DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerahtentangPerubahanKetigaAtas PeraturanDaerahKotaBitungNomor19Tahun2008 tentangOrganisasidanTataKerjaDinasDaerahKata Bitung; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor8Tahun1974tentangPokok- pokokKepegawaian(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1974Nomor55,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor3041)sebagaimana telahdiubah denganUndang-UndangNomor43Tahun 1999 tentangPerubahan atasUndang-UndangNomor8 Tahun1974 tentangPokok-pokokKepegawaian (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1999 Nomor169,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3890); 1 • • 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87); Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 89) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nornor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : • Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA D!NAS DAERAH KOTA BITUNG. Pasal I • Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kata Bitung Nomor 89) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kata Bitung :

a.Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2009 Nornor 12); b, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nornor 19); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 19, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kata Bitung, yang terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sasial;
4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Perhubungan;
7.Dinas Komunikasi dan Informatika;
8.Dinas Pekerjaan Umum; 3 • •
9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil da
10.Dinas Pendapatan Daerah;
11.Dinas Pertanian, Kehutanan dan K
12.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kre
13.Dinas Kelautan dan Perikanan;
14.Dinas Perindustrian dan Perdaganj
15.Dinas Tata Ruang;
16.Dinas Pasar;
17.Dinas Kebersihan;
18.Dinas Energi dan Sumber Daya Mi
19.Dinas Pemuda dan Olahraga.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) huruf b diubah sehingga secara keseluruha Pas

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaar angka 1, terdiri dari :
1. a.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian umum, perlengks
  2. 2.sub bagian keuangan; dan
  3. 3.sub bagian perencanaan dar.
2. b.bidang pendidikan dasar, terdir
  1. 1.seksi kurikulum pendidikan
  2. 2.seksi kelembagaan pendidike
  3. 3.seksi PMPTK pendidikan das
3. c.bidang pendidikan menengah, t
  1. 1.seksi kurikulum pendidikan
  2. 2.seksi kelembagaan pendidiks
  3. 3.seksi PMPTK pendidikan me,
4. d.bidang PAUDNl, terdiri dari :
  1. 1.seksi dikmas dan kursus;
  2. 2.seksi kelembagaan dan kuril
  3. 3.seksi PMPTK PAUDNJ.
5. e.bidang kebudayaan, terdiri dari
  1. 1.seksi sejarah;
  2. 2.seksi nilai budaya dan seni;
  3. 3.seksi pelestarian cagar buda
6. f.UPTD; dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pend dimaksud pada ayat (1) tercantur ini.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf t diubah sehingga secara keseluruhs Pas

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana di, dari:
1. a.sekretariat, terdiri dari : !. sub bagian umum dan kepe€
  1. 2.sub bagian keuangan dan as • •
  2. 3.sub bagian perencanaan dan pelaporan.
2. b.bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  2. 2.seksi pelayanan kesehatan khusus; dan
  3. 3.seksi kefarmasian.
3. c.bidang kesehatan keluarga, terdiri dari :
  1. 1.seksi kesehatan ibu dan anak;
  2. 2.seksi kesehatan rernaja dan usia lanjut; dan
  3. 3.seksi gizi.
4. d.bidang pengendalian masalah kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit;
  2. 2.seksi wabah dan bencana; dan
  3. 3.seksi kesehatan lingkungan.
5. e.bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari :
  1. 1.seksi promosi kesehatan;
  2. 2.seksi pengembangan media dan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. 3.seksi jaminan kesehatan.
6. f.UPTD; dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 12 terdiri dari :
1. a.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian hukum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
  3. 3.sub bagian umum.
2. b.bidang pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan daya tarik wisata;
  2. 2.seksi industri pariwisata; dan
  3. 3.seksi pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata.
3. c.bidang pemasaran pariwisata, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
  2. 2.seksi konvensi, insentif, event dan minat khusus; dan
  3. 3.seksi promosi.
4. d.bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan industri perfilman;
  2. 2.seksi pengembangan seni pertunjukan industri musik; dan
  3. 3.seksi pengembangan seni rupa.
5. e.bidang ekonomi kreatif berbasis media desain dan JPTEK, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
  2. 2.seksi desain dan arsitektur; dan
  3. 3.seksi kerjasama dan fasilitasi.
6. f.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. 5 •

5.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 17 terdiri dari:
1. a.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan; dan
  3. 3.sub bagian perencanaan dan pelaporan.
2. b.bidang pengelolaan sampah, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengangkutan sampah;
  2. 2.seksi pemilahan, pengomposan dan daur ulang sampah; dan
  3. 3.seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir.
3. c.bidang retribusi, terdiri dari :
  1. 1.seksi penagihan;
  2. 2.seksi perhitungan dan penetapan; dan
  3. 3.seksi pembukuan dan penerimaan. d, bidang pemeliharaan dan pengawasan kebersihan, terdiri dari :
  4. 1.seksi kebersihan jalan, taman, lapangan olahraga;
  5. 2.seksi pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  6. 3.seksi pengawasan dan penyuluhan.
4. e.bidang pemeliharaan kebersihan daerah aliran sungai, laut dan pesisir, terdiri dari :
  1. 1.seksi kebersihan dan penanggulangan pencemaran daerah aliran sungai;
  2. 2.seksi kebersihan laut dan pesisir pantai; dan
  3. 3.seksi kebersihan saluran air terbuka dan drainase.
5. f.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini. • 6. I 1) Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 208, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 208

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 19 terdiri dari :

a.sekretariat, terdiri dari :
1. 1.sub bagian hukum dan kepegawaian;
2. 2.sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
3. 3.sub bagian umum.
b.bidang pemuda, terdiri dari :
1. 1.seksi organisasi dan kaderisasi kepemudaan;
2. 2.seksi pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; dan
3. 3.seksi pemberdayaan kepemudaan dan aktivitas.
c.bidang olahraga, terdiri dari :
1. 1.seksi olahraga pelajar dan mahasiswa;
2. 2.seksi olahraga masyarakat, rekreasi, tradisional dan penyandang cacat; dan
3. 3.seksi olahraga prestasi. 6 • d.bidangpengawasan,terdiridari: 1.seksi pengawasankegiatankepemudaan; 2.seksipengawasankegiatanolahraga;dan
4. 3.seksipengawasanfasilitaskepemudaandankeolahragaan. e.bidangpengembangan, pendataansaranadanprasarana,terdiri dari: 1.seksijaringaninformasikepemudaankeolahragaan; 2.seksipendataandanpelaporan;dan
5. 3.seksisaranadanprasarana. f.UPTD;dan g.kelompokjabatanfungsional.

(2)StrukturOrganisasiDinasPemudadanOlahragasebagaimanadimaksud padaayat(1)tercantumdalamLampiranVPeraturanDaerahini. PasalII PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. AgarsetiaporangmengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaBitung. [)j_yn\!�gkandiBitung ,,.r._�i!.�ggfil14Juli2014 .;'·<'sEKRET&sDAERAH KOTA, ;; -�'-�·,:;;.,.·,;!-..·;.;.-.,\:'' ,1;�;;i111-.p..."'.'""-ntf-- .;, .: EDISOHUMIANO,M,Bl .PEMBUIAUTAMA MADYA NIP,196108041986031016 LEMBARANDAERAH KOTA BITUNG TAHUN2014NOMOR9 Salinansesuaidenganaslinya KEPALABAGIANHUKUM SETDAm_U�G. WEENASCH.NOBEL,SH,MH PE!V1BINA NOP:197411182001121003 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG,PROVINS!SULAWESIUTARA (3/2014) 7 • B AGAN STR UK TUR O R G ANISAS I . D IN AS P E ND I D I KAN DAN KE BUD A Y AAN KO T A B IT UN G LAMP I RAN I : P E RAT URAN D AE RAH K O TA BITUN G N OMOR : 9 T A H U ! ! '.> 0 1 4 T AN G G A L : 1 4 JU L I 2 0 1 4 TE NTANG : P E R UBAHA N KETIG A A TA E=i P E RA T URAN D AE � K OT A B I TU N G N O M O R l S=l T AHUN 2 00 8 T E NT AN <.=3 K E PA LA D I N A $ OR G AN I SA S I D A N T A T ..-. KE RJ A D I N A S D AE RAl---i I I K OT A B I T UN G SE KRET ARIA T I ' S U B BA. O lAN KELO M PO K J ABA T AN U M U M, PE RLE N G KAP AN D AN SUB BA. G IAN S UB BA. G IAN FU NG S IO N AL KE P EG A W AIAN KE U AN O AN PE REN CAN AAN D AN I I I P F. I.A PO R A N I I I B ID AN G BIO AN G B ID AN G B ID AN G P E N D IDI KAN C ASAR P EN O IDI KAN MENE N G AH P A UO NI KEB UD A Y MN I I - SEKS I SE KSI S E K S I SEK S I KU RIKUL U M P ENDID IKAN J- KU RJ KULUM PENDIDI KAN - D IKMAS D AN K UR S U S >-- S EJ ARAH n A RA R M F. N F. N O- A l-I SEKS I S EKS I S E KS I - KELE M B A G MN J- KE L EM BA G MN I- KE LEM B A G MN D AN ,_ S E KS I PE NDIDI KAN C ASAR PE N D ID IKAN M E N EN GAH K U RIKUW M N IUi..1 B UD A Y A DAN S E N ! S E KSI PMPTK PE ND ID IKAN DA SAR S E K S I >-- S E K.S I S E KSI >-- P M PTK PE NDI D IKAN P M PTK PA UDNI ,_ PE LEST ARIAN CA OAR M E N E NG AH B UD AYA D AN PE RM U S EU MAN I UPTD \.. \ K O � S a l in a n s e s u a l d e ng a n a 1i ny a � W T A I T UN G , KE P A LA B A G IA N H U I ·., � - S E T D A � N G , . � -I< J i!a_ � / ,i W E E N A S C H .N O B E L , S H ,M H 8 1 ·, 7 .... P E M B IN A � ,1;r � 1 so ND AKH N IP : 19 74 1 1 1 8 2 0 0 11 2 1 0 0 3 I T u ..-; • P ERATU RA N DA ERAH K OTA B ITUN G N OMO R , 9 T ' ,HU N 2 0 1 4 T A N O GA L , 14 JU L I 2 0 1 4 T E NT AN G : P E RUBAHA N KETI G A A T A S P E RATURA N O A ERA H K OT A LA MP IRAN II ; 9 • B A G AN ST R U KT UR O R GANI SASI . D l lf A S KES E HA T Alf KOT A B I T UlfG g a n a s h n y a K E P A LA B A G IA N H U K U M S E T D A 1 0 , J T U N G , W E E N AS � L, S H ,M H P E M B INA N IP ; 19 7 4 1 11 8 200 11 21 0 0 3 B IT U N G N O MO R 19 T AH U N 2 00 8 TE NT AN G O RG A N I SA S I D A N T A T A KE RJ A D IN A S KEP ALA D IN A S D AE RAH K OT A B IT UN G I S E KRET ARIA T I ' ' S UB BA. G IAN KE LO M PO K J ABA. T AN S UB BA. G IAN S UB BA G lAN PE RE N CAN MN D AN F1J N G S IO N AL U M U M D AN KEPEG A W AIAN KE V A.N G AN D AN AS ET PE IM'O RAN I I I I I I I B ID AN G B ID AN G B ID AN G B ID AN G PE LA Y ANAN KESEHAT AN KES EHAT AN KE W ARGA PE N G E ND AUAN MASAUJ-1 PR O M O S ! KESE HA T AN D AN KES E HA T AN PE M B E RD A Y MN MA SY ARAKAT ,-- S E K S I S EKSI S E KS I � S E K S I I PELA Y AN AN KES E HA T AN ,- KES E HA T AN IB U D AN AN AK ,- P E NG E N D AUAN D AN PR O MO S ! KES E HA T AN n A S A R n A N R ll .n lll A N P E MB E RANT ASAN PE NY AKIT S E KSr S E K S I ----j SE KSI I S E KS I - P E LA Y AN AN KESEHAT AN KES E HA T AN RE MAJ A DAN PE NG E MBAN OAN ME D lA ,- W A.BAH D AN BEN CAN A ,- KH U SUS U SIA LANJUT DAN PE MB E RD A Y MN ---1 MA SY ARAKA T S EK S I J _ I S E KS I Lj S E KS I KES E HA T AN U N G KUN GAN I - KE F ARMA S1A.N O IZI S E KSI J AMI N AN KES EHA T AN I UPTD I S a lin a n s e s ua l den .._ I .J:l,. n I T UN G , • BAGAN STRUKTUR ORGANISASI. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTABITUNG LAMPIRAN Ill : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR , 9 T � HUN 2014 TANGOAL , 14 JULI ?.014 TENTANO : PERUBAHAN KETIGA ATAS ITUNG, 10 1Salinan sesuai dcngc1n asflnya KEPALA BAGIAN HUKU ,1 SETDA � UNG, WEENAS CH.NOBEL, SH.MH PEMSINA NIP: 19741118 2001121 003 PERATURAN DAERAH KOTA - BITUNO NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI KEPALA DINAS DAN TATA KERJA DINA$ DAERAH KOTA BITUNG I SEKRETARIAT I ' I KELOMPOKJABATAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGfAN FUNGSIONAL HUKUM DAN KEPEGAWAIAN UMUM KF.1JANOAN I I I I I I ' Bl DANG BIDANO BID ANO Bl DANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARlWISATA EKONOMJ KREATIF EKONOMI KREATIF OESTINASI PARIWISATA BERBASIS SENI DAN BERBASIS MEDlA DESAIN BUDAYA OANIPTEK ' SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PENGEMBANGAN DAYA - PENGEMBANGAN PASAR PENOEMBANGANINDUSTRI PENGEMBANGAN EKONOMJ TARlK WISATA DAN INFORMASI - PERF1LMAN - KREA11F BERBASIS MEDIA PARIWISATA SEKSI SEKSI SEKSI - INDUS'JXI PARIWISATA PENGEMBANGAN SENI - SEKSI - KONVENSI, INSENTIF, - EVENT DAN MINAT KHUSUS PERTUNJUKAN INDUSTRI DESAIN DAN ARSITEK1VR MUSIK SEKSI SEKSI SEKSI -- SEKSI - - PEMBERDAYMN - PROMO SI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN MASYARAKAT DESTINASI SEN! RUPA FASIUTASI PARIWISATA I Kr. LAMPI RAN IV, PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR c q TA'!UN 2014 TANGGALc 14 JULI 2014 TENTANO PERUBAHAN KETIGA ATAS AN SI s .BAGAN STRUKTUR ORGANISASI • DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG ' PERATURAN DAERAH KOT BITUNG NOMOR 19 TAHU KEPALA DINAS 2008 TENT ANG ORGANISA DAN TATA KERJA DINA I SEKRETARIAT I DARRAH KOTA BITI ING I I I ' SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PELA PO RAN I I I I I ' I BIDANG BIDANG Bl DANG BIDANG PEMEUHARAAN DAN RETRIBUSI OAERAH AURAN SUNGAl, LA.UT nAN PF'.<:l.l � IR ' I I >---- SEKSI SEKSI SEKSI KEBERSIHAN DAN � SEK SI PENANGGUU\NOAN PENGANGKUTAN SAMPAH PENAGIHAN KEBERSIHAN JAi.AN, TAMAN, � PENCEMARAN OAERAH AURAN � lJi.PANGAN OLAHRAGA SUNGA! SEKSI SEKSI >---- PEMILAHAN, PERHITUNGAN DAN SEKSI SEKSI PENGOMPOSAN DAN DAUR � PEMELIHARAAN SARANA DAN KEBERSIHAN LAUT DAN PESISIR PENETAPAN � � ULANG SAMPAH PRASARANA PANTAI SEK SI SEKSI PENGELOlJ\AN PEMBUKUAN DAN SEKSI SEKSI - TEMPATPEMBUANGAN � PENERIMAAN � � KEBERSIHAN SALURAN AIR AKHIR PENYULUHAN TERBUKA DAN DRAINASE Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HL '.U/,\ SETDA I OT B "ii..,NG, PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003 11 TASOTA :E-IUN.:SASI NAS l-'i.MPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR ,9 TAHUN 2014 TANGGAL , 14 JULI 2014 .BAGAN STRUKTUR ORGANISASI • DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ....... PERATURAN DAERAH I< BITUNO NOMOR 19 TA.. KEPALA DINAS 2008 TENTANG ORGAN I: DAN TATA KERJA DI I OAERAH KOTA BITUNG SEKRETARIAT I I I I SUB BAGIAN KEWMPOK JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN FUNGSIONAL HUKUM DAN KEPEGAWA1AN KEUANGAN UMUM I I I I I I I BIOANG BID ANG BID ANG BID ANG PENGEMBANGAN, PEMUDA OLAHRAGA PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA I I I SEKSI - SEKSI - SEKSI SEKSI JARINGAN INFORMASI ORGANISASI DAN OLAHRAGA PELA.JAR DAN � PENGAWASAN KEGlATAN KEPEMUDAAN - KADERISASI KEPEMUDAAN MAHASISWA KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN SEKSI SEKSI SEKSI - PEMBANGUNAN WAWASAN SEK SI - PENDATAAN DAN � OI.AHRAGA MASYARAKAT, - KEBANGSAAN DAN REKREASt, TRADISJONAL PELAPORAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN PENYANDANG CACAT OLAH RAGA SEKSI - SEKSI � - PEMBERDAYMN � SEKSI SEKSI KEPEMUDAAN DAN 01.AHRAGA PRESTASI KEPEMUDAAN DAN $ARANA DAN PRA AKTIVlTAS KEOLAHRAOAAN //\$" � tf:, '<". -"""" I UPTD I S � � TA,ITUNG, Salinan sesuai dengan as\inya � --V 1� ,;f:fJ --- KEPALA BAGIAN HUKW,1 -!< . - =(,'jrf I SETOAmTUNG, ,:;,, '"' ,t!j mi\ � NY SONDAKH 1-T $ -� WEEtlAS CH. � OBEL. � ' P 'l 12 - PEMC NIP: 19741118 2001121 OOJ

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nornor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2009 Nornor 12); b, Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Bitung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Bitung (Lembaran Daerah Kata Bitung Tahun 2012 Nornor 19); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 19, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kata Bitung, yang terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sasial;
4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6.Dinas Perhubungan;
7.Dinas Komunikasi dan Informatika;
8.Dinas Pekerjaan Umum; 3 • •
9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil da
10.Dinas Pendapatan Daerah;
11.Dinas Pertanian, Kehutanan dan K
12.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kre
13.Dinas Kelautan dan Perikanan;
14.Dinas Perindustrian dan Perdaganj
15.Dinas Tata Ruang;
16.Dinas Pasar;
17.Dinas Kebersihan;
18.Dinas Energi dan Sumber Daya Mi
19.Dinas Pemuda dan Olahraga.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) huruf b diubah sehingga secara keseluruha Pas

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaar angka 1, terdiri dari :
1. a.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian umum, perlengks
  2. 2.sub bagian keuangan; dan
  3. 3.sub bagian perencanaan dar.
2. b.bidang pendidikan dasar, terdir
  1. 1.seksi kurikulum pendidikan
  2. 2.seksi kelembagaan pendidike
  3. 3.seksi PMPTK pendidikan das
3. c.bidang pendidikan menengah, t
  1. 1.seksi kurikulum pendidikan
  2. 2.seksi kelembagaan pendidiks
  3. 3.seksi PMPTK pendidikan me,
4. d.bidang PAUDNl, terdiri dari :
  1. 1.seksi dikmas dan kursus;
  2. 2.seksi kelembagaan dan kuril
  3. 3.seksi PMPTK PAUDNJ.
5. e.bidang kebudayaan, terdiri dari
  1. 1.seksi sejarah;
  2. 2.seksi nilai budaya dan seni;
  3. 3.seksi pelestarian cagar buda
6. f.UPTD; dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pend dimaksud pada ayat (1) tercantur ini.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf t diubah sehingga secara keseluruhs Pas

(1)Dinas Kesehatan sebagaimana di, dari:
1. a.sekretariat, terdiri dari : !. sub bagian umum dan kepe€
  1. 2.sub bagian keuangan dan as • •
  2. 3.sub bagian perencanaan dan pelaporan.
2. b.bidang pelayanan kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  2. 2.seksi pelayanan kesehatan khusus; dan
  3. 3.seksi kefarmasian.
3. c.bidang kesehatan keluarga, terdiri dari :
  1. 1.seksi kesehatan ibu dan anak;
  2. 2.seksi kesehatan rernaja dan usia lanjut; dan
  3. 3.seksi gizi.
4. d.bidang pengendalian masalah kesehatan, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit;
  2. 2.seksi wabah dan bencana; dan
  3. 3.seksi kesehatan lingkungan.
5. e.bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari :
  1. 1.seksi promosi kesehatan;
  2. 2.seksi pengembangan media dan pemberdayaan masyarakat; dan
  3. 3.seksi jaminan kesehatan.
6. f.UPTD; dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 12 terdiri dari :
1. a.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian hukum dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
  3. 3.sub bagian umum.
2. b.bidang pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan daya tarik wisata;
  2. 2.seksi industri pariwisata; dan
  3. 3.seksi pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata.
3. c.bidang pemasaran pariwisata, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan pasar dan informasi pariwisata;
  2. 2.seksi konvensi, insentif, event dan minat khusus; dan
  3. 3.seksi promosi.
4. d.bidang ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan industri perfilman;
  2. 2.seksi pengembangan seni pertunjukan industri musik; dan
  3. 3.seksi pengembangan seni rupa.
5. e.bidang ekonomi kreatif berbasis media desain dan JPTEK, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media;
  2. 2.seksi desain dan arsitektur; dan
  3. 3.seksi kerjasama dan fasilitasi.
6. f.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. 5 •

5.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 17 terdiri dari:
1. a.sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
  2. 2.sub bagian keuangan; dan
  3. 3.sub bagian perencanaan dan pelaporan.
2. b.bidang pengelolaan sampah, terdiri dari :
  1. 1.seksi pengangkutan sampah;
  2. 2.seksi pemilahan, pengomposan dan daur ulang sampah; dan
  3. 3.seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir.
3. c.bidang retribusi, terdiri dari :
  1. 1.seksi penagihan;
  2. 2.seksi perhitungan dan penetapan; dan
  3. 3.seksi pembukuan dan penerimaan. d, bidang pemeliharaan dan pengawasan kebersihan, terdiri dari :
  4. 1.seksi kebersihan jalan, taman, lapangan olahraga;
  5. 2.seksi pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  6. 3.seksi pengawasan dan penyuluhan.
4. e.bidang pemeliharaan kebersihan daerah aliran sungai, laut dan pesisir, terdiri dari :
  1. 1.seksi kebersihan dan penanggulangan pencemaran daerah aliran sungai;
  2. 2.seksi kebersihan laut dan pesisir pantai; dan
  3. 3.seksi kebersihan saluran air terbuka dan drainase.
5. f.kelompok jabatan fungsional.
(2)Struktur Organisasi Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini. • 6. I 1) Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 208, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 208

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 19 terdiri dari :

a.sekretariat, terdiri dari :
1. 1.sub bagian hukum dan kepegawaian;
2. 2.sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
3. 3.sub bagian umum.
b.bidang pemuda, terdiri dari :
1. 1.seksi organisasi dan kaderisasi kepemudaan;
2. 2.seksi pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; dan
3. 3.seksi pemberdayaan kepemudaan dan aktivitas.
c.bidang olahraga, terdiri dari :
1. 1.seksi olahraga pelajar dan mahasiswa;
2. 2.seksi olahraga masyarakat, rekreasi, tradisional dan penyandang cacat; dan
3. 3.seksi olahraga prestasi. 6 • d.bidangpengawasan,terdiridari: 1.seksi pengawasankegiatankepemudaan; 2.seksipengawasankegiatanolahraga;dan
4. 3.seksipengawasanfasilitaskepemudaandankeolahragaan. e.bidangpengembangan, pendataansaranadanprasarana,terdiri dari: 1.seksijaringaninformasikepemudaankeolahragaan; 2.seksipendataandanpelaporan;dan
5. 3.seksisaranadanprasarana. f.UPTD;dan g.kelompokjabatanfungsional.

(2)StrukturOrganisasiDinasPemudadanOlahragasebagaimanadimaksud padaayat(1)tercantumdalamLampiranVPeraturanDaerahini. PasalII PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. AgarsetiaporangmengetahuinyamemerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaBitung. [)j_yn\!�gkandiBitung ,,.r._�i!.�ggfil14Juli2014 .;'·<'sEKRET&sDAERAH KOTA, ;; -�'-�·,:;;.,.·,;!-..·;.;.-.,\:'' ,1;�;;i111-.p..."'.'""-ntf-- .;, .: EDISOHUMIANO,M,Bl .PEMBUIAUTAMA MADYA NIP,196108041986031016 LEMBARANDAERAH KOTA BITUNG TAHUN2014NOMOR9 Salinansesuaidenganaslinya KEPALABAGIANHUKUM SETDAm_U�G. WEENASCH.NOBEL,SH,MH PE!V1BINA NOP:197411182001121003 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG,PROVINS!SULAWESIUTARA (3/2014) 7 • B AGAN STR UK TUR O R G ANISAS I . D IN AS P E ND I D I KAN DAN KE BUD A Y AAN KO T A B IT UN G LAMP I RAN I : P E RAT URAN D AE RAH K O TA BITUN G N OMOR : 9 T A H U ! ! '.> 0 1 4 T AN G G A L : 1 4 JU L I 2 0 1 4 TE NTANG : P E R UBAHA N KETIG A A TA E=i P E RA T URAN D AE � K OT A B I TU N G N O M O R l S=l T AHUN 2 00 8 T E NT AN <.=3 K E PA LA D I N A $ OR G AN I SA S I D A N T A T ..-. KE RJ A D I N A S D AE RAl---i I I K OT A B I T UN G SE KRET ARIA T I ' S U B BA. O lAN KELO M PO K J ABA T AN U M U M, PE RLE N G KAP AN D AN SUB BA. G IAN S UB BA. G IAN FU NG S IO N AL KE P EG A W AIAN KE U AN O AN PE REN CAN AAN D AN I I I P F. I.A PO R A N I I I B ID AN G BIO AN G B ID AN G B ID AN G P E N D IDI KAN C ASAR P EN O IDI KAN MENE N G AH P A UO NI KEB UD A Y MN I I - SEKS I SE KSI S E K S I SEK S I KU RIKUL U M P ENDID IKAN J- KU RJ KULUM PENDIDI KAN - D IKMAS D AN K UR S U S >-- S EJ ARAH n A RA R M F. N F. N O- A l-I SEKS I S EKS I S E KS I - KELE M B A G MN J- KE L EM BA G MN I- KE LEM B A G MN D AN ,_ S E KS I PE NDIDI KAN C ASAR PE N D ID IKAN M E N EN GAH K U RIKUW M N IUi..1 B UD A Y A DAN S E N ! S E KSI PMPTK PE ND ID IKAN DA SAR S E K S I >-- S E K.S I S E KSI >-- P M PTK PE NDI D IKAN P M PTK PA UDNI ,_ PE LEST ARIAN CA OAR M E N E NG AH B UD AYA D AN PE RM U S EU MAN I UPTD \.. \ K O � S a l in a n s e s u a l d e ng a n a 1i ny a � W T A I T UN G , KE P A LA B A G IA N H U I ·., � - S E T D A � N G , . � -I< J i!a_ � / ,i W E E N A S C H .N O B E L , S H ,M H 8 1 ·, 7 .... P E M B IN A � ,1;r � 1 so ND AKH N IP : 19 74 1 1 1 8 2 0 0 11 2 1 0 0 3 I T u ..-; • P ERATU RA N DA ERAH K OTA B ITUN G N OMO R , 9 T ' ,HU N 2 0 1 4 T A N O GA L , 14 JU L I 2 0 1 4 T E NT AN G : P E RUBAHA N KETI G A A T A S P E RATURA N O A ERA H K OT A LA MP IRAN II ; 9 • B A G AN ST R U KT UR O R GANI SASI . D l lf A S KES E HA T Alf KOT A B I T UlfG g a n a s h n y a K E P A LA B A G IA N H U K U M S E T D A 1 0 , J T U N G , W E E N AS � L, S H ,M H P E M B INA N IP ; 19 7 4 1 11 8 200 11 21 0 0 3 B IT U N G N O MO R 19 T AH U N 2 00 8 TE NT AN G O RG A N I SA S I D A N T A T A KE RJ A D IN A S KEP ALA D IN A S D AE RAH K OT A B IT UN G I S E KRET ARIA T I ' ' S UB BA. G IAN KE LO M PO K J ABA. T AN S UB BA. G IAN S UB BA G lAN PE RE N CAN MN D AN F1J N G S IO N AL U M U M D AN KEPEG A W AIAN KE V A.N G AN D AN AS ET PE IM'O RAN I I I I I I I B ID AN G B ID AN G B ID AN G B ID AN G PE LA Y ANAN KESEHAT AN KES EHAT AN KE W ARGA PE N G E ND AUAN MASAUJ-1 PR O M O S ! KESE HA T AN D AN KES E HA T AN PE M B E RD A Y MN MA SY ARAKAT ,-- S E K S I S EKSI S E KS I � S E K S I I PELA Y AN AN KES E HA T AN ,- KES E HA T AN IB U D AN AN AK ,- P E NG E N D AUAN D AN PR O MO S ! KES E HA T AN n A S A R n A N R ll .n lll A N P E MB E RANT ASAN PE NY AKIT S E KSr S E K S I ----j SE KSI I S E KS I - P E LA Y AN AN KESEHAT AN KES E HA T AN RE MAJ A DAN PE NG E MBAN OAN ME D lA ,- W A.BAH D AN BEN CAN A ,- KH U SUS U SIA LANJUT DAN PE MB E RD A Y MN ---1 MA SY ARAKA T S EK S I J _ I S E KS I Lj S E KS I KES E HA T AN U N G KUN GAN I - KE F ARMA S1A.N O IZI S E KSI J AMI N AN KES EHA T AN I UPTD I S a lin a n s e s ua l den .._ I .J:l,. n I T UN G , • BAGAN STRUKTUR ORGANISASI. DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTABITUNG LAMPIRAN Ill : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR , 9 T � HUN 2014 TANGOAL , 14 JULI ?.014 TENTANO : PERUBAHAN KETIGA ATAS ITUNG, 10 1Salinan sesuai dcngc1n asflnya KEPALA BAGIAN HUKU ,1 SETDA � UNG, WEENAS CH.NOBEL, SH.MH PEMSINA NIP: 19741118 2001121 003 PERATURAN DAERAH KOTA - BITUNO NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI KEPALA DINAS DAN TATA KERJA DINA$ DAERAH KOTA BITUNG I SEKRETARIAT I ' I KELOMPOKJABATAN SUB BAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGfAN FUNGSIONAL HUKUM DAN KEPEGAWAIAN UMUM KF.1JANOAN I I I I I I ' Bl DANG BIDANO BID ANO Bl DANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARlWISATA EKONOMJ KREATIF EKONOMI KREATIF OESTINASI PARIWISATA BERBASIS SENI DAN BERBASIS MEDlA DESAIN BUDAYA OANIPTEK ' SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI - PENGEMBANGAN DAYA - PENGEMBANGAN PASAR PENOEMBANGANINDUSTRI PENGEMBANGAN EKONOMJ TARlK WISATA DAN INFORMASI - PERF1LMAN - KREA11F BERBASIS MEDIA PARIWISATA SEKSI SEKSI SEKSI - INDUS'JXI PARIWISATA PENGEMBANGAN SENI - SEKSI - KONVENSI, INSENTIF, - EVENT DAN MINAT KHUSUS PERTUNJUKAN INDUSTRI DESAIN DAN ARSITEK1VR MUSIK SEKSI SEKSI SEKSI -- SEKSI - - PEMBERDAYMN - PROMO SI PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN MASYARAKAT DESTINASI SEN! RUPA FASIUTASI PARIWISATA I Kr. LAMPI RAN IV, PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR c q TA'!UN 2014 TANGGALc 14 JULI 2014 TENTANO PERUBAHAN KETIGA ATAS AN SI s .BAGAN STRUKTUR ORGANISASI • DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG ' PERATURAN DAERAH KOT BITUNG NOMOR 19 TAHU KEPALA DINAS 2008 TENT ANG ORGANISA DAN TATA KERJA DINA I SEKRETARIAT I DARRAH KOTA BITI ING I I I ' SUB BAGIAN SUB BAGIAN KELOMPOK JABATAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PELA PO RAN I I I I I ' I BIDANG BIDANG Bl DANG BIDANG PEMEUHARAAN DAN RETRIBUSI OAERAH AURAN SUNGAl, LA.UT nAN PF'.<:l.l � IR ' I I >---- SEKSI SEKSI SEKSI KEBERSIHAN DAN � SEK SI PENANGGUU\NOAN PENGANGKUTAN SAMPAH PENAGIHAN KEBERSIHAN JAi.AN, TAMAN, � PENCEMARAN OAERAH AURAN � lJi.PANGAN OLAHRAGA SUNGA! SEKSI SEKSI >---- PEMILAHAN, PERHITUNGAN DAN SEKSI SEKSI PENGOMPOSAN DAN DAUR � PEMELIHARAAN SARANA DAN KEBERSIHAN LAUT DAN PESISIR PENETAPAN � � ULANG SAMPAH PRASARANA PANTAI SEK SI SEKSI PENGELOlJ\AN PEMBUKUAN DAN SEKSI SEKSI - TEMPATPEMBUANGAN � PENERIMAAN � � KEBERSIHAN SALURAN AIR AKHIR PENYULUHAN TERBUKA DAN DRAINASE Salinan sesual dengan aslinya KEPALA BAGIAN HL '.U/,\ SETDA I OT B "ii..,NG, PEMBINA NIP: 19741118 2001121 003 11 TASOTA :E-IUN.:SASI NAS l-'i.MPIRAN V: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNGNOMOR ,9 TAHUN 2014 TANGGAL , 14 JULI 2014 .BAGAN STRUKTUR ORGANISASI • DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ....... PERATURAN DAERAH I< BITUNO NOMOR 19 TA.. KEPALA DINAS 2008 TENTANG ORGAN I: DAN TATA KERJA DI I OAERAH KOTA BITUNG SEKRETARIAT I I I I SUB BAGIAN KEWMPOK JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN FUNGSIONAL HUKUM DAN KEPEGAWA1AN KEUANGAN UMUM I I I I I I I BIOANG BID ANG BID ANG BID ANG PENGEMBANGAN, PEMUDA OLAHRAGA PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA I I I SEKSI - SEKSI - SEKSI SEKSI JARINGAN INFORMASI ORGANISASI DAN OLAHRAGA PELA.JAR DAN � PENGAWASAN KEGlATAN KEPEMUDAAN - KADERISASI KEPEMUDAAN MAHASISWA KEPEMUDAAN KEOLAHRAGAAN SEKSI SEKSI SEKSI - PEMBANGUNAN WAWASAN SEK SI - PENDATAAN DAN � OI.AHRAGA MASYARAKAT, - KEBANGSAAN DAN REKREASt, TRADISJONAL PELAPORAN KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN PENYANDANG CACAT OLAH RAGA SEKSI - SEKSI � - PEMBERDAYMN � SEKSI SEKSI KEPEMUDAAN DAN 01.AHRAGA PRESTASI KEPEMUDAAN DAN $ARANA DAN PRA AKTIVlTAS KEOLAHRAOAAN //\$" � tf:, '<". -"""" I UPTD I S � � TA,ITUNG, Salinan sesuai dengan as\inya � --V 1� ,;f:fJ --- KEPALA BAGIAN HUKW,1 -!< . - =(,'jrf I SETOAmTUNG, ,:;,, '"' ,t!j mi\ � NY SONDAKH 1-T $ -� WEEtlAS CH. � OBEL. � ' P 'l 12 - PEMC NIP: 19741118 2001121 OOJ