DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 12 dan angka 17 ; ditambahkan angka baru, yakni angka 21 dan angka 22 2. Ketentuan Pasal 4 3. Ketentuan Pasal 5 4. Ketentuan Pasal 6 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman 3
17.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 118);
18.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 128);
19.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 12 dan angka 17 diubah dan ditambahkan angka baru, yakni angka 21 dan angka 22, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bitung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Kota Bitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bitung.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah.
7.Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah. 4
8.Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
9.Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
10.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk umum guna pemakaman jenazah dan kerangka jenazah tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11.Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenazah dan/atau kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan atau badan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.
12.Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
14.Mobil Jenazah adalah mobil khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut jenazah/kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, perorangan, badan atau badan hukum.
15.Surat Izin adalah surat izin penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, penguburan jenazah/kerangka jenazah.
16.Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum dan bukan umum.
17.Makam Tumpang adalah makam yang telah dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Kapling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 meter x 1,5 meter.
19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bitung yang memuat ketentuan pidana. 5
21.Masyarakat adalah penduduk Kota Bitung.
22.Terlantar adalah suatu keadaan yang dibiarkan tidak terurus dan tidak terawat dengan baik.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.
(2)Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama Badan sesuai dengan cara keagamaan dan kepercayaan lainnya yang dianut oleh orang yang meninggal.
(3)Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Jenazah tanpa identitas dan terlantar yang meninggal dunia /ditemukan meninggal dunia di wilayah Kota Bitung, wajib dimakamkan oleh Pemerintah kecamatan/kelurahan setempat.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman yang menggunakan kendaraan bermotor, wajib menggunakan Mobil Jenazah yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
2. b.dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas mobil dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
3. c.pada sisi kanan dan kiri mobil bertuliskan “Mobil Jenazah” dan nama pengelola;
4. d.memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Instansi Teknis.
(3)Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan, badan atau badan hukum.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Masyarakat yang mengiringi Mobil Jenazah harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. 6

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang di Tempat Pemakaman Umum wajib mengurus izin sebagai berikut :
1. a.Izin Penggunaan Tanah Makam/Tanah Makam Tumpang; dan
2. b.Izin Penguburan Jenazah atau Kerangka Jenazah.
(2)Setiap penggunaan tanah makam/tanah makam tumpang di tempat pemakaman bukan umum wajib mengurus Izin Penggunaan Tanah Makam/Tanah Makam Tumpang.
(3)Setiap pengangkutan jenazah/kerangka jenazah keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin pemindahan jenazah/kerangka jenazah.
(4)Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman oleh Badan atau Badan Hukum wajib mendapat izin usaha jasa pelayanan pemakaman.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3)dan ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. Ditetapkan di Bitung pada tanggal 21 Oktober 2019 WALIKOTA BITUNG, ttd MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN Diundangkan di Bitung pada tanggal 21 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH, ttd AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA : ( 7/2019) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PEMAKAMAN I. UMUM Tempat pemakaman selain fungsinya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat setempat. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pengunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman serta guna pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah sebagai pemakaman. Sehubungan dengan keterbatasan tanah dan lokasi untuk tanah makam serta kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan Tempat Pemakaman Umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Bitung yang sekaligus dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemakaman. Dengan adanya penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung yang baru yaitu Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Pemakaman. Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, Dinas Tata Ruang yang memiliki tugas dan fungsi dalam penataan dan pengelolaan pemakaman berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 34 Tahun 2008 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang Kota Bitung Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 4 ayat (1c). Sejak Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung mulai berlaku, Dinas Tata Ruang menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Urusan penataan dan pengelolaan pemakaman tidak lagi ditangani oleh Dinas Tata Ruang melainkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Walikota Bitung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 8 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 155 9

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…