DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEMUDAHAN USAHA MIKRO BAB IV PELINDUNGAN USAHA MIKRO BAB V PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BAB VI KEMITRAAN BAB VII KEMUDAHAN DAN INSENTIF BAB VIII PELAPORAN BAB IX SUMBER PENDANAAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUANPENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan pendorong ekonomi daerah untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan, serta memperluas pendapatan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
b.bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Kota Blitar belum memiliki regulasi terkait pemberian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pemberian fasilitasi terhadap Usaha Mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro; 1 . P a s al 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 1 ) ;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
12.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402);
13.Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR dan WALIKOTA BLITAR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kota Blitar.

2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
8.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.
9.Pembinaan adalah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan pelindungan kepada Usaha Mikro.
10.Pendampingan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku usaha mikro, secara teknis dilaksanakan oleh fasilitator yang berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan terutama sekali pada saat menggunakan atau memanfaatkan dana perkuatan tersebut danjuga pengembangan usaha, baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga usaha yang diberi pendampingan tersebut dapat berkembang maksimal. 1 1 . Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah mi untuk mengatur pelaksanaan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.menjamin kepastian hukum pelaksanaan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan U saha Mikro di Daerah; dan
b.meningkatkan kemampuan usaha menghadapi persaingan usaha

BAB II

RUANG LINGKUP mikro dalam di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Kemudahan Usaha Mikro;
b.Pelindungan Usaha Mikro;
c.Pemberdayaan Usaha Mikro;
d.Kemitraan;
e.kemudahan dan insentif;
f.pelaporan;
g.sumberpendanaan;dan
h.sanksi administratif.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.
(2)Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembinaan; dan
2. b.pemberian fasilitas.

BAB III

KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Pasal 6

(1)Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria:
1. a.modal usaha; atau
2. b.hasil penjualan tahunan.
(2)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3)Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak RPI .000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(4)Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
(5)Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 7

( 1) U saha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

(2)Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
1. a.nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
2. b.nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. c.nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
(3)Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah, berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 9

( 1) Perizinan Berusaha un tuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

(2)Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
1. a.identifikasi dan pemetaan U saha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
2. b.pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Pasal 1 1 Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/ atau kantor kelurahan memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP mikro dalam di Daerah.

Pasal 4

Pasal 5

KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP mikro dalam di Daerah.

Pasal 4

Pasal 5

KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021