DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Persyaratan, Maksud Dan Tujuan, Kedudukan Dan Fungsi, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Monitoring Dan Evaluasi, Akses Dan Partisipasi Masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlindungan masyarakat terhadap korban dan penjatuhan sanksi yang dilakukan kepada pelaku harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, pemulihan keadaan masyarakat, hukum yang berlaku, serta keadilan yang berkembang di masyarakat Kota Bogor;
c.bahwa penyelesaian permasalahan di dalam masyarakat sejalan dengan adat istiadat atau kebiasaan khususnya masyarakat Kota Bogor yang masih melestarikan budaya Sunda dalam menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah perdamaian dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh;
d.bahwa Penyelenggaraan Bale Badami mendekatkan nilai- nilai keadilan, musyawarah, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum untuk keharmonisan dan kedamaian dapat diwujudkan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bale Badami; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
7.Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947);
8.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 116); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BALE BADAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Daerah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah Camat di Daerah Kota yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah di Daerah Kota dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan,serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7.Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
8.Masyarakat adalah seluruh manusia Warga Negara Indonesia, baik sebagai individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum Republik Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan, serta kepentingan yang berbeda- beda, tempat tinggal, dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama.
9.Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
10.Bale Badami adalah tempat penyelesaian perkara tindak pidana, perdata, dan tata usaha negara diluar pengadilandengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, para pihak yang bersengketa dan/atau pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan oleh korban serta tercapainya perdamaian.
11.Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda.
12.Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
13.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

BAB II

ASAS DAN PERSYARATAN

Pasal 2

(1)Fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan asas:
1. a.keadilan;
2. b.kepentingan umum;
3. c.proporsional;
4. d.efisiensi;
5. e.cepat, sederhana, dan biaya ringan; dan
6. f.pidana sebagai jalan terakhir.
(2)Persyaratan penerapan Keadilan Restoratif:
1. a.perdamaian dilakukan secara sukarela yang diketahui oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat;
2. b.tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. c.telah ada pemulihan pada keadaan semula antara lain berupa:
  1. 1.ganti rugi;
  2. 2.pengobatan;
  3. 3.perbaikan; dan/atau
  4. 4.bentuk pemulihan lainnya
4. d.respon positif serta terciptanya kedamaian dan harmoni dalam masyarakat; dan
5. e.persyaratan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan dan penerapan Keadilan Restoratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Bale Badami dimaksudkan untuk memfasilitasi tempat bagi aparat penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana diluar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
(2)Bale Badami juga dimaksudkan untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan tidak terbatas dalam perkara pidana, namun termasuk juga perkara perdata, dan tata usaha negara serta sebagai tempat sosialisasi hukum dan tempat konsultasi hukum bagi masyarakat Daerah yang membutuhkan

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:

a.memfasilitasi tempat bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif.
b.menguatkan Bale Badami sebagai:
1. 1.tempat penyelesaian perkara tidak hanya perkara perkara pidana diluar pengadilan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, namun juga perkara perdata dan tata usaha negara;
2. 2.tempat sosialiasi/diseminasi hukum;
3. 3.tempat konsultasi hukum; dan
4. 4.tempat kegiatan yang berkenaan dengan hukum lainnya di wilayah.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Bale Badami merupakan tempat diadakannya penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara di luar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif yang berada di wilayah Kecamatan di Daerah.

Pasal 6

Fungsi dari Bale Badami adalah untuk:

a.tempat dilaksanakannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan Keadilan Restoratif;
b.tempat penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara di luar pengadilan secara musyawarah untuk mufakat;
c.memfasilitasi perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban dari akibat perbuatan kejahatan dan pelanggaran;
d.mendukung rasa keadilan dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat;
e.mendukung pemberian efek jera dan kesempatan kepada pembuat kejahatan atau pelanggar untuk memperbaiki kehidupan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
f.memfasilitasi penyelesaian perkara yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mengembalikan pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigma negatif dan pembalasan; dan
g.tempat sosialisasi dan konsultasi hukum bagi masyarakat Daerah yang membutuhkan.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
b.monitoring dan evaluasi
c.peran serta masyarakat;dan
d.pembiayaan

BAB VI

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bale Badami di Daerah, Pemerintah Daerah Kota berwenang:

a.menetapkan Bale Badami dan personilnya dengan Keputusan Wali Kota;
b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Bale Badami;
c.melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan Bale Badami; dan
d.menjamin Bale Badami dapat dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 9

(1)Penyelenggaran Bale Badami dilaksanakan oleh tim pelaksana.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.unsur aparat penegak hukum;
2. b.unsur Pemerintah Daerah Kota;
3. c.unsur lembaga kemasyarakatan;
4. d.tokoh atau perwakilan masyarakat;
5. e.dan pihak lain yang terlibat.
(3)Unsur aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
1. a.Jaksa sebagai Penuntut Umum;
2. b.Polisi sebagai Penyidik; dan
3. c.Pengacara/advokat.
(4)Unsur Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu aparatur Pemerintah Daerah Kota dan mediator bersertifikat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(5)Unsur lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga pada wilayah bersangkutan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
(6)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat:
1. a.Daerah;
2. b.daerah Kecamatan.
(7)Tata Kerja dan Susunan Tim Pelaksana Bale Badami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Camat dan Lurah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bale Badami di wilayah masing- masing dibantu oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(2)Monitoring dan Evaluasi isebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Wali Kota.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…