DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB Ill RUANG LINGKUP BAB IV FUNGSI PESANTREN BAB V FASILITASI BAB VI MONITORING, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIl PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BAB Vlll KERJASAMA BAB IX PENDANAAN BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 5

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi:
1. a.Pendidikan;
2. b.Dakwah; dan
3. c.Pemberdayaan masyarakat.
(2)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; a tau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalarn bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (!) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bennukim di Pesantren;
3. c.Pondok atau asrama;
4. d.Masjid atau musala; dan
5. e.Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islarniah dengan poia pendidikan muallimin.
(1)Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka.
(2)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak, cita-cita, ragam, dan karakter Pesantren.

Pasal 7

(!) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus:

a.Berpendidikan Pesantren;
b.Berpendidikan tinggi keagamaan dan/atau
c.Memiliki kompetensi ilmu agama Islam.

(2)Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (!) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
(3)Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
1. a.Pendidik dan tenaga kompetensi sesuai Pesantren; dan/ atau
2. b.Pengelola Pesantren.
(4)Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 8

( I) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang benmukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

(2)Selain Santri yang benmukim sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
(3)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Jslamiah dengan pola pendidikan muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia dan penguasaan bahasa.
(4)Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai Iuhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Islam; kependidikan dengan dengan kebutuhan

Pasal 9

(I) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
(3)Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasi1itasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

( 1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
(2)Pemerintah Oaerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

(I) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah lslamiah dengan pola pendidikan muallimin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.

(2)Kajian Kitab Kuning atau Dirasah lslamiah dengan pola pendidikan muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Pasal 12

( 1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

(2)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(3)Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan marnpu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 13

(1)Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau non-formal.
(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
(3)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
1. a.satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula; dan/atau
2. b.satuan pendidikan muadalah wustha atau pendidikan diniyah formal wustha.
(4)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula.
(5)Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wustha dan satuan pendidikan muadalah ula secara berkesinambungan.
(6)Pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren.
(2)Dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (II antara lain :
1. a.bantuan biaya pendidikan bagi Santri tidak mampu;
2. b.bantuan pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh;
3. c.bantuan penyediaan atau pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
4. d.bantuan lain dalam rangka pengembangan Pesantren menjadi lembaga pendidikan bertaraf intemasional dan/atau berbasis keunggulan lokal; dan/atau
5. e.bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil'alamin.
(2)Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
2. b.mengajarkan pemahaman, keteladanan dan pengarnalan nilai keislarnan yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasi1a dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. c.menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17

( 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.

(2)Dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalarn pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalarn kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
2. b.penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagarnaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
3. c.Sarana dan/atau prasarana pendukung pelaksanaan fungsi dakwah;
4. d.kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan Daerah dan tradisi atau budaya Pesantren.
(3)Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan dalarn pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…