DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan 3. Prinsip Pembangunan, Visi, dan Misi 4. Tujuan, Sasaran, dan Arah Pembangunan 5. Kebijakan Pembangunan Pariwisata 6. Strategi Pembangunan Pariwisata 7. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 8. Pembiayaan 9. Ketentuan Lain-lain 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562); 3
6.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147)
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
8.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah.
6.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 5
12.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
14.Kelembagaan Kepariwisataan adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan Kepariwisataan.
15.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kunjungan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
20.Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala daerah. 6
21.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup.
22.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan Pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam,budaya, dan buatan.
23.Pariwisata perkotaan adalah jenis Pariwisata yang memanfaatkan fasilitas perkotaan sebagai daya tarik wisata.
24.Sadar Wisata adalah peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA adalah:

a.merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
b.sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan Kepariwisataan serta perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah. 7

BAB III

PRINSIP PEMBANGUNAN, VISI, DAN MISI

Pasal 3

Prinsip pembangunan Kepariwisataan meliputi:

a.pembangunan Kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
b.pembangunan Kepariwisataan berbasis masyarakat;
c.pembangunan Kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan.

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisataan adalah “Kota Bogor sebagai destinasi wisata unggulan yang kreatif, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”.

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisataan merupakan penjabaran visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.mewujudkan Daerah sebagai destinasi wisata yang memberikan pelayanan prima kepada Wisatawan;
b.mewujudkan Pariwisata yang beridentitas, edukatif, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing;
c.mengembangkan industri Pariwisata dan perekonomian masyarakat yang memiliki kredibilitas; 8
d.meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk memperkuat dan memperluas peran aktif masyarakat;
e.mengembangkan kebijakan pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

a.mewujudkan destinasi wisata yang memiliki kualitas dan diterima oleh masyarakat luas yang mengangkat nilai budaya lokal sebagai identitas;
b.mengkomunikasikan Daerah kepada mata dunia yang lebih luas dengan pemasaran yang efektif dan produk yang memiliki nilai jual tinggi;
c.mewujudkan industri pariwisata Daerah yang mengangkat perekonomian lokal yang berkelanjutan serta keberpihakan pada industri kecil dan menengah dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
d.mewujudkan tata kelola kepariwisataan Daerah yang bersinergi antar pelaku usaha pariwisata lembaga dan masyarakat serta memberikan pelayanan prima;
e.optimalisasi peran Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta lembaga dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan. 9

Pasal 7

Sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah:

a.peningkatan rata-rata lama tinggal Wisatawan dan juga pergerakan Wisatawan;
b.menjaring Wisatawan yang berkualitas sebagai segmen pasar potensial;
c.peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata;
d.peningkatan jumlah pengeluaran Wisatawan selama di Daerah;
e.peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang sadar wisata; dan
f.strategi dan program pengembangan Pariwisata.

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi pembangunan Kepariwisataan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan:

a.prinsip pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan;
b.orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya;
c.pemasaran yang kreatif dan inovatif dengan penciptaan produk yang memiliki daya jual tinggi dan menyasar segmen pasar potensial dengan konsep pemasaran berkelanjutan; dan
d.tata kelola yang baik, secara terpadu, dan sinergitas antar lembaga baik pemerintah Daerah maupun nonpemerintah dan juga masyarakat. 10

BAB V

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 9

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

a.pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD yang memiliki tema khas dan mampu menjawab isu strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah;
b.pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas daerah dan religi sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
c.perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar-standar nasional dan internasional, terutama di DPD;
e.pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata;
f.mengembangkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri sebagai daya tarik wisata;
g.memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di organisasi yang terkait dengan kepariwisataan. 11

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

a.penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
b.penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
c.pengembangan kemitraan industri besar dibidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan industri pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan tanda daftar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha Pariwisata.

Pasal 11

Kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata meliputi:

a.pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha Pariwisata dan masyarakat; dan
b.pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…