DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Modal 4. Kewajiban PD BPR Bank Pasar 5. Pengendalian 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 5 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
19.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D); 6
20.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
22.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA BOGOR. 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7.Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
8.Modal daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 8
11.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar adalah PD yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan sesuai ketentuan undang-undang tentang perbankan.
12.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan PD BPR Bank Pasar.
(2)Tujuan dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk menunjang pembangunan daerah melalui:
1. a.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan menggerakkan sektor riil;
2. b.meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

MODAL

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang pada PD BPR Bank Pasar. 9

Pasal 4

(1)Modal dasar PD BPR Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah).
(2)Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang telah dialokasikan dalam:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp3.007.296.294,60 (tiga milyar tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh sen);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.299.999.999,80 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh sen);
3. c.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp692.703.705,60 (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus lima rupiah enam puluh sen);
4. d.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. f.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 10
7. g.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(3)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah).

Pasal 5

(1)Sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) akan dipenuhi secara bertahap sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau hingga tercapainya modal dasar melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan kebutuhan PD BPR Bank Pasar berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
(2)Setiap penyertaan modal daerah dalam rangka pemenuhan sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PD BPR Bank Pasar.

Pasal 6

(1)Setiap penambahan modal dasar selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Besaran penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana bisnis dan harus mendapat persetujuan DPRD. 11

BAB IV

KEWAJIBAN PD BPR BANK PASAR

Pasal 7

Dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, kepada PD BPR Bank Pasar diwajibkan untuk:

a.memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta koperasi;
b.memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana;
c.memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD BPR Bank Pasar yang telah disahkan oleh Walikota kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diaudit oleh akuntan publik. 12

Pasal 9

Penyertaan modal daerah kepada PD BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan bentuk PD BPR Bank Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…