DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
5.Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
7.Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
8.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
9.Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
10.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan kerangka jenazah tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
12.Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Nisan adalah Batu Nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
14.Mobil Jenazah adalah Mobil Khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut Jenazah/Kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perorangan, Badan atau Badan Hukum.
15.Surat Izin adalah Surat Izin penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, penguburan jenazah/kerangka jenazah.
16.Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum dan bukan umum.
17.Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
18.Kapling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 meter x 1,5 meter.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bitung yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

(1)Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan.

Pasal 3

(1)Penunjukan dan Penetapan Lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Tempat Pemakaman Bukan Umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Dalam Penunjukan dan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
(3)Setiap Orang atau Badan atau Badan Hukum yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Setiap orang tidak dibenarkan memakamkan jenazah disembarang tempat, di halaman rumah, tanah pribadi kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)Tata cara pengajuan dan perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(6)Pemerintah Kota mengambil alih Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/ditelantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak izin diberikan.
(7)Pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 5

BAB III

TATA TERTIB PEMAKAMAN, PENGGALIAN/PEMINDAHAN JENAZAH DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH

Pasal 4

(1)Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
(2)Pemakaman Jenazah atau Kerangka Jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan atau Badan Hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
(3)Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
2. b.dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
3. c.pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “Mobil Jenazah” dan nama pengelola;
4. d.memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Instansi Teknis; dan
5. e.memiliki izin pengangkutan jenazah dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

(1)Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain harus memperoleh izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas persetujuan keluarga atau ahli warisnya dengan memberitahukan kepada Pejabat yang ditunjuk. 6

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang pada Tempat Pemakaman Umum wajib mengurus Izin sebagai berikut :
1. a.Izin Penggunaan Tanah Makam/Tanah Makam Tumpang; dan
2. b.Izin Penguburan Jenazah atau Kerangka Jenazah.
(2)Setiap pemakaman jenazah/kerangka jenazah ditempat pemakaman bukan umum wajib mengurus izin sebagai berikut :
1. a.Izin Penguburan Jenazah/kerangka jenazah; dan
2. b.Izin Pembangunan Penembokan Makam.
(3)Setiap pengangkutan jenazah/kerangka jenazah keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin pemindahan jenazah/kerangka jenazah.
(4)Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman oleh Badan atau Badan Hukum wajib mendapat izin usaha jasa pelayanan pemakaman.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4)dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Pemegang surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perizinan.
(2)Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemegang surat izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang dan izin usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), wajib mendaftar ulang setelah 3 (tiga) Tahun dan selanjutnya pendaftaran ulang dilakukan setiap Tahun.
(2)Izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang gugur apabila tidak didaftar ulang setelah diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpang.
(3)Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftar ulang.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah, maka perlu mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pemakaman di Kota Bitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
5.Dinas adalah Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung.
7.Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
8.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
9.Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
10.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan kerangka jenazah tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
12.Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.Nisan adalah Batu Nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
14.Mobil Jenazah adalah Mobil Khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut Jenazah/Kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perorangan, Badan atau Badan Hukum.
15.Surat Izin adalah Surat Izin penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, penguburan jenazah/kerangka jenazah.
16.Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum dan bukan umum.
17.Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
18.Kapling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 meter x 1,5 meter.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bitung yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

PENGELOLAAN, PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

(1)Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan.

Pasal 3

(1)Penunjukan dan Penetapan Lokasi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Tempat Pemakaman Bukan Umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Dalam Penunjukan dan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah perusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
(3)Setiap Orang atau Badan atau Badan Hukum yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Setiap orang tidak dibenarkan memakamkan jenazah disembarang tempat, di halaman rumah, tanah pribadi kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)Tata cara pengajuan dan perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(6)Pemerintah Kota mengambil alih Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus/ditelantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak izin diberikan.
(7)Pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 5

BAB III

TATA TERTIB PEMAKAMAN, PENGGALIAN/PEMINDAHAN JENAZAH DAN/ATAU KERANGKA JENAZAH

Pasal 4

(1)Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
(2)Pemakaman Jenazah atau Kerangka Jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan atau Badan Hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.
(3)Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis, dan laik jalan;
2. b.dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
3. c.pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan “Mobil Jenazah” dan nama pengelola;
4. d.memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Instansi Teknis; dan
5. e.memiliki izin pengangkutan jenazah dari Kepala Dinas.

Pasal 6

Warga masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

(1)Pemindahan jenazah dan/atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain harus memperoleh izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas persetujuan keluarga atau ahli warisnya dengan memberitahukan kepada Pejabat yang ditunjuk. 6

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

(1)Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang pada Tempat Pemakaman Umum wajib mengurus Izin sebagai berikut :
1. a.Izin Penggunaan Tanah Makam/Tanah Makam Tumpang; dan
2. b.Izin Penguburan Jenazah atau Kerangka Jenazah.
(2)Setiap pemakaman jenazah/kerangka jenazah ditempat pemakaman bukan umum wajib mengurus izin sebagai berikut :
1. a.Izin Penguburan Jenazah/kerangka jenazah; dan
2. b.Izin Pembangunan Penembokan Makam.
(3)Setiap pengangkutan jenazah/kerangka jenazah keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin pemindahan jenazah/kerangka jenazah.
(4)Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman oleh Badan atau Badan Hukum wajib mendapat izin usaha jasa pelayanan pemakaman.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4)dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

(1)Pemegang surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perizinan.
(2)Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemegang surat izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang dan izin usaha jasa pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4), wajib mendaftar ulang setelah 3 (tiga) Tahun dan selanjutnya pendaftaran ulang dilakukan setiap Tahun.
(2)Izin penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang gugur apabila tidak didaftar ulang setelah diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpang.
(3)Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftar ulang.