DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan Reklame dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Perencanaan 4. Penataan Reklame 5. Penyelenggaraan Reklame 6. Perizinan Reklame 7. Pajak dan Retribusi 8. Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Reklame 9. Penyidikan 10. Sanksi Administratif 11. Ketentuan Pidana 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan adanya perubahan objek, jenis, dan golongan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah dengan merestrukturisasi objek pajak dan retribusi reklame serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 3
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883); 5
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian- Bagian Jalan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C); 6
22.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
25.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
26.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
27.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B);
28.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B); 7
29.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bogor. 8
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6.Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
8.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10.Ornamen kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
11.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 9
12.Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
13.Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
14.Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
15.Reklame megatron, videotron, large electronic display (LED), video wall, dan dynamics wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
16.Reklame papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
17.Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
18.Reklame umbul-umbul/banner/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu.
19.Reklame poster atau tempelan/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu tempat. 10
20.Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/pamflet.
21.Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
22.Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
23.Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
24.Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
25.Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26.Reklame rombong adalah reklame yang menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat yang bersinar yang dipasang pada kios sebagai media reklame yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota milik orang pribadi atau badan.
27.Pola penyebaran reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
28.Nilai strategis adalah ukuran atau standar nilai yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis dan komersial.
29.Titik reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menegakkan bidang reklame.
30.Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. 11
31.Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
32.Rancang bangun reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan, dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.
33.Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
34.Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
35.Di atas bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
36.Menempel pada bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.
37.Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
38.Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
39.Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa bidang reklame berupa spanduk yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya. 12
40.Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk, dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamennya yang dapat dipasang di masing- masing titik reklame.
41.Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, videotron, large electronic display (LED), video wall, dynamics wall, billboard, termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
42.Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
43.Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Walikota dalam penyelenggaraan reklame.
44.Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
45.Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diterbitkan untuk memanfaatkan tanah/lahan di dalam sarana dan prasarana kota dalam penyelenggaraan reklame.
46.Surat Izin Bekerja Perencana yang selanjutnya disingkat SIBP adalah surat izin yang diberikan kepada seorang ahli untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai peneliti tanah, perancang atau perencana, pengawas, pengkaji teknis, dan pemelihara bangunan di daerah sesuai dengan keahliannya.
47.Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 13
48.Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.
49.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50.Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
51.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat peraturan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
52.Pengawasan dan penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
53.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud peraturan penyelenggaraan reklame adalah mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame di wilayah daerah. 14
(2)Peraturan penyelenggaraan reklame bertujuan untuk:
1. a.menata ruang wilayah kota yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
2. b.meningkatkan dan memudahkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame; dan
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame di wilayah daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan penyelenggaraan reklame di wilayah daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat akan keamanan, keselamatan, kenyamanan, etika, estetika, nilai edukasi, serta daya dukung lingkungan.
(2)Perencanaan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.sarana dan prasarana kota;
2. b.di luar sarana dan prasarana kota.

Pasal 5

(1)Perletakan reklame di wilayah daerah diselenggarakan berdasarkan pembagian kawasan yang terdiri dari: 15
1. a.Kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan
2. b.Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame.
(2)Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
1. a.gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan;
2. b.tempat pendidikan;
3. c.tempat-tempat ibadah;
4. d.lintasan jalan kereta api;
5. e.rumah sakit;
6. f.kantor militer/kepolisian;
7. g.sepanjang ruas jalan kota khusus yang ditetapkan oleh Walikota.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO);
2. b.reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan;
3. c.reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Penyelenggaraan Tanpa Reklame yang berbatasan dengan kawasan lainnya.

Pasal 6

(1)Perletakan reklame pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame dirinci menjadi titik-titik reklame.
(2)Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kawasan Penyelenggaraan Reklame terdiri dari: 16
1. a.titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
2. b.tititk-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyebaran perletakan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Setiap penyelenggaraan reklame harus menggunakan rancang bangun reklame yang memperhatikan aspek dan nilai kesehatan, keamanan, lingkungan, kesusilaan, kesopanan, keindahan, ketertiban, dan agama dalam menentukan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
(2)Penyelenggara reklame dilarang memasang reklame dengan bentuk bidang reklame seperti konstruksi portal atau bando.
(3)Konstruksi reklame harus dirancang agar tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan serta memenuhi peraturan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggaraan reklame harus menggunakan naskah reklame yang memperhatikan aspek hukum dan nilai kesusilaan, kesopanan, keindahan, ketertiban, dan agama dalam penyajian naskah reklame. 17
(2)Setiap penyelenggara reklame dilarang menyajikan naskah reklame yang mengandung bahan zat adiktif berupa produk tembakau dan minuman keras/berakohol.

BAB IV

PENATAAN REKLAME

Pasal 9

Penataan reklame diatur menurut:

a.tempat;
b.jenis;
c.sifat;
d.ukuran;
e.konstruksi; dan
f.jalur jalan.

Pasal 10

Penataan reklame berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

a.penataan di dalam sarana prasarana kota; dan
b.penataan di luar sarana prasarana kota. 18

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009