Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Bogor dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe B;
d.Dinas tipe A terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan perikanan;
5.Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
6.Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
9.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan koperasi, usaha kecil, menengah, perdagangan dan perindustrian;
e.Dinas tipe B terdiri dari:
1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
2.Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan,dan perlindungan anak;
4.Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
5.Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
8.Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
f.Dinas tipe C terdiri dari:
1.Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;dan
2.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran pada urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
g.Badan tipe A, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
h.Badan tipe B terdiri dari:
1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2.Badan Keuangan, dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
i.Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD; dan
j.Kecamatan tipe A terdiri dari:
1.Kecamatan Bogor Tengah;
2.Kecamatan Bogor Selatan;
3.Kecamatan Bogor Barat;
4.Kecamatan Bogor Utara;
5.Kecamatan Bogor Timur; dan
6.Kecamatan Tanah Sareal.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Pasal 4 huruf g Peraturan Daerah ini.
2.Pengisian jabatan baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
3.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor pada tanggal 14 Desember 2023 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 14 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (10/240/2023). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BOGOR I. UMUM Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bogor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN. Pada Ayat (2) menyebutkan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daearah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Hal tersebut diartikan bahwa pembentukan BRIDA dapat berdiri sendiri atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keterbatasan sumber daya aparatur. Dalam hal penggabungan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nomenklaturnya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor harus diubah dan ditetapkan kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 151