DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi; Tata Kerja Organisasi; Koordinasi, Komando, dan Pengendalian; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11.Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR. 22

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bogor.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
7.Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kota Bogor.
8.Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kota Bogor.
9.Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor.
10.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
11.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13.Jabatan fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah. 23

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah dibentuk BPBD.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi B.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
(2)Penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 24

Pasal 5

(1)BPBD mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. b.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. c.menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. e.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. f.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD; dan
9. i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB.

Pasal 6

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi: 25

a.perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien; dan
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 7

(1)Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
1. a.Kepala BPBD;
2. b.Unsur Pengarah BPBD;
3. c.Unsur Pelaksana BPBD.
(2)Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Kepala BPBD dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
(2)Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
(3)Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
(4)Kepala BPBD bertugas membantu Walikota dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana. 26

Pasal 9

(1)Kedudukan Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
(2)Tugas Unsur Pengarah BPBD adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
(3)Fungsi Unsur Pengarah BPBD adalah:
1. a.merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
2. b.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…