DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 240 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota- kota Kecil di Jawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 241
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 242 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 243
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 244
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 245
25.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 246
30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116);
33.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334;
34.Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 247
35.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional; 248
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 249
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
44.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
45.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
46.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 250
47.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
48.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
49.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
50.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
51.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D Nomor 2);
52.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
53.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D); 251
54.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
55.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
56.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
57.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 8 Seri E);
58.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
59.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E); 252 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.2.386.362.917.342,00 bertambah sejumlah Rp.112.231.916.563,00 sehingga menjadi Rp.2.498.594.833.965,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan

a.Semula Rp 2.130.926.869.342,00
b.Bertambah Rp 27.156.635.608,00 Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.158.083.504.950,00
1. 2.Belanja
a.Semula Rp 2.342.907.479.342,00
b.Bertambah Rp 82.833.674.563,00 Jumlah belanja setelah Perubahan Rp 2.425.741.153.905,00 Defisit setelah perubahan Rp (267.657.648.955),00
1. 3.Pembiayaan Penerimaan Semula Bertambah Rp 255.436.048.000,00 Rp 85.075.280.955,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 340.511.328.955,00 253
a.Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah Rp 43.455.438.000,00 Rp 29.398.242.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 72.853.680.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 267.657.648.955,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.00,-

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Pendapatan asli daerah
  1. 1.Semula Rp.447.951.032.639,00
  2. 2.Bertambah Rp. 17.648.967.361,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.465.600.000.000,00
2. b.Dana perimbangan
  1. 1.Semula Rp1.247.772.417.920,00
  2. 2.Berkurang Rp (101.220.487.803,00) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp1.146.551.930.117,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp201.530.553.559,00
  2. 2.Bertambah Rp 81.970.197.341,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp283.500.750.900,00 254
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp447.951.032.639,00
  2. 2.Bertambah Rp 17.648.967.361,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp465.600.000.000,00
2. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula Rp56.982.625.000,00
  2. 2.Berkurang Rp (652.362.700,00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp56.330.262.700,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp15.996.857.686,00
  2. 2.Bertambah Rp16.771.504.109,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp32.768.361.795,00
4. d.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp160.693.382.538,00
  2. 2.Bertambah Rp 12.638.816.900,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp173.332.199.438,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana bagi hasil
  1. 1.Semula Rp92.553.276.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 3.884.591.000,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp96.437.867.000,00 255
2. b.Dana alokasi umum
  1. 1.Semula Rp806.089.544.000,00
  2. 2.Berkurang Rp(87.572.391.883),00 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp718.517.152.117,00
3. c.Dana alokasi khusus
  1. 1.Semula Rp349.129.597.920,00
  2. 2.Berkurang Rp(17.532.686.920),00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp331.596.911.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp3.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 0,00 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
2. b.Dana darurat
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp0,00
3. c.Dana bagi hasil pajak
  1. 1.Semula Rp198.530.553.559,00
  2. 2.Bertambah Rp 7.505.577.341,00 Jumlah dana hasil pajak setelah perubahan Rp206.036.130.900,00 256
4. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp0,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah Rp74.464.620.000,00 Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp74.464,620.000,00

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:
1. a.Belanja tidak langsung
  1. 1.Semula Rp1.084.992.752.989,00
  2. 2.Berkurang Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp (73.499.168.025),00 Rp1.011.493.584.964.00
2. b.Belanja langsung
  1. 1.Semula Rp1.257.914.726.353,00
  2. 2.Bertambah Rp 157.580.020.088,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp1.415.494.746.441,00 257
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari huruf a jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah
  1. 1.Semula Rp1.040.914.494.359,00
  2. 2.Berkurang Rp (86.437.394.384),00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 954.477.099.975,00
2. b.Belanja bunga
  1. 1.Semula Rp4.938.951.956,00
  2. 2.Bertambah Rp 0,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp4.938.951.956,00
3. c.Belanja subsidi
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah Rp 750.000.000,00 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 750.000.000,00
4. d.Belanja hibah
  1. 1.Semula Rp22.611.511.500,00
  2. 2.Bertambah Rp 5.045.241.000,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp27.656.752.500,00
5. e.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula Rp29.748.900,00
  2. 2.Bertambah Rp20.251.100,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp50.000.000,00
6. f.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah Rp 0,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 0,00 258
7. g.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula Rp1.115.203.192,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp1.115.203.192,00
8. h.Belanja tidak terduga
  1. 1.Semula Rp15.382.843.082,00
  2. 2.Berkurang Rp (7.872.734.253),00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp23.255.577.341,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp172.770.298.460,00
  2. 2.Bertambah Rp 9.001.855.084,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp181.772.153.544,00
2. b.Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp502.119.175.167,00
  2. 2.Bertambah Rp 28.773.589.050,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp530.892.764.217,00
3. c.Belanja modal
  1. 1.Semula Rp583.025.252.726,00
  2. 2.Bertambah Rp118.557.398.454,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp701.582.651.180,00 259

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari jenis belanja:
1. a.Penerimaan sejumlah:
  1. 1.Semula Rp255.436.048.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 85.075.280.955,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp340.511.328.955,00
2. b.Pengeluaran sejumlah:
  1. 1.Semula Rp43.455.438.000,00
  2. 2.Bertambah Rp29.398.242.000,00 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp72.853.680.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah:
  1. 1.Semula Rp254.500.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 85.075.280.955,00 Jumlah SiLPA tahun Rp339.575.280.955,00 anggaran sebelumnya setelah perubahan
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah:
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah:
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00 260
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah:
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah:
  1. 1.Semula Rp 0,00
  2. 2.Bertambah Rp 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp 0,00
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah:
  1. 1.Semula Rp936.048.000,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp936.048.000,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah:
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Bertambah Rp0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
2. b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah: 261
  1. 1.Semula Rp42.519.390.000,00
  2. 2.Bertambah Rp29.398.242.000,00 Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp71.917.632.000,00
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp0,-
  1. 1.Semula Rp0,00
  2. 2.Berkurang Rp0,00 Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp0,00
4. d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah:
  1. 1.Semula Rp936.048.000,00
  2. 2.Bertambah Rp 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp936.048.000,00

Pasal 5

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 262
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(9)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 263

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7.Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8.Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 264

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 16 November 2106 WALIKOTA BOGOR, ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 16 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016 NOMOR 3 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si. Pembina NIP. 19720918 1999011001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (8/295/2016).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…