DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang bank rakyat. Maksud pendirian Bank Kota Bogor, untuk : a. meningkatkan peran dan fungsi Bank Kota Bogor sebagai salah satu BUMD yang berkegiatan usaha di bidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan b. memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang optimal diperlukan suatu langkah strategis dengan memaksimal fungsi dan peran Perumda BPR Bank Kota Bogor;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nama dan bentuk hukum terhadap Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Bank Perekonomian Rakyat yang disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
6.Perseroan Terbatas yang disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8.PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor yang selanjutnya disebut Bank Kota Bogor adalah BUMD berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang disingkat RUPS adalah organ Bank Kota Bogor yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Bank Kota Bogor berikut perubahannya.
11.Modal Dasar adalah modal dasar Bank Kota Bogor yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh Bank Kota Bogor, yang besarannya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam Peraturan Daerah dan/atau Anggaran Dasar.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.Saham adalah bukti kepemilikan modal Bank Kota Bogor.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Bogor yang selanjutnya disebut Bank Kota Bogor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

Pasal 3

(1)Bank Kota Bogor berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Bank Kota Bogor dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, Kantor Kas dan Terminal Perbankan Elektronik dan pelayanan perbankan lainnya di Daerah maupun di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Bank Kota Bogor, untuk :

a.meningkatkan peran dan fungsi Bank Kota Bogor sebagai salah satu BUMD yang berkegiatan usaha di bidang perbankan dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah; dan
b.memperkuat daya saing dalam mengantisipasi perkembangan industri perbankan baik secara regional maupun nasional.

Pasal 5

Tujuan pendirian Bank Kota Bogor, untuk :

a.meningkatkan produktivitas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang sehat, profesional, transparan dan akuntabel;
b.memperluas jaringan, produk dan jasa layanan perbankan kepada masyarakat di seluruh Daerah;
c.meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berinvestasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan saham kepada Bank Kota Bogor;
d.menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank Kota Bogor; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Bank Kota Bogor, meliputi :
1. a.menghimpun dana dari masyarakat termasuk Pemerintah Daerah, BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat dan/atau Kredit Usaha Rakyat Daerah;
3. c.menghimpun dana dari Pemerintah Kota Bogor, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
4. d.melakukan kegiatan transfer dana baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
5. e.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
6. f.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
7. g.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
8. h.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerjasama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
9. i.melakukan kegiatan pengalihan piutang;
10. j.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.menjalankan usaha perbankan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha Bank Kota Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bank Kota Bogor dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Bank Kota Bogor didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar Bank Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham, dengan komposisi kepemilikan saham terdiri atas :
1. a.Pemerintah Daerah sebagai Pemilik/Pemegang Saham mayoritas dan/atau Pemegang Saham Pengendali paling sedikit sebesar 99% dari modal dasar atau Rp99.000.000.000,- (Sembilan puluh sembilan miliar rupiah) dan memiliki hak suara khusus dalam RUPS; dan
2. b.pemegang saham Lainnya paling banyak sebesar 1% dari modal dasar atau Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
(2)Dalam hal penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan RUPS, maka sisanya yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Sumber pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
1. a.Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
2. b.Penyertaan modal dari pemegang saham lainnya;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya meliputi :
  1. 1.Kapitalisasi cadangan;
  2. 2.Keuntungan revaluasi asset; dan
  3. 3.Agio Saham.
(2)Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dapat berupa:
1. a.uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya telah dianggarkan terlebih dahulu; dan
2. b.barang milik Pemerintah Daerah yang dinilai riil pada saat dijadikan penyertaan modal dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
(3)Sumber dana untuk penyertaan modal dari Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilarang berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain.
(4)Hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal/saham dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Seluruh penyertaan modal dari Pemegang Saham diterbitkan dalam bentuk Saham Atas Nama.
(2)Jenis dan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS.
(3)Setiap Pemegang Saham, wajib tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
(4)Daftar Pemegang Saham, pemindah tanganan Saham dan duplikat Saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…