DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

penyesuaian Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sehubungan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 1 UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua atasUndang-UndangNomor23Tahun2014tenta.ng PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);
6.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,Tam.bahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimana telah diubahdenganPeraturanPemerintahNomor72Tahun 2019 tentangPerubahan atasPeraturanPemerintah Nomor18Tahun2016 tentangPerangkatDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019Nomor 187,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6402); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentangPerubahan atasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2016 tentang ProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2018Nomor157);
8.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor5Tahun2017 tentangPedomanNomenklaturPerangkatDaerahProvinsi danDaerahKabupaten/Kotayang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusanpemerintahan(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor197); 9.PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor16 Tahun2018tentangPerubahan atasPeraturanMenteri PendidikandanKebudayaanNomor47Tahun2016 tentangPedomanOrganisasi PerangkatDaerahBidang PendidikandanKebudayaan(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor652);
10.PeraturanDaerahKotaBitungNomor8Tahun2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkatDaerah KotaBitung(LembaranDaerahKotaBitungTahun2016 Nomor8); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTABITUNG dan WALIKOTABITUNG MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANDAERAHTENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHKOTABITUNGNOMOR8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKAT DAERAHKOTABITUNG. PasalI Beberapa ketentuandalam PeraturanDaerahKotaBitungNomor8 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunanPerangkatDaerahKotaBitung (LembaranDaerahKotaBitung Tahun2016Nomor8), diubah sebagai berikut: i.KetentuanPasal3huruf d angka5, angka10dan hurufe diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekreta.riat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. 3.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4. 4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;
5. 5.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata;
6. 6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
9. 9.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
10. 10.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
11. 11.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
12. 12.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
13. 13.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. 14.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Wilayah Daratan;
16. 16.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan lnformatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
17. 17.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. 18.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pennukiman;
19. 19.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. 20.Dinas Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerinta.han bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan 3 21.DinasTenagaKerjaTipeCmenyelenggarakanurusanpemerintahan bidangTenagaKerjadanBidangTransmigrasi. e.BadanDaerahterdiri dari: 1.BadanPerencanaanPembangunanDaerahTipeAmelaksanakan fungsipenunjangPerencanaandanfungsi Penelitiandan Pengembangan; 2.BadanKeuangandanAsetDaerahTipeAmelaksanakanfungsi penuniangKeuangan; 3.SadanPendapatanDaerahTipeAmelaksanakanfungsipenunjang Keuangan;dan 4.BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusia DaerahTipeBmelaksanakanfungsipenunjangKepegawaian, fungsipenunjangPendidikandanPelatihan. 2.KetentuanPasal16diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 16

PelaksanaanTogasPokokdanFungsi PerangkatDaerah,sebagaimana diaturdalamPeraturanDaerahinidilaksanakanmulai bulanJanuari Tahun2020. PasalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKotaBitung. DitetapkandiBitung ��:al24Oktober2019 daj��di Bitung Oktober2019 RAH KOTA BITUNG, DRICHARD PANGEMANAN Salinan sesuaidenganaslinya KEPALABAGIANHUKUM �ITUNG, M ANDAERAHKOTABITUNG TAHUN2019NOMOR12 NOREG PERATURAN DAERAHKOTABlTUNG, PROVINS!SULAWESIUTARA ( 12/2019). 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKOTABITUNG NOMOR12TAHUN2019 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKOTABITUNG NOMOR 8 TAHUN2016TENTANGPEMBENTUKAN DANSUSUNAN PERANGKATDAERAHKOTABITUNG 1.UMUM Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah membawaperubahanyangsignifikanterhadappembentukanPerangkat Daerah,yakniprinsiptepatfungsi dantepat ukuran(rightsizing)berdasarkan bebankerjayang sesuaidengankondisinyatadimasing-masingdaerah.Hal ini sejalandenganprinsippenataanorganisasi PerangkatDaerahyang rasional,proporsional,efektifdanefisien. Dasarutamapembentukanperangkatdaerah,yaitu adanyaUrusan Pemerintahanyang diserahkankepadaDaerahyangterdiriatasUrusan PemerintahanWajib dibagiUrusanPemerintahanyangtidakberkaitandengan pelayanandasar. ·BerdasarkanpembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah PusatdanPemerintahDaerahProvinsidanDaerahKabupaten/Kota, PerangkatDaerahmengelolaunsurmanajemenyasng meliputi saranadan prasarana,personil,metodekerjadanpenyelenggaraan fungsimanajemen yang meliputiperencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan,pengoordinasian, penganggaran,pengawasan,penelitiandanpengembangan,standardisasidan pengelolaaninformasisesuaidengansubstansiurusanpemerintahanyang ditangani. Penataanorganisasiperangkatdaerah sebagaimanadiamanatkan dalamPeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkatDaerah dalamrangkameningkatkanefektivitasdanproduktivitaspenyelenggaraan pemerintahandaerah. Untukmewujudkanpembentukanperangkatdaerah yangsesuaidenganprinsipdesainorganisasi,pembentukanperangkatdaerah yangdiaturdenganPeraturanPemerintahini didasarkanpadaasasefisien, efektivitas,pembagian habis tugas,rentangkendali,tatakerjayangjelas fleksibilitas,urusanPemerintahanyang menjadikewenangandaerahdan intensitas,urusanpemerintahandanpotensidaerah. ·OlehkarenaituPemerintahsemakinmenyempumakanpenataan perangkatdaerahdenganmengeluarkanPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor5 Tahun2017 tentangPedomanNomenklaturPerangkatDaerah ProvinsidanDaerahKabupaten/Kotayangmelaksanakanfungsipenunjang penyelenggaraanurusan pemerintahandanPeraturanMenteriPendidikanclan KebudayaanNomor16Tahun2018 tentangPerubahan atasPeraturanMenteri PendidikandanKebudayaanNomor47Tahun2016 tentang Pedoman Organisasi PerangkatDaerahBidangPendidikandanKebudayaan. Dengan dikeluarkan aturan tersebut,makaPemerintahDaerahProvinsi, Kabupaten/Kotadimintakan untukmenyesuaikandengan aturanyangada. 5 i .: Angka1 Pasal 3 Cukupjelas ' i II.PASALPER PASAL I lPasalI I I i 6 Angka2 Pasal 16 Cukupjelas I l I I IPasalII ICukupjelas j i i I fAMBAHANLEMBARANDAERAHKOTABITUNG TAHUN2019NOMOR160 I I i I i l i I I ! I I· I I I I I i I l ! i I I I I I I I I l j ! I I I ; i I I ! i I i

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…