DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Ringkasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK (e-government)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Bitung maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P Pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan pemerintah daerah Kota antara lain pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi berbasis Protokol Internet;
14.Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Walikota adalah Walikota Bitung.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika dan komunikasi.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10.Pusat Media dan Data atau Media Centre adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau. 4
11.Pusat data atau Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
12.Pusat Kendali atau Command Centre adalah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang pemimpin bersama-sama dengan tim, melakukan rapat, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai fakta yang dihadapi Pemerintah Daerah meliputi tindakan tanggap darurat, rencana aksi untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan dan langkah penyediaan informasi publik.
13.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
15.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, Badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16.Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Relawan TIK adalah organisasi kemasyarakatan yang mendasarkan gerakannya pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan/ilmu pengetahuan di bidang TIK bagi para anggota dan masyarakat yang diinisasi oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi Republik Indonesia.
17.Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat RITIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi.
18.Badan adalah Badan Daerah Kota Bitung yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19.Sub Domain adalah bagian dari domain induk yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas :

a.manfaat;
b.keamanan;
c.adil dan merata;
d.kepastian hukum;
e.sinergi;
f.transparansi;
g.kemitraan;
h.etika;
i.akuntabilitas; dan
j.partisipatif. 5

Pasal 3

(1)Asas Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
(2)Asas Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.
(3)Asas Adil Dan Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memeratakan kesempatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
(4)Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kepastian hukum sebagai hak publik yang didapatkan dalam proses layanan publik dan pemerintahan di daerah.
(5)Asas Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah perpaduan potensi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan publik dan pemerintahan.
(6)Asas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kondisi keterbukaan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan publik.
(7)Asas Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang memiliki potensi dan kepentingan yang sama.
(8)Asas Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah sikap dan perilaku masyarakat dan Pemerintah Daerah yang saling menjaga dan menjunjung tinggi etika dalam proses layanan publik dan pemerintahan.
(9)Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat bahwa pelaksanaan setiap program kerja dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.
(10)Asas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah memberikan jaminan dan kesempatan bagi publik untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK adalah untuk menjadi pedoman berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaran pemerintahan berbasis TIK adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan TIK.

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK adalah :

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis TIK;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan TIK; dan 6
e.terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup, meliputi :

a.penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK di lingkup Pemerintah Daerah;
b.pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
c.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TIK

Pasal 8

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, Walikota melalui Dinas menyusun RITIK yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap PD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada RITIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi PD; dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Selain RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan dari RITIK.
(2)Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.desain rekayasa detail pusat data (detailed engineering design data centre);
2. b.integrasi aplikasi dan sistem;
3. c.ekspansi dan peningkatan layanan jaringan serat optik (fiber optic), jaringan radio (radiolink), telepon internet (VoIP), kamera pengawas (CCTV) serta konferensi jarak jauh (teleconference); dan
4. d.pengembangan sumber daya manusia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan rencana implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Dinas dengan PD di lingkup Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Bitung maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf P Pembagian urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika urusan pemerintah daerah Kota antara lain pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi berbasis Protokol Internet;
14.Peraturan Menteri Informatika dan Komunikasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG Dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Walikota adalah Walikota Bitung.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika dan komunikasi.
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9.E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
10.Pusat Media dan Data atau Media Centre adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau. 4
11.Pusat data atau Data Centre adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
12.Pusat Kendali atau Command Centre adalah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang pemimpin bersama-sama dengan tim, melakukan rapat, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai fakta yang dihadapi Pemerintah Daerah meliputi tindakan tanggap darurat, rencana aksi untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan dan langkah penyediaan informasi publik.
13.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14.Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
15.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, Badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
16.Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Relawan TIK adalah organisasi kemasyarakatan yang mendasarkan gerakannya pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan/ilmu pengetahuan di bidang TIK bagi para anggota dan masyarakat yang diinisasi oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi Republik Indonesia.
17.Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat RITIK adalah penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi.
18.Badan adalah Badan Daerah Kota Bitung yang merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19.Sub Domain adalah bagian dari domain induk yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20.Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK berdasarkan pada asas :

a.manfaat;
b.keamanan;
c.adil dan merata;
d.kepastian hukum;
e.sinergi;
f.transparansi;
g.kemitraan;
h.etika;
i.akuntabilitas; dan
j.partisipatif. 5

Pasal 3

(1)Asas Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
(2)Asas Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK.
(3)Asas Adil Dan Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memeratakan kesempatan akses masyarakat terhadap layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
(4)Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah kepastian hukum sebagai hak publik yang didapatkan dalam proses layanan publik dan pemerintahan di daerah.
(5)Asas Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah perpaduan potensi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan publik dan pemerintahan.
(6)Asas Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kondisi keterbukaan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan publik.
(7)Asas Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah maupun perseorangan yang memiliki potensi dan kepentingan yang sama.
(8)Asas Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah sikap dan perilaku masyarakat dan Pemerintah Daerah yang saling menjaga dan menjunjung tinggi etika dalam proses layanan publik dan pemerintahan.
(9)Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat bahwa pelaksanaan setiap program kerja dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka.
(10)Asas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah memberikan jaminan dan kesempatan bagi publik untuk terlibat dan berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemerintahan dan layanan publik.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK adalah :

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis TIK;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan PD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan TIK; dan 6
e.terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan TIK.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup, meliputi :

a.penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK di lingkup Pemerintah Daerah;
b.pengelolaan nama domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
c.pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TIK

Pasal 8

(1)Untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK, Walikota melalui Dinas menyusun RITIK yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap PD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terpadu, terintegrasi dan mengacu pada RITIK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi PD; dan
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Selain RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana implementasi sebagai pelaksanaan dari RITIK.
(2)Rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.desain rekayasa detail pusat data (detailed engineering design data centre);
2. b.integrasi aplikasi dan sistem;
3. c.ekspansi dan peningkatan layanan jaringan serat optik (fiber optic), jaringan radio (radiolink), telepon internet (VoIP), kamera pengawas (CCTV) serta konferensi jarak jauh (teleconference); dan
4. d.pengembangan sumber daya manusia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.