DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Kota Bitung semakin memprihatinkan, ditandai dengan kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Kota Bitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
23.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
24.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
25.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTA BITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung.
4.Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6.Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
7.Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak- anak sungai serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
8.Bagian Tengah Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
9.Bagian hilir Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau alluvial.
10.Sumberdaya Daerah Aliran Sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
11.Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran 5 sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km (dua ribu kilometer) persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
12.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain- lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
13.Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas :

a.manfaat dan lestari;
b.kerakyatan dan keadilan;
c.kebersamaan;
d.keterpaduan;
e.keberlanjutan;
f.berbasis masyarakat;
g.kesatuan wilayah dan ekosistem;
h.keseimbangan;
i.pemberdayaan masyarakat;
j.akuntabel dan transparan; dan
k.pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk :

a.mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
b.mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas serta distribusi ruang dan waktu;
c.mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
d.mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, meliputi : 6

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran dan Pemberdayaan Masyarakat;
e.kelembagaan pengelola; dan
f.pengendalian DAS.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS.
(2)Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir serta lintas disiplin ilmu.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

(1)Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :
1. a.inventarisasi karakteristik DAS;
2. b.identifikasi masalah;
3. c.identifikasi berbagai stakeholders;
4. d.perumusan tujuan dan sasaran;
5. e.perumusan kebijakan dan program;
6. f.perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
7. g.perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
8. h.perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
9. i.perumusan besaran dan sumber pendanaan.
(2)Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS.

Pasal 9

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dalam suatu kawasan DAS. 7

Pasal 10

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas, sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumberdaya dalam Pengelolaan DAS Terpadu.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Kota Bitung semakin memprihatinkan, ditandai dengan kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan sebagian kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Kota Bitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
23.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
24.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
25.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU KOTA BITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung.
4.Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
6.Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
7.Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak- anak sungai serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.
8.Bagian Tengah Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
9.Bagian hilir Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sedimen atau alluvial.
10.Sumberdaya Daerah Aliran Sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didaya-gunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistem penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
11.Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut SWP-DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran 5 sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km (dua ribu kilometer) persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.
12.Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain- lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.
13.Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pengelolaan DAS Terpadu dilakukan berdasarkan asas :

a.manfaat dan lestari;
b.kerakyatan dan keadilan;
c.kebersamaan;
d.keterpaduan;
e.keberlanjutan;
f.berbasis masyarakat;
g.kesatuan wilayah dan ekosistem;
h.keseimbangan;
i.pemberdayaan masyarakat;
j.akuntabel dan transparan; dan
k.pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS Terpadu bertujuan untuk :

a.mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan, dan mensinergikan Pengelolaan DAS dalam rangka meningkatkan Daya Dukung DAS;
b.mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas serta distribusi ruang dan waktu;
c.mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
d.mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh kawasan DAS mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir, meliputi : 6

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.peran dan Pemberdayaan Masyarakat;
e.kelembagaan pengelola; dan
f.pengendalian DAS.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP-DAS.
(2)Perencanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, bagian tengah sampai hilir serta lintas disiplin ilmu.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi bio-fisik, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Forum DAS.

Pasal 7

(1)Proses penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :
1. a.inventarisasi karakteristik DAS;
2. b.identifikasi masalah;
3. c.identifikasi berbagai stakeholders;
4. d.perumusan tujuan dan sasaran;
5. e.perumusan kebijakan dan program;
6. f.perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
7. g.perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
8. h.perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
9. i.perumusan besaran dan sumber pendanaan.
(2)Jangka waktu rencana Pengelolaan DAS Terpadu berlaku selama 15 tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penyusunan rencana Pengelolaan DAS Terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.