DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 I 5; Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 1
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2014 Nomor 11); 2 14.PeraturanDaerahKotaBitungNomor3 Tahun2015 tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahunAnggaran2015(LembaranDaerahKota BitungTahun2015Nomor3); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTABITUNG Dan WALIKOTABITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2015.

Pasal 1

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBDberupaLaporan Keuanganmemuat: a.LaporanRealisasiAnggaran; b.Neraca;

c.LaporanArusKas;
d.LaporanOperasional; e.LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih; f.LaporanPerubahanEkuitas; g.CatatanAtasLaporanKeuangan;dan h.lkhtisarLaporanKeuanganBadanUsahaMilikDaerah.

Pasal 2

LaporanRealisasiAnggaransebagaimanadimaksuddalam Pasal1hurufa sebagaiberikut: a.Pendapatan b.Belanja c.Transfer Surplus/(defisit) d.Pembiayaan 1.Penerimaan 2.Pengeluaran PembiayaanNetto Pasal 3 Rp.724.062.475.263,30 Rp.755.459.315.538,00 Rp.719.174.899.00 Rp.(32.116.015.173,70) Rp.87.812.129.257,80 Rp.3.748.000.000.00 Rp.84.064.129.257,80 UraianLaporanRealisasiAnggaransebagaimanadimaksud dalamPasal2sebagaiberikut: a.Selisihanggarandenganrealisasi Pendapatan sejumlah Rp.(1.366.664.736,70)dengan rinciansebagai berikut: I.Anggaran pendapatansetelah Perubahan 2.Realisasi Selisihlebih/(kurang) 3 Rp. 725.429.140.000,00 Rp. 724.062.475.263.30 Rp.(1.366.664.736,70) b.Selisihanggarandenganrealisasi Belanjasejumlah Rp.(52.065.270.120,80)denganrinciansebagaiberikut: 1.Anggaranbelanjasetelah Perubahan 2.Realisasi Selisihlebih/(kurang) Rp.807.524.585.658,80 Rp.755.459.315.538,00 Rp.(52.065.270.120,80) Rp.(82.814.620.557,80) Rp.132.116.015.173.70! Rp.50.698.605.384,10 c.SelisihanggarandenganrealisasiSurplus/Defisit sejumlahRp.50.698.605.384,10denganrinciansebagai berikut: I.Surplus/defisitsetelah Perubahan 2.Realisasi Selisihlebih/(kurang) d.SelisihanggarandenganrealisasiPenerimaanPembiayaan sejumlahRp.247.508.700,00denganrinciansebagai berikut: 1.Anggaranpenerimaan Pembiayaan 2.Realisasi Selisihlebih/(kurang) Rp.87.564.620.557.80 Rp.87.812.129.257,80 Rp.247.508.700,00 4.750.000.000,00 3.748.000.000,00 (1.002.000.000,00)Rp. Rp. Rp. e.Selisih anggarandenganrealisasiPengeluaran PembiayaansejumlahRp.(1.002.000.000,00)dengan rincian sebagaiberikut: 1.Anggaranpengeluaran pembiayaan 2.Realisasi Selisihlebih/(kurang) f.Selisih anggarandenganrealisasi PembiayaanNetto sejumlahRp.1.249.508.700,00denganrinciansebagai berikut: 1.Anggaranpembiayaan netto 2.Realisasi Selisihlebih/(kurang) Rp.82.814.620.557,80 Rp.84.064.129.257,80 Rp.1.249.508.700,00 Pasal 4 NeracasebagaimanadimaksuddalamPasal1hurufbper31 Desember2015sebagaiberikut: a.JumlahAset b.JumlahKewajiban c.JumlahEkuitasDana Rp. l.132.638.977.206,93 Rp.2.905.108.721,20 Rp. l.129.733.868.485,73 4

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2015 Rp.
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp.
c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp.
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp.
e.Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2015 Rp.
f.Kas di Bendahara BOS Rp.
g.Saldo Akhir Kas Rp.

Pasal 6

87.211.425.588,00 137.192.802.642,30 {l 72.409.309.116,00) 613.893,00

51.995.533.007 ,30 116.055.829,00 52.111.588.836,30 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO
b.Behan-LO Surplus/Defisit dari Operasi
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
d.Pos Luar Biasa Surplus/Defisit-LO

Pasal 7

Rp. 749.885.664.762,24 Rp. 701.855.909.911.97 Rp. 48.029.754.850,27 Rp. {2.856.337.131.50) Rp. 45.173.417.718,77 Rp. {371.108.658,00) Rp. 44.802.309.060,77 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SILPA/SIKPA) cc. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 8

Rp. 87.164.620.557,80 Rp. 51.948.114.084,10 Rp. 51.948.114.084,10 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awa]
b.Surplus/Defisit-LO
c.Dampak Kumulatif Rp. l.399.492.244.536,76 Rp. 44.802.309.060,77 Perubahan s Kebijakan/Kesalahan Mendasar :
1. 1.Koreksi ekuitas lainnya
2. 2.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Penyusutan Aset Tetap
3. 3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Penyisihan Piu tang
4. 4.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Investasi
5. 5.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya
d.Ekuitas Akhir

Pasal 9

Rp. (3.335.704.841,28) Rp. (344.089.479.141,30) Rp. (8.255.343.34 7,62) Rp. 41.161.052.254,40 Rp. (72.000.000,00) Rp. 1.129.733.868.485,73 Catalan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kua!itatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan perJabatan Tahun Anggaran 2015; Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran l. 7 : Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran 1.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Lampiran 1.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan 6 ' .. dianggarkankembalidalamtahun anggaranberikutnya(DPA-L); Lampiran1.11:DaftarDanaCadanganDaerah; Lampiran1.12:DaftarPinjamandanObligasi Daerah; LampiranII:Neraca; LampiranIII:LaporanArusKas; LampiranIVLaporanOperasional; LampiranV:LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih; LampiranVJ:LaporanPerubahanEkuitas; LampiranVII:CatalanAtasLaporanKeuangan;dan LampiranVIII:IkhtisarLaporanKeuanganSadanUsaha MilikDaerah.

Pasal 11

KetentuanlebihlanjutmengenaiPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDTahunAnggaran 2015diaturdenganPeraturanWalikota.

Pasal 12

PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahui,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaran DaerahKataBitung. 'DitetapkandiBitung Padatanggal9Agustus2016 LIAANJONAS LOMBAN Diundangkar;diBitung Padatanggal9Agustus2016 .-. MALTONSILiRATU PENADEANDALANGI .' Sallnan sesualdenganashnya KEPALABAGIANHUKUM SETDA KOTA BITUNG, fvtt:, WEENASCH.NOBEL,SH,MH PEMBINATINGKATI NIP:117411112001121003 LEMBARAN-DAERAH KOTA BITUNGTAHUN 2016NOMOR4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG,PROVINS! SULAWESI UTARA (1/2016) 7

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421); 1
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2010 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2014 Nomor 11); 2 14.PeraturanDaerahKotaBitungNomor3 Tahun2015 tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahunAnggaran2015(LembaranDaerahKota BitungTahun2015Nomor3); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTABITUNG Dan WALIKOTABITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2015.

Pasal 1

PertanggungjawabanpelaksanaanAPBDberupaLaporan Keuanganmemuat: a.LaporanRealisasiAnggaran; b.Neraca;

c.LaporanArusKas;
d.LaporanOperasional; e.LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih; f.LaporanPerubahanEkuitas; g.CatatanAtasLaporanKeuangan;dan h.lkhtisarLaporanKeuanganBadanUsahaMilikDaerah.

Pasal 2

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2015 Rp.
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp.
c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp.
d.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp.
e.Saldo kas akhir di BUD per 31 Desember 2015 Rp.
f.Kas di Bendahara BOS Rp.
g.Saldo Akhir Kas Rp.

Pasal 6

87.211.425.588,00 137.192.802.642,30 {l 72.409.309.116,00) 613.893,00

51.995.533.007 ,30 116.055.829,00 52.111.588.836,30 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO
b.Behan-LO Surplus/Defisit dari Operasi
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
d.Pos Luar Biasa Surplus/Defisit-LO

Pasal 7

a.Saldo Anggaran Lebih Awal
b.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SILPA/SIKPA) cc. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 8

a.Ekuitas Awa]
b.Surplus/Defisit-LO
c.Dampak Kumulatif Rp. l.399.492.244.536,76 Rp. 44.802.309.060,77 Perubahan s Kebijakan/Kesalahan Mendasar :
1. 1.Koreksi ekuitas lainnya
2. 2.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Penyusutan Aset Tetap
3. 3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Penyisihan Piu tang
4. 4.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi - Investasi
5. 5.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya
d.Ekuitas Akhir

Pasal 9

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran 1.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran 1.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan perJabatan Tahun Anggaran 2015; Lampiran 1.6 : Daftar Piutang Daerah; Lampiran l. 7 : Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran 1.9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Lampiran 1.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan 6 ' .. dianggarkankembalidalamtahun anggaranberikutnya(DPA-L); Lampiran1.11:DaftarDanaCadanganDaerah; Lampiran1.12:DaftarPinjamandanObligasi Daerah; LampiranII:Neraca; LampiranIII:LaporanArusKas; LampiranIVLaporanOperasional; LampiranV:LaporanPerubahanSaldoAnggaranLebih; LampiranVJ:LaporanPerubahanEkuitas; LampiranVII:CatalanAtasLaporanKeuangan;dan LampiranVIII:IkhtisarLaporanKeuanganSadanUsaha MilikDaerah.

Pasal 11

KetentuanlebihlanjutmengenaiPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaanAPBDTahunAnggaran 2015diaturdenganPeraturanWalikota.