DaJam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga keterwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8 5.PerangkatDaerahadalahunsurpembantuWalikotadanDPRDdalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan daerah. 6.KepalaDaerahYangMewakiliPemerintahDaerahDalamKepemilikan KekayaanDaerahYangDipisahkanPadaPerusshaanUmumDaerahyang selanjutnyadisingkatKPMadalahorganperusahaan umumDaerahyang memegangkekuasaantertinggidalamBPRdanmemegang segala kewenanganyangtidakctiserahkan kepadaDireksiatauDewanPengawas. 7.DireksiadalahorganBPRyangbertanggungjawabataspengurusan PerusshaanuntukkepentingandantujuanBPRsertamewakili Perusahaanbaikdidalammaupundiluarpengactilansesuaidengan ketentuanperaturandaerahdananggarandasar. 8.DewanPengawas adalahorganPerusshaanyangbertugasmelakukan pengawasandanmemberikannasihat kepadaDireksidalam menjalankan kegiatanpengurusanPerusahaan. 9.PegawaiadalahpegawaiPerusahaan. 10.BadanUsahaMilikDaerahyang selanjutnyadisingkatBUMDadalah badanusahayang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikioleh Daerah. 11.PerusahaanUmumDaerahBankPerkrectitanRakyatKotaBlitaryang selanjutnyactisebutPerumdaBPRKotaBlitaradalahBUMDsebagaimana yangseluruhmodalnyadimilikiolehsatuDaerahdantidakterbagiatas saham,yangmenyelenggarakan usahaBankPerkrectitanRakyat. 12.AnggaranDasar adalahAnggaranDasarPerumdaBPRKotaBlitar. 13.Pengurusan adalah kegiatanyangdilakukanolehDireksidalamupaya mencapai maksuddan tujuanPerumdaBPR KotaBlitar, 14.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkat APBDadalahrencanakeuangantahunandaerahyang ditetapkandengan PeraturanDaerah. 15.KekayaanDaerahYangDipisahkan adalah kekayaanDaerahyang berasal dariAPBDuntukdijadikanpenyertaanmodalDaerahpadaPerumdaBPR KotaBlitar. 16.Pengawasanadalahkegiatanyang dilakukanolehDewanPengawas untuk menilai PerumdaBPRKotaBlitardengan caramembandingkan antara keadaanyang sebenamyadengan keadaanyangseharusnyadilakukan, balkdalam bidang keuangan dan/atau dalambidangteknis operasional.
17.Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai PerumdaBPR KotaBlitar dengan cara membandingkan antara keadaan yang seharusnya dengan 9 keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/ atau dalam bidang teknis operasional.
18.Pembubaran adalah pengakhiran Perumda BPR Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda BPR Kota Blitar sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda BPR Kota Blitar guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai Perumda BPR Kota Blitar.
20.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda BPR Kota Blitar agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
21.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada Perumda BPR Kota Blitar dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
22.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
BAB II NAMA, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Dasar Hukum Pendirian