DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 250

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Kota Bitung, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalamn pengaturannya. Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Kota Bitung mengatur tentang ruang lingkup, Azas, Maksud dan Tujuan, Sasaran. Pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah, oleh Badan Hukum Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal, oleh Satuan Pendidikan. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan, Orang Tua, Masyarakat, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pemerintah Daerah. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan, Kurikulum, Pendidikan lintas satuan dan Jalur Pendidikan, Bahasa Pengantar, Sarana dan Prasarana, Sistem Zonasi, Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi, Pendanaan. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Penjamin Mutu, Peran Serta Masyarakat, Penanganan Anak Putus Sekolah, Kerjasama, pengawasan dan pengendalian. Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk maju dalam pendidikan formal maupun nonformal yang berkualitas dari segi sumber daya manusia serta infrastruktur untuk mendorong pengembangan pendidikan dasar;
c.bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
20.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan ;
21.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;
22.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
23.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
24.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
25.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
26.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kredit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954); 4
29.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
30.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
31.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menangani dan bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Bitung.
8.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 5
11.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
14.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17.Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18.Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.
19.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
20.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
21.Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
22.Taman Kanak Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
25.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 6
26.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
29.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
30.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
32.Sistem informasi pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
33.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
34.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
35.Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
36.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
37.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
38.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
39.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan 7 melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
40.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
42.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
43.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP.
44.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
45.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
47.Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin TK/Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
48.Anak usia sekolah yang putus sekolah yang selanjutnya disebut anak putus sekolah adalah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang putus sekolah, meliputi anak normal maupun anak dengan kebutuhan khusus yang diakibatkan oleh kelainan fisik, kesehatan jasmani mental, emosional dan sosial.
49.Warga masyarakat adalah penduduk Kota Bitung, penduduk luar Kota Bitung dan warga negara asing yang tinggal di Kota Bitung.
50.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
51.Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
52.Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.asas, maksud dan tujuan, sasaran;
b.pengelolaan;
c.penyelenggaraan;
d.hak dan kewajiban;
e.jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
f.pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan;
g.bahasa pengantar;
h.pendidik dan tenaga kependidikan;
i.sarana dan prasarana;
j.sistem zonasi; 8
k.evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi;
l.pendanaan;
m.pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan;
n.penjaminan mutu;
o.peran serta masyarakat;
p.penanganan anak putus sekolah;
q.kerjasama, pengawasan dan pengendalian;
r.larangan;
s.sanksi;
t.ketentuan peralihan; dan
u.ketentuan penutup.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN

Pasal 3

(1)Asas pendidikan, meliputi :
1. a.pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodho), membangun kemauan (ing madyo mangun karso) dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);
2. b.belajar sepanjang hayat;
3. c.kemandirian dalam belajar; dan
4. d.kearifan lokal.
(2)Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

(1)Maksud pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam rangka menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggungjawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
(2)Tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, meliputi :
1. a.meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
2. b.meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
3. c.pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel; dan
4. d.terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, meliputi :

a.perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
b.penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif dan akuntabel; dan
c.terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

(1)Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.satuan pendidikan; dan
4. d.penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
(2)Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
1. a.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau.
2. b.mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
3. c.efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Pasal 7

(1)Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
(3)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang disusun oleh Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
(4)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Pasal 8

(1)Walikota bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan. 10
(2)Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan sekurang-kurangnya dalam :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
3. c.peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
(3)Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) mengikat :
1. a.semua perangkat daerah;
2. b.badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
3. c.satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
4. d.penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
5. e.dewan pendidikan kota;
6. f.pendidik dan tenaga kependidikan;
7. g.komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
8. h.peserta didik;
9. i.orang tua/wali peserta didik;
10. j.masyarakat; dan
11. k.pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab :
1. a.menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;
2. b.memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal;
3. c.mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. d.menuntaskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
5. e.menuntaskan program buta aksara;
6. f.mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
7. g.mengkoordinasikan dan menyupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
8. h.mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
(2)Pemerintah Daerah membantu Pemerintah dalam melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk membantu pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota membentuk Unit Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Kota untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal. 11

Isi peraturan

Teks250PDFHirarki

Memuat teks peraturan…