DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PENETAPAN KTR; HAK DAN KEWAJIBAN; MANAJEMEN PENGEMBANGAN KTR; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melindungi individu, masvarakat. dan linakunzan terhadan nanaran asanoJ � • •· ....... ....... ..L ..L JL ..L rokok sekaligus untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan membiasakan hidup sehat, maka pemerintah Kota Blitar perlu membentuk Kawasan Tanpa Rokok;
b.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban

Menetapkan

menetapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Poc,nl 1 1 c; T T n rl o n rr _ T T n rl o n rr 1\Tn.,.,...nr �h 'l'a h 1 1 ..-. ')()()Q ,. .......... I.A.... .&. .&. '"' ...... ..L..L .......L4..-L..1..b ""'..L.L"-L"""'-..Lb ..1.. • v .A. .&. .&. V .L '-' '-' ..L L4.,..L ..L ...... ..L..L '-4 "" "' .., ten tang Kesehatan, dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ten tang Pengamanan Bah an Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Mengingat Tanpa Rokok 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan clan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3
8. 9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. 10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 1 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. 12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
11. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 1 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276); 4
13. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 Tahun 2014 ten tang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
15. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
16. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
17. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republsik Indonesia Nomor 6041);
19. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 5 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
21. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
22. 26.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. 27.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/ MENKES/ PB/ I/ 2 0 1 1 dan Nomor 7 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 49);
24. 28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
25. 29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
26. 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036); 6 3 1 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1591);
27. 32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07 / 2017 ten tang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
28. 33.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
29. 34.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 1) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK B AB ! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Blitar.

2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Blitar. 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kawasan Tanpa Rokok untuk selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area adalah Kawasan atau Area atau ruangan yang khusus disediakan untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta seluruh ketentuan yang diatur peraturan daerah ini juga berlaku bagi Rokok Elektrik atau produk sejenis dan untuk itu kedudukannya dipersamakan dengan Rokok produk tembakau
9.Rokok Elektrik adalah suatu perangkat dengan tenaga baterei yang menyediakan jenis nikotin hirup dan memberikan efek sama dengan merokok konvensional
10.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok, baik Rokok produk tembakau maupun Rokok Elektrik atau sejenisnya 1 1 . Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi clan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12.Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau 8 mengakibatkandapatadiktifbersifatsintetisnya yang ketergantungan.
13.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
14.Produk Tembakau Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup.
15.Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
16.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
17.Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi orang agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
18.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
20.Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 2 1 . Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, 9 peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
22.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.
23.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
24.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
25.Lembaga Pendidikan keagamaan atau satuan pendidikan keagamaan adalah Lembaga atau satuan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Termasuk Lembaga Pendidikan keagamaan atau satuan pendidikan keagamaan adalah Pondok pesantren atau Pesantren, Pasraman, Pesantian, Pabbajja, dan Shuyuan
26.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
27.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
28.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
29.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta. dan masyarakat.
30.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 3 1 . Pengelola, pimpinan dan/ atau penanggungjawab adalah orang dan/ atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/ atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta. 10
32.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
33.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
34.Satuan Palisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
35.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1) Penetapan KTR dilaksanakan berdasarkan pada azas:

a.keadilan;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
g.non diskriminatif; clan
h.norma agama.

(2)Penetapan KTR bertujuan untuk:
1. a.memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif clan/ atau perokok pasif;
2. b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 1 1
3. c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baiklangsung maupun tidak langsung;
4. d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
5. e.untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
6. f.untuk mengurangi jumlah perokok aktif dan mencegah perokok pemula
7. g.melindungi anak-anak dari pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok dan zat adiktif

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penetapan KTR;
b.hak dan kewajiban;
c.manajemen pengembangan KTR;
d.peran serta masyarakat;
e.pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR;
f.pembinaan dan pengawasan KTR; dan
g.larangan

BAB III

PENETAPAN KTR

Pasal 4

( 1 ) Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan menetapkan KTR.

(2)Penetapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dimaksudkan untuk mewujudkanlingkungan/ kawasan yang bebas dari dampak rokok yang mengandung Zat Adiktifyang merugikan kesehatan. 12

Pasal 5

( 1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) melipu ti:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.telah dilaksanakan sosialisasi berupa pemberian informasi/ penyuluhan terhadap tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait.
2. b.telah tersedianya Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area bagi KTR di tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan
(3)Tempat Khusus Untuk Merokok atau Smoking Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
2. b.dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok ( smoking area);
3. c.dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
4. d.dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
5. e.dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
6. f.jau.h dari pintu. masu.k dan kelu.ar; dan
7. g.jauh dari tempat orang berlalu lalang. 13

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf a terdiri atas:
1. a.rumah sakit;
2. b.pusat kesehatan masyarakat;
3. c.tempat praktik dokter;
4. d.klinik;
5. e.tempat bersalin dan/atau tempat praktik bidan; dan
6. f.apotik;

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf b terdiri atas:

a.pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
b.perguruan tinggi;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.perpustakaan;
e.ruang praktik/ laboratorium;
f.museum; dan
g.Lembaga Pendidikan keagamaan atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.pendidikan anak usia dini;
b.tempat penitipan anak;
c.arena bermain anak-anak; dan 14
d.taman bermain.
a.masjid;
b.mushola;
c.gereja;
d.kapel;
e.pura;
f.wihara; dan
g.klenteng.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a.bus umum;
b.angkutan kota;
c.taxi; dan
d.angkutan berbasis media elektronik.
a.perkantoran pemerintah;
b.perkantoran swasta; dan
c.industri/ pabrik. 15

Pasal 12

( 1 ) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) huruf g terdiri atas:

a.prasarana olahraga
b.toko swalayan;
c.pasar rakyat;
d.tempat wisata;
e.tempat hiburan;
f.hotel;
g.restoran;
h.tempat rekreasi;
i.halte; dan J. terminal.

(2)Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan KTR melalui Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…