DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bitung

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); r• 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang- UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.Undang-UndangNomor59Tahun2024tentangRencana PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2025- 2045(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2024 Nomor194,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6987); 7.PeraturanDaerahKotaBitungNomor10Tahun2024 tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah Tahun2025-2045(LembaranDaerahKotaBitungTahun 2024Nomor10); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTABITUNG dan WALiKOTABITUNG MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH TAHUN2025-2029.

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKotaBitung. 2.WaliKotaadalahWaliKotaBitung. 3.WakilWaliKotaadalahWakilWaliKotaBitung. 4.PemerintahanDaerah adalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintahDaerahdanDPRD menurutasasdan tugaspembantuandenganprinsip otonomiseluas-luasnyadalam sistemdanprinsipNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksud dalamUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945. 5.PemerintahDaerah adalahWaliKotasebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyang memimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyang menjadi kewenanganDaerahotonom. 6.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnya disingkatDPRDadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah KotaBitung.

7.RencanaPembangunan JangkaPanjangNasionalyang selanjutnyadisingkatRPJPNadalahdokumen perencanaan pembangunan nasionaluntukperiode 20 (duapuluh)tahun. 8.RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahTahun 2025-2044yangselanjutnyadisebutRPJPDadalah dokumenperencanaanpembangunanDaerahuntuk periode20(duapuluh)tahun. 9.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumen perencanaanDaerahuntukperiode5(lima)tahun terhitungsejakdilantiksampaidenganberakhirnyamasa jabatanWaliKota.
10.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalah unsurpembantuWaliKotadanDPRDdalam penyelenggaraanUrusanPemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 11.RencanaStrategisPDyangselanjutnyadisebutRenstra PDadalahdokumenperencanaanPDuntukperiode5 (lima)tahun. 12.RencanaKerjaPemerintahDaerahyang selanjutnya disingkatRKPDadalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode1(satu)tahun. 13.RencanaKerjaPDyang selanjutnyadisebutRenjaPD adalahdokumenperencanaanPDuntukperiode1(satu) tahun. 14.lsuStrategis adalahkondisiatau halyangharus diperhatikan ataudikedepankandalamperencanaan pembangunanDaerahkarenadampaknyayangsignifikan bagiDaerahdengankarakteristikbersifatpenting, mendasar,mendesak,berjangkamenengah/panjang,dan menentukanpencapaiantujuanpenyelenggaraan pemerintahanDaerahdi masayangakandatang.
15.KerangkaPendanaan adalahanalisispengelolaan keuanganDaerah untukmenentukan sumbersumber danayang digunakandalampembangunan, optimalisasi penggunaansumberdanadanpeningkatankualitas belanjadalam membiayaipenyelenggaraanpemerintahan Daerahdalam upayamencapaivisidanmisiWaliKota serta targetpembangunannasional. 16.VisiadalahRumusanumummengenaikeadaanyang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaanpembangunan Daerah. 17.MisiadalahRumusanumummengenaiupaya-upayayang akandilaksanakanuntukmewujudkanVisi. 18.Tujuan adalah sesuatu kondisiyangakandicapai atau dihasilkandalam jangkawaktu5(lima)tahunan. 19.Sasaran adalahrumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupabasilpembangunan Daerah/PerangkatDaerahyang diperolehdaripencapaian basil programPerangkatDaerah.
20.Strategiadalahlangkahberisikan program-program sebagai prioritaspembangunanDaerah/PerangkatDaerah untukmencapai sasaran.

Pasal 2

RPJMDmerupakanpenjabarandarivisi,misi,danprogram WaliKotayangmemuat tujuan,sasaran,strategi,arah kebijakan,pembangunanDaerahdankeuanganDaerah,serta programPDdanlintasPDyangdisertaidengankerangka pendanaanbersifatindikatifuntukjangkawaktu5(lima)tahun yangdisusundenganberpedomanpadaRPJPD,rencanantata ruangwilayahdanRPJMN.

Pasal 3

(1)RPJMDdisusundengan sistematikasebagaiberikut: a.babIyangmemuatpendahuluan; b.babIIyangmemuatgambaranumumDaerah; c.babIIIyang memuatvisi, misi,danprogramprioritas pembangunanDaerah; d.babIVyang memuatprogramPDdankinerja penyelenggaraanPemerintahDaerah;dan e.babVyangmemuatpenutup.
(2)Ketentuanmengenai uraianRPJMDtercantumdalam Lampiranyang merupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.

Pasal 4

KepalaPDyang menyelenggarakanfungsi penunjangurusan pemerintahandi bidang perencanaanmelaksanakan pengendaliandanevaluasiterhadappelaksanaanRPJMD sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

(1)PerubahanRPJMD dapatdilakukan apabila: a.basilpengendaliandanevaluasimenunjukkanbahwa prosesperumusantidaksesuaidengan tahapandan tatacarapenyusunanrencanapembangunanDaerah yangdiaturberdasarkanketentuanperaturan perundang-undangan; b.basilpengendaliandanevaluasimenunjukkanbahwa substansiyang dirumuskantidaksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan;dan c.terjadi perubahanyang mendasar.
(2)Dalamrangkaefektivitas,perubahanRPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufadanhurufbtidakdapat dilakukan apabilasisamasaberlakuRPJMDkurang dari 3(tiga)tahun.
(3)Perubahanyang mendasarsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufc,mencakupterjadinyabencanaalam/non alam, goncanganpolitik,krisisekonomi,konflik sosial budaya, gangguankeamanan,pemekaranDaerah,atau perubahankebijakannasional.
(4)PerubahanRPJMD sebagaimanadimaksud pada ayat(1) menjadi pedomanPerubahanRKPDdanperubahan RenstraPD. r' Pasa16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. 2025 itetapkan di Bitung al 23 September 2025 /,' -3 ,�'" �== '�'�'-11,'l'/U UNG, I � ' IGNATIUS RUDY THENO LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029: (2/W.I/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKOTABITUNG NOMOR2TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2025-2029 I.UMUM RPJMDmerupakanpenjabarandarivisi,misi,danprogramKepala Daerahyang memuat tujuan,sasaran,strategi,arahkebijakan,pembangunan DaerahdankeuanganDaerah,sertaprogramPerangkatDaerahdanlintas PerangkatDaerahyangdisertaidengankerangkapendanaanbersifatindikatif untukjangkawaktu5(lima)tahunyang disusundenganberpedomanpada RPJPD,rencanatataruangwilayahdanRPJMN. RPJMD merupakandokumenperencanaanpembangunanDaerah sebagailandasandanpedomanbagiPemerintahDaerahdalammelaksanakan pembangunanselama5(lima)tahun. RPJMDmenekankantentang pentingnyamenterjemahkan secaraarif tentangvisi,misi,danagendaWaliKota terpilihdalamtujuan,sasaran,strategi dankebijakanpembangunanyang meresponkebutuhandan aspirasi masyarakatsertakesepakatantentangtolokukurkinerjauntukmengukur keberhasilanpembangunanDaerahselama5tahunke depan. BerdasarkanPasal264 ayat(1)Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerahsebagaimana telahbeberapakali diubahterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang,RPJMDditetapkandenganPeraturanDaerah. II. PASAL DEMIPASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKOTABITUNGNOMOR17 Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029 tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Sinergi dan kolaborasi antar pihak ini akan memperkuat upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, diharapkan RPJMD ini dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban. «Ee $K.cg I. b ' ��'A'fF O ITUNG, ! et ; £ ll' j u,#kN .e I ;·· -·

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); r• 5.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahbeberapakalidiubahterakhirdenganUndang- UndangNomor6Tahun2023tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 6.Undang-UndangNomor59Tahun2024tentangRencana PembangunanJangkaPanjangNasionalTahun2025- 2045(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2024 Nomor194,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6987); 7.PeraturanDaerahKotaBitungNomor10Tahun2024 tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangDaerah Tahun2025-2045(LembaranDaerahKotaBitungTahun 2024Nomor10); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKOTABITUNG dan WALiKOTABITUNG MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURAN DAERAH TENTANGRENCANAPEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH DAERAH TAHUN2025-2029.

Pasal 1

7.RencanaPembangunan JangkaPanjangNasionalyang selanjutnyadisingkatRPJPNadalahdokumen perencanaan pembangunan nasionaluntukperiode 20 (duapuluh)tahun. 8.RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahTahun 2025-2044yangselanjutnyadisebutRPJPDadalah dokumenperencanaanpembangunanDaerahuntuk periode20(duapuluh)tahun. 9.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumen perencanaanDaerahuntukperiode5(lima)tahun terhitungsejakdilantiksampaidenganberakhirnyamasa jabatanWaliKota.
10.PerangkatDaerahyangselanjutnyadisingkatPDadalah unsurpembantuWaliKotadanDPRDdalam penyelenggaraanUrusanPemerintahanyang menjadi kewenanganDaerah. 11.RencanaStrategisPDyangselanjutnyadisebutRenstra PDadalahdokumenperencanaanPDuntukperiode5 (lima)tahun. 12.RencanaKerjaPemerintahDaerahyang selanjutnya disingkatRKPDadalahdokumenperencanaanDaerah untukperiode1(satu)tahun. 13.RencanaKerjaPDyang selanjutnyadisebutRenjaPD adalahdokumenperencanaanPDuntukperiode1(satu) tahun. 14.lsuStrategis adalahkondisiatau halyangharus diperhatikan ataudikedepankandalamperencanaan pembangunanDaerahkarenadampaknyayangsignifikan bagiDaerahdengankarakteristikbersifatpenting, mendasar,mendesak,berjangkamenengah/panjang,dan menentukanpencapaiantujuanpenyelenggaraan pemerintahanDaerahdi masayangakandatang.
15.KerangkaPendanaan adalahanalisispengelolaan keuanganDaerah untukmenentukan sumbersumber danayang digunakandalampembangunan, optimalisasi penggunaansumberdanadanpeningkatankualitas belanjadalam membiayaipenyelenggaraanpemerintahan Daerahdalam upayamencapaivisidanmisiWaliKota serta targetpembangunannasional. 16.VisiadalahRumusanumummengenaikeadaanyang diinginkanpadaakhirperiodeperencanaanpembangunan Daerah. 17.MisiadalahRumusanumummengenaiupaya-upayayang akandilaksanakanuntukmewujudkanVisi. 18.Tujuan adalah sesuatu kondisiyangakandicapai atau dihasilkandalam jangkawaktu5(lima)tahunan. 19.Sasaran adalahrumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupabasilpembangunan Daerah/PerangkatDaerahyang diperolehdaripencapaian basil programPerangkatDaerah.
20.Strategiadalahlangkahberisikan program-program sebagai prioritaspembangunanDaerah/PerangkatDaerah untukmencapai sasaran.

Pasal 2

Pasal 3

(1)RPJMDdisusundengan sistematikasebagaiberikut: a.babIyangmemuatpendahuluan; b.babIIyangmemuatgambaranumumDaerah; c.babIIIyang memuatvisi, misi,danprogramprioritas pembangunanDaerah; d.babIVyang memuatprogramPDdankinerja penyelenggaraanPemerintahDaerah;dan e.babVyangmemuatpenutup.
(2)Ketentuanmengenai uraianRPJMDtercantumdalam Lampiranyang merupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.

Pasal 4

KepalaPDyang menyelenggarakanfungsi penunjangurusan pemerintahandi bidang perencanaanmelaksanakan pengendaliandanevaluasiterhadappelaksanaanRPJMD sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

(1)PerubahanRPJMD dapatdilakukan apabila: a.basilpengendaliandanevaluasimenunjukkanbahwa prosesperumusantidaksesuaidengan tahapandan tatacarapenyusunanrencanapembangunanDaerah yangdiaturberdasarkanketentuanperaturan perundang-undangan; b.basilpengendaliandanevaluasimenunjukkanbahwa substansiyang dirumuskantidaksesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan;dan c.terjadi perubahanyang mendasar.
(2)Dalamrangkaefektivitas,perubahanRPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufadanhurufbtidakdapat dilakukan apabilasisamasaberlakuRPJMDkurang dari 3(tiga)tahun.
(3)Perubahanyang mendasarsebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufc,mencakupterjadinyabencanaalam/non alam, goncanganpolitik,krisisekonomi,konflik sosial budaya, gangguankeamanan,pemekaranDaerah,atau perubahankebijakannasional.
(4)PerubahanRPJMD sebagaimanadimaksud pada ayat(1) menjadi pedomanPerubahanRKPDdanperubahan RenstraPD. r' Pasa16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. 2025 itetapkan di Bitung al 23 September 2025 /,' -3 ,�'" �== '�'�'-11,'l'/U UNG, I � ' IGNATIUS RUDY THENO LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINS! SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029: (2/W.I/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKOTABITUNG NOMOR2TAHUN2025 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH TAHUN2025-2029 I.UMUM RPJMDmerupakanpenjabarandarivisi,misi,danprogramKepala Daerahyang memuat tujuan,sasaran,strategi,arahkebijakan,pembangunan DaerahdankeuanganDaerah,sertaprogramPerangkatDaerahdanlintas PerangkatDaerahyangdisertaidengankerangkapendanaanbersifatindikatif untukjangkawaktu5(lima)tahunyang disusundenganberpedomanpada RPJPD,rencanatataruangwilayahdanRPJMN. RPJMD merupakandokumenperencanaanpembangunanDaerah sebagailandasandanpedomanbagiPemerintahDaerahdalammelaksanakan pembangunanselama5(lima)tahun. RPJMDmenekankantentang pentingnyamenterjemahkan secaraarif tentangvisi,misi,danagendaWaliKota terpilihdalamtujuan,sasaran,strategi dankebijakanpembangunanyang meresponkebutuhandan aspirasi masyarakatsertakesepakatantentangtolokukurkinerjauntukmengukur keberhasilanpembangunanDaerahselama5tahunke depan. BerdasarkanPasal264 ayat(1)Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerahsebagaimana telahbeberapakali diubahterakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang,RPJMDditetapkandenganPeraturanDaerah. II. PASAL DEMIPASAL Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.