DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendirian LPPL Radio Bitung Bahari Berseri meliputi Struktur Organisasi, Pendanaan, Rencana Kerja, Pertanggungjawaban, dan Kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik menyebutkan lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat;
d.bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Pemerintah Kota Bitung perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Bitung;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal RadioBitung Bahari Berseri; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA BITUNG 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BITUNG BAHARI BERSERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Bitung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
4.Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang berdiri sendiri, bukan bagian dari Perangkat Daerah yang ada, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi dan hiburan untuk kepentingan masyarakat.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bitung Bahari Berseri, yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Bitung Bahari Berseri adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Penyiaran Radio Bitung Bahari Berseri yang wilayah layanannya mencakup wilayah Daerah.
6.Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur LPPL, yang menjalankan tugas Pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara berkala.
7.Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.
8.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayahjangkauan satu kota sesuai wilayah layanan siaran.
11.Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II

PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

Pasal 3

(1)LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah LPPL yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
(2)Tempat kedudukan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Daerah.

Pasal 4

(1)LPPL Radio Bitung Bahari Berseri berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1)Organisasi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri, terdiri atas :
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Direksi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Untuk melakukan Pengawasan terhadap LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Walikota.
(2)Dewan Pengawas bertugas melakukan Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta memberikan nasehat kepada Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

Pasal 7

(1)Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Bitung Bahari Berseri, unsur masyarakat dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 8

5 Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap LPPL Radio Bitung Bahari Berseri.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

a.memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
b.mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Walikota dengan tembusan Dewan Direksi;
c.mengikuti perkembangan kegiatan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Walikota dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
d.memberikan saran dan pendapat kepada Walikota terhadap laporan neraca dan rugi laba LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
e.memberikan pendapat dan saran kepada Walikota dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
f.memberikan laporan kepada Walikota dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi; dan
g.melakukan tugas-tugas Pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

a.pedoman dan petunjuk-petunjuk Walikota dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Bitung Bahari Berseri;
b.ketentuan peraturan pendirian LPPL Radio Bitung Bahari Berseri serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.pemisahan tugas Pengawasan dengan pengurusan LPPL Radio Bitung Bahari Berseri yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…