DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Kota Bitung dapat terlaksana sejalan dengan penyelenggaraan Program Pemerintah Kota, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perlu pengaturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 89);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 3 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA BITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perseroan terbatas;
8.Satuan Pelaksana adalah tim Pemerintah Daerah Kota Bitung yang mengorganisir pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan terbatas di Kota Bitung yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan terbatas.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10.Masyarakat sekitar adalah masyarakat sekitar perseroan berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya, yang menerima dampak akibat aktivitas perseroan serta masyarakat Kota Bitung pada umumnya. 4

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip, meliputi :
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparansi;
3. c.perilaku etikal;
4. d.menghormati minat pemangku kepentingan;
5. e.menghormati peraturan perundang-undangan; dan
6. f.menghormati hak asasi manusia.
(2)Maksud pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
(3)Tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma yang sesuai dengan budaya masyarakat.

BAB III

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 3

(1)Setiap Perseroan berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
(2)Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat sekitar dan/atau masyarakat Kota Bitung pada umumnya serta kepada Pemerintah Kota.
(4)Dalam menjalankan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dengan menyinkronkan dengan Program Pemerintah.

BAB IV

PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan terdiri dari kegiatan :
1. a.pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan 5
2. b.penyusunan program sosial dan lingkungan yang akan dilaksanakan.
(2)Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perseroan difasilitasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
1. a.mencari dan mengumpulkan data penerima bantuan; dan
2. b.melakukan pengawasan pendistribusian bantuan kepada penerima bantuan.
(4)Tata cara mengenai pendataan perusahaan dan penyusunan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

MEKANISME

Pasal 5

Perseroan terbatas yang akan melaksanakan tanggung jawab sosial wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a.Direksi menyampaikan secara resmi pada Pemerintah Daerah laporan rencana kegiatan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi serta melaporkan kepada DPRD;
b.Tim fasilitasi mempelajari dan memverifikasi rencana kegiatan dari perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disinkronkan dengan Program Pemerintah Daerah dan kebutuhan atau kondisi masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan dibantu dengan memperhatikan skala prioritas dan rasio kebutuhan;
c.penyerahan bantuan dilakukan oleh pihak perseroan dengan dihadiri oleh Tim Fasilitasi dan disaksikan oleh masyarakat setempat;
d.pelaksanaan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b didokumentasikan dan diadministrasikan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 6

Perseroan terbatas yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial di Kota Bitung diberi penghargaan oleh Walikota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. Diundangkan di Bitung Pada tanggal 3 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA, ttd Drs. EDISON HUMIANG, M. Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP.19610804 198603 1 016 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (6/2014) Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 3 Juli 2014 WALIKOTA BITUNG, ttd HANNY SONDAKH

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan di Kota Bitung dapat terlaksana sejalan dengan penyelenggaraan Program Pemerintah Kota, serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggungjawab sosial dan lingkungan maka perlu pengaturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 89);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 3 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DI KOTA BITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perseroan terbatas;
8.Satuan Pelaksana adalah tim Pemerintah Daerah Kota Bitung yang mengorganisir pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan terbatas di Kota Bitung yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan terbatas.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10.Masyarakat sekitar adalah masyarakat sekitar perseroan berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya, yang menerima dampak akibat aktivitas perseroan serta masyarakat Kota Bitung pada umumnya. 4

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip, meliputi :
1. a.akuntabilitas;
2. b.transparansi;
3. c.perilaku etikal;
4. d.menghormati minat pemangku kepentingan;
5. e.menghormati peraturan perundang-undangan; dan
6. f.menghormati hak asasi manusia.
(2)Maksud pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
(3)Tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat pada umumnya maupun perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan perseroan yang serasi dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma yang sesuai dengan budaya masyarakat.

BAB III

TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 3

(1)Setiap Perseroan berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
(2)Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat sekitar dan/atau masyarakat Kota Bitung pada umumnya serta kepada Pemerintah Kota.
(4)Dalam menjalankan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, Perseroan harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dengan menyinkronkan dengan Program Pemerintah.

BAB IV

PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Pengelolaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan terdiri dari kegiatan :
1. a.pendataan perusahaan yang memiliki kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan; dan 5
2. b.penyusunan program sosial dan lingkungan yang akan dilaksanakan.
(2)Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perseroan difasilitasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
1. a.mencari dan mengumpulkan data penerima bantuan; dan
2. b.melakukan pengawasan pendistribusian bantuan kepada penerima bantuan.
(4)Tata cara mengenai pendataan perusahaan dan penyusunan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

MEKANISME

Pasal 5

Perseroan terbatas yang akan melaksanakan tanggung jawab sosial wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

a.Direksi menyampaikan secara resmi pada Pemerintah Daerah laporan rencana kegiatan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi serta melaporkan kepada DPRD;
b.Tim fasilitasi mempelajari dan memverifikasi rencana kegiatan dari perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk disinkronkan dengan Program Pemerintah Daerah dan kebutuhan atau kondisi masyarakat atau kelompok masyarakat yang akan dibantu dengan memperhatikan skala prioritas dan rasio kebutuhan;
c.penyerahan bantuan dilakukan oleh pihak perseroan dengan dihadiri oleh Tim Fasilitasi dan disaksikan oleh masyarakat setempat;
d.pelaksanaan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b didokumentasikan dan diadministrasikan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 6

Perseroan terbatas yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial di Kota Bitung diberi penghargaan oleh Walikota.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945