DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur pembentukan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kola Blitar. memuat antara lain: ketentuan umum; nama kedudukan dan tujuan; dasar hukum pendirian; kegiatan usaha dan anggaran dasar; sumber modal dan penyertaan modal; organisasi; KPM dan dewan pengawas; direksi; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional dan pelaporan; tahun buku dan penggunaan laba; evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum; pembubaran; kepailitan; pembinaan dan pengawasan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningk:atkan pelayanan penyaluran modal usaha serta untuk memberikan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, maka pemerintah daerah perlu memberdayakan badan usaha milik daerah;
b.bahwa badan usaha milik daerah mempunyai peran dan fungsi meningk:atkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningk:atkan hajat hidup perekonomian masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah serta mengoptimalkan penyaluran modal usaha dalam memberlkan pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Blitar telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2 sebagaimanapertimbangan 2017 tentang: Perubahan Alas Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 15 Tahun 2004;
c.bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerlntah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerlntah Kola Blitar perlu disesuaikan kembali;
d.bahwa berdasarkan 1950 tentang Ketjil DalamPembentukan Daerah-Daerah Kola dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menelapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kola Blitar

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 tahun Mengingat Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kola Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasa.n Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republsik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 5
16.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
19.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5629);
20.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
21.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditasn Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 6 Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggola Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan U saha Milik Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
26.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kola Blitar (Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2004 Seri D Nomor 26 /D Kola Blitar) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kola Blitar (Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2017 Nomor 11);
27.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kola Blitar Tahun 2016 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kola Blitar Nomor 348-5/2016); 7
28.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
29.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
30.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALlKOTABLITAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DaJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 8 5.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuWalikotadanDPRDdalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerah. 6.KepalaDaerahYangMewakiliPemerintahDaerahDalamKepemilikan KekayaanDaerahYangDipisahkanPadaPerusshaanUmumDaerahyang selanjutnyadisingkatKPMadalahorganperusahaan umumDaerahyang memegangkekuasaantertinggidalamBPRdanmemegang segala kewenanganyangtidakctiserahkan kepadaDireksiatauDewanPengawas. 7.DireksiadalahorganBPRyangbertanggungjawabataspengurusan PerusshaanuntukkepentingandantujuanBPRsertamewakili Perusahaanbaikdidalammaupundiluarpengactilansesuaidengan ketentuanperaturandaerahdananggarandasar. 8.DewanPengawas adalahorganPerusshaanyangbertugasmelakukan pengawasandanmemberikannasihat kepadaDireksidalam menjalankan kegiatanpengurusanPerusahaan. 9.PegawaiadalahpegawaiPerusahaan. 10.BadanUsahaMilikDaerahyang selanjutnyadisingkatBUMDadalah badanusahayang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikioleh Daerah. 11.PerusahaanUmumDaerahBankPerkrectitanRakyatKotaBlitaryang selanjutnyactisebutPerumdaBPRKotaBlitaradalahBUMDsebagaimana yangseluruhmodalnyadimilikiolehsatuDaerahdantidakterbagiatas saham,yangmenyelenggarakan usahaBankPerkrectitanRakyat. 12.AnggaranDasar adalahAnggaranDasarPerumdaBPRKotaBlitar. 13.Pengurusan adalah kegiatanyangdilakukanolehDireksidalamupaya mencapai maksuddan tujuanPerumdaBPR KotaBlitar, 14.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunandaerahyang ditetapkandengan PeraturanDaerah. 15.KekayaanDaerahYangDipisahkan adalah kekayaanDaerahyang berasal dariAPBDuntukdijadikanpenyertaanmodalDaerahpadaPerumdaBPR KotaBlitar. 16.Pengawasanadalahkegiatanyang dilakukanolehDewanPengawas untuk menilai PerumdaBPRKotaBlitardengan caramembandingkan antara keadaanyang sebenamyadengan keadaanyangseharusnyadilakukan, balkdalam bidang keuangan dan/atau dalambidangteknis operasional.
17.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PerumdaBPR KotaBlitar dengan cara membandingkan antara keadaan yang seharusnya dengan 9 keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/ atau dalam bidang teknis operasional.
18.Pembubaran adalah pengakhiran Perumda BPR Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda BPR Kota Blitar sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda BPR Kota Blitar guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai Perumda BPR Kota Blitar.
20.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda BPR Kota Blitar agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
21.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada Perumda BPR Kota Blitar dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
22.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

NAMA, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017, diubah dan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar 10

(2)Perusahaan Umurn Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disebut Perumda BPR Kota Blitar
(3)Dalam rangka memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan perbankan, Perumda BPR Kota Blitar menggunakan nama panggilan (call name) Bank Kata Blitar
(4)Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang pada setiap kantor/kantor cabang tanpa meninggalkan nama Perumda BPR Kata Blitar.

Pasal 3

(I) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda BPR Kata Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset, kepegawaian, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda BPR Kata Blitar.

(2)Atas peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Perumda BPR Kota Blitar berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(3)Merek jasa, lambang, dan logo sebagai identitas Perumda BPR Kata Blitar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

Bentuk badan hukum Perumda BPR Kata Blitar yang pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 5

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melanjutkan penugasan kepada Perumda BPR Kata Blitar untuk melakukan usaha Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
(2)Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan lain kepada Perumda BPR Kota Blitar dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda BPR Kata Blitar. 11
(1)Perumda BPR Kota Blitar berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Blitar.
(2)Perumda BPR Kota Blitar dapat membuka unit pelayanan, kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah kantor pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perumda BPR Kota Blitar ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 8

( 1) Perumda BPR Kota Blitar memiliki maksud untuk:

a.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
b.sebagai sumber pendapatan asli daerah.

(2)Perumda BPR Kota Blitar memiliki tujuan yaitu untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.memperoleh laba dan/ atau keuntungan; dan
5. e.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 12
(1)Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 8, Perumda BPR Kota Blitar melakukan kegiatan usaha utama meliputi:
1. a.mengbimpun dana dari pemerintab dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit termasuk kredit usaba rakyat dan/ atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaba usaha mikro kecil dan menengab;
3. c.melakukan kerjasama dengan Jembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya pada Jembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. e.membantu pemerintab daerab dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perund.ang-undangan;
6. f.membantu pemerintab desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perund.ang-undangan; dan
7. g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perumda BPR Kota Blitar dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/ atau dikuasai Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana ditetapkan oleh Walikota. 13

Pasal 10

( 1) Modal Perumda BPR Kata Blitar merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

(2)Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
(3)Besarnya modal Perusahaan yang telah disetor adalah sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang disertakan pada waktu pendirian Perumda BPR Kata Blitar APBD Tahun 2004;
2. b.sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
3. c.sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
4. d.sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; dan
5. e.sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
(4)Setiap perubahan penyertaan modal daerah dalam Perumda BPR Kata Blitar, balk berupa penambahan dari APBD maupun pengurangan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Setiap penambahan penyertaan modal daerah dalam Perumda BPR Kata Blitar berupa penambahan penyertaan modal daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh W alikota 14

BAB III

ORGANISASI

Pasal 11

( 1) Pengelolaan Perumda BPR Kota Blitar dilakukan oleh Organisasi Perumda BPR Kota Blitar.

(2)Organisasi Perusahan sebagahnan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…