DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Kebijakan Pemerintah mengenai Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat Dan Investor yang akan melakukan kegiatan usaha di Kota Bitung, khususnya di KEK. Untuk menumbuh suburkan investasi di Daerah, Pemerintah Daerah menciptakan stimulus yaitu kebijakan pemberian insentif dan kemudahan bagi setiap orang atau badan yang akan berinvestasi di Daerah yang disediakan dalam berbagai bentuk: pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah; c. pemberian Dana Stimulan; d. pemberian Bantuan Modal; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan Investor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN INVESTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung. 3
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu di Daerah yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
6.Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
7.Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8.Investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan investor dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Daerah.
11.Pemberian Kemudahan Investasi, yang selanjutnya disebut kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
12.Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada investor yang proses pemanfatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
13.Bantuan Modal adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor dalam bentuk uang dan/atau barang dan bukan berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah.
14.Tim Verifikasi Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan tugas penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan.
15.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16.Badan Usaha adalah badan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan bentuk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
17.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
19.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20.Pemohon adalah investor dan masyarakat yang mengajukan permohonan untuk memperoleh insentif dan kemudahan.
21.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22.Modal adalah aset Daerah dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberikan landasan hukum serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi masyarakat dan investor di Daerah; dan
b.meningkatkan jumlah investasi di Daerah sehingga akan berkontribusi pada pertumbuhan pembangunan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif dan kemudahan bertujuan :

a.merangsang pengusaha untuk menanamkan modalnya di Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
d.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
e.mengolah ekonomi potensial di Daerah menjadi lebih berdaya guna;
f.menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Daerah; dan 5
g.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.pemberian insentif dan kemudahan di Daerah; dan
b.pemberian insentif dan kemudahan di wilayah KEK Bitung.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Pemberian insentif dan kemudahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah insentif dan kemudahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN DI DAERAH

Pasal 6

(1)Insentif dan kemudahan diberikan kepada masyarakat dan investor yang mempunyai rencana kegiatan usaha paling sedikit 5 (lima) tahun.
(2)Insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan investor apabila memenuhi paling sedikit 5 (lima) kriteria, meliputi :
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; 6
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.

Pasal 7

Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berlaku bagi masyarakat dan investor yang menimbulkan multiplier effect (dampak pengganda) di Daerah.

Pasal 8

Menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 9

Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 10

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 11

Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diberlakukan kepada masyarakat dan investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam Daerah.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…