DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, dan sasaran, bentuk perilaku penyimpangan seksual, strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, penyelengaraan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, peran serta masyarakat, pembiayaan, kerjasama, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, komisi penanggulangan, sanksi, protokol pengendalian, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor menyadari meningkatnya perilaku penyimpangan seksual sebagai bentuk penyakit sosial yang dapat merusak tatanan nilai dan norma hidup yang dianut masyarakat serta mengancam lembaga sosial keluarga untuk memenuhi tujuannya dalam reproduksi dan pewarisan nilai-nilai luhur sehingga perlu melakukan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 3
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Perilaku Penyimpangan Seksual adalah perilaku seseorang dalam hubungan seksual yang berorientasi pada kepuasan seksual yang diperoleh dari atau yang ditujukan kepada objek seksual secara tidak wajar. 4
6.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk melindungi masyarakat dari dampak perilaku seksual yang menyimpang.
7.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10.Pencegahan adalah tindakan preventif yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perilaku seksual menyimpang.
11.Penanggulangan adalah segala cara dan upaya serta kegiatan yang dilakukan, untuk pencegahan dan rehabilitasi perilaku seksual menyimpang

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual berdasarkan:

a.asas perikemanusiaan;
b.asas keseimbangan;
c.asas manfaat;
d.asas perlindungan;
e.asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.asas keadilan;
g.asas keagamaan; dan
h.asas sosial dan budaya Indonesia.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum yang melandasi upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk perbuatan perilaku penyimpangan seksual yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mencegah dan mengurangi timbulnya berbagai bentuk perbuatan perilaku penyimpangan seksual dan dampak ikutannya serta menghilangkan stigma dan diskiriminasi; 5
b.terciptanya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
c.terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual adalah setiap orang yang berada di Daerah Kota.

BAB III

BENTUK PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 6

Bentuk perilaku penyimpangan seksual meliputi:

a.laki-laki penyuka laki-laki (homoseksual);
b.perempuan penyuka perempuan (lesbian);
c.biseksual
d.pencinta seks anak (pedofilia erotica);
e.waria (transvetisme);
f.pamer alat vital (ekshibionisme);
g.pengintip (voyeurisme);
h.hubungan intim sedarah (insestus);
i.seks dengan kekerasan (sadisme);
j.ketertarikan pada benda mati/objek seksual (fetisisme seksual);
k.pencinta mayat (nekrofilia);
l.berhubungan seks dengan lebih dari 1 (satu) orang secara bersamaan;
m.kepuasan ketika melihat pasangan berhubungan seks dengan orang lain (triolisme);
n.seks dengan hewan (bestialitas); dan
o.segala perilaku atau aktivitas seksual yang secara agama, budaya, norma sosial, psikologis dan/atau medis dinyatakan sebagai perilaku penyimpangan seksual.

BAB IV

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang.
(2)Strategi pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kebijakan, strategi dan langkah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual; 6
2. b.mekanisme pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual;
3. c.bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota;
4. d.sumber pendanaan; dan
5. e.hal lainnya yang bersifat strategis.
(3)Penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketahanan keluarga, keamanan dan ketertiban, komunikasi dan informasi, serta pemberdayaan perempuan dan anak.

BAB V

PENYELENGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL

Pasal 8

(1)Pencegahan perilaku penyimpangan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah Kota berkewajiban membentuk lembaga lintas sektoral untuk upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota melakukan pencegahan perilaku penyimpangan seksual melalui:

a.komunikasi, informasi, dan edukasi;
b.sosialisasi dan penyuluhan kesehatan;
c.penyelenggaraan konseling
d.penyelengaraan rehabilitasi baik fisik, mental, dan sosial terhadap korban; dan
e.pemantauan media dan internet.

Pasal 10

(1)Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada masyarakat. 7
(2)Penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi dilakukan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…