DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi pengendalian dan penerapan KTR di Kota Bogor, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
7.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 4 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetis termasuk shisha, rokok elektronik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. 5
9.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak.
11.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahasa.
14.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
15.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 6
17.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung, tempat, ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. d.jauh dari tempat orang berlalulalang;
5. e.ada penanda yang menyatakan tempat khusus merokok dan ada peringatan tentang bahaya merokok; 7
(4)Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib:
1. a.memasang tanda larangan merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual;
2. b.melakukan pengawasan inrternal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. c.meniadakan asbak pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(5)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan sementara;
4. d.penghentian kegiatan tetap;
5. e.penyitaan kendaraan; dan/atau
6. f.denda administratif.
(8)Ketentuan mengenai tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 8

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
5. e.kendaraan angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar;
7. g.sarana kesehatan;
8. h.sarana olahraga; dan
9. i.tempat lainnya yang ditetapkan.
(3)Ketentuan mengenai jenis dan lokasi tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti toko swalayan, pasar rakyat, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api. 9
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai batas pagar atau batas terluar lingkungan peribadatan.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak. 10
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
(3)Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar tempat proses belajar mengajar. 11

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(3)Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area sarana kesehatan.

9.Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga. 12
(3)Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area sarana olahraga.
(4)Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
(5)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan dilarang:
1. a.menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dengan menunjukkan bukti identitas diri;
2. b.menerima pensponsoran dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok.
(2)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan ”disini tersedia rokok”.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi pengendalian dan penerapan KTR di Kota Bogor, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
7.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 4 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetis termasuk shisha, rokok elektronik, dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. 5
9.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
10.Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak.
11.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahasa.
14.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
15.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16.Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 6
17.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(3)Persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung, tempat, ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar;
4. d.jauh dari tempat orang berlalulalang;
5. e.ada penanda yang menyatakan tempat khusus merokok dan ada peringatan tentang bahaya merokok; 7
(4)Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib:
1. a.memasang tanda larangan merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual;
2. b.melakukan pengawasan inrternal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. c.meniadakan asbak pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(5)Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan sementara;
4. d.penghentian kegiatan tetap;
5. e.penyitaan kendaraan; dan/atau
6. f.denda administratif.
(8)Ketentuan mengenai tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 8

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
(2)Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tempat umum;
2. b.tempat kerja;
3. c.tempat ibadah;
4. d.tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
5. e.kendaraan angkutan umum;
6. f.lingkungan tempat proses belajar mengajar;
7. g.sarana kesehatan;
8. h.sarana olahraga; dan
9. i.tempat lainnya yang ditetapkan.
(3)Ketentuan mengenai jenis dan lokasi tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a seperti toko swalayan, pasar rakyat, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, dan stasiun kereta api. 9
(2)Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
(3)Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli, produk rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dihapus.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
(3)Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai batas pagar atau batas terluar lingkungan peribadatan.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak. 10
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
(3)Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
(3)Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar tempat proses belajar mengajar. 11

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
(3)Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area sarana kesehatan.

9.Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
(2)Setiap orang, lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga. 12
(3)Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas pagar atau batas terluar area sarana olahraga.
(4)Tempat olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
(5)Dihapus.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan dilarang:
1. a.menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dengan menunjukkan bukti identitas diri;
2. b.menerima pensponsoran dalam kegiatan apapun dari perusahaan rokok.
(2)Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang menjual rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan ”disini tersedia rokok”.

11.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: