DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

- Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini antara lain: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Manajemen Lalu Lintas, Kelas Jalan, Penggunaan Jalan Selain untuk kepentingan alu LIntas, perlengkapan jarak, APILL (Lampu Lalu Lintas). Kekuatan Hukum Petugas, APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan; Penyelenggara Parkir, Penjagaan Lalu Lintas, Pengawasan, Pengendalian, dan Patroli Lalu Lintas, Pemandu Lalu Lintas, Angkutan Barang , Pengendalian dan Pengawasan, Larangan, Sanksi, Keetntuan Penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur perlengkapan jalan yang meliputi aspek pengendalian, pengawasan, perparkiran dan pemeliharaan untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas serta tata cara pengangkutan barang dan bongkar muat barang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 7fJ, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 1 6.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor53, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4389); 7.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor9Tahun2015 tentang PerubahanKedua atasUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);
8.PeraturanPemerintahNomor34Tahun2006tentang Jalan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2006 Nomor64,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3530); 9.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2011tentang AngkutanMultiModa(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor20,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5199); 10.PeraturanPemerintahNomor32Tahun2011tentang ManajemendanRekayasa,AnalisisDampakserta ManajemenKebutuhanLaluLintas(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2011Nomor61,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5221); 11.PeraturanPemerintahNomor37Tahun2011tentang ForumLaluLintasdanAngkutanJalan(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor73, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5229); 12.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2012 tentang Kendaraan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2012Nomor120,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5317);
13.PeraturanPemerintahNomor80Tahun2012tentang TataCaraPemeriksaanKendaraanBermotordiJalandan PenindakanPelanggaranLaluLintasdanAngkutanJalan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor 187, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5346);
14.PeraturanPemerintahNomor74Tahun2014 tentang AngkutanJalan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor5594);
15.PeraturanKepalaKepolisianNegaraRepublikIndonesia Nomor10Tahun2012 tentangPengaturanLaluLintas dalamKeadaanTertentudanPenggunaanJalanselain untukkegiatanLaluLintas(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor10);
16.PeraturanMenteriPerhubunganNomor13Tahun2014 tentangRambuLaluLintas(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor514);
17.PeraturanMenteriPerhubunganNomor34Tahun2014 tentangMarkaJalan(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor1244); 2
18.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentang PembentukanProdukHukumDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036); DENGANPERSETUJUANBERSAMA DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKOTABITUNG DAN WALIKOTABITUNG MEMUTUSKAN: MenetapkanPERATURANDAERAHTENTANGPENGATURANLALU LINTAS DANANGKUTANJALAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1.Kota adalahKotaBitung. 2.PemerintahKotaadalahPemerintahKotaBitung. 3.WalikotaadalahWalikotaBitung.
4.DewanPerwakilanRakyatDaerah,yang selanjutnyadisingkatDPRD adalahDewanPerwakilanRakyatDaerahKotaBitung. 5.DinasadalahDinasyangmenyelenggarakanurusanpemerintahan bidangperhubungan. 6.KepalaDinas adalahKepalaDinasyang menyelenggarakan urusan pemerintahanbidang perhubungan. 7.KepolisianNegaraRepublikIndonesia,yangselanjutnyadisingkatPolri adalahalatNegarayang berperandalammemeliharakeamanandan ketertibanmasyarakat,menegakkan hukumsertamemberikan perlindungan,pengayomandanpelayanankepadamasyarakatdalam rangkaterpeliharanyakeamanandalam negeri. 8.PenyidikadalahPejabatPegawaiNegeriSipildilingkunganPemerintah Kotayang diberiwewenangkhususolehUndang-Undang. 9.Angkutanadalahpemindahanorangdan/ataubarangdari satutempat ketempatlaindenganmenggunakan kendaraandiruangLaluLintas jalan. 10.Kendaraanadalahsuatualatyang dapatbergerakdijalan,terdiri dari kendaraanbermotordan kendaraantidakbermotor. 11.KendaraanRodaTiga adalahkendaraanbermotoratau kendaraantidak bermotoryang berjalanmenggunakan rodasebanyak3(tiga)buah. 12.KendaraanBermotoradalahkendaraanyangdigunakanolehperalatan teknisyangberadapadakendaraanitu. 13.KendaraanBermotorUmumadalah setiap kendaraanyang digunakan untuk angkutan barang dan/atauorang dengandipungutbayaran. 14.LaluLintas adalahgerakkendaraandanorang diruangLaluLintas jalan. 15.RuangLaluLintasJalan adalahprasaranayang diperuntukanbagi gerak pindah kendaraanorang dan/atau barang yang berupajalandan fasilitas pendukung. 3 16.PrasaranaLaluLintasdanAngkutanJalan adalahruangLaluLintas, TerminaldanPerlengkapanJalanyangmeliputiMarka,RambuLalu Lintas,AlatPemberilsyaratLaluLintas(APILL),AlatPengendalidan PengamanPenggunaJalan,AlatPengawasandanPengamananJalan sertafasilitaspendukung. 17.Jalanadalahseluruhbagian jalankota,termasukbangunanpelengkap danperlengkapannyayangdiperuntukkanbagiLaluLintasumum,yang beradapadapermukaan tanah,diataspermukaan tanah,di bawah permukaantanahdan/atauair,sertadiataspermukaanair,kecuali jalankeretaapi,jalanloridankabel.
18.RambuLaluLintas adalahbagianperlengkapan jalanyangberupa lambanghuruf,angka,kalimatdan/atauperpaduanyangberfungsi sebagai peringatan,larangan,perintah ataupetunjukbagipengguna jalan. 19.MarkaJalan adalahsuatutandayangberadadipermukaanjalanataudi atas pennukaanjalanyangmeliputiperalatanatautandayang membentukgarismembujur,garismelintang,garisserongsertalambang lainnyayang berfungsiuntukmengarahkanarusLaluLintasdan membatasidaerahkepentinganLaluLintas. 20.AlatPemberiIsyaratLaluLintas,yangselanjutnyadisingkatAPILL adalahperangkatelektronikyangmenggunakanisyaratlampuyang dapatdilengkapidenganisyaratbunyiuntukmengaturLaluLintasorang dan/ataukendaraandipersimpanganataupadaruasjalan. 20.PenggunaJalanadalahorang yangmenggunakanjalanuntukberlalu lintas. 21.PemanduLaluLintasdan angkutanjalanadalahsuatu kegiatan penunjukjalan,memperlancararusLaluLintasdanMengiringi Tamu dalam keadaanaman,tertibdanlancardansampaiketujuan. 22.PenjagaanLaluLintasadalahsuatu kegiatanpengawasanLaluLintas pada tempat-tempattertentuyangdiadakansesuaidengankebutuhan terutamabersifatpencegahan,perlindungan,pelayananterhadap penggunajalan. 23.PatroliLaluLintasadalahsuatu kegiatanperondaan yang dilakukan padaruas-ruas jalantertentudengantujuanuntukmelakukan pengawasanterhadaparusLaluLintasdan aktifitasmasyarakat penggunajalangunamenumbuhkan dampakyangmungkin timbulbagi penggunajalan,menemukandanmenindakpelanggaranLaluLintas, melakukanpengamatan,pemantauansertamemberikanbimbingan pelayananbagimasyarakatyang membutuhkansertapada rambuLalu LintasdanAlatPemberilsyaratLaluLintas(APILL)yang di pasang.
24.Persimpanganadalahpertemuan ataupercabangan jalanbaik sebidang maupuntidak sebidang.
25.Berhentiadalah keadaan kendaraan tidakbergerakuntuksementara dantidakditinggalkanpengemudinya.
26.Parkiradalah keadaan kendaraanberhenti atau tidakbergerak untuk beberapasaatdanditinggalkanpengemudinya. 27.ManajemendanRekayasaLaluLintasadalah serangkaianusahadan kegiatanyang meliputiperencanaan,pengadaan,pemasangan, pengaturandanpemeliharaan fasilitasperlengkapan jalandalamrangka mewujudkan,mendukung danmemelihara keamanan,keselamatan, ketertibandankelancaranLaluLintas. 28.Ujiberkala adalahpengujian kendaraanbermotoryangdilakukansecara berkala terhadap setiap kendaraanbermotor,keretagandeng dankereta tempelanyang dioperasikandijalan. 29.Mobil Barangadalah kendaraanbermotoryangdirancang sebagian atau seluruhnya untukmengangkutbarang. 4 l 30.KendaraanKhususadalahkendaraanbermotorselaindaripada kendaraanbermotoruntukpenumpang dankendaraanbermotoruntuk barang,yang penggunaannyauntukkeperluankhususataumengangkut barang-barangkhusus. 31.MuatanSumbuadalah jumlahtekananroda-rodapadasuatu sumbu yangmenahanjalan. 32.BarangUmumadalahsetiapbahanataubendaselaindaribahan berbahaya,barangkhusus,peti kemasdanalatberat. 33.BarangBerbahayaadalahsetiap bahan ataubendayangolehkarena sifatdancirikhassertakeadaannyamerupakanbahayaterhadap keselamatanmanusiadanmahlukhidup. 34.Barang Khususadalahbarang yangkarenasifatdanbentuknyaharus dimuatdengan angkutankhusus. 35.AlatBeratadalahbarangyangkarenasifatnyatidakdapatdipecah-pecah sehinggamemungkinkanangkutannyamelebihimuatansumbuterberat dan/ataudimensinyamelebihi ukuranmaksimumyangtelahditetapkan. 36.JaringanLaluLintasdanAngkutanJal.anadalahserangkaiansimpul dan/atau ruangkegiatanyangsalingterhubunguntukpenyelenggaran LaluLintasdanAngkutanJalan. 37.Pengangkutbahanberbahaya adalahorangataubadanyang secarasah melakukankegiatanpengangkutanbahanberbahayadaritempat kegiatanpemuatansampaiketempatpembongkaran.
38.PetiKemasadalahpetikemassesuaiIntemasionalStandardOrganisation (ISO)yangdapatdioperasikandiIndonesia. 39.Badanusahaadalahsuatubentukusahayang meliputiPerseroan Terbatas,PerseroanKomanditer,PerseroanLainnya,BadanUsahaMilik Negara atauBadanUsahaMilikDaerah, dengan namadanbentuk apapunPersekutuan,FirmaKongsi,Koperasi,Yayasanatauorganisasi sejenis,Lembaga, DanaPensiun,bentukusahatetap sertabadanusaha lainnya. 40.ATCS(Area TrafficControlSystem)adalahsuatusistempengendalianlalu lintasberbasisteknologi informasipadasuatu kawasanyang bertujuan untukmengoptimalkankinerjajaringanjalanmelaluioptimasidan koordinasipengaturanlampulalulintasdisetiappersimpangan. 41.ITS(IntelligentTransportationSystem)adalahsistemtransportasi cerdas yangmempunyai kecerdasan,sehinggadapatmembantupemakai transportasiuntukmendapatinformasi,mempermudah transaksi, mengurangikemacetan,membuatkenyamanandankeamananberlalu lintasdanmengurangipolusiudara. BABII ASAS DANTUJUAN Pasal 2 LaluLintasdanAngkutanJalandiselenggarakandengan memperhatikan: a.asas transparan; b.asas akuntabel; c.asasberkelanjutan; d.asaspartisipatif; e.asasbermanfaat; f.asasefisiendanefektif; g.asas seimbang; h.asasterpadu;dan i.asasmandiri. 5 Pasal 3 LaluLintasdanAngkutanJalandiselenggarakandengantujuan,meliputi: a.terwujudnyapelayananLaluLintasdanAngkutanJalanyangaman, selamat,tertib,lancardanterpadudenganmodaangkutanlainuntuk mendorongperekonomiannasional,memajukankesejahteraan umum, memperkokohpersatuandankesatuanbangsasertamampumenjunjung tinggimartabatbangsa; b.terwujudnyaetikaberlalulintasdanbudayabangsa;dan c.terwujudnyapenegakan hukumdankepastianhukumbagimasyarakat. BABIII MANAJEMENDANREKAYASALALULINTAS BagianKesatu ManajemenLaluLintas Pasal 4

(1)ManajemendanRekayasaLaluLintasmeliputikegiatan: a.perencanaan; b.pengaturan; c.perekayasaan; d.pemberdayaan;dan e.pengawasan.
(2)PerencanaanLaluLintas sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa, meliputi: a.identifikasimasalahLaluLintas;
1. b.inventarisasidananalisis situasiLaluLintas; c.inventarisasidananalisiskebutuhan angkutanorangdanbarang; d.inventarisasidananalisisketersediaan ataudaya tampungjalan; e.inventarisasidan analisisketersediaan ataudayatampungkendaraan; f.inventarisasidananalisis angka pelanggarandan kecelakaanlalu lintas; g.inventarisasidananalisisdampakLaluLintas; h.penetapantingkatpelayanan;dan i.penetapan rencanakebijakanpengaturanpenggunaan jaringanJalan dangerakanLaluLintas.
(3)PengaturanLaluLintas sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb, meliputi kegiatan: a.penetapan kebijakanpenggunaan jaringanJalandangerakanLalu LintaspadajaringanJalan tertentu;dan b.pemberianinformasikepadamasyarakatdalam pelaksanaankebijakan yangtelahditetapkan.
(4)Perekayasaan sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufc, meliputi kegiatan: a.perbaikangeometrik ruasJalandan/ataupersimpangan serta perlengkapanJalanyang tidakberkaitanlangsung denganPengguna Jalan; b.pengadaan,pemasangan,perbaikandanpemeliharaanperlengkapan Jalanyang berkaitanlangsung denganpengguna Jalan;dan
1. c.optimalisasi operasional rekayasaLaluLintasdalamrangka meningkatkan ketertiban,kelancarandanefektivitaspenegakan hukum.
(5)Pemberdayaan se.bagaimanadimaksud padaayat(1}hurufd, meliputi kegiatan: 6 a.arahan; b.bimbingan; c.penyuluhan; d.pelatihan;dan e.bantuan teknis.
(6)PengawasanLaluLintas sebagaimanadimaksudayat(1)hurufe,meliputi kegiatan: a.penilaianterhadappelaksanaankebijakan; b.tindakankorektifterhadapkebijakan;dan c.tindakanpenegakanhukum.
(7)Untukkepentingankeselamatan ketertibandankelancaranLaluLintasdi Kota,kendaraan roda3(tiga)sepertibecak,helicak,bajajatausejenisnya tidakdiizinkanberlalulintasdijalan untukangkutanorang,kecuali ditentukanlainolehWalikota.
(8)Untukkeperluanmempertahankandan/ataumenaikkan tingkatpelayanan jaringan atasruas-ruasjalantertentu,setiapkegiatanpembangunan atau kegiatanyangdapatmerubahfungsisuatubangunandan ataulahan diwajibkanuntukmelakukan analisisdampakLaluLintas atau kajian manajemenrekayasaLaluLintasyangditimbulkanterhadapkondisiLalu Lintasyangtelah ada.
(9)PengaturanpelaksanaantentanganalisisdampakLaluLintas atau kajian manajemenrekayasaLaluLintas sebagaimanadimaksudpadaayat(8) diaturdengan ketentuanperaturandaerahtersendiri.
(10)KawasanTertibLaluLintasdanAngkutan(KTLA)dilaksanakandalam rangkauntukmenjadikansuatukawasanyang mencerminkandan mengimplementasikanbagaimanaLaluLintasyangbaikdanbenar.
(11)PenetapanKawasanTertibLaluLintasdanAngkutan(KTLA)ditetapkan denganKeputusanWalikotadanberkoordinasidenganinstansiterkait sesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.
(12)KawasanCarFreeDay(CFD)adalah haridimanatidak adakegiatan kendaraandengan kendaraanbermotor.
(13)PenetapanKawasanCarFreeDay(CFD)ditetapkandenganKeputusan Walikotadanberkoordinasidenganinstansiterkait.
(14)ForumLaluLintasdanAngkutanJalanditetapkan sebagaiwahana koordinasiantarinstansipenyelenggaraLaluLintasdanangkutanjalan.
(15)PembentukanForumLaluLintasdanAngkutanJalansebagaimana dimaksudpadaayat(14)ditetapkandenganKeputusanWalikota.

Pasal 5

(1)PengaturanLaluLintassebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat(3), yang bersifatperintahdan/ataularangandiaturdenganPeraturan Walikota..
(2)Perintahdan/ataularangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)harus dinyatakandengan rambuLaluLintas,markajalandan/atauAPILL.
(3)Setiap penggunajalanwajib mentaati ketentuansebagaimanadimaksud pada ayat(2). BagianKedua RekayasaLaluLintas Pasal 6
(1)Dalam rangkapelaksanaanmanajemenLaluLintasdi jalandilakukan RekayasaLaluLintas. 7
(2)RekayasaLaluLintas sebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi perencanaan,pengadaan,pemasangandanpemeliharaan rambuLalu Lintas,markajalan,APILLsertaalatpengendalidanpengamanpengguna jalan,alatpengawasandanpengamanan jalansertafasilitaspendukung.
(3)Perencanaansebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputiperencanaan kebutuhanpengadaandanpemasanganpemeliharaan sertapenyusunan program perwujudannya.
(4)Pengadaan,pemasangandanpemeliharaan sebagaimanadimaksudpada ayat(2)merupakanpelaksanaanprogramperwujudansebagaimana dimaksudpadaayat(3).
(5)PengadaandanpemasangansetiaprambuLaluLintas,markajalan,APILL sertaalatpengendali danpengamanpenggunajalan,alatpengawasandan pengamanjalanharusdidukungdengan sisteminformasiyangdiperlukan. BagianKetiga PelaksanaanManajemendanRekayasaLaluLintas Pasal 7 PelaksanaanManajemendanRekayasaLaluLintassebagaimanadimaksud dalamPasal4danPasal6dilakukanolehKepalaDinasberkoordinasidengan pihakKepolisiansetempat.

Pasal 8

Pengadaan,pemasangandanpemeliharaanrambuLaluLintas,markajalan, APILLsertaalatpengendalidanpengamanpenggunajalan,alatpengawasan danpengaman jalansertafasilitaspendukungdijalandapatdilakukanoleh instansi,badanusaha atauperorangandenganketentuan,meliputi: a.memenuhi persyaratanteknissesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan;dan b.penentuanlokasidanpenempatannyaharusmelaluikajiandanhasil surveisertamendapatpersetujuanKepalaDinas bagijalan kota. BABIV KELASJALAN Pasal 9

(1)Jalandikelompokkandalam beberapakelasberdasarkan: a.fungsidanintensitasLaluLintasgunakepentinganpengaturan penggunaanJalandan kelancaranLaluLintas danAngkutanJalan; dan b.dayadukunguntukmenerimamuatansumbuterberatdandimensi KendaraanBermotor.
(2)Kelasjalan sebagaimanadimaksudpada ayat(1)terdiri dari: a.jalan kelasI,yaitujalan arteri dan kolektoryangdapatdilalui KendaraanBermotordengan ukuranlebartidakmelebihi2.500(dua ribulimaratus)milimeter,ukurantidakmelebihi18.000(delapanbelas ribu)milimeter,ukuranpalingtinggi 4.200(empatribudua ratus) milimeterdanmuatan sumbu terberat10(sepuluh)ton; b.jalan kelasII, yaitu jalan arteri,kolektor, lokal danlingkunganyang dapatdilaluiKendaraanBermotordengan ukuranlebartidak melebihi 2.500(duaribulima ratus)milimeter,ukuranpanjang tidak melebihi 12.000(duabelas ribu)milimeterdanmuatansumbu terberat8 (delapan)ton; 8 c.jalankelasIII, yaitujalanarteri,kolektor,lokaldanlingkunganyang dapatdilaluiKendaraanBermotordenganukuranlebartidakmelebihi 2.100(duaribuseratus)milimeter,ukuranpanjangtidakmelebihi 9.000(sembilanribu)milimeter,ukuranpalingtinggi3.500(tigaribu lima ratus)milimeterdanmuatansumbuterberat8(delapan)ton;dan d.jalankelaskhusus,yaitu jalan arteriyangdapatdilaluiKendaraan Bermotordenganukuranlebarmelebihi2.500(duaribulimaratus) milimeter,ukuranpanjangmelebihi18.000(delapanbelas ribu) milimeterdanmuatansumbuterberatlebihdari10(sepuluh)ton.
(3)Dalam keadaantertentudayadukungjalankelasIIIsebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufcdapatditetapkanmuatan sumbuterberat kurangdari8(delapan)ton.
(4)Kelasjalanberdasarkan spesifikasipenyediaanprasarana jalandiatur sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangjalan.
(5)Ketentuanlebihlanjutmengenaipenetapanjalankelas khusus sebagaimanadimaksudpada ayat2huruf(d)diaturdenganPeraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Penetapankelas jalan sebagaimanadimaksud dalamPasal9ayat(2) dinyatakandenganrambuLaluLintas.
(2)Setiappengguna jalanwajibmentaatiketentuansebagaimanadimaksud padaayat(1).

Pasal 11

(1)Padajalanyangbelummemenuhiketentuankelasjalannyaakan ditetapkankekuatandayadukungnyadenganKeputusanWalikota berdasarkanpertimbangandariinstansiteknis.
(2)Penetapandayadukungsebagaimanadimaksudpada ayat(1)dinyatakan denganrambuLaluLintas.
(3)Setiappengguna jalanwajibmentaatiketentuansebagaimanadimaksud pada ayat(2).
(4)Pengecualian terhadapketentuansebagaimanadimaksudpada ayat(3) harusmendapatpersetujuanWalikotamelaluiKepalaDinas. BABV PENGGUNAANJALANSELAINUNTUKKEPENTINGANLALU LINTAS Pasal 12
(1)Penggunaanjalanuntuk keperluantertentu selain untukkepentinganLalu Lintasdanpenyelenggaraankegiatandenganmenggunakan jalanharus mendapatizin dariKepolisiansetempatsetelahmendapat rekomendasidari KepalaDinas.
(2)Penggunaan jalansebagaimanadimaksud pada ayat(1)yang mengakibatkanpenutupan jalan sebagian ataupunseluruhnyadapat diberikan rekomendasiapabila: a.adajalanalternatif untukpengalihan arusLaluLintas;dan b.ada rekomendasidaripemerintahkelurahan.
(3)Pengalihan arusLaluLintas kejalanalternatif sebagaimanadimaksudpada ayat(2)dinyatakandengan rambuLaluLintas sementara.
(4)Dalam hal penggunaan jalan untukprosesikematian,permohonanizin dapatdiajukan secara tertulismaupunlisan kepadapejabatPolri. 9
(5)ApabilapenggunaanjalanselainuntukkepentinganLaluLintas sebagaimanadimaksudpadaayat(2)tidaksampaimengakibatkan penutupanjalan,KepalaDinasbisamenempatkanpetugasdan berkoordinasidenganinstansiterkaitpadaruasjalandimaksud untuk menjagakeselamatan,ketertibandankelancaran arusLaluLintas.
(6)Rekomendasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)berlakupaling lama3 (tiga)haridandapatdiperpanjangkembali.
(7)Setiapkegiatanlombaotomotifdilarangmenggunakan jalanNasional termasukdi depanataudisampingfasilitasumum,sosial,keagamaandan pemerintah. BABVI PERLENGKAPANJALAN BagianKesatu RambuLaluLintas Pasal 13
(1)RambuLaluLintasterdiri dari4(empat)golongan,meliputi: a.rambuperingatan; b.rambularangan; c.rambuperintah;dan d.rambupetunjuk.
(2)RambuPeringatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa, digunakan untukperingatan atautempatberbahayasertakondisipada jalandidepanpenggunajalan.
(3)RambuLarangan sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,digunakan untukmenyatakanperintahyang wajib dilakukanolehpenggunajalan.
(4)RambuPerintahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc, digunakan untukmenyatakanperintahyangwajibdilakukanolehpenggunajalan.
(5)RambuPetunjuksebagaimanadimaskudpadaayat(1)hurufd,digunakan untukmenyatakanpetunjukmengenai jurusan,jalan,situasi,kota, tempat,pengaturan,fasilitasdanlain-lainbagipenggunajalan.

Pasal 14

(1)RambuLaluLintas sebagaimanadimaksuddalamPasal13 ayat(1) ditempatkan secara tetap.
(2)Dalam keadaandankegiatantertentudapatdigunakanrambuLaluLintas yangbersifatsementara.
(3)Pada rambuLaluLintas sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dan ayat(2), dapatditambahkanpapan tambahandibawahnyayang memuatketerangan yangdiperlukanuntukmenyatakan hanyaberlaku untukwaktu,jarakdan jenis kendaraan tertentu ataupunperihallainnya.
(4)KetentuanlebihlanjutmengenaiPenempatandanpemasangan rambuLalu LintasdiaturdenganperaturanWalikota. BagianKedua MarkaJalan Pasal 15
(1)Marka jalan berfungsiuntukmengaturLaluLintas atau memperingatiatau menuntunpenggunajalan dalam berlalulintas dijalan;
(2)Markajalan sebagaimanadimaksud pada ayat(1)terdiri dari: 10 a.markamembujur; b.markamelintang; c.markaserong; d.markalambang; e.markakotakkuning;dan f.markalainnya.
(3)MarkaJalansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatberwarna: a.putih; b.kuning; c.merah;dan d.warnalainnya.
(4)MarkaJalanberwarnaputihsebagaimanadimaksudpadaayat(3)huruf a menyatakanbahwapenggunajalanwajib mengikutiperintah ataularangan sesuaidenganbentuknya.
(5)MarkaJalanberwarnakuningsebagaimanadimaksudpadaayat(3)huruf b menyatakanbahwapenggunajalandilarangberhenti padaareatersebut.
(6)MarkaJalanberwarnamerahsebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufc menyatakankeperluan atau tandakhusus.
(7)MarkaJalanwarnalainnyasebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufd yaituMarkaJalanberwamahijaudancoklat,yang menyatakandaerah kepentingan khususyangharusdilengkapidengan rambudan/atau petunjukyangdinyatakandengantegas.

Pasal 16

Markajalanmembujursebagaimanadimaksud dalamPasal15ayat(2)huruf a berupa: a.garisutuh;

b.garisputus-putus; c.garisgandayangterdiri darigarisutuhdangarisputus-putus;dan d.garisgandayangterdiridariduagarisutuh.

Pasal 17

(1)Markamembujurberupagaris utuhsebagaimanadimaksuddalamPasal 16hurufa,berfungsisebagai: a.laranganbagikendaraanmelintasigaristersebut;dan b.pembatasdanpembagijalur.
(2)Markamembujurberupagarisputus-putussebagaimanadimaksuddalam Pasal16hurufb,berfungsisebagai: a.pembatasdanpembagi lajur; b.pengarahlalulintas;dan/atau c.peringatan akan adanyamarkamembujurberupagarisutuhdidepan.
(3)Markamembujurberupagarisgandayangterdiridarigarisutuhdangaris putus-putussebagaimanadimaksuddalamPasal16 hurufc,untuk menyatakan: a.lalulintasyang beradapadasisi garisputus-putusdapatmelintasi garisganda tersebut;dan
1. b.lalulintas yang beradapadasisigaris utuhdilarang melintasi garis ganda tersebut.
(4)Markamembujurberupagarisgandayangterdiri dariduagarisutuh sebagaimanadimaksuddalamPasal16 hurufd,menyatakanbahwalalu lintasyang beradapadakeduasisi garisganda tersebutdilarangmelintas garisganda tersebut. 11 Pasal 18
(1)MarkamelintangsebagaimanadimaksuddalamPasal15ayat(2)hurufb, berupa: a.garisutuh;dan b.garisputus-putus.
(2)Markamelintangberupagarisutuhsebagaimanadimaksudpadaayat(1) hurufa,menyatakanbatasberhentikendaraanyang diwajibkanberhenti olehAPPIL,rambuberhenti,tempatpenyeberangan atauzebracross.
(3)Markamelintangberupagarisputus-putussebagaimanadimaksudpada ayat(1)hurufb,berfungsiuntukmenyatakanbatasyangtidakdapat dilampauikendaraansewaktumemberi kesempatankepadakendaraan yangmendapathakutamapadapersimpangan.

Pasal 19

(1)MarkaserongsebagaimanadimaksuddalamPasal15 ayat(2)hurufc, berupa: a.garisutuhyang dibatasi denganrangkagaris utuh;dan b.garisutuhyangdibatasidengan rangkagarisputus-putus.
(2)Markaserongsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berwarnaputih.
(3)Markaserongberupagarisutuhyangdibatasidenganrangkagarisutuh sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf adigunakan untuk menyatakan: a.daerahyangtidakbolehdimasuki kendaraan; b.pemberitahuanawalakanmelalui pulauLaluLintas ataumedianjalan; c.pemberitahuan awalakan adapemisahanataupercabangan jalan;atau d.laranganbagikendaraan untukmelintas.
(4)Markaserongberupagarisutuhyangdibatasidengan rangkagarisputus- putussebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb digunakanuntuk menyatakankendaraantidakbolehmemasukidaerahtersebutsampai mendapatkepastianselamat.

Pasal 20

(1)MarkalambangsebagaimanadimaksuddalamPasal15 ayat(2)hurufd, dapatberupa: a.panah;
1. b.gambar; c.segitiga;dan d.tulisan.
(2)Markalambangsebagaimanadimaksud pada ayat(1)dipergunakan untuk mengulangimaksud rambuLaluLintasatau untukmemberitahupengguna jalanyangtidakdapatdinyatakandenganrambu.
(3)Markalambangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatditempatkan secara sendiriataudengan rambuLaluLintastertentu.
(4)Makalambang sebagaimanadimaksud padaayat{1) berwarnaputih.

Pasal 21

(1)Marka kotak kuningsebagaimanadimaksuddalamPasal15 ayat(2)huruf e, merupakanmarka jalanbebentuk segi empatdengan2(dua)garis diagonal berpotongandanberwarnakuning yangberfungsiuntukmelarang kendaraan berhentidisuatu area.
(2)Marka kotak kuning sebagaimanadimaksudpada ayat(1)memiliki panjang disesuaikan dengankondisisimpangatau kondisilokasiakses jalan keluar masuk kendaraan menuju area tertentu. 12
(3)Markakotakkuningsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memilikilebar palingsedikit10(sepuluh)sentimeter.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…