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah milik pemerintah Kota Bengkulu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau anggaran dasar.
7.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
8.Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuhatas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan BPRS serta mewakili Perseroan BPRS, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FADHILAH.
(2)Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Walikota mengajukan pembuatan akta pendirian PT. BPRS FADHILAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

PT. BPRS FADHILAH dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, prinsip kehati- hatian, keadilan dan otonomi daerah. [Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

(1)PT. BPRS FADHILAH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pelayanan transaksi perbankan dengan prinsip syariah.
(2)PT. BPRS FADHILAH wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
(3)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. BPRS FADHILAH dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

(1)PT. BPRS FADHILAH berkantor pusat di Kota Bengkulu.
(2)PT. BPRS FADHILAH hanya dapat melakukan pembukaan kantor cabang dalam wilayah provinsi Bengkulu.
(3)PT. BPRS FADHILAH hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah Kota Bengkulu dan/atau pada kabupaten dalam wilayah provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu.
(4)Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

(1)Modal disetor untuk PT. BPRS FADHILAH ditetapkan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
(2)Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal pertamakali untuk PT. BPRS FADHILAH sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 dan setoran modal kedua sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu berikutnya.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu.

Pasal 7

(1)Saham PT. BPRS FADHILAH terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan/atau saham biasa yang dimiliki oleh Pihak ketiga.
(2)Bagian terbesar dari saham PT. BPRS FADHILAH dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai saham diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BPRS FADHILAH.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)PT. BPRS FADHILAH menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
2. b.melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman;
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
4. d.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BPRS FADHILAH.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 9

(1)Organisasi PT. BPRS FADHILAH terdiri dari:
1. a.RUPS;
2. b.DPS;
3. c.Direksi;dan
4. d.Dewan Komisaris.
(3)Ketentuan lebih lanjut perihal tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas organisasi PT. BPRS FADHILAH diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VIII

PEMBUBARAN

Pasal 10

BPRS dapat dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS dan persetujuan DPRD.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…