DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BABV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesungguhnya setiap manusia dilahirkan merdeka dianugerahi akal budi dan budi nurani, memiliki harkat dan martabat yang sama antara laki laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan Pengarusutamaan Gender;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ten tang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2 0 1 4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2 0 2 1 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 927); 1 1 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 1346); 1 2 . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 ten tang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 1 2 1 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 990); dan
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 t e n tan gPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157).
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2 0 1 9 ten tang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2 0 1 8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2 0 1 8 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3.Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Lurah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 1 . Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk men gin tegrasikan gender menj adi laki-laki dan perempuan.
14.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
15.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana Perangkat Daerah melakukan pengarusu tamaan gender.
16.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
17.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap Iaki-laki dan perempuan.
18.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-Iaki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
19.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perem puan dan laki-laki.
20.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan.
21.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki- laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
22.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Q '
23.Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
24.Tim Penggerak atau Tim Driver PUG adalah Tim yang beranggotakan perangkat daerah yang mempunyai urusan perencanaan pembangunan, urusan keuangan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengawasan yang mempunyai tugas untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Kota Blitar.
25.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing masing.
26.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
27.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipasi;
d.kesetaraan; dan
e.non diskriminasi.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. 9,

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan: a rnernberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalarn menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan rnelalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pernbangunan di Daerah;

b.mewujudkan perencanaan responsif gender rnelalui pengintegrasian pengalarnan, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perernpuan;
c.rnewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; d rneningkatkan kesetaraan dan keadilan dalarn kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perernpuan sebagai insan dan sumber daya pernbangunan.
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang rnenangani pemberdayaan perernpuan; dan f rnewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalarn pernbangunan di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.Tugas dan Kewenangan;
b.Perencanaan dan Pelaksanaan;
c.Pelaporan, Pernantauan dan Evaluasi;
d.Pembinaan dan Pengawasan;
e.Pendanaan; dan
f.Sanksi Adrninistratif.

BAB III

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan dengan Pengarusutarnaan Gender berdasarkan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
b.mengkoordinasi, memfasilitasi, dan pelaksana kebijakan PUG di Daerah;
c.melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG;
d.memfasiltasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
f.mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
g.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
i.memfasilitasi data terpilah menurutjenis kelamin.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

( 1 ) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan rensponsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

(2)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan rensponsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

( 1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain. R . memediasi

(2)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah wajib dilakukan oleh masing-rnasing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Pasal 5

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Pasal 5

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pasal 7

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945