DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan Tenaga Kerja Lokal bertujuan meratakan kesempatan kerja; memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan tenaga kerja lokal sesuai bidang kemampuan dan keahlian; mencapai keseimbangan kompetitif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja di daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3.Walikota adalah Walikota Bitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Penduduk Kota Bitung adalah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bitung yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
10.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sndiri maupun untuk masyarakat.
11.Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang bertempat tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan akta kependudukan yang mampu melakukan pekerjaan dan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyrakat.
12.Perlindungan TKL adalah usaha pemerintah daerah untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan Tenaga Kerja Lokal dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
13.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Pengusaha adalah :

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan 4 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 15.Pengurus Badan Usaha adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahan;
2. 16.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk Badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang beroperasi di Kota Bitung baik berbentuk kantor pusat, kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau sebutan lainya.
3. 17.Bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
4. 18.Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) yang selanjutnya disebut Kartu AK/I adalah Kartu resmi yang dikeluarkan oleh dinas sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di wilayah Indonesia.
5. 19.Pengantar kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
6. 20.Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
7. 21.Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuanya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
8. 22.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
9. 23.Angkatan kerja adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan.
10. 24.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11. 25.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. 26.Pemagangan Kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di tempat Pemberi Kerja, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
13. 27.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pengumpulan data berkenaan TKL.
14. 28.Penyiapan adalah kegiatan membimbing calon tenaga kerja sehingga memiliki bekal dan kemampuan dasar untuk bekerja. 5
15. 29.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
16. 30.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
17. 31.Basis Data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
18. 32.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
19. 33.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
20. 34.Tim Pengawasan TKL adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan TKL sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
21. 35.Instansi Terkait adalah Instansi yang memiliki tugas berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan penegakan hukum diantaranya Pengawas Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Perlindungan TKL meliputi :

a.kualifikasi TKL;
b.kewajiban pengisian dan pelaporan lowongan kerja
c.inventarisasi dan pendaftaran TKL;
d.pelatihan kerja;
e.penempatan TKL;
f.perlindungan TKL;
g.kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja;
h.penyandang disabilitas; dan
i.pengawasan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan pada asas :

a.keterbukaan;
b.perlindungan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.kemitraan;
f.kearifan lokal; dan
g.kedayagunaan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 6
b.mewujudkan sumber daya manusia TKL yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
c.memenuhi kebutuhan sektor usaha terhadap penyediaan TKL;
d.memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuan dan keahlianya;
e.memberdayakan dan mendayagunakan TKL secara optimal dan manusiawi;
f.menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyiapan TKL;
g.membina, mengawasi dan menata sistem penyaluran dan penempatan TKL;
h.meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah khususnya masyarakat di lokasi sekitar tempat usaha;
i.terciptanya keseimbangan yang kompetetif antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan serta penggunaan TKL pada lapangan kerja di daerah; dan
j.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi TKL dalam mendapatkan fasilitas keselamatan kerja.

BAB III

KUALIFIKASI TKL

Pasal 5

(1)Setiap Penduduk Kota Bitung dapat menjadi TKL.
(2)Untuk menjadi TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Kerja harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut:
1. a.Usia paling rendah 18 (delapan belas) Tahun.
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bitung atau surat keterangan kependudukan; dan
3. c.memiliki Kartu Keluarga (KK) Kota bitung.

Pasal 6

TKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

a.TKL yang belum bekerja; dan
b.TKL yang sudah bekerja.

BAB IV

KEWAJIBAN PENGISIAN DAN PELAPORAN LOWONGAN KERJA

Pasal 7

(1)Setiap pengusaha dan/atau pengurus badan usaha mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar pengisian lowongan kerja yang terbuka di perusahaan diisi oleh TKL.
(2)Pengisian lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara mendayagunakan TKL yang berdomisili di tempat domisili Badan Usaha, meliputi antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan tempat domisili operasional Badan Usaha. 7
(3)Apabila pengisian lowongan kerja oleh TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya belum terpenuhi dapat dilakukan antar Kecamatan dalam Kota Bitung.
(4)Apabila pengisian lowongan kerja oleh TKL antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi lowongan pekerjaan dapat di isi Tenaga Kerja pemegang kartu AK/I sesuai dengan formasi yang tersedia.
(5)Apabila pengisian lowongan kerja Tenaga Kerja pemegang kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga dapat memenuhi lowongan pekerjaan, maka pengusaha dan/atau pengurus badan usaha dapat mengisi dengan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD.

Pasal 8

(1)Setiap badan usaha wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Dinas.
(2)Laporan lowongan pekerjaan dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penerimaan lowongan pekerjaan.
(3)Bentuk laporan, prosedur dan tata cara pengisian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

INVENTARISASI DAN PENDAFTARAN TKL

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Inventarisasi TKL paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.jumlah TKL yang belum bekerja dan yang sudah bekerja;
2. b.Kompetensi TKL; dan
3. c.proyeksi penyerapan TKL yang didasarkan pada kebutuhan tenaga kerja pada Pemberi Kerja.
(3)Inventarisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Badan Usaha, Camat, Lurah dan masyarakat.

Pasal 10

(1)TKL wajib mendaftarkan diri pada Dinas untuk mendapatkan Kartu AK/I.
(2)Untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKL harus menyerahkan ;
1. a.pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
2. b.fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku; 8
3. c.fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.fotocopy sertifikat keterampilan bagi yang memiliki; dan
5. e.fotocopy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
(3)TKL yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kartu AK/I.
(4)Penerbitan kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan oleh Dinas.
(5)Dinas dapat melimpahkan kewenangan penerbitan kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelayanan berdasarkan :
1. a.jumlah penduduk pada suatu wilayah yang berpotensi menjadi TKL;
2. b.luas wilayah;
3. c.jarak wilayah; dan
4. d.tingkat kesulitan geografis.

Pasal 11

(1)Kartu AK/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) berlaku selama 2 (dua) tahun.
(2)TKL yang telah memiliki kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun belum memiliki pekerjaan, wajib melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal penerbitan kartu AK/I.
(3)TKL yang memiliki kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi sudah mendapatkan pekerjaan, wajib melapor kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima bekerja.

BAB VI

PELATIHAN KERJA

Pasal 12

(1)TKL harus diberi kesempatan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja.
(2)Pengusaha wajib meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi TKL melalui pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…