DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL BAB V PENGENDALIAN BAB VI PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 2 Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
23.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
24.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah ; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3.Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Blitar, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
5.Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Kota Blitar yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Blitar yang bergerak dalam pelayanan air minum.
7.Bank Perkreditan Rakyat “Artha Praja” Kota Blitar yang selanjutnya disebut BPR “Artha Praja” Kota Blitar adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
9.Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah, mendirikan, dan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. 6

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penyertaan Modal kepada BUMD dalam Peraturan Daerah ini adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada PDAM dan PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal kepada PDAM dan PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar dilakukan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Penyertaan modal kepada PDAM dan PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar bertujuan :

a.Untuk PDAM adalah : 1) memperluas cakupan layanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum ; 2) peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka perbaikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi ; 3) meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan PDAM.
b.Untuk PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar adalah : 1) mengembangkan kapasitas usaha PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain ; 2) memperluas cakupan layanan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan/atau koperasi ; 3) meningkatkan kecukupan modal minimum BPR.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 11.497.945.422,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 7
1. a.PDAM : Rp. 9.497.945.422,-
2. b.PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar : Rp. 2.000.000.000,- + Jumlah : Rp. 11.497.945.422,-
(2)Pemerintah Daerah akan menambahkan Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.PDAM sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2024 ;
2. b.PD BPR ”Artha Praja” Kota Blitar sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2024.
(3)Penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertakan dalam setiap tahun anggaran yang besarannya berdasarkan rencana kerja dan anggaran BUMD penerima penyertaan modal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Sebagai bentuk pengendalian pemerintah daerah terhadap penyertaan modal kepada BUMD, maka BUMD menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta laporan keuangan termasuk laporan pengelolaan penyertaan modal secara periodik berupa laporan tiga bulanan dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota.
(3)Tata cara laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Walikota berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada BUMD minimal satu kali dalam setahun.
(2)Penilaian yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagai bahan pertimbangan untuk merealisasikan tambahan penyertaan modal yang akan di serahkan pada tahun berikutnya. 8
(3)Walikota dapat menunjuk tim penilai yang independent dan profesional dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Walikota memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar. Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 13 Juli 2015 WALIKOTA BLITAR, Ttd. MUH. SAMANHUDI ANWAR Diundangkan di Blitar Pada tanggal 21 September 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR Ttd. Rudy Wijonarko LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 196-3/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, Juari Pembina Tingkat I NIP. 19651204 198603 1 006 9 Diundangkan di Blitar Pada tanggal 10 September 2013 10 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR Ttd. Ichwanto LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR Kepala Bagian Hukum Hardiyanto

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…