Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2018
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 62
Ringkasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK (e-government)
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK (e-government)
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5348);
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
4
BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Asas
BAB II
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas :
5
Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK adalah untuk menjadi pedoman berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaran pemerintahan berbasis TIK adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan TIK.
Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK adalah :
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang Lingkup, meliputi :
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TIK Bagian Kesatu Perencanaan TIK
BAB IV
Dalam melaksanakan RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan PD di lingkup Pemerintah Daerah.
Membuka PDF…