DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 205

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; AZAS DAN RUANG LINGKUP; PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; PENGADAAN; PENGGUNAAN; PEMANFAATAN; PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; PENILAIAN; PEMINDAHTANGANAN; PEMUSNAHAN; PENGHAPUSAN; PENATAUSAHAAN; SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM; BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; GANTI RUGI DAN SANKSI; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Blitar 8

2.Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kata Blitar.
4.Walikota Adalah Walikota Blitar.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
6.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. dan serta berwenang pedoman
10.Pengelola Barang adalah pejabat yang bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. 1 1 . Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang mempunyai fungsi pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.
12.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
13.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/ atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 1 5 . Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 9
16.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
18.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang
19.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 2 1 . Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
22.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
23.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
25.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
26.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat clan Penilai Pemerintah Daerah. teknis 10
27.Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
28.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3 1 . Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
32.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
34.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
35.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 1 1
36.Pemusnahan adalah tindak:an memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
37.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
38.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melak:ukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
40.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/ Daerah pada saat tertentu. 4 1 . Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunak:an oleh masing-masing Pengguna Barang.
42.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
43.Bidang tanah untuk selanjutnya disebut tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupak:an satuan bidang yang berbatas.
44.Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
45.Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.
46.Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunak:an sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
47.Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung
48.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 12
49.Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
50.Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. 5 1 . Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
52.Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 10 tahun.
53.Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun.
54.Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
55.Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
56.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
57.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
58.Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 13
59.Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah.
60.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.Pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan;
8. h.Pemusnahan;
  1. 1.Penghapusan;
9. j.Penatausahaan; dan
10. k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 ( 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.pejabat pengelolaan barang milik daerah;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian; 14
h.pemindahtanganan;
1. 1.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
1. 1.pengawasan, dan pengendalian;
m.pengelolaan barang milik daerah oleh badan layanan umum;
n.barang milik daerah berupa rumah negara;
o.ganti rugi dan sanksi; dan
p.ketentuan Iain-lain.

Pasal 4

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

( 1) Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggung jawab : 15 a . menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan;
2. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
4. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
6. g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;dan
7. h.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), walikota dibantu:
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. b.Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang yang mempunyai fungsi pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. c.Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. d.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; dan
5. e.Pengurus Barang Milik Daerah, yang terdiri dari: 1) Pengurus Barang Pengelola; 2) Pengurus Barang Pengguna; 3) Pengurus Barang Pembantu. 4) Pembantu Pengurus Barang Pengelola; dan 5) Pembantu Pengurus Barang Pengguna 16

Pasal 6

( 1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.

(2)Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan walikota;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 7

( 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan walikota.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rnempunyai wewenang clan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 17
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik · daerah yang memerlukan persetujuan walikota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh walikotaatau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada walikotamelalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan J. menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 8

( 1 ) Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.

(2)Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; 18
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  1. 1.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;dan
9. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 9

( 1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.

(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh walikota atas usul Pengguna Barang. 19
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, kompetensi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 10

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)ditetapkan oleh walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yaitu pejabat yang membidangi fungsi pelaksana pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/ atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 20
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  1. 1.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
9. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
10. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/ atau Pengurus Barang Pembantu.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pejabat yang membidangi fungsi pelaksana pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan walikota; 2 1
4. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada walikota melalui Pengelola Barang;
6. f.menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
7. g.menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
8. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
9. i.merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 12

( 1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh walikota atas usul Pengguna Barang. 22

(2)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
9. j.mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
  1. 1.membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
11. m.memberi label barang milik daerah;
12. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
13. o.melakukan stock opname barang persediaan; 23
14. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
15. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
16. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(4)Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. ·
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 13

(1)Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
(2)Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.menyiapkan dokumen rencana kebutuhan clan penganggaran. barang milik daerah; 24
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. d.membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
  1. 1.menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
9. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; I. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
10. m.memberi label barang milik daerah;
11. n.mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock opname barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan; 25
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
15. r.membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
(4)Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks205PDFHirarki

Memuat teks peraturan…