Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 45
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Bitung; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
4844);
4609);
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG DENGAN WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA BITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Bitung diubah sebagai berikut :
4
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
5
6
Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara dan TGR diberlakukan terhadap Pegawai bukan Bendahara dan terhadap pihak lain, baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
Penyelesaian TGR dapat dilakukan dengan cara upaya damai, TGR Biasa, penggantian kerugian barang daerah dan Pencatatan.
7
Paragraf 3 Penggantian Kerugian Barang Daerah
8
Terhadap Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.
9
Penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola Perusahaan Daerah dan Badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan barang/kekayaan Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 3 Juli 2014 Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (4/2014) WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH HANNY SONDAKH 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH I. UMUM Guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara/Pegawai bukan Bendahara perlu dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah ini, penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara :
Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara dan TGR diberlakukan bagi Pegawai bukan Bendahara dan atau pihak lain, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah. Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dimaksud, perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan efektif. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…