DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kewenangan dan prinsip, kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, bentuk pemberian insentif dan kemudahan investasi, jenis usaha, tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, forum investasi daerah, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan investasi.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badanhukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9.Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja.
10.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah;
11.Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah terutama usaha mikro. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id II ~ .
12.Investasi adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
13.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan kemudahan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memverifikasi pemberian insentif pada investor.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.meningkatkan Investasi dan Pemerataan Pembangunan di Daerah;
2. b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
3. c.menciptakan lapangan kerja;
4. d.meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;dan
6. f.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan prinsip;
b.kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
c.bentuk;
d.jenis usaha;
e.tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
f.hak, kewajiban, dan tanggung jawab;
g.pelaporan dan evaluasi;
h.jangka waktu; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DAN PRINSIP

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kesetaraan;
3. c.transparansi;
4. d.akuntabilitas; dan
5. e.efektif dan efisien. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
1. a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap tenaga kerja;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
3. c.fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
4. d.fasilitasi untuk riset pengembangan usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah;
5. e.fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan koperasi di Daerah: dan
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • ~- ~ l!l •..
5. e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. g.kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. l.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
(3)Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberian insentif dan bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Kemudahan Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Kemudahan Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Pemberian insentif dan kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.lingkup usaha; dan
3. c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
1. a.lingkup usaha;
2. b.kinerja manajemen;
3. c.perkembangan usaha; dan
4. d.bentuk Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 9

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi usaha mikro, dan koperasi.
(2)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan kemudahan Investasi.

Pasal 10

(1)Wali Kota membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Keputusan Wali Kota.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
(3)Wali Kota menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 11

(1)Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
(3)Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor.
(4)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan disesuaikan dengan:
1. a.kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau Kemudahan;
2. b.kinerja Masyarakat dan/atau Investor dan;
3. c.prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id • • • < . . . [!]. . ,.:

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…