DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

perubahan tarif Jasa Usaha: Pemakaian alat berat, mobil tangki air dan kelengkapan pompa, rumah potong hewan, sewa gedung, laboratorium air & udara, mobil derek.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 2);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG dan WALIKOTA BITUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bitung :

a.Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 24), Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 116);
b.Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 2);
c.Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 2); diubah sebagai berikut : 3
1. 1.Ketentuan dalam Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain :

a.Retribusi pemakaian atas kendaraan/alat-alat berat/fasilitas lainnya :
1. 1.asphalt mixing plant Rp.380.000,-/jam;
2. 2.asphalt finisher Rp.380.000,-/jam;
3. 3.asphalt sprayer Rp. 12.000,-/jam;
4. 4.bulldozer 100-150 HP Rp.122.000,-/jam;
5. 5.compressor 4000-6500 ATM Rp. 15.000,-/jam;
6. 6.concrete mixer 0.3-0.6 m3 Rp. 65.000,-/jam;
7. 7.crane 10-15 ton Rp.200.000,-/jam;
8. 8.dump truck 3.5 ton Rp. 25.000,-/jam;
9. 9.dump truck 10 ton Rp. 55.000,-/jam;
10. 10.excavator 80-140 HP Rp.115.000,-/jam;
11. 11.flat bed truck 3-4 M3 Rp. 45.000,-/jam;
12. 12.generator set Rp. 30.000,-/jam;
13. 13.motor grader >100 HP Rp. 90.000,-/jam;
14. 14.track loader 75-100 HP Rp. 75.000,-/jam;
15. 15.wheel loader 1.0-1.6 Rp. 75.000,-/jam;
16. 16.three wheel roller 6-8 T Rp. 50.000,-/jam;
17. 17.tandem roller 6-8 T Rp.160.000,-/jam;
18. 18.tire roller 8-10 T Rp.120.000,-/jam;
19. 19.vibratory roller 5-8 T Rp.125.000,-/jam;
20. 20.concrete vibrator Rp. 1.250,-/jam;
21. 21.stone crusher Rp.135.000,-/jam;
22. 22.water pump 70-100 mm Rp. 1.000,-/jam;
23. 23.water tanker 3000-4500L Rp. 15.000,-/jam;
24. 24.pedestrian roller Rp. 30.000,-/jam;
25. 25.stamper Rp. 5.250,-/jam;
26. 26.jack hammer Rp. 4.800,-/jam;
27. 27.fulvi mixer Rp.285.000,-/jam;
28. 28.concrete pump Rp. 14.000,-/jam;
29. 29.trailer 20 ton Rp. 72.000,-/jam;
30. 30.pile driver + hammer Rp.120.000,-/jam;
31. 31.crane on track 35 ton Rp.100.000,-/jam;
32. 32.welding set Rp. 2.500,-/jam;
33. 33.bore pile machine Rp.270.000,-/jam;
34. 34.baby roller 1-2 t Rp. 15.000,-/jam; 34A Tractor Rp. 50.000,-/jam; 34B Handtractor Rp. 25.000,-/jam;
35. 35.1 (satu) buah rambu lalu lintas Rp. 12.000,-/jam;
36. 36.sound system Rp.350.000,-/hari;
37. 37.1 (satu) buah kursi plastik Rp 1.000,-/hari;
38. 38.1 (satu) buah kursi vernekel biasa Rp. 5.000,-/hari;
39. 39.1 (satu) buah kursi vernekel VIP Rp. 10.000,-/hari;
40. 40.1 (satu) buah sarung kursi Rp. 5.000,-/hari; dan/atau
41. 41.1 (satu) buah prasmanan Rp. 20.000,-/hari.
b.Retribusi pemakaian atas mobil pompa/mobil tangki dan motor pompa untuk kegiatan :
1. 1.bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang, tiap unit Rp.100.000,-;
2. 2.bantuan penjagaan yang bersifat komersial dan/atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Instansi 4 Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau tiap unit Rp. 75.000,-;
3. 3.bantuan memompa selama berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 selama 24 (dua puluh empat) jam Rp. 30.000,-;
4. 4.bantuan khusus memberikan air dengan mobil tangki Rp. 7.500,-/meter kubik;
5. 5.selain pungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dikenakan pungutan uang kilometer untuk tiap unit kendaraan dihitung dari lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi per kilometer Rp. 3.000,-;
6. 6.pemakaian motor pompa tidak termasuk bahan bakar minyak/oli Rp.60.000,-/hari; dan
7. 7.pembakaran film yang sudah usang/tidak terpakai lagi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak termasuk penjagaan mobil pompa Rp. 20.000,-/rol.
c.Retribusi atas sewa gedung/bangunan, antara lain :
1. 1.gedung-gedung pertemuan (termasuk soundsystem, Air Conditioner (AC) dan kursi) antara lain : a) kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari; atau b) kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari.
2. 2.Taman Kesatuan Bangsa, antara lain : a) kegiatan bersifat umum Rp.250.000,-/hari; atau b) kegiatan bersifat khusus Rp.100.000,-/hari.
3. 3.Stadion Dua Sudara, antara lain : a) kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari; atau b) kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari.
4. 4.gedung olahraga, antara lain : a) bulutangkis per lapangan Rp.5.000,-/hari/orang; atau b) tenis lapangan, antara lain : 1) tanpa listrik Rp.10.000,-/hari/orang; atau 2) menggunakan listrik Rp.25.000,-/hari/orang.
5. 5.gedung kesenian, antara lain : a) kegiatan bersifat umum Rp.500.000,-/hari; atau b) kegiatan bersifat khusus Rp.250.000,-/hari.
6. 6.dihapus
7. 7.untuk kegiatan yang diselenggarakan menggunakan gedung/bangunan seperti angka 1, angka 2 dan angka 3 apabila melebihi 4 (empat) hari dikenakan tarif antara lain : a) 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari, meliputi : 1) kegiatan bersifat umum Rp.400.000,-/hari; dan 2) kegiatan bersifat khusus Rp.200.000,-/hari. b) 7 (tujuh) hari sampai dengan 9 (sembilan) hari, meliputi: 1) kegiatan bersifat umum Rp.300.000,-/hari; dan 2) kegiatan bersifat khusus Rp.150.000,-/hari. c) 10 (sepuluh) hari sampai dengan 12 (dua belas) hari, meliputi : 1) kegiatan bersifat umum Rp.200.000,-/hari; dan 2) kegiatan bersifat khusus Rp.100.000,-/hari. 5 d) 13 (tiga belas) hari ke atas, meliputi : 1) kegiatan bersifat umum Rp.100.000,-/hari; dan 2) kegiatan bersifat khusus Rp. 50.000,-/hari.
d.Retribusi pemakaian atas Laboratorium Pemantauan Lingkungan Air dan Udara dipungut untuk 1 (satu) kali pemeriksaan per sampel dalam 1 (satu) paket jenis zat yang diperiksa adalah sebagai berikut :
1. 1.industri minyak goreng sebesar Rp. 372.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) minyak-lemak sebesar Rp. 70.000,-; c) COD sebesar Rp. 80.000,-; d) BOD sebesar Rp.150.000,-; dan e) pH sebesar Rp. 27.000,-.
2. 2.industri pengolahan hasil perikanan sebesar Rp.504.000,- dengan rincian meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) minyak-lemak sebesar Rp. 70.000,-; c) COD sebesar Rp. 80.000,-; d) BOD sebesar Rp.150.000,-; e) amonia sebesar Rp. 80.000,- f) klor bebas sebesar Rp. 52.000,-; dan g) pH sebesar Rp. 27.000,-.
3. 3.industri pelapisan logam sebesar Rp. 312.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) Cd sebesar Rp. 40.000,-; c) CN sebesar Rp. 90.000,-; d) Ni sebesar Rp. 40.000,-; e) Zn sebesar Rp. 70.000,-; dan f) pH sebesar Rp. 27.000,-.
4. 4.industri tempe dan tahu sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) COD sebesar Rp. 80.000,-; c) BOD sebesar Rp. 150.000,-; dan d) pH sebesar Rp. 27.000,-.
5. 5.hotel sebesar Rp. 302.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) COD sebesar Rp. 80.000,-; c) BOD sebesar Rp.150.000,-; dan d) pH sebesar Rp. 27.000,-.
6. 6.rumah sakit sebesar Rp. 397.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) COD sebesar Rp. 80.000,-; c) BOD sebesar Rp.150.000,-; d) amonia sebesar Rp. 80.000,-; e) temperatur sebesar Rp. 15.000,-; dan f) pH sebesar Rp. 27.000,-.
7. 7.pemukiman (real estate), rumah makan/restoran, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama sebesar Rp. 292.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) BOD sebesar Rp.150.000,-; c) minyak-lemak sebesar Rp. 70.000,-; dan d) pH sebesar Rp. 27.000,-.
8. 8.pembangkit listrik tenaga diesel (termal) sebesar Rp. 456.000,- dengan rincian, meliputi : a) TSS sebesar Rp. 45.000,-; b) minyak-lemak sebesar Rp. 70.000,-; c) klor bebas sebesar Rp. 52.000,-; d) kromium total sebesar Rp.112.000,-; e) Cu sebesar Rp. 40.000,-; 6 f) Fe sebesar Rp. 40.000,-; g) Zn sebesar Rp. 70.000,-; dan h) pH sebesar Rp. 27.000,-.
9. 9.depot dan terminal minyak sebesar Rp. 97.000,- dengan rincian, meliputi : a) minyak-lemak sebesar Rp. 70.000,-; dan b) pH sebesar Rp. 27.000,-.
10. 10.pemeriksaan untuk per parameter dengan rincian, meliputi : a) TDS sebesar Rp. 45.000,-; b) DO sebesar Rp. 40.000,-; c) DHL sebesar Rp. 8.000,-; d) turbidity sebesar Rp. 25.000,-; e) salinitas sebesar Rp. 8.000,-; f) sulfida sebesar Rp. 42.000,-; g) nitrit sebesar Rp. 62.000,-; dan h) MBAS sebesar Rp. 250.000,-.
11. 11.udara ambien sebesar Rp. 1.324.000,- dengan rincian meliputi : a) CO sebesar Rp. 75.000,-; b) SO2 sebesar Rp.175.000,-; c) NO2 sebesar Rp.213.000,-; d) oksidan (OX) sebesar Rp.210.000,-; e) total patikulat (TSP) sebesar Rp.213.000,-; f) timah hitam sebesar Rp.192.000,-; g) hidrokarbon (HC) sebesar Rp.216.000,-; dan h) kebisingan sebesar Rp. 30.000,-.
12. 12.udara emisi sebesar Rp. 1.895.000,- dengan rincian meliputi : a) NOx sebesar Rp.197.000,-; b) Sulfur Dioksida (SO₂) sebesar Rp.210.000,-; c) opasitas sebesar Rp.138.000,-; d) hidrogen florida (HF) sebesar Rp.210.000,-; e) hidrogen klorida (HCI) sebesar Rp.173.000,-; f) gas klorin (CI2) sebesar Rp. 80.000,-; g) total sulfur tereduksi (H2S) sebesar Rp.193.000,-; h) amonia (NH3) sebesar Rp.100.000,-; i) seng (Zn) sebesar Rp. 60.000,-; j) arsen (As) sebesar Rp.214.000,-; k) timah hitam (Pb) sebesar Rp. 40.000,-; l) kadnium sebesar Rp. 40.000,-; dan m) komposisi gas (CO2, CO,O2) dan temperatur metode gas analyzer sebesar Rp.240.000,-.
e.penggunaan Mobil Derek :
1. 1.penderekan atau pemindahan kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan parkir dan larangan berhenti tarif bagi pemilik kendaraan, meliputi : a) sepeda motor Rp. 200.000,- b) mobil penumpang, bus kecil, jeep, sedan dan sejenisnya Rp. 400.000,- c) truk, bus sedang, bus besar dan sejenisnya Rp. 500.000,- d) truk besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 750.000,-
2. 2.penderekan atau pemindahan kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan dikenakan tarif, meliputi : a) sepeda motor Rp. 50.000,- b) mobil penumpang, bus kecil, jeep, sedan dan sejenisnya Rp. 100.000,- c) truk, bus sedang, bus besar dan sejenisnya Rp. 150.000,- d) truk besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 200.000,- 7
3. 3.penderekan atau pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan jasa dari masyarakat yang membutuhkan penderekan kendaraan yang diakibatkan gangguan mesin dikenakan tarif, meliputi : a) dalam kota 1) sepeda motor Rp. 200.000,- 2) mobil penumpang, bus kecil, jeep, sedan dan sejenisnya Rp. 300.000,- 3) truk, bus sedang, bus besar dan sejenisnya Rp. 400.000,- 4) truk besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 500.000,- b) Luar kota 1) Untuk jarak 0 s/d 10 km dikenakan biaya tarif normal :  sepeda motor Rp. 400.000,-  mobil penumpang, bus kecil, jeep, sedan dan sejenisnya Rp. 1.500.000,-  truk bus sedang, bus besar dan sejenisnya Rp. 2.000.000,-  truk besar (lebih dari 2 sumbu) dan sejenisnya Rp. 3.000.000,- 2) Untuk jarak 10/km ke atas dikenakan biaya perkilometer Rp 50.000 di tambah tarif 10 km pertama; dan 3) Biaya penderekan dihitung dari daerah asal ke daerah tujuan.
4. 2.Ketentuan dalam Pasal 25 diubah sebagai berikut :

Pasal 25

Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

a.struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak yang dipotong;
b.besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah;
c.dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
1. 1.unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
2. 2.unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
d.Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai berikut : 8
e.Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan mulai berlaku ketika Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas yang diperlukan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. Ditetapkan di Bitung Pada tanggal 17 September 2018 WALIKOTA BITUNG, ttd MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN Diundangkan di Bitung Pada tanggal 17 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG, ttd AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN NO. JENIS PELAYANAN JENIS TERNAK SAPI/ KERBAU/ KUDA (Rp.) UNGGAS (AYAM RAS/ BURAS, ITIK) (Rp.) BABI (Rp.) KAMBING/ DOMBA/ ANJING (Rp.) 1. pemakaian kandang penampung 10.000,- 25,- 6.000,- 3.000,- 2. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong 3.000,- 50,- 2.500,- 1.500,- 3. pemakaian tempat pemotongan 15.000,- 75,- 7.000,- 2.000,- 4. pemeriksaan sesudah dipotong 2.000,- 25,- 2.500,- 1.500,- 5. pemakaian ruang pelayuan daging 10.000,- 25,- 2.000,- 2.000,- Jumlah 40.000,- 200,- 20.000,- 10.000,- 6. pelayanan pengangkutan 30/Kg/Km 9 LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA (3/2018) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dimaksud, Daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk Retribusi Daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis Retribusi Daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diantara berbagai jenis Retribusi Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi Jasa Usaha, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Muatan jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Bitung dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada potensi, efisiensi dan efektifitas pemungutan Retribusi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta guna meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu mengoptimalkan kekayaan daerah serta potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal antara lain Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas penggunaan Mobil Derek. Untuk itu, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 147

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 25

Pasal 9

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 25

Pasal 9

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011