DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Blitar

regulasi_utama

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan industri daerah yang terencana dan terstruktur dengan baik dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga rencana pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum yang memadai untuk menunjang pembangunan industri daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Tahun Kota Blitar 2025-2045; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik v WALIKOTA BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BLITAR, Menimbang Mengingat

a.bahwa pembangunan industri daerah yang terencana dan terstruktur dengan baik dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga rencana pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum yang mernadai untuk menunjang pembangunan industri daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian, Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Tahun Kota Blitar 2025-2045; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916); Indonesia Dahuiu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
8. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l);
9. 4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Blitar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
14. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nornor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 ten tang Peru bahan atas Pera tu ran Presiden Norn or 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. 10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
16. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Daerah Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
18. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRJ KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- INO/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Dae rah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2019 Nomor 3 Seri DJ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Blitar.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bah.an baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah;
b.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
c.dalam rangka mewujudkan visi dan rnisi pembangunan industri.
1. 1.Daerah adalah Kota Blitar.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusa.n Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5. 5.lndustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. 6.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industti.
7. 7.lndustri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Blitar.
8. 8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. 9.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta merniliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
10. 10.Rencana Pembangunan lndustri Kota BlitarTahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah;
b.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
c.dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri;
b.mempercepat tumbuhnya industri hijau (grnen industries};
c.meningkatkan pemasaran industri dalam pasar lokal, regional, nasional dan intemasional;
d.menguatkan peran industri sebagai salah satu pilar perekonomian; dan
e.meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat melalui sektor industri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri unggulan Daerah;
b.sistematika dan jangka waktu RPIK;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
e.pembiayaan

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:

a.industri makanan;
b.industri minuman;
c.industri tekstil;
d.industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan
e.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

BAB ILL

RPIK

Pasal 6

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri;
b.mempercepat tumbuhnya industri hijau (green industries);
c.meningkatkan pemasaran industri dalam pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
d.menguatkan peran industri sebagai salah satu pilar perekonomian; dan
e.meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat melalui sektor industri.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan industri daerah yang terencana dan terstruktur dengan baik dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga rencana pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum yang memadai untuk menunjang pembangunan industri daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Tahun Kota Blitar 2025-2045; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik v WALIKOTA BLITAR PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BLITAR, Menimbang Mengingat

a.bahwa pembangunan industri daerah yang terencana dan terstruktur dengan baik dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga rencana pembangunan industri memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum yang mernadai untuk menunjang pembangunan industri daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian, Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh gubemur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Tahun Kota Blitar 2025-2045; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916); Indonesia Dahuiu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
8. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 l);
9. 4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Peru bahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Blitar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
14. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nornor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 ten tang Peru bahan atas Pera tu ran Presiden Norn or 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. 10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
16. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Daerah Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
18. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRJ KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- INO/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Dae rah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TimurTahun 2019 Nomor 3 Seri DJ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7.Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Blitar.
8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bah.an baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
10.Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah;
b.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
c.dalam rangka mewujudkan visi dan rnisi pembangunan industri.
1. 1.Daerah adalah Kota Blitar.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. 3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusa.n Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5. 5.lndustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. 6.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industti.
7. 7.lndustri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Blitar.
8. 8.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. 9.Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta merniliki prospek sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
10. 10.Rencana Pembangunan lndustri Kota BlitarTahun 2025- 2045 yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan Daerah;
b.sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
c.dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri;
b.mempercepat tumbuhnya industri hijau (grnen industries};
c.meningkatkan pemasaran industri dalam pasar lokal, regional, nasional dan intemasional;
d.menguatkan peran industri sebagai salah satu pilar perekonomian; dan
e.meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat melalui sektor industri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri unggulan Daerah;
b.sistematika dan jangka waktu RPIK;
c.pelaksanaan;
d.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
e.pembiayaan

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:

a.industri makanan;
b.industri minuman;
c.industri tekstil;
d.industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya; dan
e.industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

BAB ILL

RPIK

Pasal 6

(1)RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri;
b.mempercepat tumbuhnya industri hijau (green industries);
c.meningkatkan pemasaran industri dalam pasar lokal, regional, nasional dan internasional;
d.menguatkan peran industri sebagai salah satu pilar perekonomian; dan
e.meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat melalui sektor industri.