DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Bogor serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Lingkungan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 5
20.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
22.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
25.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); 6
27.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 31 dan angka 32 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6.Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang selanjutnya disingkat RIJLLAJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota. 8
14.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
19.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
20.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 9
21.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
22.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25.Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
26.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 10
30.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 31a. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
31.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
32.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
34.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
35.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
36.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
37.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 11
39.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
40.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
41.Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
42.Rambu parkir adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.
43.Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukan cara parkir.
44.Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
45.Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
46.Pajak parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 12
47.Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
48.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
49.Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
50.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
51.Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaran wajib uji.
52.Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji
53.Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, Muatan Sumbu Terberat (MST), Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
54.Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
55.Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (trip generation rit) per satuan intensitas kegiatan.
56.Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (trip attraction rit) per satuan intensitas kegiatan. 13
57.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
58.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
59.Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
60.Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
61.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
62.Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
63.Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan. 14
64.Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
65.Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
66.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.Alat Berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d.Kendaraan khusus penyandang cacat;
e.Kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, derek.
1. 67.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
2. 68.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagaian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
3. 69.Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang tertentu yang bukan peruntukannya. 15
4. 70.Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
5. 71.Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
6. 72.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. 73.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. 2.Ketentuan ayat (3) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Pemerintah Daerah dapat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum.
(2)Pola Pengembangan angkutan umum massal di Daerah diarahkan untuk:
1. a.meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya; 16
2. b.menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
3. c.meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
4. d.mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima;
5. e.mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.
(3)Angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
1. a.mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
2. b.lajur khusus;
3. c.trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
4. d.angkutan pengumpan.
  1. 3.Diantara Pasal 106 dan Pasal 107 ditambah 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 106A dan 106B:

Pasal 106A

(1)Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a berupa Mobil Bus Besar.
(2)Selain menggunakan Mobil Bus Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Angkutan Massal dapat menggunakan Mobil Bus Maxi, Bus Sedang dan Bus Kecil.
(3)Lajur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.lajur khusus Angkutan Massal yang berdiri sendiri; dan/atau 17
2. b.lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan.
(4)Lajur khusus Angkutan Massal yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.lajur khusus yang terpisah dari ruang milik jalan (eleva ted); dan/atau
2. b.menambah lajur pada ruang milik jalan.
(5)Lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus bebas dari kendaraan selain Angkutan Massal berbasis jalan.
(6)Pembangunan lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan sesuai dengan kewenangannya.
(7)Pembangunan lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan pada jalan nasional, jalan provinsi, dan/atau jalan kota.
(8)Dalam hal sebagian ruas jalan yang dilalui Angkutan Massal tidak memungkinkan untuk dibangun lajur khusus Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Angkutan Massal dapat menggunakan lajur jalan yang ada bersama arus lalu lintas lainnya.
(9)Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf d merupakan Angkutan pengumpan ke simpul Angkutan Massal terdekat.
(10)Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat diimplementasikan dan dikembangkan melalui tahapan sesuai dengan kapasitas jaringan jalan, bangkitan dan tarikan perjalanan, serta rencana penyelenggaraan.
(11)Tahap pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
1. a.tahap implementasi awal Angkutan Massal berbasis jalan (pre bus rapid transit); 18
2. b.tahap pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan (semi bus rapid transit); dan
3. c.tahap implementasi penuh Angkutan Massal berbasis jalan (full bus rapid transit).

Pasal 106

(1)Tahap implementasi awal Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (11) huruf a paling sedikit didukung dengan:
1. a.Mobil Bus Sedang dan/atau Mobil Bus Kecil;
2. b.halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
3. c.pengaturan prioritas untuk kendaraan Angkutan Massal berbasis jalan pada ruas jalan dan persimpangan jalan yang dinyatakan dengan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
4. d.Angkutan pengumpan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum.
(2)Tahap pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (11) huruf b paling sedikit didukung dengan:
1. a.Mobil Bus Besar, Mobil Bus Sedang, atau Mobil Bus Kecil yang berkapasitas angkut massal;
2. b.halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
3. c.lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan;
4. d.pengaturan prioritas untuk kendaraan Angkutan Massal berbasis jalan pada ruas jalan dan persimpangan jalan yang dinyatakan dengan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
5. e.angkutan pengumpan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum;
6. f.manajemen pengelolaan dilakukan secara profesional; 19
7. g.menerapkan sistem tiket elektronik; dan
8. h.sistem informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Tahap implementasi penuh Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (11) huruf c paling sedikit didukung dengan:
1. a.Mobil Bus Besar, Mobil Bus Sedang, atau Mobil Bus Kecil yang berkapasitas angkut massal;
2. b.halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
3. c.lajur khusus Angkutan Massal yang berdiri sendiri dan/atau lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan;
4. d.pengaturan prioritas untuk kendaraan Angkutan Massal berbasis jalan pada ruas jalan dan persimpangan jalan yang dinyatakan dengan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
5. e.angkutan pengumpan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum;
6. f.penyelenggaraan Angkutan Massal dilakukan dengan membeli pelayanan yang dilakukan Perusahaan Angkutan Umum untuk melayani Trayek Angkutan Massal;
7. g.menerapkan sistem tiket elektronik; dan
8. h.sistem informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  1. 4.Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 ditambahkan 2 (dua) Bagian Baru yakni Bagian Kelima A dan Bagian Kelima B serta ditambahkan 11 (sebelas) Pasal Baru yakni Pasal 121A sampai dengan Pasal 121K, sehingga berbunyi sebagai berikut: 20 Bagian Kelima A Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 121A

Angkutan penumpang umum dalam trayek angkutan perkotaan dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 121B

(1)Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah Kota kepada angkutan perkotaan pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A dialokasikan pada Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah.
(2)Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan.
1. a.faktor finansial; dan
2. b.faktor keterhubungan.
(3)Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.trayek angkutan perkotaan khusus untuk pelajar dan/tau mahasiswa;
2. b.trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
3. c.trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(4)Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum.
(5)Kentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dengan Peraturan Wali Kota. 21

Pasal 121C

(1)Besarnya subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
1. a.selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
2. b.biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan orang, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121D

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan perkotaan bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A dilakukan melalui proses:

a.pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
b.penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 121E

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 22 Bagian Kelima B Industri Jasa Angkutan Pasal 121F

(1)Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
(2)Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota harus:
1. a.menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
2. b.menetapkan standar pelayanan minimal;
3. c.menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
4. d.mendorong terciptanya pasar; dan
5. e.mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum. Pasal 121G
(1)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pelayanan ekonomi; dan
2. b.pelayanan non-ekonomi.
(2)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa. Pasal 121H
(1)Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf b diklasifikasikan:
1. a.perusahaan besar;
2. b.perusahaan menengah; atau
3. c.perusahaan kecil. 23
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
1. a.sarana dan prasarana;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.hasil penjualan tahunan (revenue); dan
4. d.kapasitas produksi (bus/km).
(3)Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 1211

Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah dapat:

a.memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1);
b.memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
c.melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
d.melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum. Pasal 121J Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a.evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
b.evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. 24 Pasal 121K Ketentuan lebih lanjut mengenai industri jasa angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.
1. 5.Ketentuan Pasal 128 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Bogor serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Lingkungan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 5
20.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
22.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
25.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
26.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D); 6
27.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka 31 dan angka 32 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
6.Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang selanjutnya disingkat RIJLLAJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota. 8
14.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
16.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
17.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
19.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
20.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 9
21.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
22.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25.Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
26.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27.Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. 10
30.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. 31a. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
31.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
32.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
33.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
34.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
35.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
36.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
37.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
38.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 11
39.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
40.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
41.Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang selanjutnya disingkat IPTP adalah izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
42.Rambu parkir adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.
43.Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukan cara parkir.
44.Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
45.Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
46.Pajak parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 12
47.Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
48.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
49.Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
50.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
51.Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaran wajib uji.
52.Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji
53.Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, Muatan Sumbu Terberat (MST), Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB), Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
54.Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
55.Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (trip generation rit) per satuan intensitas kegiatan.
56.Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (trip attraction rit) per satuan intensitas kegiatan. 13
57.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
58.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
59.Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.
60.Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
61.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
62.Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
63.Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan. 14
64.Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
65.Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
66.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.Alat Berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
d.Kendaraan khusus penyandang cacat;
e.Kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, derek.
1. 67.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
2. 68.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagaian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
3. 69.Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang tertentu yang bukan peruntukannya. 15
4. 70.Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
5. 71.Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
6. 72.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. 73.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. 2.Ketentuan ayat (3) Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Pemerintah Daerah dapat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum.
(2)Pola Pengembangan angkutan umum massal di Daerah diarahkan untuk:
1. a.meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya; 16
2. b.menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
3. c.meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
4. d.mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima;
5. e.mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.
(3)Angkutan massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
1. a.mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
2. b.lajur khusus;
3. c.trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal;
4. d.angkutan pengumpan.
  1. 3.Diantara Pasal 106 dan Pasal 107 ditambah 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 106A dan 106B:

Pasal 106A

(1)Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a berupa Mobil Bus Besar.
(2)Selain menggunakan Mobil Bus Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Angkutan Massal dapat menggunakan Mobil Bus Maxi, Bus Sedang dan Bus Kecil.
(3)Lajur khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.lajur khusus Angkutan Massal yang berdiri sendiri; dan/atau 17
2. b.lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan.
(4)Lajur khusus Angkutan Massal yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.lajur khusus yang terpisah dari ruang milik jalan (eleva ted); dan/atau
2. b.menambah lajur pada ruang milik jalan.
(5)Lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus bebas dari kendaraan selain Angkutan Massal berbasis jalan.
(6)Pembangunan lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan sesuai dengan kewenangannya.
(7)Pembangunan lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan pada jalan nasional, jalan provinsi, dan/atau jalan kota.
(8)Dalam hal sebagian ruas jalan yang dilalui Angkutan Massal tidak memungkinkan untuk dibangun lajur khusus Angkutan Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Angkutan Massal dapat menggunakan lajur jalan yang ada bersama arus lalu lintas lainnya.
(9)Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf d merupakan Angkutan pengumpan ke simpul Angkutan Massal terdekat.
(10)Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat diimplementasikan dan dikembangkan melalui tahapan sesuai dengan kapasitas jaringan jalan, bangkitan dan tarikan perjalanan, serta rencana penyelenggaraan.
(11)Tahap pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas:
1. a.tahap implementasi awal Angkutan Massal berbasis jalan (pre bus rapid transit); 18
2. b.tahap pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan (semi bus rapid transit); dan
3. c.tahap implementasi penuh Angkutan Massal berbasis jalan (full bus rapid transit).

Pasal 106

(1)Tahap implementasi awal Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (11) huruf a paling sedikit didukung dengan:
1. a.Mobil Bus Sedang dan/atau Mobil Bus Kecil;
2. b.halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
3. c.pengaturan prioritas untuk kendaraan Angkutan Massal berbasis jalan pada ruas jalan dan persimpangan jalan yang dinyatakan dengan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
4. d.Angkutan pengumpan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum.
(2)Tahap pengembangan Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (11) huruf b paling sedikit didukung dengan:
1. a.Mobil Bus Besar, Mobil Bus Sedang, atau Mobil Bus Kecil yang berkapasitas angkut massal;
2. b.halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
3. c.lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan;
4. d.pengaturan prioritas untuk kendaraan Angkutan Massal berbasis jalan pada ruas jalan dan persimpangan jalan yang dinyatakan dengan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
5. e.angkutan pengumpan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum;
6. f.manajemen pengelolaan dilakukan secara profesional; 19
7. g.menerapkan sistem tiket elektronik; dan
8. h.sistem informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Tahap implementasi penuh Angkutan Massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106A ayat (11) huruf c paling sedikit didukung dengan:
1. a.Mobil Bus Besar, Mobil Bus Sedang, atau Mobil Bus Kecil yang berkapasitas angkut massal;
2. b.halte sesuai dengan Mobil Bus yang digunakan;
3. c.lajur khusus Angkutan Massal yang berdiri sendiri dan/atau lajur khusus Angkutan Massal di ruang milik jalan;
4. d.pengaturan prioritas untuk kendaraan Angkutan Massal berbasis jalan pada ruas jalan dan persimpangan jalan yang dinyatakan dengan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
5. e.angkutan pengumpan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum;
6. f.penyelenggaraan Angkutan Massal dilakukan dengan membeli pelayanan yang dilakukan Perusahaan Angkutan Umum untuk melayani Trayek Angkutan Massal;
7. g.menerapkan sistem tiket elektronik; dan
8. h.sistem informasi dan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
  1. 4.Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 ditambahkan 2 (dua) Bagian Baru yakni Bagian Kelima A dan Bagian Kelima B serta ditambahkan 11 (sebelas) Pasal Baru yakni Pasal 121A sampai dengan Pasal 121K, sehingga berbunyi sebagai berikut: 20 Bagian Kelima A Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 121A

Angkutan penumpang umum dalam trayek angkutan perkotaan dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 121B

(1)Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah Kota kepada angkutan perkotaan pada trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A dialokasikan pada Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah.
(2)Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan.
1. a.faktor finansial; dan
2. b.faktor keterhubungan.
(3)Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.trayek angkutan perkotaan khusus untuk pelajar dan/tau mahasiswa;
2. b.trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
3. c.trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(4)Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum.
(5)Kentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tertentu diatur dengan Peraturan Wali Kota. 21

Pasal 121C

(1)Besarnya subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
1. a.selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
2. b.biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan orang, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121D

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan perkotaan bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A dilakukan melalui proses:

a.pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
b.penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 121E

Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 22 Bagian Kelima B Industri Jasa Angkutan Pasal 121F

(1)Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
(2)Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota harus:
1. a.menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
2. b.menetapkan standar pelayanan minimal;
3. c.menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
4. d.mendorong terciptanya pasar; dan
5. e.mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum. Pasal 121G
(1)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.pelayanan ekonomi; dan
2. b.pelayanan non-ekonomi.
(2)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa. Pasal 121H
(1)Untuk mendorong persaingan yang sehat antar Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf b diklasifikasikan:
1. a.perusahaan besar;
2. b.perusahaan menengah; atau
3. c.perusahaan kecil. 23
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
1. a.sarana dan prasarana;
2. b.sumber daya manusia;
3. c.hasil penjualan tahunan (revenue); dan
4. d.kapasitas produksi (bus/km).
(3)Klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 1211

Untuk mendorong terciptanya pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah dapat:

a.memberi subsidi bagi Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1);
b.memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
c.melakukan bimbingan dan pelatihan manajemen kepada Perusahaan Angkutan Umum; dan
d.melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi kepada mekanik, teknisi, pengemudi, dan/atau pembantu pengemudi dari Perusahaan Angkutan Umum. Pasal 121J Untuk mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121F ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a.evaluasi Trayek dan kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; atau
b.evaluasi jumlah maksimal kebutuhan Kendaraan untuk Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. 24 Pasal 121K Ketentuan lebih lanjut mengenai industri jasa angkutan umum diatur dengan Peraturan Walikota.
1. 5.Ketentuan Pasal 128 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut: