DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Serta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Q r
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); e ..
10.Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 52 Tahun Investasi Republik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 20.
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 Tahun 2 0 1 7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 450);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 8 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2 0 1 8 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 2 1 3 ) ;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 8 Tahun 2 0 1 8 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 1 1 1 4 ) ;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tah un 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
30.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2 0 1 0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2); 3 1 . Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2 0 1 0 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2 0 1 0 Nomor 7);
32.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2 0 1 7 Nomor 12);
34.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
35.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
36.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 4);
37.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

( 1 ) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut: 1 . Realisasi Pendapatan Rp928.568.700.011,69
1. 2.Realisasi Belanja Rg958. 762.098.3741 36
2. 3.Defisit LRA (Rp30.193.398.362,67)
3. 4.Realisasi Pembiayaan: a) Penerimaan R p 1 2 9 . 1 8 7 . 7 1 6 . 5 1 0 , 5 3 b) Pengeluaran Rg25.000.000.0002 00 Pembiayaan Neto R p 1 0 4 . 1 8 7 . 7 1 6 . 5 1 0 , 5 3
b.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode anggaran, dengan rincian sebagai berikut: 1 . Defisit LRA (Rp30. l 93.398.362,67)
1. 2.Pembiayaan Neto Rg104.187.716.5101 53 SiLPA TA 2023 Rp73.994.318.147,86

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Realisasi anggaran berdasarkan target pendapatan dengan rincian sebagai berikut: 1 . Target pendapatan Rp910.973.490.403,93 setelah peru bahan
1. 2.Realisasi Selisih lebih Rg928.568.700.0111 69 Rpl 7.595.209.607,76
b.Realisasi anggaran berdasarkan target belanja sebagai berikut: 1 . Target belanja setelah Rpl.015.028.533.024,00 perubahan
1. 2.Realisasi Selisih kurang Rg958.762.098.374,36 (Rp56.266.434.649,64)
c.Realisasi anggaran berdasarkan target pembiayaan sebagai berikut: 1 . Penerimaan a) Target penerimaan pembiayaan setelah perubahan b) Realisasi Selisih lebih Rp129.055.042.620,07 Rg129.187.716.5102 53 Rp132.673.890,46
1. 2.Pengeluaran a) Target pengeluaran pembiayaan setelah perubahan b) Realisasi Selisih Rp25. 000. 000. 000, 00 Rp25.000.000.000,00 Rp0,00 R p 1 2 9 . 1 8 7 . 7 1 6 . 5 1 0 , 5 3 Rp132.673.890,46Selisih lebih
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah: 1 . Anggaran Rpl29.055.042.620,07 penerimaan pembiayaan setelah perubahan
1. 2.Realisasi

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf b, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp2.869.039.588.941,53
b.jumlah kewajiban Rp31.928.250.270,80
c.jumlah ekuitas dana Rp2.837.1 l 1.338.670,73 Rp34.016.309,09

Pasal 5

( 1) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut:

a.saldo awal Rpll0.678.628.471,16 Bendahara Umum Daerah per tanggal 1 Januari tahun 2023
b.saldo awal kas di bendahara awal penerimaan
c.saldo Bantuan Operasional Sekolah
d.saldo awal kas Badan Layanan Umum Daerah Rp2.287.545.568,42 RpS.891.140.308,28 Rpl.156.632,00 Rpl 1.290.176,64 Rp151.265.154,48 Rp150.990.886.221,00 Rp 105. 797.487 .858,33 awal f. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
g.saldo awal kas lainnya
h.arus kas dari aktivitas operasi
1. 1.arus kas dari aktivitas investasi
e.saldo Jaminan Kesehatan Nasional saldo awal kas Rp0,00 Rp133.830.522,46dariarus kas aktivitas pendanaan
k.arus kas dari aktivitas transitoris j .

(2)Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023, terdapat pengurangan atas saldo awal kas Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak U sia Dini sebesar Rpl .156.632,00.
(3)Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023, terdapat saldo akhir kas sebesar Rp73.994.318.147,86.

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut:

a.jumlah pendapatan Rp914.266.950.280,92
b.jumlah beban
c.jumlah kegiatan non operasional
d.jumlah pos luar biasa
e.surplus operasional laporan Rp983.799.968.319,22 Rpl04.128.074.338,25 (Rp0,00) Rp34.595.056.299,95

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan
c.sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rpl 19.055.042.620,07 Rpl 19.055.042.620,07 Rp73.995.474.779,86
d.koreksi kesalahan Rpl.156.632,00 Rp73.994.318.147,86 pembukuan tahun
e.saldo anggaran lebih akhir

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2023 sebagai berikut:

a.ekuitas awal Rp2.808.219.964.285,10
b.surplus laporan operasional
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar
d.ekuitas akhir Rp34.595.056.299,95 (Rp5. 703.681. 914,32) Rp2.837 . 1 1 1 . 3 3 8 . 6 7 0 , 7 3

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran 1 . 1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV LampiranXV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX Lampiran XX . 1 - 1 1 - Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; : Laporan Peru bahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban J angka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; : lkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan U saha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan e ' . Lampiran XX.2 : lkhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/ Rugi) Badan U saha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 1 1 Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 24 Juli 2024 WALIKOTA BLITAR, ttd. SANTOSO Diundangkan di Blitar Pada tanggal 24 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, ttd. PRIYO SUHARTONO LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 1 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 108-1/2024 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B GIAN HUKUM, IKA HAD WIJAYA S.H. M.H. NIP. 197 1 2 1 0 200604 1 008

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…