DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah di Kota Bitung, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnsektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung .

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 974 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1 • • Menetapkan 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dae rah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 87);
12.Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BJTUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG. 2 • • Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Walikota adalah Walikota Bitung.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5.lnspektorat Kota, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah lnspektorat Kota Bitung.
6.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
7.Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bitung.
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
9.Sadan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Sadan Lingkungan Hidup Kota Bitung.
10.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bitung.
11.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung.
12.Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.
13.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Dae rah, yang selanjutnya disingkat BPPT-PMD, adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
14.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Bitung.
15.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP4K, adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Bitung.
16.Satuan Palisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SP3 adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kota Bitung.
17.Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD (Kelas CJ Kota Bitung. 3 • •
18.Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Sadan Pengeiola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.
19.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung.
20.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Togas Teknis pada Sadan.
21.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22.Lembaga Lain adalah bagian perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya di Kata Bitung.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk :

a.inspektorat;
b.badan perencanaan dan pembangunan daerah;
c.LTD, terdiri dari : I. badan kesatuan bangsa dan politik;
1. 2.badan lingkungan hid up;
2. 3.badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan;
3. 4.badan kependudukan dan keluarga berencana daerah; dan
4. 5.badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
d.Iembaga Iain, terdiri dari :
1. 1.badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal daerah;
2. 2.badan penanggulangan bencana daerah;
3. 3.badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. 4.satuan polisi pamong praja;
5. 5.rumah sakit umum daerah (kelas c);
6. 6.badan pengelola keuangan dan barang milik daerah; dan
7. 7.kantor perpustakaan dan arsip daerah .
8. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (!) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(!) lnspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a.sekretariat, terdiri dari :
1. 1.sub bagian perencanaan;
2. 2.sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. 3.sub bagian administrasi umum.
b.inspektur Pembantu Wilayah I;
c.inspektur Pembantu Wilayah II;
d.inspektur Pembantu Wilayah Ill;
e.inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
f.kelompok jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 4 4.KetentuanPasal13ayat(2)diubahsehinggakeseluruhanberbunyisebagai berikut:

Pasal 13

•

(1)SusunanorganisasiBP4KsebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufd angka3,terdiridari: a.sekretariat,terdiridari: 1.subbagianumum, perlengkapandankepegawaian;

2.subbagiankeuangan;dan
3.subbagianperencanaandanpelaporan. b.bidangprogram, programapenyuluhanpertanian,perikanandan kehutanan; c.bidangkelembagaandankemitraanusahapetaninelayan danpenyuluh; d.bidang pendidikanpelatihandanpengembanganteknologipertanian, perikanan,peternakandankehutanan; e.bidangpelayananpenyuluhan,komunikasidaninformasi;dan f.UPTB;dan g.kelompokjabatanfungsional.

(2)Strukturorganisasi BP4K sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantum dalamLampiranIIPeraturanDaerahini. PasalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidalamLembaranDaerahKotaBitung. DitetapkandiBitung �=-=!!<datanggal14Juli2'114 SONDAKH .Quu1..qangkandiBitung ·,/.'��'!!'llal 14Juli2n14 j.:i,"/'sEKRETJ.JUS DRAHKOTA, 1 1 1. /;:{_---- ._J,,...'.,.:- +r+-c-: 1;,,;-ir\)L\y.,.;,_;·f.�., "I..-•�·-�.===i==�---' ._11,:,-.J, �'.. '\>-..nrs.EDISON HUMIANG,M. Si ''� ,,PEMBINAUTAMA MADYA NIP.196108041986031016 LEMBARANDAERAHKOTA BITUNGTAHUN2014NOMOR8 Salinansesuaidenganaslinya KEPALAJ��A':IHUKUIA SETDWTUNG, WEENASCH.NOBEL,SH,MH PEMBINA NIP:19741118:?001121003 NOREGPERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINS!SULAWESIUTARA (5/2014) 5 • LAMPIRAN I PE.RAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR B TA'IUN 2'114. TANGGAL 14 JULI 2'114 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKOTA B!TUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGAN!SASI DAN TATA KERJAINSPEKTORAT, BADAN DAERAH, LEMBAGA TEKN!S DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTABITUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BITUNG INSPEKTUR I SEKRETARIAT I I • KELOIIPOK JABATAlf SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN FIJ)(GSIOHAL PERENCANMN EVAWASIDAN ADMINISTRASI UMUM PF.T.APORAN • ' I IIISPEKTUR PEIOIAHTU IIISPEKTUR PEIOIAHTU IIISPEKTUR PEMBAHTU IIISPEKTUR PEMBANTU WILAYAB I WILAYAHD WILAYABm WILAYABIV Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA m.UNG, WEENAS CH.NOBEL, SHNH Pl·: '.,\ tJIP: 19, 1111!1 2001121 003 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BITUNG • IAMPIRAN 1&ERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 9 TAHUN 2'>14 TANGGAL 14 JULI '.'fl 14 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTABITUNG 7 SETDA r, 'TUNG, WEENAS � SH.MH Pl:.MU'NA NIP: 19741118 2or � 121 003 KEPALA BADAII' SEKRETARIAT I I • KELOMPOK JABATAII' SUB BAGIAN UMUM, SUB BAGIAN SUB BAGIAN l"UNGSIOll'AL PERLENGKAPAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN DAN KEPEGAWAlAN PELAPORAN BIDAll'G BIDAll'G BIDAll'G PENDIDIKAII' PELATIHAII' BIDAll'G PROGRAM, PROGRAIIA KELEMBAGAAN DAii' DAii' PEll'GEMBAll'GAII' PELAYAll'AN PEIIYULUHAIII, PENYULUHAlf PERTANL\N, KEIIITRAAII' USABA PETAll'I TEK!fOLOGI PERTANIAN, KOIIUIOKASI DAN PERIKAIIAII' DAii' ll'ELA YAII' DAii' PEIIYULUH PERJXAll'All,PETERNAKAN lll'FORMASI KEHUTAll'AII' DAii' KEHUTAll'AII' \-\KO!' Salinan sesuai dengan aslinya I UPTB I S. � 111.:ALl. � ITUNG, KEPALA BAGIAN HUKUM i:ffr- � \ '\<t:'i .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah di Kota Bitung, maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnsektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 974 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1 • • Menetapkan 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dae rah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 87);
12.Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KOTA BJTUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG. 2 • • Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bi tung Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Walikota adalah Walikota Bitung.
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5.lnspektorat Kota, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah lnspektorat Kota Bitung.
6.Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
7.Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bitung.
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
9.Sadan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Sadan Lingkungan Hidup Kota Bitung.
10.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bitung.
11.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung.
12.Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.
13.Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Dae rah, yang selanjutnya disingkat BPPT-PMD, adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.
14.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Bitung.
15.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP4K, adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Bitung.
16.Satuan Palisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SP3 adalah Satuan Palisi Pamong Praja Kota Bitung.
17.Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas CJ, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD (Kelas CJ Kota Bitung. 3 • •
18.Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Sadan Pengeiola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.
19.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung.
20.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Togas Teknis pada Sadan.
21.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
22.Lembaga Lain adalah bagian perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya di Kata Bitung.
2.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 3, diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk :

a.inspektorat;
b.badan perencanaan dan pembangunan daerah;
c.LTD, terdiri dari : I. badan kesatuan bangsa dan politik;
1. 2.badan lingkungan hid up;
2. 3.badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kelurahan;
3. 4.badan kependudukan dan keluarga berencana daerah; dan
4. 5.badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
d.Iembaga Iain, terdiri dari :
1. 1.badan pelayanan perijinan terpadu dan penanaman modal daerah;
2. 2.badan penanggulangan bencana daerah;
3. 3.badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
4. 4.satuan polisi pamong praja;
5. 5.rumah sakit umum daerah (kelas c);
6. 6.badan pengelola keuangan dan barang milik daerah; dan
7. 7.kantor perpustakaan dan arsip daerah .
8. 3.Ketentuan Pasal 4 ayat (!) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(!) lnspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

a.sekretariat, terdiri dari :
1. 1.sub bagian perencanaan;
2. 2.sub bagian evaluasi dan pelaporan; dan
3. 3.sub bagian administrasi umum.
b.inspektur Pembantu Wilayah I;
c.inspektur Pembantu Wilayah II;
d.inspektur Pembantu Wilayah Ill;
e.inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
f.kelompok jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. 4 4.KetentuanPasal13ayat(2)diubahsehinggakeseluruhanberbunyisebagai berikut:

Pasal 13

•

(1)SusunanorganisasiBP4KsebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufd angka3,terdiridari: a.sekretariat,terdiridari: 1.subbagianumum, perlengkapandankepegawaian;

2.subbagiankeuangan;dan
3.subbagianperencanaandanpelaporan. b.bidangprogram, programapenyuluhanpertanian,perikanandan kehutanan; c.bidangkelembagaandankemitraanusahapetaninelayan danpenyuluh; d.bidang pendidikanpelatihandanpengembanganteknologipertanian, perikanan,peternakandankehutanan; e.bidangpelayananpenyuluhan,komunikasidaninformasi;dan f.UPTB;dan g.kelompokjabatanfungsional.

(2)Strukturorganisasi BP4K sebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantum dalamLampiranIIPeraturanDaerahini. PasalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidalamLembaranDaerahKotaBitung. DitetapkandiBitung �=-=!!<datanggal14Juli2'114 SONDAKH .Quu1..qangkandiBitung ·,/.'��'!!'llal 14Juli2n14 j.:i,"/'sEKRETJ.JUS DRAHKOTA, 1 1 1. /;:{_---- ._J,,...'.,.:- +r+-c-: 1;,,;-ir\)L\y.,.;,_;·f.�., "I..-•�·-�.===i==�---' ._11,:,-.J, �'.. '\>-..nrs.EDISON HUMIANG,M. Si ''� ,,PEMBINAUTAMA MADYA NIP.196108041986031016 LEMBARANDAERAHKOTA BITUNGTAHUN2014NOMOR8 Salinansesuaidenganaslinya KEPALAJ��A':IHUKUIA SETDWTUNG, WEENASCH.NOBEL,SH,MH PEMBINA NIP:19741118:?001121003 NOREGPERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINS!SULAWESIUTARA (5/2014) 5 • LAMPIRAN I PE.RAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR B TA'IUN 2'114. TANGGAL 14 JULI 2'114 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKOTA B!TUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGAN!SASI DAN TATA KERJAINSPEKTORAT, BADAN DAERAH, LEMBAGA TEKN!S DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTABITUNG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BITUNG INSPEKTUR I SEKRETARIAT I I • KELOIIPOK JABATAlf SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN FIJ)(GSIOHAL PERENCANMN EVAWASIDAN ADMINISTRASI UMUM PF.T.APORAN • ' I IIISPEKTUR PEIOIAHTU IIISPEKTUR PEIOIAHTU IIISPEKTUR PEMBAHTU IIISPEKTUR PEMBANTU WILAYAB I WILAYAHD WILAYABm WILAYABIV Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA m.UNG, WEENAS CH.NOBEL, SHNH Pl·: '.,\ tJIP: 19, 1111!1 2001121 003 6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA BITUNG • IAMPIRAN 1&ERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 9 TAHUN 2'>14 TANGGAL 14 JULI '.'fl 14 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTABITUNG 7 SETDA r, 'TUNG, WEENAS � SH.MH Pl:.MU'NA NIP: 19741118 2or � 121 003 KEPALA BADAII' SEKRETARIAT I I • KELOMPOK JABATAII' SUB BAGIAN UMUM, SUB BAGIAN SUB BAGIAN l"UNGSIOll'AL PERLENGKAPAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN DAN KEPEGAWAlAN PELAPORAN BIDAll'G BIDAll'G BIDAll'G PENDIDIKAII' PELATIHAII' BIDAll'G PROGRAM, PROGRAIIA KELEMBAGAAN DAii' DAii' PEll'GEMBAll'GAII' PELAYAll'AN PEIIYULUHAIII, PENYULUHAlf PERTANL\N, KEIIITRAAII' USABA PETAll'I TEK!fOLOGI PERTANIAN, KOIIUIOKASI DAN PERIKAIIAII' DAii' ll'ELA YAII' DAii' PEIIYULUH PERJXAll'All,PETERNAKAN lll'FORMASI KEHUTAll'AII' DAii' KEHUTAll'AII' \-\KO!' Salinan sesuai dengan aslinya I UPTB I S. � 111.:ALl. � ITUNG, KEPALA BAGIAN HUKUM i:ffr- � \ '\<t:'i .