DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 10 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Perencanaan pembangunan Daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 2
5.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 3
15.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
19.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Bogor.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 24. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 5
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13.Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
14.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 6
23.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
28.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
29.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
31.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
35.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. 7
37.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
41.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
43.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
44.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
46.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
47.Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
48.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
50.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 8
51.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
52.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH 2.1.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 hektar yang terdiri dari enam kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.285 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 813 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan.

Pasal 2

(1)RPJMD dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
1. a.visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
(3)RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
8. h.BAB VIII : Kinrja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. i.BAB IX : Penutup.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB ini menguraikan permasalahan pembangunan dan isu- isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bogor.

Pasal 4

(1)Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 5.1 Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota. 10
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 September 2019 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 10 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 11 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (14/195/2019). i LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR : 14 Tahun 2019 TANGGAL : 10 September 2019 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024 DAFTAR ISI Daftar Isi………………………………………………………………………………. i Daftar Tabel…………………………………………………………………………… viii Daftar Grafik……………………………………………………………………….... xviii Daftar Gambar……………………………………………………………………….. xx BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………………………………………………….……… I.1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan…………………………………………. I.5 1.3 Hubungan Antar Dokumen……………………………………….... I.9 1.4 Maksud dan Tujuan………………………………………………..... I.15 1.4.1 Maksud………………………………………………………….………. I.16 1.4.2 Tujuan……………………………...……………....…………………… I.16 1.5 Sistematika Penulisan RPJMD Kota Bogor 2020-2024………. I.17 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI…………………............. II.1 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah………………….................... II.1 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi……………………........ II.1 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi……………………………………….... II.2 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah…………………………………... II.9 2.1.3 Aspek Demografis.…………………………………………….....…... II.17 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat……………………................. II.19 2.2.1 Pertumbuhan PDRB………………………….............................. II.19 2.2.2 Laju Inflasi…………………………………………………………….... II.25 ii 2.2.3 PDRB Per Kapita……………………………………….................... II.26 2.2.4 Indeks Gini……………………………………………………………... II.28 2.2.5 Tingkat Kemiskinan…………………………………………………... II.30 2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia………………………………........ II.32 2.2.7 Angka Melek Huruf……………………………………................... II.34 2.2.8 Rata-rata Lama Sekolah……………………………….................. II.35 2.2.9 Angka Partisipasi Kasar………………………………................... II.37 2.2.10 Angka Partisipasi Murni…………………………………………...... II.38 2.2.11 Angka Kelangsungan Hidup Bayi………………………………..... II.39 2.2.12 Angka Kematian Bayi………………………………………………... II.39 2.2.13 Angka Kelangsungan Hidup Ibu…………………………………… II.40 2.2.14 Angka Usia Harapan Hidup……………………………………….... II.43 2.2.15 Persentase Balita Gizi Buruk……………………………………..... II.45 2.2.16 Rasio Penduduk yang Bekerja…………………………………...... II.45 2.2.17 Keluarga Pra Sejahtera…………………………………………....... II.46 2.2.18 Indeks Kepuasan Masyarakat……………………………………... II.47 2.2.19 Opini BPK Atas Keuangan Pemerintah Daerah………………... II.48 2.2.20 Percepatan Skor Pola Pangan Harapan………………………..... II.48 2.2.21 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB………………..... II.49 2.2.22 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB…………….... II.49 2.2.23 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB…………..………... II.50 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM………………………………………... II.50 2.3.1 Layanan Urusan Wajib ………….………….............................. II.50 2.3.1.1 Pendidikan…………………………………………………………….... II.50 2.3.1.2 Kesehatan……………………………………………………………….. II.54 2.3.1.3 Pekerjaan Umum Penataan Ruang……………………………….. II.57 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman………………… II.63 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial......................................................... II.64 2.3.1.6 Sosial…………………………………………………………………..... II.65 iii 2.3.1.7 Tenaga Kerja…………………………………………....................... II.67 2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak………..... II.69 2.3.1.9 Pangan………………………………………………………………...... II.71 2.3.1.10 Pertahanan……………………………………………………………… II.71 2.3.1.11 Lingkungan Hidup……………………………………………………. II.73 2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil…………... II.75 2.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Keluharan…………………..... II.76 2.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana………....... II.77 2.3.1.15 Perhubungan…………………………………………………………... II.78 2.3.1.16 Komunikasi dan Informasi………………………………............. II.81 2.3.1.17 Koperasi…………………………………………………………………. II.82 2.3.1.18 Penanaman Modal……………………………………………........... II.83 2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga……………………………………....... II.84 2.3.1.20 Statistik…………………………………………………………........... II.85 2.3.1.21 Persandian…………………………………………………………….... II.85 2.3.1.22 Kebudayaan…………………………………………………....………. II.85 2.3.1.23 Perpustakaan…………………………………………….…………….. II.86 2.3.1.24 Kearsipan………………………………………....……………………. II.87 2.3.2 Layanan Urusan Pilihan……………………………………....……. II.88 2.3.2.1 Pariwisata……………………………………………………………..... II.88 2.3.2.2 Pertanian………………………………………………………………... II.91 2.3.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral……………………………….... II.92 2.3.2.4 Perdagangan………………………………………………………….... II.94 2.3.2.5 Perindustrian…………………………………………………………... II.95 2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah………………... II.95 2.3.3.1 Perencanaan Pembangunan………………………….................. II.95 2.3.3.2 Keuangan……………………………………………………………….. II.96 2.3.3.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan……………………...... II.96 2.3.3.4 Pengawasan…………………………………………………………..... II.97 2.3.3.5 Penelitian dan Pembangunan…………………………………….... II.98 iv 2.3.3.6 Sekretariat Daerah II.99 2.4 Aspek Daya Saing Daerah…………………………...................... II.100 2.4.1 Pengeluaran Per Kapita…………………………………................ II.100 2.4.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita… II.100 2.4.3 Kriminalitas…………………………………………………………….. II.101 2.4.4 Rasio Ketergantungan…………………………………………......... II.103 2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2014 -2019……….......... II.105 2.6 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)…………......... II.110 2.6.1 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2016.. II.110 2.6.1.1 Lingkungan Hidup…………………………………....................... II.110 2.6.2 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017.. II.114 2.6.2.1 Pendidikan…………………………………………………………….... II.114 2.6.2.2 Kesehatan……………………………………………………………..... II.115 2.6.2.3 Pekerjaan Umum…………………………………………................ II.116 2.6.2.4 Perumahan Rakyat……………………………….......................... II.118 2.6.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat........................................................................... II.119 2.6.2.6 Sosial…………………………………………………………………..... II.122 2.6.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018.. II.123 2.6.3.1 Pendidikan……………………………………………………………… II.123 2.6.3.2 Kesehatan………………………………………………………………. II.125 2.6.3.3 Pekerjaan Umum…………………………………………………….... II,127 2.6.3.4 Perumahan Rakyat……………………………………................... II.128 2.6.3.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat........................................................................... II.129 2.6.3.6 Sosial……………………………………………………….................. II.131 2.7 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Organisasi Perangkat Daerah………………........... II.133 2.7.1 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial……………………………………………………............. II.133 2.7.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi………………………………………………………….. II.134 2.7.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan…………………………………..................…….. II.135 v 2.7.4 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola………………….......................... II.136 2.8 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)…................ II.137 2.8.1 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor…………………...................................................... II.137 2.8.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.................................................................................... II.139 2.8.3 PD. Pasar Pakuan Jaya…………………………………................ II.143 2.8.4 Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT)……………….... II.145 2.9 Kerja Sama dengan Daerah Lain………………………………….. II.147 2.9.1 Kerjasama Antar Daerah…………………………………………….. II.147 2.9.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga………………………... II.152 III.38 3.4.3 Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dalam Pengganggaran Pembangunan Daerah……….... III.38 3.4.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)………… III.41 3.4.5 Obligasi Daerah………………………………………….................. III.44 3.4.5.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Obligasi Daerah……………......... III.45 3.4.5.2 Prinsip Umum Penerbitan Obligasi Daerah……………............ III.45 3.4.5.3 Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah…………………………... III.46 3.4.5.4 Rencana Program Pembangunan Infrastruktur Strategi Kota Bogor yang akan didorong melalui Skema Pembiayaan Obligasi Daerah Tahun 2020-2024……………………………..... III.47 vi BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN…………………………........ IV.1 4.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar…………………........... IV.3 4.1.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar…………….................. IV.29 4.1.3 Urusan Pilihan…………………………………….......................... IV.48 4.1.4 Urusan Fungsi Penunjang………………………………............... IV.51 4.2 ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR…........ IV.56 4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial…… IV.105 4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi. IV.106 4.2.3 Identifikasi Isu Pemangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan.......................................................................... IV.107 4.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2020-2024. IV.108 4.3.1 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024…………………………………...... IV.140 4.3.2 Keterkaitan antara Isu Strategis Pusat, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat, Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024……………............................................................ IV.141 V.1 5.2 MISI………………………………………………………………........... V.6 5.3 Keselarasan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor 2019-2024…………………….………....................... V.8 5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024………………………………........................... V.9 5.5 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019-2024………..... V.24 5.6 Program Unggulan dan Program Strategis 2019-2024……….. V.34 5.7 Korelasi Isu Strategis dengan Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019-2024……... V.35 VIII.4 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama……………....................... VIII.4 8.3 Indikator Kerja Kunci (Ikk)…………………………..................... VIII.6 BAB IX PENUTUP 9.1 Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024…………………………………………………………….... IX.1 9.2 Pedoman Transisi Dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Pembangunan………………………………………………………….. IX.2 viii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor……........ II.1 Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor…….......... II.9 Tabel 2.3 Arahan Pengembangan Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor................................................................................ II.10 Tabel 2.4 Rencana Ruang Kegiatan Tematik pada Sub Pusat Kota/ Pusat Wilayah Pelayanan (WP)………………………………..... II.17 Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor……………………………. II.19 Tabel 2.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2013-2017 (persen)…………… II.20 Tabel 2.7 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) 2013-2017…………………………. II.22 Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan

(2010)Tahun 2013- 2017 (miliar Rupiah)……………………. II.24 Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Rupiah)……………………………………… II.26 Tabel 2.10 PDRB per Kapita di Kota Bogor 2011 – 2017……………….. II.27 Tabel 2.11 Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017........................................................................ II.29 Tabel 2.12 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor…………........... II.31 Tabel 2.13 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor Tahun 2014-2017…………………………………..................... II.33 Tabel 2.14 Pertumbuhan IPM Kota Bogor Tahun 2010-2017………….. II.34 Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017………..... II.38 Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor Tahun 2014–2018………………………………....................... II.39 Tabel 2.17 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor……………..... II.39 Tabel. 2.18 Angka Kematian Bayi Kota Bogor………………................... II.40 Tabel. 2.19 Angka Kematian Ibu………………………………………........... II.41 Tabel. 2.20 Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan……………............... II.43 Tabel 2.21 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Bogor Tahun 2015-2017…………………………............ II.46 Tabel 2.22 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan di Kota Bogor........................................................................ II.47 Tabel 2.23 Indeks Kepuasan Masyarakat 2014-2018…………............. II.47 ix Tabel 2.24 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018………………………… II.48 Tabel 2.25 Skor PPH Kemandirian Pangan Kota Bogor 2014-2018…... II.48 Tabel 2.26 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bogor.... II.49 Tabel 2.27 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Bogor................................................................................ II.50 Tabel 2.28 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bogor..... II.50 Tabel 2.29 Rasio Murid dan Guru …………………………………………… II.52 Tabel 2.30 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV II.54 Tabel 2.31 Rasio Posyandu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018………... II.54 Tabel 2.32 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Bogor Tahun 2014- 2018................................................................................. II.55 Tabel 2.33 Rasio Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018….... II.55 Tabel 2.34 Rasio Dokter Persatuan Penduduk …………………….......... II.56 Tabel 2.35 Rasio Tenaga Medis di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017…. II.57 Tabel 2.36 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015- 2017……………………........................................................ II.57 Tabel 2.37 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018………...... II.58 Tabel. 2.38 Persentase Ramah Tangga yang Dilayani Air Minum……… II.59 Tabel 2.39 Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Aman………….. II.59 Tabel 2.40 Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2015-2018………………………………………………….....…..… II.60 Tabel 2.41 Rasio Tempat ibadah di Kota Bogor Tahun 2013-2017…... II.60 Tabel 2.42 Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB di Kota Bogor Tahun 2014-2018……………………….………………… II.61 Tabel 2.43 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor Tahun 2015-2018……………………………….. II.62 Tabel 2.44 Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018…… II.63 Tabel 2.45 Data Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha)………………………………………..... II.64 Tabel 2.46 Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Dan DPRD Kota Bogor Tahun 2015-2018………………………..... II.69 Tabel 2.47 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bogor Tahun 2013 – 2017……………………………………..... II.70 Tabel 2.48 Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2015-2018…............. II.71 Tabel 2.49 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Kota Bogor Tahun 2015-2018………………………………………………........…….. II.72 x Tabel 2.50 Penyelesaian Kasus Tanah Di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018…………….................................................................. II.72 Tabel 2.51 Penyelesaian Izin Lokasi Di Kota Bogor Tahun 2015-2018. II.73 Tabel 2.52 Perkembangan Indeks Kualitas Air Dan Udara Di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018……………….............................. II.74 Tabel 2.53 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2018……………………………………........ II.74 Tabel 2.54 Rasio Penduduk ber-KTP dan Akte Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2015-2018……….......................................... II.75 Tabel 2.55 Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018…………………….................................. II.76 Tabel 2.56 Perkembangan Kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana Tahun 2015 – 2019............................ II.77 Tabel 2.57 Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum Kota Bogor Tahun 2015 – 2019…………………........................... II.78 Tabel 2.58 Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor Tahun 2015 – 2018………..................................................................... II.78 Tabel 2.59 Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji di Kota Bogor Tahun 2014-2017……….………………….............……………………. II.79 Tabel 2.60 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor Tahun 2015-2018……………………………..... II.80 Tabel 2.61 Perkembangan Koperasi di Kota Bogor Tahun 2014-2018. II.82 Tabel 2.62 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Bogor Tahun 2015-2018…………….……………………………........…………. II.83 Tabel 2.63 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Tahun 2015-2018……………………………………...………….. II.84 Tabel 2.64 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bogor Tahun 2014-2018……………………………………................. II.84 Tabel 2.65 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018……………….……………………........................... II.85 Tabel 2.66 Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018………………. II.86 Tabel 2.67 Perkembangan Perpustakaan di Kota Bogor Tahun 2014- 2018….............................................................................. II.87 Tabel 2.68 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bogor Tahun 2014-2018…............................…….. II.88 Tabel 2.69 Daftar Obyek Wisata, Alamat dan Daya Tarik Wisata di Kota Bogor ……………………………................................. II.89 Tabel 2.70 Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan terhadap PDRB................................................................................ II.92 Tabel 2.71 Jumlah Pelanggan, Daya tersambung, dan Energi Listrik Terjual Menurut Lokasi di Kota Bogor, 2017…..……………. II.93 Tabel 2.72 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Bogor…………................... II.94 xi Tabel 2.73 Realisasi Nilai Ekspor Kota Bogor Tahun 2014-2017 (dalam US Dollar)………………………………........................ II.94 Tabel 2.74 Kontribusi sub sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor………………...........………………………………………… II.94 Tabel 2.75 Kontribusi sub sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB..........................................................................…… II.95 Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018…………..... II.95 Tabel 2.77 Indikator Keuangan Kota Bogor Tahun 2015 – 2018……... II.96 Tabel 2.78 Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018………………………………............ II.97 Tabel 2.79 Indikator Pengawasan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018…… II.97 Tabel 2.80 Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor Tahun 2014 - 2018…………………………………………………………………… II.98 Tabel 2.81 Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018….………………………………................. II.98 Tabel 2.82 Nilai SAKIP Kota Bogor Tahun 2014-2018……................... II.99 Tabel 2.83 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah......... II.100 Tabel 2.84 Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kota Bogor Tahun 2014-2018……………………..………………….. II.100 Tabel 2.85 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor Tahun 2014-2017……………………………….............. II.101 Tabel 2.86 Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2017……………………………....................………….…. II.102 Tabel 2.87 Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor Tahun 2012-2016……………………………………....................…….. II.103 Tabel 2.88 Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2017…. II.104 Tabel 2.89 Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor Tahun 2016- 2017................................................................................. II.105 Tabel 2.90 Realisasi Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air……........ II.111 Tabel 2.91 Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak........................................................................... II.112 Tabel 2.92 Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak…………………….................………… II.112 Tabel 2.93 Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa …………........... II.113 Tabel 2.94 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya Dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan........................................................................ II.114 Tabel 2.95 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.……….... II.114 Tabel 2.96 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan………...... II.115 Tabel 2.97 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum….. II.116 xii Tabel 2.98 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat.. II.119 Tabel 2.99 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat............. II.120 Tabel 2.100 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial....................... II.122 Tabel 2.101 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan……........ II.124 Tabel 2.102 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan………...... II.125 Tabel 2.103 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum..... II.127 Tabel 2.104 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat.. II.129 Tabel 2.105 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat……....... II.130 Tabel 2.106 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial……................ II.132 Tabel 2.107 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Sosial………………………….................... II.134 Tabel 2.108 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Ekonomi………………………................... II.135 Tabel 2.109 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah pada Pilar Lingkungan……………………………........ II.136 Tabel 2.110 Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah dalam Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola………………........... II.136 Tabel 2.111 Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor…... II.138 Tabel 2.112 Tingkat Kesehatan Bank....................................…………… II.138 Tabel 2.113 Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2018……………................ II.141 Tabel 2.114 Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan……...... II.141 Tabel 2.115 Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif………………............ II.142 Tabel 2.116 Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014- 2018................................................................................. II.142 Tabel 2.117 Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak…………….............. II.143 Tabel 2.118 Perolehan Laba dari Tahun 2014 s/d 2018….................... II.143 Tabel 2.119 Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Sampai dengan Tahun 2018…………............... II.144 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d 2018 Kota Bogor......................... III.2 Tabel 3.2 Realisasi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung teradap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018…………………………………….....................……. III.15 Tabel 3.3 Kondisi Neraca Daerah Tahun 2014-2018......................... III.17 xiii Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2018………………………............... III.22 Tabel 3.5 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2014-2018………………………....................... III.23 Tabel 3.6 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2014-2018…………………………………….…............. III.24 Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018……….………………….............. III.25 Tabel 3.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2014- 2018….............................................................................. III.26 Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024……………………………………................. III.29 Tabel 3.10 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Bogor Tahun 2020-2024………………………….................... III.33 Tabel 3.11 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Kota Bogor Tahun 2020-2024…………………………............ III.34 Tabel 3.12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024………………………………………………..... III.35 Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kota Bogor............................................ III.36 Tabel 3.14 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bogor……………….….............................. III.39 Tabel 3.15 Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor 2020-2024 melalui Skema Pembiayaan Obligasi Daerah..……….................................................................. III.47 Tabel 4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas berdasarkan kemampuan Membaca dan Menulis………......................... IV.4 Tabel 4.2 Penduduk Kota Bogor usia 7-24 tahun berdasarkan status Bersekolah…………………………………..............…… IV.6 Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017………………………………….............. IV.7 Tabel 4.4 Angka Kesakitan Kota Bogor Tahun 2017…………............. IV.9 Tabel 4.5 Persentase Bayi Lahir berdasarkan Berat Badan saat lahir IV.9 Tabel 4.6 Kasus kesehatan yang berpotensi memicu kematian pada bayi……………………………………………………………………. IV.10 Tabel 4.7 Data permasalahan terkait gizi bayi dan balita Tahun 2015-2018………………………………................................... IV.10 Tabel 4.8 Penyebab Masalah Gizi pada Bayi dan Balita Tahun 2015-2018…………………………………………………………... IV.11 Tabel 4.9 Cakupan pemberian Asi pada Baduta Tahun 2017……..… IV.12 Tabel 4.10 Cakupan pemberian Imunisasi pada Balita Tahun 2017.. IV.12 Tabel 4.11 Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Bukan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 ……………………............. IV.13 xiv Tabel 4.12 Kasus Kelahiran dengan Resiko Tinggi Tahun 2018…….... IV.14 Tabel 4.13 Kasus Komplikasi saat Kehamilan Tahun 2018 …………... IV.14 Tabel 4.14 Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017.……. IV.15 Tabel 4.15 Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017.……. IV.15 Tabel 4.16 Tren Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Kejiwaan Tahun 2015-2027…………………………………..... IV.16 Tabel 4.17 Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, Tahun 2017………………. IV.18 Tabel 4.18 Persentase Penduduk yang merokok, Tahun 2017……….. IV.18 Tabel 4.19 Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke jamban sehat, Tahun 2017…....…………………………....…. IV.19 Tabel 4.20 Persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum bersih dan akses air minum layak, Tahun 2017… IV.20 Tabel 4.21 Gambaran kondisi Angkatan Kerja Kota Bogor, Tahun 2017................................................................................. IV.29 Tabel 4.22 Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Bogor menurut sector lapangan pekerjaan , Tahun 2017…………….......... IV.30 Tabel 4.22a Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran, Tahun 2018…………….................................................................. IV.35 Tabel 4.22b Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita, Tahun 2018…….. IV.36 Tabel 4.23 Rata-rata Konsumsi Protein Perkapita………..................... IV.37 Tabel 4.24 Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025…….. IV.69 Tabel 4.25 Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025……………………………………................. IV.71 Tabel 4.26 Kemampuan Lahan Kota Bogor…………………................... IV.95 Tabel 4.27 Kesesuaian Lahan Kota Bogor………………………………….. IV.96 Tabel 4.28 Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Sosial……… IV.106 Tabel 4.29 Rumusan Isu Strategis PB Pilar Ekonomi di Kota Bogor…. IV.107 Tabel 4.30 Rumusan Isu Strategis PB Pilar Lingkungan……………...... IV.108 Tabel 4.31 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, 2017……………………………………..…... IV.116 Tabel 4.32 Konsep Pengembangan Transportasi Berkelanjutan………. IV.134 Tabel 4.38 Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor…………………………………………………………... IV.142 Tabel 5.1 Keselarasan Misi pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024………………… V.8 Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran………………………………... V.17 xv Tabel 5.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024………………………………………………….. V.25 Tabel 5.4 Sinergitas Isu Strategis Dengan Perumusan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024………………………………………………..... V.36 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024…………………….. VI.5 Tabel 6.2 Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024(Penjabaran Misi 1 : Mewujudkan Kota Sehat………....................................................................... VI.28 Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024(Penjabaran Misi 2 : Mewujudkan Kota Cerdas…..…...................................................................... VI.34 Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024(Penjabaran Misi 3 : Mewujudkan Kota Sejahtera…....................................................................... VI.45 Tabel 6.3 Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan…..... VI.56 Tabel 6.4 Indikasi Program Transportasi………………………………….. VI.62 Table 6.5 Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota…. VI.80 Tabel 6.6 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung……… VI.96 Tabel 6.7 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya…….. VI.105 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024……………………………………….............. VII.2 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2019................ VII.9 Tabel 7.3 Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan………………………………....................... VII.44 Tabel 7.4 Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan………………………………………………..... VII.46 Tabel 7.5 Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…………..... VII.48 Tabel 7.6 Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman…………….. VII.50 Tabel 7.7 Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat…………………............................ VII.52 Table 7.8 Penjabaran Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial………………………………………..................... VII.54 Table 7.9 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan………………….................... VII.55 Tabel 7.10 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Transmigrasi……………………………………… VII.55 xvi Tabel 7.11 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak……..................................................... VII.55 Tabel 7.12 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa………. VII.56 Tabel 7.13 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan……………………………………............ VII.57 Tabel 7.14 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan……………………………............... VII.58 Tabel 7.15 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup…………………………….... VII.59 Tabel 7.16 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil…………...................................................................... VII.61 Tabel 7.17 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana………............................................................... VII.62 Tabel 7.18 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan……………………….................. VII.64 Tabel 7.19 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika……………….... VII.66 Tabel 7.20 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik………………………………………....... VII.67 Tabel 7.21 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian……………………………................ VII.67 Tabel 7.22 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah......................................................................... VII.68 Tabel 7.23 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal…………………………….... VII.70 Tabel 7.24 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal…………………………….... VII.71 Tabel 7.25 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan………………………………........... VII.72 Tabel 7.26 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pariwisata……………………………………....... VII.72 Tabel 7.27 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan…………………………………….. VII.73 Tabel 7.28 Penjabaran Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan………………………………………….. VII.73 Tabel 7.29 Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Pertanian…… VII.74 Tabel 7.30 Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Perikanan dan Kelautan………………………………….......……………….. VII.75 Tabel 7.31 Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Perdagangan. VII.76 Tabel 7.32 Penjabaran Program Urusan Pilihan Bidang Perindustrian VII.77 xvii Tabel 7.33 Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan……………………………………………………….... VII.78 Tabel 7.34 Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan………………………………….. VII.79 Tabel 7.35 Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan…………………………………………………………..... VII.80 Tabel 7.36 Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan…………………..... VII.82 Tabel 7.37 Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan…………………………………………………………. VII.84 Tabel 7.38 Penjabaran Program Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan……………………………………... VII.85 Tabel 8.1 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024………………………………………………..... VIII.3 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2019-2024…………………………………………………………... VIII.4 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor................................................................................ VIII.7 xviii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.. I.5 Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah……………………………...………………….. I.10 Gambar 1.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025………………………. I.11 Gambar 1.4 Keterkaitan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah…….. I.12 Gambar 1.5 Bagan Alur Hubungan Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah……………………….... I.13 Gambar 1.6 Fokus/Tema Tahapan RKPD Kota Bogor Periode 2019- 2024…............................................................................ I.14 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Bogor…………………………………......... II.2 Gambar 2.2 Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kota Bogor…………… II.8 Gambar 2.3 Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2016-2018…. II.8 Gambar 3.1 Prinsip Obligasi Daerah……………………………..………….. III.46 Gambar 3.2 Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah…………………….... III.46 Gambar 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024………………………………………….…………….... IV.3 Gambar 4.2 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor 2005-2025………………………………………….................... IV.71 Gambar 4.3 Keterkaitan Antarkota PKN Metropolitan Jabodetabek- Punjur (Eksisting)……………..................……………………. IV.91 Gambar 4.4 Peta Kemampuan Lahan Kota Bogor………………………... IV.95 Gambar 4.5 Peta Kesesuaian Lahan Kota Bogor………………………….. IV.97 Gambar 4.6 Sinergitas antara Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024…. IV.109 Gambar 4.7 Keterkaitan antar Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024…………………............................ IV.109 Gambar 4.8 Interaksi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam Pembangunan Kota Bogor………………………..….... IV.110 Gambar 4.9 Pilar-Pilar Pendukung Produktivitas Ekonomi Kreatif…… IV.124 Gambar 4.10 Permasalahan Utama yang Mempengaruhi Daya Saing Ekonomi Kreatif…………………………............................... IV.125 Gambar 4.11 Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah……………... IV.126 Gambar 4.12 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD 2019-2024…………………………………….... IV.141 Gambar 5.1 Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah……………… V.8 xix Gambar 5.2 Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024……………………………………………….... V.10 Gambar 5.3 Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024……………………………………………….... V.12 Gambar 5.4 Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024…………………………………....…………… V.14 Gambar 6.1 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025………………………………………... VI.3 Gambar 6.2 Fokus/Tema Tahapan RKPD Kota Bogor Periode 2019- 2024…............................................................................ VI.4 Gambar 8.1 Terminologi Tahapan Pencapaian Visi Pembangunan Daerah............................................................................ VIII.2 xx DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan 2017……….... II.6 Grafik 2.2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018…………………………..………… II.17 Grafik 2.3 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018…………………………………….. II.18 Grafik 2.4 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2018………………………………………………... II.18 Grafik 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan Kota Bogor 2017…………..…………………………………………….... II.19 Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi……………………...…………..... II.25 Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Bogor……………………............................. II.25 Grafik 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017................................................................................. II.26 Grafik 2.9 Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)……………………………. II.27 Grafik 2.10 PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017………………………………………………….. II.28 Grafik 2.11 Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2017………………………….... II.29 Grafik 2.12 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Bogor………………. II.31 Grafik 2.13 Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat 2014-2018…………………………………….......... II.32 Grafik 2.14 Perbandingan Kota Bogor, IPM Provinsi Jawa Barat, dan IPM Nasional Tahun 2010-2018………………………............ II.33 Grafik 2.15 Angka Melek Huruf………………………………………………… II.35 Grafik 2.16 Tren Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat 2010-2018………………………………………….... II.36 Grafik 2.17 Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Jawa Barat Tahun 2015-2018…………………………………………………………... II.37 Grafik 2.18 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA per Kecamatan........................................................................ II.38 Grafik 2.19 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk ……………….. II.42 Grafik 2.20 Perbandingan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional............................................................................ II.42 Grafik 2.21 Angka Harapan Hidup Kota-Kota Jawa Barat Tahun 2014-2018………………………………………………………....... II.44 xxi Grafik 2.22 Tren Angka Harapan Hidup Kota Bogor dan Provinsi jawa Barat Tahun 2010-2018………………………………………….. II.44 Grafik 2.23 Persentase Gizi Buruk…………………………………………..... II.45 Grafik 2.24 Rasio Jumlah Murid dan Sekolah di Kecamatan Kota Bogor…............................................................................. II.53 Grafik 2.25 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor Tahun 2014-2017…………………………………………………….......... II.79 Grafik 2.26 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Kota Bogor 2015-2018………………………………………………................ II.91 Grafik 2.27 Perkembangan Rumah Tangga Pelanggan Gas di Kota Bogor 2012-2016…………………………………………………… II.93 Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Asli daerah Tahun 2014-2018......... III.5 Grafik 3.2 Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Bogor…………………………………………………………... III.6 Grafik 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014- 2018................................................................................. III.7 Grafik 3.4 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018…………………….…………....................... III.8 Grafik 3.5 Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018……….... III.9 Grafik 3.6 Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018……………………... III.10 Grafik 3.7 Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai (BTL) Tahun 2014- 2018…………………………………………………………………… III.10 Grafik 3.8 Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018……………………………………….............. III.11 Grafik 3.9 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014-2018 III.12 Grafik 3.10 Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014- 2018………........................................................................ III.13 Grafik 3.11 Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018……………….. III.14 Grafik 3.12 Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung per Urusan Tahun Anggaran 2015-2018…………………………………………....... III.14 Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018………………..………….. III.16 Grafik 3.14 Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018…. III.16 Grafik 3.15 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014- 2018................................................................................. III.27 Grafik 4.1 Perkembangan Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan.......................................................... IV.17 Grafik 4.2 PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017............................................................. IV.115 xxii Grafik 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota-kota di Jawa Barat, 2013-2017........................................................................ IV.118 Grafik 4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota-kota di Jawa Barat, 2013-2017........................................................................ IV.119 I.1 Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis. Pada tanggal 27 Juni 2018, Kota Bogor melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2019/2024. Berdasarkan hasil pilkada maka ditetapkan pasangan Bima Arya dan Dedie A. Rachim sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019/2024 serta telah dilantik pada tanggal 20 April 2019. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana I.2 diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU 25/2004 juga mengamanatkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini selanjutnya menjadi acuan kepala daerah beserta jajarannya dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor pada periode 2019-2024. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa untuk persiapan penyusunan RPJMD ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan meliputi :
1. a.penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
2. b.orientasi mengenai RPJMD;
3. c.penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
4. d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
5. e.penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Adapun rancangan teknokratik RPJMD merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan teknokratik RPJMD I.3 sebagaimana dimaksud diatas mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah. Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Penyempurnaan Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud diatas disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
6. a.pendahuluan;
7. b.gambaran umum kondisi Daerah;
8. c.gambaran keuangan Daerah;
9. d.permasalahan dan isu strategis Daerah;
10. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
11. f.strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
12. g.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
13. h.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD tersebut merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dengan ketentuan sistematika sebagai berikut :
14. a.penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
15. b.penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
16. c.perumusan tujuan dan sasaran;
17. d.perumusan strategi dan arah kebijakan;
18. e.perumusan program pembangunan Daerah;
19. f.perumusan program Perangkat Daerah; dan
20. g.KLHS I.4 Penyusunan RPJMD Kota Bogor harus dilakukan dengan berbagai tahapan dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Selain itu RPJMD Kota Bogor disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan top-down serta bottom-up. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu:
  1. 1.Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Pendekatan Politis juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bogor, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.
  2. 2.Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
  3. 3.Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, para pakar/narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen I.5 masyarakat dilaksanakan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan OPD sebagai pelaksana pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
  4. 4.Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Selanjutnya Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut : Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 ini adalah sebagai berikut:
  5. 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  6. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. 3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. 5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  10. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran I.7 Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. 11.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); I.8
  19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan;
  20. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
  21. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Thun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  22. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  23. 19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
  24. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  25. 21.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
  26. 22.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  27. 23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun I.9 2005 – 2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  28. 24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  29. 25.Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2019-2024, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-
  30. 2031.Selanjutnya agar RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini. I.10 Gambar 1.2. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019 Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:
  31. 1.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-
  32. 2025.Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran- sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan I.11 pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Gambar 1.3. Tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019
  33. 2.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan I.12 dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota. Gambar 1.4 Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019
  34. 3.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bogor yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bogor, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD I.13 mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Gambar 1.5. Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019 Keterkaitan Tema dan Prioritas antara RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan penjabarannya ke setiap tahapan RKPD tahun 2019-2024 juga dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut : I.14 Gambar 1.6. Fokus/Tema Tahapan RKPD Kota Bogor Periode 2019-2024 Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019 Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.
  35. 4.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Perencanaan Lainnya Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Bogor, yaitu:
  36. 1.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  37. 2.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
  38. 3.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor;
  39. 4.Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota yang berbatasan
  40. 5.Dokumen terkait lainnya (Dokumen perencanaan sektoral). Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, I.15 kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 1.4. Maksud dan Tujuan RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis dalam proses pembangunan Kota Bogor Lima Tahun Kedepan, yaitu bahwa : I.16
  41. 1.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
  42. 2.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
  43. 3.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
  44. 4.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda;
  45. 5.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
  46. 6.RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Provinsi; Untuk menjaga nilai-nilai strategis dan politis sebagaimana dimaksud diatas maka, Maksud dan Tujuan ditetapkannya RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: 1.4.1 Maksud RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bogor sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bogor, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif. 1.4.2 Tujuan
  47. 1.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) ke depan. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024; I.17
  48. 2.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
  49. 3.Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah tahun 2019-2024, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bogor Tahun 2005- 2025;
  50. 4.Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2024.
  51. 5.Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator kinerja Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bogor periode 2019-2024. 1.5. Sistematika Penulisan RPJMD Kota Bogor 2020-2024 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut : I.19 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2.1. Secara administratif kota bogor dikelilingi oleh wilayah kabupaten bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :
  52. 1.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
  53. 2.Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
  54. 3.Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
  55. 4.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (HA) 1 Bogor Selatan 3.081 2 Bogor Timur 1.015 3 Bogor Utara 1.772 4 Bogor Tengah 813 5 Bogor Barat 3.285 6 Tanah Sareal 1.884 Jumlah 11.850 Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018 II.2 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Bogor 2.1.1.2 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT – 106°51’00”BT dan 6°30’30”LS – 6°41’00”LS. Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah- tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta. Jarak Kota Bogor dengan Kota Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota Bandung sekitar 120 kilometer. Hal ini menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah. II.3 A. TOPOGRAFI Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0−2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2−15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15−25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25−40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat peka terhadap erosi, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat peka terhadap erosi. B. GEOLOGI Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar. Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial. C. HIDROLOGI Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun II.4
  56. 2011.Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya resapan air karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor. Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Semua Kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat. Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha). Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik. Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun
  57. 2001.Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-colli sedikit diatas kriteria yang disyaratkan. II.5 D. KLIMATOLOGI Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata- rata tiap bulannya mencapai 33,90C, dengan suhu terendah 18,80C dan suhu tertinggi 36,10 C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata- rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut. Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan. E. PENGGUNAAN LAHAN Penggunaan lahan di Kota Bogor sebesar 1.358,88 hektar atau 11,467 persen lahan Kota Bogor sudah menjadi kawasan perumahan. Sedangkan sisanya dipergunakan antara lain untuk lahan pertanian kota seluas 3.107,70 hektar (26,22%), lahan industri seluas 98,81 hektar (0,83%), perdagangan dan jasa seluas 246,88 hektar (2,08%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 51,60 hektar (0,43%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,95 hektar (1,16%), danau/situ seluas 19,36 hektar (0,16%), sungai seluas 1,10 hektar serta sempadan sungai seluas 1,07 hektar. (cek di RTRW) Luas lahan sawah di enam kecamatan pada tahun 2017 yaitu 320,7 hektar luas lahan sawah dan luas bukan sawah yaitu 2.074 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan lahan sawah terbesar yaitu 154,5 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luasan lahan bukan sawah terbesar yaitu 786,5 hektar. Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat II.6 dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu: Tegal, Ditanami Pohon, Kolam, Tidak Diusahakan dan Lainnya. Pada tahun 2017, lahan tegal mempunyai luasan yang paling besar yaitu 1.648 hektar dan Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas lahan bukan sawah terbesar di Kota Bogor. Grafik 2.1 Luas Lahan Pertanian Menurut Kecamatan, 2017 Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018 Kemampuan lahan di Kota Bogor terbagi menjadi tiga kategori yaitu: A. Lahan yang tidak dapat dikembangkan (restricted area) Lahan yang tidak dapat dikembangkan adalah lahan yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi perlindungan dan lahan yang ditetapkan tidak dapat dialihfungsikan ke penggunaan lain yang tidak sesuai. Secara umum lahan ini adalah lahan perlindungan setempat, kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota. Lahan ini terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota, serta kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Pasal 60, bahwa kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kebun Raya Bogor. Wilayah Hutan Kota yang dapat dijadikan potensi RTH Kota Bogor kedepan adalah hutan-hutan penelitian yang notabene adalah milik Departemen/kantor pusat yang sewaktu- 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 BOGOR SELATAN BOGOR TIMUR BOGOR UTARA BOGOR TENGAH BOGOR BARAT TANAH SAREAL TOTAL BOGOR SELATAN BOGOR TIMUR BOGOR UTARA BOGOR TENGAH BOGOR BARAT TANAH SAREAL TOTAL LAHAN SAWAH 104,7 57,5 1,3 0 154,5 2,7 320,7 LAHAN BUKAN SAWAH 786,5 129,3 268 119,6 362,9 407,7 2074 II.7 waktu bisa dialihkan fungsinya menjadi fungsi komersial diantaranya: Hutan Penelitian Biotrop dan Kebun Penelitian IPB. B. Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan (limited area) Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan adalah lahan belum terbangun yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan dengan persyaratan tertentu seperti pengaturan bangunan atau penggunaan teknologi tertentu. Di Kota Bogor lahan ini terdiri dari lahan resapan air dimana pembangunannya memerlukan pengaturan KDH dan/atau pemberlakukan aturan penyediaan sumur resapan. C. Lahan yang dapat dikembangkan (developed area) Lahan yang dapat dikembangkan adalah lahan terbangun atau lahan tidak terbangun yang dapat dialihfungsikan penggunaannya untuk keperluan aktivitas budidaya perkotaaan, seperti perumahan dan prasarananya, industri, perdagangan dan jasa. Dalam kecenderungannya lahan tidak terbangun cenderung beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan prasarananya atau industri. Sedangkan kegiatan komersial perkotaan berupa perdagangan dan jasa cenderung berubah dari penggunaan lahan perumahan atau lahan terbangun lainnya. F. WILAYAH RAWAN BENCANA Berdasarkan hasil pemutakhiran data daerah rawan bencana yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor telah terdeteksi daerah rawan bencana sebagai berikut: II.8 Gambar 2.2 Daerah Rawan Bencana Di Wilayah Kota Bogor Kejadian Bencana Tahun 2016 - 2018 tersebar di setiap kecamatan sebagaimana tergambar dalam infografis berikut: Gambar 2.3 Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2016-2018 Sumber : Pusdalop – PB BPBD Kota Bogor 2016 II.9 2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:
  58. 1.Wilayah Pengembangan (WP) A, dengan pusat WP di Kebun Raya dan sekitarnya;
  59. 2.Wilayah Pengembangan (WP) B, dengan pusat WP di kawasan di Bubulak dan sekitarnya;
  60. 3.Wilayah Pengembangan (WP) C, dengan pusat WP di kawasan di Yasmin dan Pasar TU Kemang;
  61. 4.Wilayah Pengembangan (WP) D, dengan pusat WP di kawasan di BORR Kedunghalang, Sentul, dan Warung Jambu;
  62. 5.Wilayah Pengembangan (WP) E, dengan pusat WP dikawasan Tajur R3, Inner Ring Road. Dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka pembagian wilayah pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut: Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor N o Wilayah Pelayanan (WP) Lokasi Pusat Fungsi Pusat Skala Pelayanan Rencana Jml Penduduk (jiwa) Ketera ngan 1 A Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersil di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama) Pusat Kota Sub- Pusat Kota (Pusat WP- A) Seluruh Kota WP 296.180 2 B Daerah Bubulak - Sindang barang Subpusat Kota (Pusat WP- B) - WP 216.065 Melaya ni pendu duk perbat asan 3 C Daerah Jasmin – Pasar TU Kemang Subpusat Kota (Pusat WP- C) - WP 427.718 4 D Daerah warung Subpusat Kota - WP 382.509 II.10 N o Wilayah Pelayanan (WP) Lokasi Pusat Fungsi Pusat Skala Pelayanan Rencana Jml Penduduk (jiwa) Ketera ngan Jambu-Jl. Adnawijaya (Pusat WP- D) 5 E Daerah Tajur &sekitar rencana akses toll Ciawi- Sukabumi- Inner Ring Road Subpusat Kota (Pusat WP- E) - WP 353.554 Melaya ni pendu duk perbat asan Sumber : RTRW Kota Bogor 2011-2031 Tabel 2.3 Arahan Pengembangan Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi A Pengendalian, revitalisasi (pembangunan kembali) dan peremajaan kota (Urban Renewal) Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama Jalan Pajajaran, Jalan Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan Revitalisasi kawasan Stasiun Kereta Api, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta Kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur yang berlokasi pada Bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cipakancilan bantaran sungai dengan mengembangkan perumahan vertikal KDB rendah Menjaga dan Kawasan Kebun Raya II.11 WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi dan nilai kawasan dan Istana Bogor Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan Menyebar Pengendalian perubahan fungsi dan bentuk bangunan Kawasan cagar budaya permukiman Taman Kencana dsk B Pengembangan yang terkendali Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional Jalan Gunung Batu (Jl. Mayjen Ishak Djuarsa), Jalan Sindangbarang (Jl. Ibrahim Adjie), Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh serta rencana jalan inner ring road Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU Pusat WP B Perlindungan kawasan lindung dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan Situ gede dan hutan kota Cifor Mempertahankan luasan lahan pertanian kota menyebar Mengarahkan dan mengendalian perkembangan perumahan agar menyebar II.12 WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi tetap berkepadatan sedang dan rendah Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah Perumahan kepadatan tinggi (areal eksisting) Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan Menyebar Mempertahankan RTH pusat penelitian dan kebun percobaan Kawasan pusat penelitian dan kebun percobaan Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH TPU eksisting dan rencana C Pengembangan baru yang terarah Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Kemang- Kedunghalang (Jl. Sholeh Iskandar) dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU Pusat WP C Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pemaduserasian perencanaan pembangunan perumahan Menyebar II.13 WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi dengan wilayah sekitarnya Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan Menyebar Pembangunan infrastruktur kota baru disertai jalur hijau di sekitarnya TPPAS dan TPU Kayu manis Mengembangan kawasan stoplet Sukaresmi sebagai terminal multimoda yang terkait dengan pengembangan kegiatan komersial, fasilitas pelayanan dan hunian vertical (konsep TOD) Kawasan stoplet Sukaresmi Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah Perumahan kepadatan tinggi Kebon Pedes Mempertahankan RTH privat di lingkungan pabrik dengan pemberian insentif yang sesuai Kawasan industri Pabrik ban Good year Menjaga dan melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana olahraga (SOR) Kawasan sarana olah raga stadium Pajajaran RTH Sarana Olah raga Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH TPU eksisting dan rencana II.14 WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi D Pengembangan baru terarah Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional Jalan Pajajaran, Jalan Kedunghalang (Jalan KS. Tubun), Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan- jalan kolektor baru Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU Pusat WP D Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pemaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya Menyebar Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah Menyebar , daerah eksisting Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan Menyebar Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya Jalan Raya Pemda Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi TPU eksisting dan rencana II.15 WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi RTH E Pengembangan terbatas Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Bogor-Ciawi (Jl.Raya Tajur), rencana jalan R3, rencana jalan inner ring road , Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret Membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan perumahan berKDB rendah menyebar Melindungi kawasan resapan air menyebar Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai dengan hirarki pelayanan menyebar Mengembangkan ekowisata Kelurahan Rancamaya, Kertamaya, Bojongkerta, Pamoyanan, Mulyaharja, Cipaku Mengembangkan sarana umum skala kota (Stadion skala Kota) Sub WP E3 Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah Perumahan kepadatan tinggi di kelurahan Tajur dan Sukasari, Muarasari (di area eksiting) Membatasi penambahan lokasi industri yang baru Kawasan industri yang ada II.16 WP Tema WP Arahan Penanganan Arahan Lokasi serta menata kawasan sekitarnya Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH TPU eksisting dan rencana Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota menyebar Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah Menyebar , daerah eksisting Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan Menyebar Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya Jalan Raya Pemda Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH TPU eksisting dan rencana Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota menyebar Sumber : RTRW Kota Bogor 2011-2031 II.17 Tabel 2.4 Rencana Ruang Kegiatan Tematik pada Sub Pusat Kota / Pusat Wilayah Pelayanan (WP) Komponen Ruang WP A WP B WP C WP D WP E Ruang kegiatan tematik Perdagangan jasa skala kota, perkantoran, RTH kota Jasa akomodasi, perdagangan dan ecowisata Sentra elektronik, pasar induk Jasa akomodasi, perkantoran, wisata kuliner Sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi , ecowisata Sumber: Hasil Analisis, 2010 2.1.3 ASPEK DEMOGRAFIS Penduduk Kota Bogor pada tahun 2018 menurut BPS terdapat sebanyak 1.096.828 jiwa yang terdiri atas 555.995 orang laki-laki dan sebanyak 540.833 orang perempuan. Dengan luas wilayah 118,50 kilometer persegi, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai 92.559 jiwa perkilometer persegi. Grafik 2.2 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor Tahun 2018 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 II.18 Grafik 2.3 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bogor 2018 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, 2018 Grafik 2.4 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2018 Sumber : BPS dan Bappeda, 2018 II.19 Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 Grafik 2.5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk per kecamatan Kota Bogor Tahun 2017 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB Pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,61 dari tahun 2016 yaitu 6,12 pada tahun 2017 dan 6.73 dari tahun 2016. Dimana sebelumnya pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3 Kecamatan/Subdistrict Jumlah Penduduk (Orang)/Population (Person) Laju Pertumbuhan Penduduk / Population Growth 2010+ 2016 2017 Rate (%) 010 Bogor Selatan 182.830 199.248 201.618 1,19 020 Bogor Timur 95.855 104.737 106.029 1,23 030 Bogor Utara 171.863 192.812 196.051 1,68 040 Bogor Tengah 102.115 104.982 104.853 0,16 050 Bogor Barat 212.812 236.302 239.860 1,51 060 Tanah Sareal 192.640 226.906 232.598 2,51 Jumlah/Total 958.115 1.064.687 1.081.009 1,53 II.20 tahun sebelumnya. Penurunan ini secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat, yang mengalami penurunan pula sebesar 0.37. Walau demikian bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi jawa Barat dan Nasional, Kota Bogor masih berada di atas keduanya. Jika dilihat lebih dalam distribusi persentase PDRB, peningkatan dari tahun sebelumnya terdapat pada kategori kontruksi pada tahun 2017 mengalami peningkatan tertinggi 0,33 dibanding kategori yang lain di ikuti oleh kategori informasi dan komunikasi ( 0,28) dan transfortasi dan pergudangan (0,16). Sedangkan kategori tertinggi pada tahun 2017 adalah adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,21 diikuti industri pengolahan 18,35 diikuti transfortasi dan pergudangan 12,05, Jasa keuangan dan asuransi 0,15 serta jasa lainnya 0,14. Tabel 2.6 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bogor Tahun 2013-2017 (persen) Keterangan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 231.4 241.6 254 269.2 280.3 B Pertambang an dan Penggalian 0 0 0 0 0 C Industri Pengolahan 4,838 5,393.10 5,998.60 6,538.50 7,064.80 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,514.70 1,960.80 1,925.00 1,970.60 1,949.80 E Pengadaan Air, Pengolahan 27.4 28.8 32 36 41 II.21 Keterangan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Sampah, dan Daur Ulang F Konstruksi 2,964.50 3,280.10 3,647.80 3,937.70 4,409.40 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,927.80 6,476.60 7,088.10 7,643.80 8,168,1 H Transportasi dan Pergudanga n 2,894.30 3,151.10 3,776.20 4,210.10 4,638.10 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,170.30 1,294.50 1,421.40 1,586.00 1,750.00 J Informasi dan Komunikasi 1,085.80 1,284.90 1,521.40 1,710.40 1,967.80 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,085.30 1,975 2,142.60 2,475.20 2,748.40 L Real Estate 580.00 653.30 716.30 782.80 846.50 M,N Jasa Perusahaan 533.40 593.70 675.20 746.10 799.30 O administrasi Pemerintaha n, Pertahanan, dam Jaminan Sosial Wajib 787.90 881.00 955.90 1,019.00 1,080.90 P Jasa Pendidikan 658.80 798.20 907.50 997.70 1,072.30 Q Jasa 269.80 318.10 374.10 425.80 490.50 II.22 Keterangan Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S, T, U Jasa Lainnya 765.90 816.70 925.90 1,051.90 1,198.80 PDRB TOTAL 26,082.30 29,147.20 32,364.90 35,400.90 38,506.50 Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018; Data Diolah Dari SIPD Bila mengamati laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, pada tahun 2017 kategori usaha bidang transfortasi dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 1.04 yaitu 13.40 , diikuti kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11.77 dan jasa lainnya 9.69. Pertumbuhan ekonomi di pada kategori- kategori sektor ekonomi tersier yang cukup cepat mengindikasikan bahwa pembangunan perekonomian Kota Bogor semakin bertumpu pada sektor- sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan kategori sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan sebagai prasyarat keberhasilan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor harus memberikan prioritas pembangunan yang tepat dalam mendorong potensi kategori sektor tersier sebagai sasaran pembangunan regional. Tabel 2.7 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2013-2017 Ket Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 216.32 220.69 225.14 230.15 233.03 B Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 C Industri 4325,58 4,564.57 4,843.79 5,109.36 5,351.64 II.23 Ket Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas 980.51 1,025.05 898.23 903.13 831.95 E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang 23.92 25.94 27.36 28.52 29.5 F Konstruksi 2,555.96 2,696.29 2,646.75 3,011.15 3,237.68 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,114.43 5,367.11 5,650.09 5,972.86 6,306.05 H Transportasi dan Pergudangan 2,496.95 2,637.72 2,893.36 3,133.22 3,366.50 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,002.85 1,059.40 1,119.75 1,209.84 1,304.03 J Informasi dan Komunikasi 1,070.49 1,270.61 1,506.67 1,692.96 1,919.82 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,549.25 1,606.73 1,676.55 1,847.07 1,951.35 L Real Estate 490.88 525.98 555.98 601.02 639.84 M,N Jasa Perusahaan 456.80 477.36 516.83 560.21 590.80 O administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dam Jaminan Sosial Wajib 456.80 477.36 516.83 560.21 590.80 P Jasa Pendidikan 626.87 643.23 660.73 675.93 683.61 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 587.39 656.81 718.86 772.60 826.60 R,S, T, U Jasa Lainnya 739.51 777.95 843.36 912.98 1,001.43 PDRB TOTAL 22,484.67 23,835.31 25,298.60 27,002.25 28,654.97 Sumber : Bogor Dalam Angka, 2018; Data Diolah Dari SIPD Berdasarkan data yang dimiliki BPS, PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2017 telah mencapai Rp 38.506.500.000 atau meningkat 8,77% dibanding tahun 2016 yang mencapai Rp 35.400.800.000 Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga II.24 Konstan mencapai Rp 28.654.970,000 atau meningkat 6,12% dibanding pencapaian pada tahun 2016 sebesar Rp 27.002.250,000. Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2013- 2017 (miliar Rupiah) No. Tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan
(1)(2) (3) (4) 1 2013 26.082,3 22.484,67 2 2014 29.147,2 23.835,31 3 2015 32.364,9 25.298,60 4 2016 35.400,8 27.002,25 5 2017 38.506,5 28.654,97 Sumber : Data Diolah Dari SIPD Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kurun waktu tahun 2014 – 2016 mengalami perkembangan. Pada Tahun 2014 sebesar 6.01 kemudian naik lagi pada tahun 2015 menjadi 6.14, mengalami kenaikan lagi sebesar 0.59 menjadi 6.73. tetapi terjadi pelambatan pada tahun 2017 sebesar 0.61 menjadi 6.12. Apabila di bandingkan dengan laju partumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor masih berada d atas dengan selisih 0.83 pada tahun 2017, dimana provinsi berada pada angka 5.29. Begitu juga bila di bandingkan dengan tingkat nasional yang berada pada angka 5.07 pada tahun 2017 ada selisih sebesar 1.05. II.25 Grafik 2.6 Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2018 2.2.2 LAJU INFLASI Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2015-2018, Kota Bogor mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat inflasi Kota Bogor pada posisi 2,75 %, mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu menjadi 3,6% dan 4,59. Dan mengalami penurunan sampai 0.9% pada tahun 2018 yaitu 3,69%. Grafik 2.7 Laju Inflasi Kota Bogor Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 II.26 Grafik 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 2.2.3 PDRB PER KAPITA Peningkatan di bidang Ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Bogor dimana Nilai PDRB per kapita Kota Bogor atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 27,77 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 37,18 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kota Bogor Tahun 2013-2017 (Rupiah) No Uraian 2013 2014 2015 2016*) 2017*) 1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 25,75 28,28 30,88 33,25 35,62 2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (2010) 22,20 23,12 24,14 25,36 26,51 3 Pertumbuhan PDRB per Kapita 4,16 4,19 4,40 5,05 4,52 Sumber : LKPJ AMJ Walikota Bogor 2015-2019; Data Diolah Dari SIPD Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan Janu ari Febr uari Mare t April Mei Juni Juli Agus tus Sept emb er Okto ber Nove mber Dese mber Kota Bogor 1,34 0,34 0,9 0,07 0,57 0,63 0,14 -0,36 0,59 0,26 0,41 0,43 Jawa Barat 0,77 0,36 0,08 0,17 0,45 0,88 0,01 -0,09 0,18 -0,01 0,21 0,56 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Perbandingan Laju Inflasi Kota Bogor dan Jawa Barat, 2017 II.27 masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2017 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 35,62 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6,12 persen. Tabel 2.10 PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2011-2017 Tahun PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%) 2011 21,26 8,47 2012 23,27 9,93 2013 25,72 10,17 2014 28,23 9,83 2015 30,88 6.13 2016 33,25 7,73 2017 35,62 6,12 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017; Data Diolah Dari SIPD Grafik 2.9 Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%) Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 Ditinjau dari nilai PDRB per kapita Kota Bogor mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 berada pada posisi 9,83 lalu mengalami penurunan 3,7 menjadi 6,13 pada tahun 2015 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 7,73 lalu terjadi penurunan sebesar 1.61 pada tahun 2017 menjadi 6,12. Ini menandakan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat Kota Bogor secara umum sebagai akibat dari peningkatan output produksi sektor ekonominya. Namun demikian, angka kemakmuran yang diperoleh dari implikasi kenaikan PDRB per kapita belum dapat dijadikan ukuran baku kesejahteraan masyarakat karena belum mengandung unsur pemerataan distribusi pendapatan. II.28 Grafik 2.10 Sumber : BPS Kota Bogor, 2019 Apabila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berada di posisi di bawah angka Provinsi. 2.2.4 INDEKS GINI Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator- Indikator Makro Ekonomi, LPEM- FEUI, 1995) : - GR < 0.4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah - 0.4 < GR < 0.5dikategorikan sebagai ketimpangan sedang(Moderat) II.29 - GR > 0.5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2017 adalah sebesar 0,431 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan yang ditentukan dengan Koefisien Gini Rasio antara 0-1 (>0 dan <1), semakin rendah Koefisien Gini maka pendapatan suatu wilayah/ daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila Indeks Gini lebih besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan Indeks Gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5 dan rendah <0,5). Tabel 2.11 Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2011-2017 Wilayah Kabupaten Kota Gini Rasio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Bogor 0.39 0.45 0.45 0.36 0.47 0.43 0.431 Data diolah dari SIPD Grafik 2.11 Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017-2018 Sumber : BPS Jawa Barat, 2019 Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Nasional Tahun 2017 0,431 0,393 0,391 Tahun 2018 0,413 0,405 0,383 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 Axis Title Indeks Gini Ratio II.30 2.2.5 TINGKAT KEMISKINAN Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:
1. a.Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. b.Angkatan Kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari- hari.
3. c.Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. d.Kurangnya perhatian pemerintah, dimana pemerintah terkadang kurang peka terhadap permasalahan kemiskinan serta tidak memiliki program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.
5. e.Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:  Kelompok 1 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia/paling miskin.  Kelompok 2 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 persen-20 persen terendah di Indonesia/hampir miskin.  Kelompok 3 adalah rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21 persen-30 persen terendah di Indonesia/rentas miskin. II.31 Pada tahun 2017 jumlah rumah tangga miskin di Kota Bogor mencapai 212.085 rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin pada kelompok 1/paling miskin di Kota Bogor mencapai 15.657 rumah tangga. Pada kelompok 2/hampir miskin, jumlah rumah tangga miskin mencapai 24.556 rumah tangga, sedangkan penduduk yang masuk kelompok 3/rentan miskin sebanyak 171.872 rumah tangga. Tabel 2.12 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor NAMA KECAMATAN JUMLAH RUMAH TANGGA TOTAL KEL 1 *) KEL 2 *) KEL 3 *) Bogor Selatan 2.510 4.781 31.906 39.197 Bogor Timur 1.469 2.102 16.643 20.214 Bogor Utara 1.652 2.117 33.103 39.585 Bogor Tengah 3.136 5.084 19.947 23.711 Bogor Barat 2.280 4.202 39.339 47.559 Tanah Sereal 4.610 6.270 30.939 41.819 Kota Bogor 15.657 24.556 171.872 212.085 Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD Grafik 2.12 Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 Kel 1 *) Kel 2 *) Kel 3 *) II.32 Grafik 2.13 Sumber: BPS Kota Bogor, 2019 Berdasarkan data di atas bahwa Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah yang mempunyai sebaran Rumah tangga Miskin terbanyak yaitu sebanyak 47.559 kk atau 22,42% dari total jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di Kota Bogor. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik. 2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2014-2018 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor mencapai 75,66 poin pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 73,1. Hal ini disebabkan adanya II.33 peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Angka IPM sebesar 75,66 di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera. Realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan data BPS yaitu: Tabel 2.13 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor Tahun 2014-2017 No Indikator Realisasi Kinerja 2014 2015 2016 2017 2018 1 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,1 73,65 74,5 75,16 75,66 Komposit IPM terdiri dari: Angka Harapan Hidup (AHH) 72,58 72,88 72,95 73,01 73,21 Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,23 12,36 13,01 13,37 13,38 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,01 10,2 10,28 10,29 10,30 Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu) 10.532 10.576 10.662 10.940 11 348 Sumber : Diolah dari Bogor Dalam Angka 2018 ; Data diolah dari SIPD Grafik 2.14 Sumber: BPS Kota Bogor, 2019 II.34 Tabel 2.14 Pertumbuhan IPM Kota Bogor Tahun 2010-2017 TAHUN KOTA BOGOR PROVINSI NASIONAL 2014 0,24 0,55 0,59 2015 0,55 0,7 0,65 2016 0,85 0,55 0,63 2017 0,66 0,64 0,63 2018 0.50 0.61 0.58 Sumber : Data diolah dari SIPD Hasil Evaluasi terhadap perkembangan IPM Kota Bogor dari tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :  Tahun 2014 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor melambat cukup signifikan dan jauh dibawah pertumbuhan IPM Jabar dan IPM Nasional  Tahun 2015-2016 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali meningkat cukup signifikan dan pada tahun 2016 pertumbuhan IPM Kota Bogor bahkan melebihi pertumbuhan IPM Jabar dan Nasional  Pada tahun 2017 kondisi pertumbuhan IPM Kota Bogor kembali terjadi perlambatan walaupun masih sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Jabar dan IPM Nasional  Tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 0,5 poin dari tahun 2017, akan tetapi kenaikannya berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Nasional. 2.2.7 ANGKA MELEK HURUF Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2018. capaian angka melek huruf Kota Bogor fluktuatif. Angka melek huruf di Kota Bogor pada tahun 2018sebesar 99,345%. II.35 Grafik 2.15 Sumber : BPS Kota Bogor 2018, AMJ 2014-2018 Tahun 2018 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,655%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia. 2.2.8 RATA RATA LAMA SEKOLAH Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah. 98,97 98,82 99,33 99,36 99,345 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5 2014 2015 2016 2017 2018 Angka Melek Huruf II.36 Angka Rata-rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan dasar 9 tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan untuk mencapai rata rata lama sekolah 12 tahun. Berikut adalah perkembangan rata-rata lama sekolah di kota Bogor dari tahun 2011-2018. Grafik 2.16 Sumber : BPS Kota Bogor. 2018 Apabila dibandingkan dengan perkembangan rata rata lama sekolah di kabupaten/kota se Jawa Barat, Kota Bogor masih menduduki peringkat ke-5 di Jawa Barat dalam hal pencapaian rata- rata lama sekolah. Berikut ini adalah perkembangan Angka Rata- Rata Lama Sekolah Kabupaten Kota di Jawa Barat: II.37 Grafik 2.17 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2018 Mulai tahun 2016-2017 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor cenderung terjadi perlambatan sementara pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Jawa Barat cenderung meningkat lebih tinggi dibanding pertumbuhan RLS Kota Bogor. Permasalahan perlambatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bogor dikarenakan oleh masih adanya penduduk berusia > 25 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dilakukan oleh Kota Bogor adalah upaya untuk menekan Angka Putus Sekolah SMP dan SMA serta mengintensifikan program kejar paket A, paket B dan paket C melalui pengembangan PKBM di wilayah wilayah. 2.2.9 ANGKA PARTISIPASI KASAR APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bogor Tahun 2017 menurut Kecamatan : II.38 Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor Tahun 2017 NO KECAMATAN APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH 1 BOGOR BARAT 99.42 97.39 98.39 100.25 84.28 92.19 112.91 101.24 107.02 2 BOGOR SELATAN 102.20 90.74 96.41 104.71 101.83 103.26 94.82 77.28 85.96 3 BOGOR TENGAH 240.76 218.07 229.30 292.71 275.82 284.18 173.70 198.60 186.28 4 BOGOR TIMUR 123.03 109.56 116.23 64.87 64.63 64.74 145.97 158.57 152.33 5 BOGOR UTARA 80.03 74.38 77.18 70.34 75.22 72.80 145.00 123.62 134.20 6 TANAH SEREAL 97.37 88.66 92.97 93.15 86.00 89.54 86.81 102.56 94.77 TOTAL 88.63 81.67 105.53 107.11 100.87 103.95 118.34 114.97 116.64 Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor (2017) ; Data diolah dari SIPD Grafik 2.18 2.2.10 ANGKA PARTISIPASI MURNI Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor pada tahun 2018 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 108.593% dari target 99,5 dan SMP/MTS mencapai 102.885% dari target 94,14 . Angka yang di capai sudah melampaui II.39 target, Dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK sebesar 88 %. Hal ini menunjukan perlu masih adanya penduduk yang belum mengikuti jenjang pendidikan sehingga masih perlu dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan. Catatan : jenjang pendidikan menengah SMA/SMK tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tabel 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Angka Partisipasi Murni ( APM) SD/MI/Kejar Paket A 99.44 103.98 98.30 95.44 108.05 2 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs/Kejar Paket B 97.89 99.41 74.30 74.75 94.14 3 Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/SMK/MA/Paket C 73.75 103.99 78.6 61.21 88 Sumber : Bogor Dalam Angka 2018 dan Dinas Pendidikan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD 2.2.11 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) pada tahun 2018 di Kota Bogor sebesar 19.621 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah satu tahun diantara 1.000 bayi yang lahir adalah sebanyak 19.621 bayi. Dari tahun 2015 ke tahun 2018 ada kenaikan positif sebanyak 160 poin. Tabel 2.17 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Kelahiran Hidup 19.729 19.729 19.081 20.502 19.669 2 Jumlah Kematian Bayi 55 65 53 74 59 3 Angka Kematian Bayi 2,7 3,2 2,7 3,6 2,99 4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 997,3 996,8 997,3 996,4 997,01 Rumus AKBH = (1000-AKB) Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD 2.2.12 ANGKA KEMATIAN BAYI Salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortility Rate (IMR). II.40 Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Pada Tahun 2018, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran di Kota Bogor mencapai 2.9. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.39. Upaya Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam rangka meningkatkan kualitas derajat kesehatan Masyarakat. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dalam menekan AKB dapat dilihat pada grafik berikut ini. Tabel 2.18 Angka Kematian Bayi Kota Bogor No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Kelahiran Hidup 19.729 19.729 19.081 20.502 19.669 2 Jumlah Kematian Bayi 55 65 53 74 59 3 Angka Kematian Bayi 2,7 3,2 2,7 3,6 2,99 Rumus AKB = x 1.000 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah menurunkan angka kematian bayi mencapai 24 kasus per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun
  1. 2019.Sementara dalam RPJMD Kota Bogor 2015- 2019, telah ditargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, angka kematian bayi di Kota Bogor mencapai 3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Target tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 2.2.13 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP IBU Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan II.41 pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu menjadi salah satu tolok ukur yang menggambarkan derajat kesehatanmasyarakat yang sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Berdasarkan survei demografi Kesehatan Indonesia, (SDKI), sampai dengan tahun 2012, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sebesar 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, untuk data di Kota Bogor pada Tahun 2018, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 100 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional. Berikut ini adalah gambaran performa AKI di Indonesia berdasarkan hasil sensus demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012). Tabel 2.19 Angka Kematian Ibu Kota Bogor No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Kelahiran Hidup 19.729 19.729 19.081 20.502 19.669 2 Jumlah Kematian Ibu 6 21 22 6 12 3 Angka Kematian Ibu 30 106 115 29,2 61 Rumus AKI = x 100.000 Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD II.42 Grafik 2.19 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk Sumber: Dinas Kesehatan, Januari 2019 dan Rancangan RPJMD Prop Jabar 2018-2023 Hasil Sensus Kependudukan tahun 2010 menunjukkan bahwa 90% kematian ibu terjadi saat atau segera setelah proses persalinan. Persentase tertinggi sejak satu dekade terakhir karena perdarahan. Walaupun aborsi hanya berkontribusi 1% terhadap kematian ibu, data sesungguhnya mungkin lebih tinggi, bisa mencapai 11% - 15%. Hal ini disebabkan banyaknya kasus aborsi tidak aman tercatat sebagai infeksi dan perdarahan akibat komplikasi persalinan. Grafik 2.20 Perbandingan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Penduduk di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional Sumber: Dinas Kesehatan, 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Nasional 359 4999 4912 1712 1712 Provinsi Jawa Barat 804 823 696 778 778 Kota Bogor 30 106 115 29,2 61 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 ANGKA KEMATIAN IBU 2014 2015 2016 2017 2018 Nasional 359 4999 4912 1712 1712 Provinsi Jawa Barat 804 823 696 778 778 Kota Bogor 30 106 115 29,2 61 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 ANGKA KEMATIAN IBU II.43 Tabel 2.20 Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan Tahun Jumlah Ibu Bersalin Jumlah yang ditolong Nakes % 2014 20.663 18.981 91,85 2015 20.354 18.883 92,80 2016 20.354 18.992 93,30 2017 20.354 19.139 94,00 2018 20.148 19.357 96,10 Data diolah dari SIPD 2.2.14 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Peningkatan AHH di Kota Bogor cukup baik walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan, untuk itu beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap angka harapan hidup perlu lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang. II.44 Grafik 2.21 Sumber: BPS Jawa Barat 2018 Grafik 2.22 Sumber: BPS Jawa Barat 2018 Mulai tahun 2015 - 2018 angka harapan hidup di Kota Bogor mengalami peningkatan walau agak lambat. Seiring dengan tren angka harapan hidup Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor masih berada di atas Provinsi Jawa Barat sebesar 0,55. 72,54 72,55 72,56 72,57 72,58 72,88 72,95 73,01 73,21 71,29 71,56 71,82 72,09 72,23 72,41 72,44 72,47 72,66 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tren Angka Harapan Hidup Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2018 Kota Bogor Provinsi Jawa Barat II.45 2.2.15 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2018 adalah sebesar 0,47 persen, besarnya persentase ini menunjukkan adanya penurunan balita gizi buruk dari tahun 2014 yang mencapai 0.4 . Penurunan persentase balita gizi buruk di Kota Bogor mengindikasikan adanya peningkatan kesehatan balita itu sendiri dan kesadaran ibu-ibu untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya. Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di dalam kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan dalam Grafik 2.24. Grafik 2.23 2.2. 16 RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi ke- mampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 PERSENTASE GIZI BURUK 2014 2015 2016 2017 2018 II.46 melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor pada tahun 2014 - 2018 sebagai berikut : Tabel 2.21 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Bogor Tahun 2014-2018 Sumber: BPS dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Bogor tidak mengalami kenaikan pada tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu 57.74 persen tetapi mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 menjadi 61.13 persen. Dan pada akhir 2018 mengalami kenaikan lagi sebanyak 1.14 menjadi 62.27 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 11.03 persen kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 10.03 persen. Kenaikan positif terjadi pada tahun 2017 sebanyak 3.53 persen menjadi 6.5 persen. Akan tetapi tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 yaitu menjadi 9,28. 2.2. 17 KELUARGA PRA SEJAHTERA Keberhasilan program Keluarga Berencana tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menyukseskan program dimaksud yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan kelurga, maka setiap keluarga dapat dikelompokan No. URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
  2. 1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 59.96 57.74 57.74 61.13 62.27
  3. 2.Tingkat pengangguran terbuka (%) 9.48 11.03 10.03 9.57 9.28 3 Rasio penduduk yang bekerja 40.27 51.34 51.34 55.28 57.1 4 Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas 90.51 88.97 89.9 90.43 90.35 II.47 kepada 5 (lima) tahapan keluarga yaitu: Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera Tahap I, Keluarga Sejahtera Tahap II, Keluarga Sejahtera Tahap III, dan Keluarga Sejahtera Tahap III plus. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I dan II di Kota Bogor disajikan pada table berikut Tabel 2.22 Jumlah Keluarga Menurut Tahapan Kesejahteraan di Kota Bogor TAHUN PRASEJAHTERA SEJAHTERA I SEJAHTERA II JUMLAH 2014 9072 46118 98494 153684 2015 9440 46834 98774 155048 2016 9377 47009 99278 155664 2017 15657 24556 171872 212085 2018 13767 24582 188442 226791 Data diolah dari SIPD 2.2.18 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Bogor disajikan pada table di bawah. Tabel 2.23 Indeks Kepuasan Masyarakat 2014-2018 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2014 2015 2016 2017 2018 NA 3,1 3,2 3,21 3,39 Data diolah dari SIPD Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada Tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami peningkatan, terakhir mecapai 3,39 pada tahun 2018. Ini II.48 menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin meningkat. 2.2.19 OPINI BPK ATAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Kota Bogor setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperikasa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014- 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.24 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018 Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 OPINI BPK WDP WDP WDP WTP WTP Data diolah dari SIPD Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014-2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan meningkat pada 2017-2018 dengan prestasi Wajat Tanpa Pengecualian (WTP). 2.2.20 PERCEPATAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Tabel 2.25 Skor PPH Kemandirian Pangan Kota Bogor 2014-2018 Skor PPH Konsumsi 2014 2015 2016 2017 2018 NA 82,3 78,3 82,7 88,7 Data diolah dari SIPD Data menunjukan, skor PPH Kota Bogor tahun 2015 sebesar 82,3, menurun menjadi 78,3 pada 2016. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat sehingga mencapai 88,7 di tahun 2018. Skor II.49 PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Kota Bogor. 2.2.21 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bidang pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi Sektor Pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tabel 2.26 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,93 0,89 0,85 0,81 0.69 Data diolah dari SIPD Pada kurun waktu 2014-2018 kontribusi pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertanian yang mencapai 0.93 pada tahun 2014 terus menurun hingga hanya mencapai 0,69 pada tahun 2018. 2.2.22 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor perdagangan adalaj perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. II.50 Tabel 2.27 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 22,52 22,33 22,12 22,01 20.60 Data diolah dari SIPD Statistik menunjukan bahwa pada tahun 2014 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 22,52 persen dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, sektor perdagangan memberi kontribusi sebesar 20.60 persen. 2.2.23 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB Sektor industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Akan tetapi kontribusi sektor industri juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 19,15, kemudian terus menurun hingga mencapai 18,55 di tahun 2018. Tabel 2.28 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 Industri Pengolahan 19,15 19.15 18,92 18,68 18.55 Data diolah dari SIPD 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB 2.3.1.1 PENDIDIKAN A. Angka Partisipasi Sekolah APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase II.51 jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Angka partisipasi sekolah Kota Bogor berdasarkan statistik kesejahteraan rakyat Kota Bogor, APS formal dan non formal penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2015 sebesar 99,09 (laki laki) dan 98,66 (perempuan) meningkat pada tahun 2018 menjadi 99,53 (laki laki) dan 100 (perempuan). APS formal dan non formal penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2015 sebesar 95,91 (laki laki) dan 91,03 (Perempuan) menurun pada tahun 2018 untuk laki laki menjadi 90,67, tetapi meningkat pada perempuan menjadi 98,41 di tahun 2018. Untuk kelompok umur 16 – 18 tahun pada tahun 2015 sebesar 71,11 (laki laki) dan 74,45 (Perempuan) kembali menurun pada tahun 2018 untuk laki laki yang hanya 59,01 dan 71,36 untuk perempuan. B. Rasio ketersediaan Sekolah (Penduduk Usia SD dan Menengah) Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikkan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah . Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada. C. Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru II.52 murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini: Tabel 2.29 Rasio Murid dan Guru Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Rasio murid – guru SD 22 23 22 22 24 Rasio murid – guru SMP 17 21 17 20 16 Rasio murid – guru SMA 12 26 17 15 16 Rasio murid – guru SMK 15 55 26 22 21 Data diolah dari SIPD D. Rasio Jumlah Murid dan Sekolah Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Data ini menggambarkan daya tampung sekolah. Kondisi daya tampung sekolah di Kota Bogor pada setiap Kecamatan pada tahun 2017 dapat tergambar dalam grafik di bawah ini: II.53 Grafik 2.24 Sumber data : Kota Bogor Dalam Angka 2018 Dari grafik di atas tergambar rasio jumlah murid dan sekolah tertinggi di Kota Bogor untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs terdapat di Kecamatan Bogor Tengah. Jenjang pendidikan SD/MI, 474,1; yang artinya satu sekolah SD/MI menampung 474 siswa. Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan rasio sebesar 458,61 angka ini berarti satu sekolah SMP/MTs menampung 458 siswa. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA rasio jumlah murid dan sekolah terbesar di Kecamatan Bogor Utara dengan rasio sebesar 416 yang artinya satu sekolah SMA/MA menampung 416 siswa. E. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat sudah mencapai 87.87. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015 - 2018. SD/MI SMA/MA/SMK 361,27 333,13 332,18 354,82 311,25 Bogor Bogor II.54 Tabel 2.30 Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV NA 85 88,5 85 87,87 Sumber data : Kota Bogor Dalam Angka 2018 ; Data diolah dari SIPD 2.3.1.2 KESEHATAN A. Rasio Posyandu Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio ideal 1 unit poyandu untuk melayani balita adalah 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka di lakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu. Tabel 2.31 Rasio Posyandu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Posyandu 961 965 978 970 974 2 Jumlah Balita 91.850 95.427 95.427 95.427 94.902 3 Rasio Posyandu per satuan balita 10,40 10,11 10,24 10,16 10,26 Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD Rasio Posyandu di Kota Bogor mencapai 1 ; 90 dengan range 95 – 98. Artinya rasio posyandu di Kota Bogor termasuk rasio ideal. B. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Puskesmas dan puskesmas Pembantu ( Pustu ) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah II.55 ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Tabel 2.32 Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Puskesmas 24 24 24 25 25 2 Jumlah Puskesmas Pembantu 29 29 32 31 31 3 Jumlah penduduk 1.030.720 1.047.922 1.064.687 1.081.009 1.096.828 4 Rasio Puskemas 0,69 0,68 0,67 0,69 0,68 Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD Dari data di atas , rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Bogor dari tahun 2014 - 2017 adalah 19.424,37 artinya setiap puskesmas dan pustu melayani sebanyak 19.424 jiwa. Dengan demikian rasio puskesmas/pustu di Kota Bogor sudah memenuhi standar karena standarnya 1 pustusmas/pustu 30.000 jiwa. C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tabel 2.33 Rasio Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2014 - 2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Rumah sakit 19 17 18 19 20 2 Jumlah penduduk 1.030.720 1.047.922 1.064.687 1.081.009 1.096.828 3 Rasio Rumah sakit 0,018 0,016 0,016 0,017 0,018 Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD Rasio rumah sakit di Kota Bogor dari tahun 2014 – 2017 rata rata melayani 57.932 jiwa. II.56 D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu. Tabel 2.34 Rasio Dokter Persatuan Penduduk NO URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 1 JUMLAH PENDUDUK 1.030.720 1.047.922 1.064.687 1.081.009 1.096.828 JUMLAH DOKTER PRAKTEK 2 DOKTER UMUM 602 821 272 199 373 3 DOKTER SPESIALIS 554 696 560 570 682 4 DOKTER GIGI 290 344 166 63 125 RASIO 5 DOKTER UMUM 0,58 0,78 0,25 0,18 0,34 6 DOKTER SPESIALIS 0,53 0,66 0,52 0,52 0,63 7 DOKTER GIGI 0,28 0,32 0,15 0,05 0,11 Sumber : Kota Bogor Dalam Angka Tahun 2018 ; Data diolah dari SIPD Pada tabel di atas, Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2014 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2016 rasio dokter umum per satuan penduduk mencapai 3.914 artinya satu dokter melayani 3.914 jiwa. Berlanjut sampai tahun 2017 rasio dokter per satuan penduduk menjadi 5.432. Sedangkan rasio dokter spesialis per satuan penduduk juga sudah memenuhi standar karena pada tahun 2017 rasio nya mencapai 1.896 yang artinya satu dokter spesialis melayani 1.896 jiwa. Rasio dokter gigi per satuan penduduk adalah 17.158 artinya satu dokter gigi melayani 1 jiwa. Kondisi di atas menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk di katakan sudah ideal. E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. II.57 Tabel 2.35 Rasio Tenaga Medis di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Tenaga medis 19.007 18.981 18.883 18.992 18.992 2.688 2 Jumlah penduduk 1.030.720 1.030.720 1.047.922 1.064.687 1.081.009 1.096.828 3 Rasio Tenaga medis 18,44 18,41 18,01 17,83 17,56 2,45 Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD 2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG A. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel. Tabel 2.36 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2018 No. URAIAN 2015 2016 2017 2018 Pekerjaan Umum
  4. 1.Persentase jalan kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%) 87.6 88.15 88.32 88.59
  5. 2.Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%) 61.32 61.71 61.83 66.44
  6. 3.Persentasi rumah tinggal bersanitasi yang aman 66.8 66.8 72.1 67.21
  7. 4.Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) 2.78 5.48 7.22 11.01
  8. 5.Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya 23 89 37 74.19
  9. 6.Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%) 11.46 22.92 34.38 45.83 Sumber: Dinas pekerjaan Umum dan Penataan ruang ; Data diolah dari SIPD II.58 B. Rasio Jaringan Irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut : Tabel 2.37 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Tahun 2015-2018 No Irigasi 2015 2016 2017 2018
  10. 1.Rasio Jaringan Irigasi 0,0644 0,1289 0,1933 0,2578 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Data diolah dari SIPD Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya di Kota Bogor mengalami kenaikan setiap tahunnya . C. Ketersediaan Air Minum Ketersediaan air, terutama air minum, menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Berdasarkan data capaian program peningkatan sanitasi dasar Kota Bogor tahun 2018 bahwa prosentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman di Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai 91,98%. Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor dari tahun 2015-2018 dapat dijelaskan pada tabel 2.35. II.59 Tabel 2.38 Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum No Uraian 2015 2016 2017 2018 1 Presentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang aman 82 86,92 90,55 91,98 2 Presentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum PDAM 82 85,85 88,73 91,44 3 Presentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum NON PDAM - 1,07 1,82 0,54 Sumber ; LKPJ AMJ Walikota tahun 2018 ; Data diolah dari SIPD D. Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Aman Ketersediaan sistem jaringan pengolahan air limbah yang aman di Kota Bogor dari tahun 2015-2018 dapat dijelaskan pada Tabel 2.36. Tabel 2.39 Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Aman NO Uraian 2015 2016 2017 2018
  11. 1.Presentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman 66,80 66,80 72,10 67,21 E. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. II.60 Tabel 2.40 Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2015-2018 No. URAIAN 2015 2016 2017 2018
  12. 1.Rasio pemakaman umum per satuan penduduk 116.87 114.95 113.14 111.44 109.83 Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2015 di Kota Bogor sebesar 11,59 artinya jumlah daya tampung tempat pemakaman umum sebesar 11.59 per 1000 penduduk. Sebesar 11.71 per 1000 penduduk daya tampung tempat pemakaman umum untuk tahun 2018. Maknanya pada tahun 2018 Kota Bogor hanya mampu menampung 11 sampai 12 orang dari 1000 penduduk. F. Rasio Tempat Beribadah Per Satuan Penduduk Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Tabel 2.41 Rasio Tempat ibadah di Kota Bogor Tahun 2013 - 2017 Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD G. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam rangka mendukung sasaran strategis meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dan No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 1 Jumlah Tempat ibadah 1957 1947 1947 1948 1948 2 Jumlah penduduk 1.030.720 1.030.720 1.047.922 1.064.687 1.081.009 3 Rasio Tempat ibadah 526,68 526,68 526,68 526,68 526,68 II.61 meningkatnya kuantitas dan kualitas taman kota dan taman lingkungan. Capaian Tahun 2016 adalah terpeliharanya hutan Kota di Kelurahan Pamoyanan dengan penanaman pohon sebanyak 700 pohon, dan tercapainya target RTH terbangun adalah sebesar 418.661 m2 atau sebesar 98.90% dari target capaian tahunan sebesar 423.328 m2. Sampai dengan tahun 2018 telah tersedia Ruang terbuka Hijau Publik seluas 1.160.083,07 m2 yang meliputi taman dan taman sudut, jalur hijau, median jalan, hutan kota, pulau jalan, bantaran sungai, lapangan, kebun pembibitan dan area pemakaman dan di tahun 2018 terdapat penambahan total luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang baru sebesar 7.302,39 m2 serta taman jalur, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang tertata menjadi 418.651,41 m2. H. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Tabel 2.42 Perkembangan pengendalian Bangunan ber-IMB di Kota Bogor Tahun 2014-2018 No. URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun 97.28% 96.94% 98,47% 98.90% 99.74% 2 Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB NA 77.86% 88.83% 88.83% 82.32% Sumber: LKPJ Walikota Bogor Tahun 2015,2016,2017,2018 ; Data diolah dari SIPD II.62 Kesesuaian bangunan dengan IMB yang di telah dibangun pada tahun 2014 mencapai 97,28% kemudian ada penurunan menjadi 90% pada tahun 2015 sudah ber IMB terus mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 99.37 % bangunan dan naik kembali pada tahun 2017 sebesar 98.90% dan naik lagi pada tahun 2018 menjadi 99.74 %. I. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Tabel 2.43 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor Tahun 2015-2018 NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
  13. 1.Ketaatan terhadap RTRW (%) 90 90 99.77 98.9 99.74 Sumber: Bappeda Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :  penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;  penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah. II.63 Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi. 2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN A. Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni mengalami peningkaan dalam kurun waktu tahun 2015- 2018. Ditahun 2015 mencapai 79.16, meningkat menjadi 79.27 di tahun 2016, 79.29 di tahun 2017 dan menjadi 82.78 di tahun 2018. Artinya di tahun 2018 penduduk Kota Bogor masih ada 17.28 rumah tidak layak huni. Lebih lengkap kondisi rumah layah huni di Kota Bogor seperti dalam Tabel 2.40. Tabel 2.44 Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018 No. URAIAN 2015 2016 2017 2018
  14. 1.Rasio rumah layak huni (Rumah Layak Huni Per Satuan Penduduk) 20.84 20.73 20.71 17.28 2 Rasio pemukiman layak huni 91.8 92.92 94.03 95.14 3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 74.3 78.11 78.4 70.59 Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman ; Data diolah dari SIPD Dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018, rasio pemukiman layah huni terus meningkat. Yang pada tahun 2015 mencapai 91.8 menjadi 95.14 di tahun 2018. Sedangkan untuk cakupan ketersedian rumah layak huni dan cakupan layak huni yang terjangkau sangat fluktuatif menjadi 70.59 dan 76.61 pada tahun 2017 dan 2018. II.64 B. Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh Tabel 2.45 Data Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha) Kegiatan Uraian 2015 2016 2017 2018 Total Penanganan Pada Kawasan Permukima n Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha) Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kawasan Kumuh 1.572,17 3.858,33 1.334,00 3.804,35 10.568,85 Perbaikan Saluran/Dra inase pada Lokasi Kawasan Kumuh 820,00 2.827,40 1.582,00 4.715,00 9.944,40 Data diolah dari SIPD Pada tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran dari KOTAKU APBN yaitu, penataan kawasan kumuh di 5 kelurahan (Kelurahan Paledang, Cibogor, Babakan Pasar, Ciwaringin dan Cimahpar) meliputi pekerjaan fisik, yaitu perbaikan jalan setapak, drainase, septic tank komunal, dan gerobak sampah. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, 14 Kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kertamaya, Bojong Kerta, Batu Tulis, Babakan Pasar, Paledang, Cibuluh Suka Sari, Sempur, Ciwaringin, Cimahpar, Menteng, Cibogor, Gunung Batu. 2.3.1.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL A. Penyelesaian Penegakan Perda dan sidang tipiring Kegiatan Penegakan Perda dan Sidang Tipiring Tahun 2014 s.d 2017 telah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut : 1) Penertiban Perizinan (Sweeping) sebanyak 368 kali kepada 1.322 perusahaan; 2) Sidang Tipiring PKL sebanyak 16 kali kepada 540 PKL; II.65 3) Sidang Tipiring KTR sebanyak 17 kali kepada 330 perokok; 4) Monitoring Tempat Hiburan Malam, Cafe dan rumah Bilyard sebanyak 54 kali. 5) Penyelidikan Pelanggar Perda sebanyak 69 kali; 6) Penyidikan Pelanggar Perda sebanyak 6 kali; 7) Razia mercon/petasan, majalah/ dan VCD/DVD porno, dan minuman keras sebanyak 141 kali; 8) Razia Wanita Tuna Susila (WTS) sebanyak 35 kali. B. Penanganan Bencana Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kota Bogor tahun 2015- 2017 sudah mencapai angka 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit). 2.3.1.6 SOSIAL A. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambtan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenya tidak dapat menjalin hubungan yangh serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum capaian tahun 2014-2018 pada penanganan urusan sosial adalah sebagai berikut : 1) Jumlah operator, pendamping dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) / KSM Program Keluarga Harapan yang dibina tahun 2018 sebanyak 17.017 RTSM/KPM tahun 2017 yaitu 14.825 II.66 KPM tahun 2016 sebesar 9.823 KPM. Tahun 2015 jumlah RTSM yang dibina sebanyak 8.801 RTSM. Tahun 2018 telah diberikan juga Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada 32.435 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000/bulan. 2) Sampai dengan tahun 2018 jumlah E-Warong KUBE jasa untuk melayani KPM Penerima Bansos BPNT adalah 58 unit yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor. 3) Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditindaklanjuti Tahun 2017 sebanyak 62 orang. Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 150 orang. Dan tahun 2018 jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh pembinaan sebanyak 20 orang. 4) Jumlah Panti Asuhan yang dibina Tahun 2015-2017 sebanyak 74 atau 100% dari target. Tahun 2018 panti asuhan yang dibina sebanyak 78 yayasan 5) Tahun 2018 terjadi penuruna jumlah PMKS yang ditangani dibanding tahun 2017 yaitu Anak jalanan 14 orang, Gepeng 42 orang dan WTS 19 orang. Jumlah PMKS yang ditangani tahun 2017 adalah Anak jalanan 140 orang, Gepeng 257 orang dan WTS 70 orang, tahun 2016 jumlah PMKS yang dibina sebanyak 334 orang yang terdiri dari 133 anjal, 151 Gepeng dan 50 WTS. Tahun 2015 PMKS yang di bina sebanyak 402 orang yang terdiri dari 140 anjal, 216 gepeng dan 46 WTS. 6) Jumlah korban narkotika dan HIV/AIDS/WTS yang dibina tahun 2018 sebanyak 26 orang, tahun 2017 sebanyak 110 orang, Tahun 2016 sebanyak 40 orang, tahun 2015 sebanyak 40 orang dan tahun 2014 sebanyak 74 orang, sehingga total korban narkotika dan HIV/AIDS/WTS yang dibina tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 290 orang melalui pembinaan social, pembinaan dan keterampilan. 7) Jumlah anak terlantar yang dibina tahun 2018 sebanyak 38 anak 2017 mencapai 41,47% yaitu tertanganinya 146 anak jalanan dan bayi terlantar dari 352 seluruh anjal di Kota Bogor. Tahun 2016 anak terlantar yang di bina sebanyak 100 orang, tahun 2015 sebanyak 25 orang dan tahun 2014 sebanyak 31 anak sehingga total anak terlantar yang dibina tahun 2015-2018 adalah sebanyak 340 anak melalui pemberian latihan II.67 keterampilan Jumlah penanganan korban tindak trafficking tahun 2017 sebanyak 4 kasus, tahun 2015 sebanyak 37 orang yang mengalami kasus trafficking, penanganan dilakukan melalui konseling, case conference dab peberian rujukan bagi korban ke lembaga social. Ditahun 2018 Penanganan kasus trafficking sebanyak 2 (dua) kasus melalui konseling, case conference dan pemberian rujukan bagi korban ke lembaga sosial yang menangani serta Penanganan korban tindak kekerasan (seksual) tahun 2018 sebanyak 15 kasus. 8) Tahun 2017 Memberikan bantuan terhadap 33 orang penyandang cacat usia produktif yaitu berupa uang sebesar 5.000.000/orang, kursi roda, tongkat tuna netra, tongkat Disabilitas, dan tongkat patah tulang. Sedangkan pada tahun 2018 melalui kementerian Sosial RI telah diberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.800.000 kepada 25 Penyandang Disabilitas, selain itu diperoleh juga bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebanyak 25 buah, dari yayasan jepang Provinsi DKI Jakarta 25 buah, dari yayasan HDI sebanyak 12 buah dari CSR Mandiri sebanyak 5 buah, bantuan tongkat, walker, dan alat bantu dengar. Pada tahun 2018 telah diberikan bantuan uang dari kementerian Sosial RI kepada 25 orang penyandang cacat fisik sebesar Rp. 2.800.000,- Bantuan Kursi Roda sebanyak 25 buah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan 25 buah dari Yayasan Jepang Provinsi DKI Jakarta, 12 buah dari Yayasan HDI, 5 buah dari CSR Mandiri. Tongkat Dissabilitas 1 buah, alat bantu dissabilitas (walker) dari CSR 3 buah, alat bantu dengar dari CSR sebanyak 21 set serta pelunasan tunggakan biaya sekolah SMK Kamandaka dari CSR. 2.3.1.7 TENAGA KERJA A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat II.68 partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bogor pada tahun 2015 mencapai 57,74% dari 780.951 jiwa jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2015. Angka ini menurun dari tingkat partisipasi tahun 2014 yang mencapai 59,95% dari 764.972 jiwa jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2014, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 mencapai 61,13% atau 495.825 jiwa dari jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2017 sebanyak 811.118 jiwa jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2015. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2018 mencapai 60 orang atau 11,60% dari target 517 tenaga kerja. Jumlah Penyerapan tenaga kerja tahun 2017 mencapai 2.781 atau mencapai 73% dari 3768 Pencari kerja, meningkat dibanding tahun 2016 mencapai 30,92% atau sebanyak 955 orang dari 3.088 pencari kerja dan tahun 2015 mencapai 32,23% atau sebanyak 2.033 orang dari 6.306 pencari kerja yang berhasil ditempatkan. B. Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan hasil survey dan publikasi BPS dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, TPT Kota Bogor terbilang sangat tinggi dan melebihi TPT nasional dan TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2017, TPT nasional adalah sebesar 5.5 sementara TPT provinsi Jawa Barat sebesar 8,22 persen sedangkan TPT Kota Bogor sebesar 9,57 yang berarti dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat sekitar 9 hingga 10 orang pengangguran. Walaupun demikian, TPT Kota Bogor sudah dapat ditekan dari angka tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu berkisar 11.08 menjadi 9,57. C. Rasio Pencari Kerja Rasio pencari kerja tahun 2018 mencapai 80,71%, yaitu sebanyak 4558 pencari kerja terhadap 3679 lowongan yang tersedia. Rasio Pencari kerja tahun 2017 mencapai 63,23% yaitu sebanyak 3768 orang pencari kerja terhadap 5959 lowongan kerja yang tersedia. tahun 2015 Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja mencapai 92,95% yaitu sebanyak 6.306 pencari kerja dengan II.69 lowongan yang tersedia sebanyak 5.862. tahun 2014 mencapai sebesar 68,1% atau lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 35%. 2.3.1.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.46 Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Dan DPRD Kota Bogor Tahun 2015-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
  15. 1.Prosentase Perempuan di lembaga pemerintahan 38.45 36.06 32.39 31.69 31.42 2 Prosentase Perempuan di DPRD 17.78 15.56 15.56 15.56 18.18 Sumber; BPS dan Data diolah dalam SIPD B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Capaian pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada tahun 2016 sebanyak 52 Kasus yang terlaporkan baik terhadap Perempuan maupun Anak, dan yang terselesaikan sebanyak 42 kasus dan 13 kasus lainnya sedang dalam tahap proses penyelesaian baik di Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Pengadilan. Tahun 2017 P2TP2A telah menangani 117 kasus dengan 66 kasus terhadap perempuan dan 51 kasus kekerasan terhadap anak. II.70 Selama tahun 2018, P2TP2A telah menangani sebanyak 109 kasus dengan terdiri dari Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA) sebanyak 56 kasus dan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sebanyak 53 kasus dan semua kasus yang dapat ditangani dengan baik Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A Kota Bogor sebanyak 109 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 56 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 53 kasus dan seluruhnya selesai ditangani dengan baik C. Kota Layak Anak Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pada tahun 2017 Kota Bogor meraih penghargaan Anugerah Kota Layak Anak untuk kategori Pratama Tingkat Nasional, pada tahun 2018 penghargaan Kota Tingkat Madya, dan pada tahun 2019 peringkat tidak berubah, tetap pada posisi Madya. Prestasi lainnya yang diperoleh yang terkait dengan program pengembangan kota layak anak diantaranya adalah meraih penghargaan inisiasi pelayanan ramah anak di puskesmas dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan meraih penghargaan posyandu award dari gubernur Provinsi Jawa Barat. D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan dikalikan 100 persen Tabel 2.47 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bogor Tahun 2013 – 2017 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 II.71 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 14.03 13.43 11.77 NA 12,91 Sumber : BPS dan data diolah dari SIPD 2.3.1.9 PANGAN Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bogor. Ketersediaan pangan utama Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.48 Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2015-2018 Sumber; BPS dan Data diolah dalam SIPD 2.3.1.10 PERTANAHAN A. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak- hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh. No Uraian 2015 2016 2017 2018 1 Persentase pangan utama 165.72 188.69 230,61 230,90 2 Ketersediaan energi per kapita 2318 2394.6 2482.7 2512.8 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 94.62 86.37 87.1 91.53 II.72 Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tabel 2.49 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Bogor Tahun 2015-2018 NO Uraian 2015 2016 2017 2018
  16. 1.Persentase luas lahan bersertifikat (%) 0.76 0.77 0.80 0.92 Sumber: Badan Pertanahan Nasional, diolah dalam SIPD Luas lahan bersertifikat di Kota Bogor terhadap jumlah luas wilayah mengalami terus peningkatan yang pada tahun 2015 sebesar 0,76% menjadi 0.92 pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0.16 % dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018. B. Penyelesaian Kasus Tanah Negara Perkembangan penyelesaian kasus tanah Negara di Kota Bogor mengalami peningkatan terhadap kasus yang terdaftar, lengkap terlihat dalam tabel berikut ; Tabel 2.50 Penyelesaian Kasus Tanah Di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018 Sumber; BPKAD Kota Bogor ; diolah dalam SIPD No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Penyelesaian kasus tanah negara NA 13 16 24 24 II.73 C. Penyelesaian Izin Lokasi Kondisi daerah Kota Bogor terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari penyelesaian permohonan izin lokasi. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi menggambarkan semakin mudah dan menarik berinvestasi di suatu daerah. Berikut disajikan data persentase penyelesaian izin lokasi/permohonan di Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2015-2017. Tabel 2.51 Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Bogor Tahun 2015-2018 Sumber: BPMPTSP dan di olah dari SIPD Penyelesaian izin lokasi di Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 sebanyak 7 ijin lokasi dan di tahun 2018 sebanyak 3 lokasi. 2.3.1.11 LINGKUNGAN HIDUP A. HASIL PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR Perhitungan indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Bogor kepada masyarakat. Perkembangan Indeks kualitas air dan udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam Tabel 2.64. NO Uraian 2015 2016 2017 2018 1 Penyelesaian izin lokasi 7 8 3 3 II.74 Tabel 2.52 Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018 No Uraian 2015 2016 2017 2018 1 Indeks kualitas air 50 27.33 34.44 49.67 2 Indeks Kualitas Udara 70.56 78.56 85.3 85.86 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ; diolah dalam SIPD B. PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kota Bogor tertera pada Tabel 2.49. Tabel 2.53 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2018 NO Uraian 2015 2016 2017 2018 1. Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) 72.2 74 74.38 75.85 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor ; diolah dalam SIPD Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2015 persentase jumlah sampah II.75 yang ditangani 72.2 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 75.85 persen. 2.3.1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL A. Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran. Selama kurun waktu dari tahun 2015 – 2018 rata- ratarasio penduduk ber KTP dan rasio bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2015-2018. Tabel 2.54 Rasio Penduduk ber-KTP dan Akte Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2015-2018 No. URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 1 Rasio penduduk ber -KTP per satuan penduduk 94,53 91 95 93,08 94,30 2 Rasio bayi ber-akte kelahiran 91,90 25 93,01 93,84 94,70 Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; diolah dalam SIPD Pada tahun 2015 terjadi penurunan rasio penduduk berKTP per satuan penduduk dikarenakan adanya verifikasi ulang NIK se- Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi sebagaimana dimaksud berkaitan dengan adanya NIK ganda dan NIK penduduk yang sudah meninggal dunia. Data rasio penduduk berKTP per satuan penduduk tahun 2015 sampai dengan 2018 didasarkan pada data konsolidasi bersih Kementerian Dalam negeri yang merupakan awal online SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kementerian Dalam Negeri. II.76 Data rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2015 juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya verifikasi ulang NIK se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri yang berdampak pada proses entry data akte kelahiran dan proses konsolidasi dari Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015. 2.3.1.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor bertujuan untuk memampukan kelurahan dalam melakukan tindakan bersama serbagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, masyarakat kelurahan atau pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya di kelurahan. Perkembangan partisipasi masyakarat di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel 2.77. Tabel 2.55 Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor Tahun 2015 – 2018 Sumber: Data diolah dari SIPD No Uraian 2015 2016 2017 2018 1 Rata rata jumlah kelompok binaan PKK 100 100 100 100 2 Persentase LSM Aktif 32 26 30 26 3 PKK aktif 100 100 100 100 4 Persentase Posyandu aktif 100 100 100 100 II.77 2.3.1.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengendalian penduduk merupakan suatu pola perkembangan penduduk kearah pertumbuhan penduduk yang di inginkan yang ditempuh melalui kebijakan program Keluarga Berencana A. RATA RATA JUMLAH ANAK PER KELUARGA Tujuan keluarga berencana adalah untuk menanamkan konsep NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera) pada seluruh keluarga. NKKBS adalah salah satu slogan pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang. Berdasarkan data dari Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana rata rata jumlah anak perkeluarga periode tahun 2015 sampai 2018 di Kota Bogor adalah 2 orang anak. Sedangkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang di rilis oleh Bapan Pusat Statistik sebesar 1,53 artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Perkembangan kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana dapat di lihat dalam Tabel 2.52. Tabel 2.56 Perkembangan Kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana Tahun 2015 - 2019 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Ratio akseptor KB 75,97 76.82 76.12 76.94 77.41 2 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun 75,97 76.82 76.12 76.94 77.41 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; Data diolah dari SIPD II.78 2.3.1.15 PERHUBUNGAN A. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Jumlah penumpang umum pada tahun 2015 sampai tahun 2018 menunjukkan data yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebagaimana tergambar dalam tabel ini: Tabel 2.57 Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah arus penumpang angkutan 22.910 .641 21.676 .355 23.134. 385 19.459 .510 24.060. 642 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD B. Rasio Izin Trayek Izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama satu tahun terhadap jumlah penduduk. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Tabel 2.58 Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor 2015 – 2018 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rasio izin Trayek 0,000859 0,000579 0,0003644 0,001785 0,000381 II.79 terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji Kir ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan. Tabel 2.59 Jumlah angkutan umum wajib uji di Kota Bogor 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Mobil Penumpang Umum 5.292 5.292 5.292 5.292 5.292 2 Mobil Bus 421 390 594 619 559 Jumlah 5.713 5.682 5.886 5.911 5.851 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka 2018) ; Data diolah dari SIPD Grafik 2.25 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor 2014-2017 Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor (Kota Bogor Dalam Angka 2018) Ada peningkatan Jumlah angkutan umum yang telah melakukan Uji Kir pada tahun 2016 sebanyak 20.482 unit kendaraan. Jumlah angkutan umum yang melakukan Uji Kir semakin meningkat mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran para pemilik kendaraan umum terhadap kendaraannya yang berimbas terhadap kenyamanan penumpang angkutan umum. 204 149 30 114 68 65 9 2014 2015 2016 2017 II.80 D. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang/barang yang terangkut dalam periode 1 (satu) tahun. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota , kecamatan dan Kabupaten/Kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat. Indikator ini mengukur jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin tinggi jumlah orang yang diangkut, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan fasilitas angkutan umum, dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor. Tabel 2.60 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor Tahun 2015-2018 Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah arus penumpang angkutan 7.656.696 7.628.096 6.321.878 5.328.604 4.335.315 Sumber : Dinas Pehubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD E. TERMINAL Terminal yang melayani Kota Bogor terdiri dari terminal regional Baranangsiang dan terminal Bubulak. Terminal Baranangsiang merupakan terminal tipe A yaitu melayani kendaran umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan pedesaan. Dalam masalah integritas pelayanan dengan pihak Kabupaten Bogor tampaknya perlu melakukan sinergitas, mengingat terminal yang beroperasi antara terminal Laladon yang merupakan terminal milik kabupaten dan Bubulak milik Kota Bogor pelayanannya relatif dekat II.81 kurang lebih 500 meter. Sehingga efektifitasnya kurang; biaya operasionalnya menjadi mahal dan tidak berkembang secara maksimal. F. TRANSPORTASI KERETA API Saat ini angkutan kereta api dilayani oleh dua Stasiun Kereta Api yang terdapat di Kecamatan Kota Bogor Tengah dan Kota Bogor Selatan. Stasiun Kota Bogor Tengah melayani pergerakan orang atau barang ke arah Kota Jakarta dan Sukabumi sekurang - kurangnya 15 ritasi perhari. Umumnya pola pergerakan membentuk pola komuter, pengguna jasa angkutan kereta terdiri dari pelajar, pekerja, pedagang melakukan aktivitas di Jakarta atau Sukabumi. Sedangkan Stasiun Kota Bogor Selatan hanya melayani rute angkutan Jakarta – Sukabumi dengan sekurang-kurangnya mencapai tiga ritasi perharinya. Transportasi kereta api merupakan angkutan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi berkaitan dengan pergerakan penduduk Kota Bogor yang bekerja di Jakarta maupun Sukabumi sehingga perlu adanya pengembangan peningkatan sarana dan prasarana bagi peningkatan pelayanannya, mengingat laju pertumbuhan pengguna kereta api adalah 3,02% pertahun. Berdasarkan data Kota Bogor Dalam Angka 2016 diketahui jumlah penumpang kereta api Stasiun Bogor pada tahun 2015 adalah sebanyak 16.541.315 orang ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 15.253.945 orang. Dengan rata rata penumpang perhari nya 45.284 orang di tahun 2015 dan 41.775 orang di tahu 2014. 2.3.1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMASI A. Ketersediaan SDM yang mempunyai kemampuan di bidang TIK Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, karena dengan adanya skill para pegawai dan kualitas sumber daya dapat menggerakan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini peranan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting dan berpengaruh salah satunya dalam bidang II.82 manajemen sumber daya manusia. Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu dan memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pemerintahan . Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan di dalam manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan tanpa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Kesersedian sumberdaya manusia di bidang TIK di Kota Bogor mulai tahun 2015 minimal 2 orang di setiap perangkat daerah. 2.3.1.17 KOPERASI Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. A. Persentase Koperasi Aktif Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Tabel 2.61 Perkembangan Koperasi di Kota Bogor Tahun 2014-2018 NO Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Koperasi 570 797 814 826 848 2 Jumlah koperasi aktif 353 395 472 498 528
  17. 3.Persentase koperasi aktif (%) 47.06 49.56 57.98 60.2 62.26 Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2018 dan di olah dari SIPD Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya perkembangan/pertumbuhan jumlah koperasi dan koperasi aktif. II.83 B. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Tabel 2.62 Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Bogor Tahun 2015- 2018 NO Uraian 2015 2016 2017 2018
  18. 1.Jumlah UMKM yang produktif 8.602 9.655 10.246 11.336 Sumber: Dinas koperasi dan UKM dan di olah dari SIPD 2.3.1.18 PENANAMAN MODAL Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Capaian nilai realisasi investasi di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel 2.59 II.84 Tabel 2.63 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2015-2018 Sumber: DPMPTSP; Data diolah dari SIPD Tahun 2018 realisasi Investasi Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibanding Tahun 2017. realisasi investasi Kota Bogor tahun 2017 mengalami peningkatan 27% dari Tahun 2016, nilai investasi Kota Bogor terbesar dalam kurun waktu 2014-2018 adalah tahun 2015 yang mencapai nilai 3.104.313.574.444,-. 2.3.1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Urusan kepemudaaan dan olahraga bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi yaitu dengan memberikan pembinaan dan insentif dalam meningkatkan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang. Data Dinas Pemuda dan olah raga Kota Bogor persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor mencapai 68% selama rentang tahun 2014 – 2018. Sedangkan jumlah cabang olah raga yang di bina sebanyak 42 cabang dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi dan hasil pembinaan seperti dalam Tabel 2.60. Tabel 2.64 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bogor Tahun 2014-2018 URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%) 68 70 72.5 75 77 Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bogor 2018 ; Data diolah dari SIPD No Tahun Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 1 2014 2.805.642.264.788,- 2 2015 3.104.313.574.444, 3 2016 2.315.438.675.457,- 4 2017 2.947.851.998.320,-. 5 2018 3.103.415.375.522.83,- II.85 2.3.1.20 STATISTIK Indikator yang daoat digunakan untuk menggambarkan urusan statistic daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kota Bogor Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kota Bogor”. Kedua dokumen tersebut ada di Kota Bogor, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan. Tabel 2.65 Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bogor Tahun 2014- 2018 No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kota Bogor Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada 2 PDRB Kota Bogor Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Data diolah dari SIPD 2.3.1.21 PERSANDIAN Persandian terkait dengan:
  19. 1.Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota Bogor.
  20. 2.Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kota Bogor. 2.3.1.22 KEBUDAYAAN Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Urusan kebudayaan ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset kota dan Sasaran urusan tersebut adalah II.86
  21. 1.Meningkatkan peran serta masyarakat dalampengelolaan warisan budaya;
  22. 2.Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
  23. 3.Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya. Indikator kebudayaan di Kota Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini : Tabel 2.66 Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018 No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
  24. 1.Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 53 75 63 60
  25. 2.Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 0 14 14 14 14 Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2018 dan di olah dari SIPD Penyelenggaraan festival seni dan budaya perkembangannya fluktuatif, meningkatnya kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya menggambarkan semakin besar sektor pariwisata berkembang di Kota Bogor. 2.3.1.23 PERPUSTAKAAN Perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala dalam kegiatan belajar mengajar.yang bisa meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perkembangan perpustakaan di Kota Bogor dapat di lihat dari Tabel 2.88. II.87 Tabel 2.67 Perkembangan Perpustakaan di Kota Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun 37,000 49,039 45,011 74,623 25,421 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 44,320 47,620 50,000 53,000 56,000 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 11 11 11 11 11 4 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 44,320 32,000 34,438 35,397 37,017 5 Jumlah perpustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat 4 4 4 4 4 Sumber ; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor dan diolah oleh SIPD Jumlah pengunjung perpustakaan selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi jumlah pengunjung tertinggi yaitu 74.623 pengunjung, dan jumlah pengunjung terendah terjadi di tahun 2018 yaitu 25 421. Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 37.017. Sedangkan rasio perpustakaan persatuan penduduk selama 5 tahun yaitu 11 perpustakaan per 1000 penduduk. Yang di kelola oleh perpustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 4 orang. 2.3.2.24 KEARSIPAN Tujuan dari kearsipan adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan serta untuk menghindari pemborosan waktu dalam mencari arsip yang dibutuhkan disamping untuk menghemat tempat penyimpanan, menjaga kerahasiaan dan kelestarian arsip. Menurut fungsi dan kegunaanya, arsip dapat dibedakan menjadi: II.88
  26. 1.Arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran.
  27. 2.Arsip dinamis aktif: Arsip ini berada dan berfungsi di unit pengolah yang pada umumnya memiliki nilai simpan satu sampai dengan dua tahun atau sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku.
  28. 3.Arsip dinamis inaktif: Arsip ini berada pada fase ketiga yang oleh unit pengolah dirasakan atau dinilai sudah kurang atau jarang/tidak diperlukan lagi dalam menunjang proses administrasi sehari-hari, walaupun mungkin masih diperlukan tetapi frekuaensinya sangat rendah.
  29. 4.Arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Tabel 2.68 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bogor Tahun 2014-2018 NO Uraian 2015 2016 2017 2018
  30. 1.Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) 13 28 48 68
  31. 2.Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan) 100 106 106 117 Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor 2018 dan diolah oleh SIPD Dari tabel di atas telah terjadi peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang pada tahun 2015 hanya 13 perangkat daerah menjadi 68 perangkat daerah di tahun 2018. Terjadi pula peningkatan dalam kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu menjadi 117 pada tahun 2018. 2.3.2 LAYANAN URUSAN PILIHAN 2.3.2.1 PARIWISATA Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor pada tahun 2015 sebanyak 4.786.023 orang wisatawan terdiri dari wisatawan nusantara 4.563.516 dan wisatawan mancanegara II.89 222.507. Kota Bogor yang dalam sejarahnya pernah menjadi kota penting di mata dunia memiliki banyak sekali peninggalan sejarah dan kebudayaan, namun demikian berbagai potensi ini belum dikembangkan secara maksimal sebagai destinasi wisata di Kota Bogor. Data sekunder yang tersedia, hanya menyebutkan 23 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kota Bogor termasuk Kebun Raya Bogor yang merupakan ikon legendaris. Sebagai kota yang memiliki identitas serta karakter yang kuat, Kota Bogor seyogyanya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata baru tidak harus dilakukan dengan membuat wahana wisata baru, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki agar memiliki nilai tambah. Hal ini sekaligus dapat disinambungkan dengan upaya pelestarian dan pengembalian ruh dari peninggalan sejarah. Tabel 2.69 Daftar Obyek Wisata Alamat dan Daya Tarik Wisata Kota Bogor OBYEK WISATA ALAMAT JENIS OBYEK LUAS WILAYAH Kebun Raya Bogor Jl. Ir. H. Juanda Alam, Ilmiah, dan Budaya 87 Ha Istana Kepresidenan Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Sejarah dan Budaya 28,8 Ha Prasasti Batu Tulis Jl. Batutulis No. 54 Sejarah 21,34 m2 Plaza Kapten Muslihat Jl. Kapten Muslihat No. 51 Taman Rekreasi 17.690 m2 Museum Zoologi Bogor Jl. Ir. H. Juanda No. 9 Ilmiah dan Budaya 1500 m2 Museum Etnobotani (Munasain) Jl. Ir. H. Juanda No, 22-24 Ilmiah 1600 m2 Museum Perjuangan Bogor Jl. Merdeka No 56 Sejarah dan Budaya 650 m2 Rancamaya Country Golf Jl. Rancamaya Utama Ciawi Bogor Taman Rekreasi 400 Ha Museum dan Monumen PETA Jl. Jend Sudirman No. 35 Sejarah dan Budaya 9.400 m2 II.90 OBYEK WISATA ALAMAT JENIS OBYEK LUAS WILAYAH Balai Penelitian Rempah dan Obat Jl. Tentara Pelajar No. 3 Ilmiah 1 Ha Museum Tanah Jl. Ir. H Juanda Ilmiah 30 m2 Danau Wisata Situ Gede Jl. Tambakan No. 1 Taman Rekreasi dan Alam 6 Ha Country Club Cimanggu Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1 Rekreasi 3,7 Ha The Jungle Bogor Nirwana Residence Rekreasi 3 Ha Museum Kepresidenan RI Balai Kirti Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Bogor Sejarah dan Budaya Taman Sringanis / Tanaman Obat Kp. Cimanengah No. 29 kel. Cipaku kec. Bogor selatan Ilmiah 1000 m2 Bogor Golf Club Jl.Dr.Semeru no. 65 Bogor Rekreasi 18Ha Kebun Raya Residence sports club KRR Pasir kuda Bogor 16199 Rekreasi 2000 m The Jungle fest Bogor Nirwana Residence Rekreasi 5,5 HA Taman parahyangan 1 Jl. Temenggung Wiradireja Rekreasi 4Ha / Sagara Swiming pool Jl. Sumanta Direja No.32 Pamoyanan Bogor Rekreasi 5100 M2 Yasmin Center Jl. Ringroad Perum Taman Yasmin Rekreasi dan Olahraga 21.433 m2 Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD II.91 Potensi yang telah dimiliki dan salah satu warisan budaya yang paling dikenal adalah Kebun Raya Bogor. Sebagai salah satu kebun raya yang mengoleksi tumbuhan tropis terbesar di dunia, Kebun Raya Bogor menjadi semakin disadari pentingnya baik ditinjau dari kepentingan ekologi maupun ekonomi. Namun demikian, lokasi ini tidak luput dari ancaman pencemaran udara dari lingkungan sekitamya. Sebagai jalur lalu lintas yang semakin padat, ruas-ruas jalan di sekitar Kebun Raya Bogor menjadi tempat emisi pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa gas maupun partikel. Kepadatan kendaraan di sekitar Kebun Raya Bogor sangat berpengaruh terhadap kondisi pohon. Selain kepadatan kendaraan, pemanfaatan ruang di sekitar Kebun Raya Bogor semakin mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya lahan terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bangunan-bangunan yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan berbagai sentra lainnya. Bahkan untuk Kecamatan Bogor Tengah dimana Kebun Raya Bogor berada, terdapat 13 hotel berbintang dari jumlah total 13 hotel berbintang di Kota Bogor1. Grafik 2.26 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor Tahun 2015–2018 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018 dan diolah oleh SIPD 2.3.2.2 PERTANIAN Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan yang dilakukan untuk menghasilkan bahan II.92 pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan terhadap PDRB dapat di lihat dalam tabel 2.66 berikut. Tabel 2.70 Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017
  32. 1.Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan 0.89 0.83 0.78 0.76 0.73 Sumber: BPS ; Data diolah dari SIPD 2.3.2.3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL A. Rumah Tangga /Pelanggan Yang Menggunakan Gas Sumber energi gas semakin diminati masyarakat Kota Bogor. Peningkatan pelanggan gas di tahun 2014 mencapai 17.308 pelanggan menjadi 19.720 pada tahun 2015 dan sebesar 97,45, % merupakan pelanggan rumah tangga. Pemanfaatan gas di kalangan pelanggan industri ada penurunan dari 420,46 juta kubik di tahun 2014 menjadi 364,70 juta kubik pada tahun 2015 Sedangkan pada kategori komersil meningkat dari 11,98 juta kubik tahun 2014 menjadi 2,10 juta kubik pada tahun 2016. . Penggunaan gas di kalangan industri meningkat 2,46 persen dari 435,7 juta kubik tahun 2011 menjadi 446,4 juta kubik tahun 2012. Sedangkan penggunaan di kalangan pelanggan komersil meningkat sekitar 4,11 persen dari 2.139.922 kubik tahun 2011 menjadi 2.227.820 kubik tahun 2012. Hal ini menyebabkan volume gas yang terjual juga meningkat 2,41 persen dibanding tahun 2011 dengan rata-rata volume gas terjual per bulan sekitar 37,7 juta kubik. Grafik di bawah ini menggambarkan perkembangan rumah tangga pelanggan gas di Kota Bogor tahun 2012 – 2016 II.93 Grafik 2.27 Perkembangan Rumah Tangga Pelanggan Gas di Kota Bogor 2012-2016 Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018 B. Rumah Tangga /Pelanggan Yang Menggunakan Listrik Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bogor, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2017 sebanyak 1.149.126 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,66%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.71 Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung, Dan Energi Listrik Terjual Menurut Lokasi Di Kota Bogor, 2017 Jenis Tarif Jumlah Pelanggan Daya Tersambung (VA) Energi yang Terjual (Ribu KWH) 1 2 3 4 S (Sosial) 22 330 63 186 100 7 428 354 R (Rumah Tangga) 1 075 574 949 027 350 138 209 687 B (Bisnis) 44 813 341 764 550 44 998 173 I (Industri) 836 705 386 900 164 603 365 T (Traksi/Kereta Api) 5 67 877 879 8 335 500 P (Publik) 5 568 20 005 000 1 656 570 Jumlah/Total 1 149 126 2 147 247 779 365 231 649 Sumber : Data diolah dari SIPD 0 5000 10000 15000 20000 25000 2012 2013 2014 2015 2016 Rumah Tangga Pelanggan Gas 16356 16546 16827 19218 22150 II.94 Tabel 2.72 Jumlah Pelanggan Listrik Kota Bogor Uraian 2014 2015 2016 2017 Jumlah Pelanggan 216 896 1 033 162 NA 1 149 126 Sumber: Data diolah dari SIPD 2.3.2.4 PERDAGANGAN Pelaksanaan urusan perdagangan memiliki sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan jumlah komoditi ekspor. Dalam rangka meningkatkan perdagangan dalam negeri serta mendorong IKM untuk termotivasi dan memiliki mental bersaing, telah dilaksanakan Promosi Perdagangan dalam negeri antara lain keikutsertaan para IKM dalam Pameran yaitu :
  33. 1.Pameran INACRAFT 2014-2018
  34. 2.Pameran Jatim Trade Expo 2017
  35. 3.Pameran Banjarmasin Tourism Trade Invesment Expo 2016
  36. 4.Jawa Barat Expo 2014 (JABEX)
  37. 5.Manado Tourism Trade Invesment Expo 2014 Tabel 2.73 Realisasi Nilai Ekspor Kota Bogor Tahun 2014-2017 (dalam US Dollar) Tahun Realisasi Nilai Ekspor 2014 121.097.570,27 2015 97.858.860,45 2016 82.118.074,42 2017 85.581.554,59 2018 99.283.771,63 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data diolah dari SIPD Tabel 2.74 Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  38. 1.Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran 18.54 18.50 18.53 18.46 18.34 18,55
  39. 2.Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran 5,99 4,94 5,27 5,71 5,58 2,99 Sumber : Kota Bogor Dalam Angkat, 2019 II.95 2.3.2.5 PERINDUSTRIAN Mengembangkan iklim ekonomi kreatif dengan sasaran terciptanya iklim industri kreatif dan terjalinnya kemitraan antar pelaku industri kreatif serta terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif merupakan tujuan dari urusan perindustrian. Kontribusi sub sektor indutri pengolahan terhadap PDRB dapat di lihat dalam tabel 2.70 berikut. Tabel 2.75 Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kontribusi sub sektor indutri pengolahan terhadap PDRB 18.54 18.50 18.53 18.46 18.34 18,55 Sumber: BPS ; Data diolah dari SIPD 2.3.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.3.3.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tabel 2.76 Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018 Sumber: Bappeda Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA 2 2 2 2 2 4 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 90 99.37 98.9 99.74 II.96 2.3.3.2 KEUANGAN Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami kenaikan predikat pada tahun 2018 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Dalam hal penetapa APBD, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 termasuk kategori Tepat Waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.77 Indikator Keuangan Kota Bogor Tahun 2015 – 2018 No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WDP WDP WDP WTP WTP 2 Persentase SILPA 15,33 15,33 12,23 12,78 10,88 3 Persentase SILPA terhadap APBD 15,33 15,33 12,23 12,78 10.89 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 0 0 0 0 0 5 Persentase belanja pendidikan - 23,84 21,06 23,49 6 Persentase belanja kesehatan - 10,75 13,98 14,58 16,54 7 % BTL terhadap total APBD 45.79 46.9 42.77 45.99 43.11 8 % BL terhadap total APBD 54.21 53.1 57.23 54.01 56.89 9 Bagi hasil kabupaten/kota 0 0 0 0 10 Penetapan APBD Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat waktu Tepat Waktu Sumber: BPKAD Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD 2.3.3.3 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. II.97 Tabel 2.78 Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian(%) 90 100 100 100 100 2 Persentase aparaturyang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%) 50 94.47 95.47 93.59 97.79 3 Persentase proyek perubahan yang di implementasikan oleh aparatur sipil negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) NA - - 28.05 36.80 4 Persentase peningkatan kompetensi aparatur 60 61.21 66.92 84.27 91.84 5 persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara tepat waktu (%) NA 100 100 100 100 Sumber: BPKSDA Kota Bogor; Data diolah dari SIPD 2.3.3.4 PENGAWASAN Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendudkung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pengawasan dapat di lihat dari Tabel 2.74. Tabel 2.79 Indikator Pengawasan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 Persentase temuan yang ditidaklanjuti 100 100 100 100 100 2 Jumlah temuan BPK 15 34 30 16 12 Sumber: Inspektorat Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD II.98 Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2014 semua temuan dapat di tindak lanjuti oleh inspektorat.Sedangkan temuan BPK cenderung menurun dari tahun 2014 34 temuan menjadi 12 temuan pada tahun 2018. Data dari BKPSDA Kota Bogor Persentase pelanggaran yang di lakukan ASN yang di kenai hanya 0.12 pada tahun 2014, tertinggi persentase pelanggaran pada tahun 2017 yaitu 0.108. Perkembangannya dapat di lihat di Tabel 2.75 Tabel 2.80 Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor 2014 – 2018 No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 Persentase pelanggaran pegawai 0,12 0,12 0,089 0,108 0,084 Sumber: BKPSDA Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD 2.3.3.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. perkembangan Indikator kinerja seperti dalam Tabel 2.80. Tabel 2.81 Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2014 – 2018 No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan NA 0 0 125 52,5 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan NA 0 54,17 68 42,85 Penerapan SIDa 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah NA 0 0 45,95 73,68 4 Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah NA 0 0 84,44 87,5 Sumber: Bappeda ; Data diolah dari SIPD II.99 2.3.3.6 SEKRETARIAT DAERAH A. Nilai SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Kota Bogor yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.82 Nilai SAKIP Kota Bogor Tahun 2014-2018 Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 NILAI SAKIP CC CC CC B B Sumber: Data diolah dari SIPD Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan dari CC di Tahun 2014 menjadi BB di tahun 2017-2018. Prestasi ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Bogor semakin baik, akuntabel, dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran. B. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Hasil evaluasi menggambarkan kinerja dari pemerintah daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakana tuggas sinya sebagai pelayan II.100 masyarakat. Adapun hasil evaluasi Kota Bogor terlihat dalam tabel berikut : Tabel 2.83 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 NILAI 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Sumber : Data diolah dari SIPD 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.4.1 PENGELUARAN PER KAPITA Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.84 Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kota Bogor Tahun 2014-2018 No. URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018
  40. 1.pengeluaran per kapita (rupiah) 10.532 10.662 10.940 11.348 Sumber: LKPJ AMJ Walikota Bogor 2015 – 2019 ; Data diolah dari SIPD Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung naik setiap tahunnya akan tetapi kenaikannya melambat. Kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2018 sebesar Rp. 816,00. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejateraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat. 2.4.2. PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER KAPITA Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di gunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat II.101 kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kota Bogor pada tahun 2017 dapat di lihat dalam Tabel 2.80. Tabel 2.85 Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor Tahun 2014-2017 No. URAIAN 2014 2017 Kenaikan % 1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga 222.258 3.058.467 2.836.209 1.376 2 Aneka barang dan jasa 199.042 970.377 771.335 488 3 Pakaian, alas kaki dan tutup kepala 18.547 183.544 164.997 990 4 Barang tahan lama 15.512 368.344 352.832 2.375 5 Pajak, pungutan dan asuransi 20.089 232.353 212.264 1.157 6 Keperluan pesta, upacara dan kenduri 13.957 74.866 60.909 536 Jumlah pengeluaran non pangan 489.404 3.583.436 3.094.032 732 Sumber: BPS di olah oleh Bappeda ; Data diolah dari SIPD Dari tabel di atas terlihat ada kenaikan yang sangat tinggi pada pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor. Rata-rata kenaikan mencapai 1.093 % dari semua jenis konsumsi. Konsumsi pangan tertinggi ada pada biaya pajak, pungutan, dan asuransi, ini menunjukkan identitas masyarakat perkotaan. 2.4.3 KRIMINALITAS Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraaan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselengggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dari jumlah kriminalitas yang ada di bagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. II.102 Tabel 2.86 Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor Tahun 2015-2017 No. URAIAN 2015 2016 2017 2018
  41. 1.Angka kriminalitas yang tertangani 13.83 14.59 14.59 10,78 Sumber : BPS, Badan Kesbangpol ; Data diolah dari SIPD Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor fuktuatif, ada kenaikan pada tahun 2015 sampai tahun 2017, akan tetapi mengalami penuruinan pada tahun 2017. A. JUMLAH DEMONSTRASI Kejadian unjuk rasa yang terjadi di kota berdasarkan jenisnya mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013, kemudian menurun pada tahun 2014. Angka kejadian unjuk rasa tertinggi pada tahun 2014 adalah unjuk rasa bidang politik 61 kejadian (55,96%) diikuti unjuk rasa biddang ekonomi 46 kasus (42,20%) dan hanya 2 kejadian (1,8%) unjuk rasa kasus pemogokan kerja Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa pada dasarnya hanyalah penyampaian aspirasi kepada objek unjuk rasa dalam banyak kasus adalah pemerintah. Meningkatnya kasus unjuk rasa di Kota Bogor, terutama unjuk rasa bidang politik, menggambarkan bahwa beberapa pihak masyarakat Kota Bogor tidak sependapat dengan kebijakan yang ada, baik pemerintah maupun swasta. II.103 Tabel 2.87 Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor Tahun 2012-2016 NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 2016 1 Bidang politik 35 53 61 12 19 2 Ekonomi 47 63 46 85 58 3 Kasus pemogokan kerja 3 7 2 NA NA 4 Jumlah unjuk rasa 85 123 109 97 77 Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD 2.4.4 RASIO KETERGANTUNGAN Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan II.104 jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Tabel 2.88 Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2017 No Uraian 2015 2016 2017
  42. 1.Rasio ketergantungan (%) 43.51 43.51 42.28 Sumber: BPS Di olah oleh Bappeda ; Data diolah dari SIPD Rasio ketergantungan di Kota Bogor kurun waktu 2015-2017 berkisar antara 43.51 s/d 42.28. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan total sebesar 42.28 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 sampe 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah pendduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio Ketergantungan Muda mengalami penurunan pada selang waktu antara tahun 2014 sampai tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan muda sebesar 36,83; mengalami penurunan menjadi 22.54 pada tahun 2015; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 36 orang dan 22 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun). II.105 Tabel 2.89 Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor Tahun 2016-2017 NO URAIAN 2016 2017 1 Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun 262708 271944 2 Jumlah Penduduk Usia > 65 tahun 60072 49272 3 Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 tahun 741907 759793 4 Rasio Ketergantungan muda 35.41 35.79 5 Rasio ketergantungan tua 8.10 6.48 Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Kota Bogor Dalam Angka 2017, 2018 , BPS Kota Bogor) Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada tahun 2014 rasio ketergantungan tua sebesar 5,04; mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 6.74; mengalami kenaikan 1,7%. ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 5 - 7 orang usia tidak produktif. 2.5 PENCAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014 – 2019 No Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018 Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 A. MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI Tujuan 1 : Membangun Masyarakat yang Cerdas dan Berwasawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government) 1. Indeks E- Government 2.19 2,91 NA 2,92 3,03 Tidak Tercapai Sasaran 2 : Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people) 1. Rata-rata Lama Sekolah 10,01 10,20 10,28 10,29 10,30 Tidak Tercapai
  43. 2.APK SD 133.33 110,5 106,57 105,55 112,6 Tidak Tercapai
  44. 3.APK SMP 104.66 108,56 105,55 101,06 104,1 Tidak Tercapai 4. Nilai Rata- Rata USBN SD 75.47 75,47 75,75 72,12 68,12 Tidak Tercapai II.106 No Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018 Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 5. Nilai Rata- Rata UN SMP 65 65 67 59,62 58,27 Tidak Tercapai 6. Persentase Sekolah Terakreditasi A 58 60 62 70,26 73,5 Tercapai Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat 1. Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasik an untuk menunjang Visi Misi Kota NA NA NA NA 100 Tercapai B. MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat 1. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan 30 65 67 76,6 95,85 Tidak Tercapai 2. Angka Harapan Hidup saat Lahir 72.58 72,88 72,95 73,01 73,21 Tercapai 3. Rasio kematian ibu per 30 106/10 0.000 115/10 0.000 29,2/1 00.000 61/10 0.000 Tercapai 100.000 kelahiran hidup kelahira n hidup kelahir an hidup kelahir an hidup kelahir an hidup kelahir an hidup 4. Rasio Kematian Bayi per 0.54 3/1.00 0 3/1.00 0 3/1.00 0 3/1.00 0 Tercapai 1.000 kelahiran hidup kelahira n hidup kelahir an hidup kelahir an hidup kelahir an hidup kelahir an hidup Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumakan dan permukiman 1. Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayan i sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala penglolahan air limbah skala NA NA 66,8 72,1 67,21 Tercapai II.107 No Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018 Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 komunitas/ka wasan/ kota 2. Persentase rumah tangga yang terlayani air minum yang aman NA 82 86,92 90,55 91,98 Tidak Tercapai 3. Prosentase luasan kawasan kumuh sedang NA 0,42 0,42 0,42 0,42 Tercapai Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat 1. Persentase Rumah Tangga ber- PHBS(%) 61,7 63,4 64,2 65,2 66 Tidak Tercapai 2. Tingkat kepatuhan penerapan KTR 22.49 100 100 100 100 Tercapai Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran 1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 9.48 11,03 10,1 9.57 9,28** Tidak Tercapai 2. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja 8.87 57,84 31,62 60,88 56,52 Tercapai Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan 1. Angka kemiskinan 7,6 7,29 7,11 5,93 Tercapai 2. Indeks gini ratio 0.36 0,47 0,43 0,43 0.41* Tidak Tercapai Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2013 = 5.86 ; 2014 =NA 6,14* 6,73** 6,12 6,14* Tidak Tercapai
  45. 2.Nilai investasi 2,805 T 3,104 T 2,315 T 2.9 T 3.1 T Tercapai 3. Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor 121.097. 570,27 (Realisasi Nilai Ekspor) 21 23 30 30 Tercapai 4. PDRB per kapita (dalam juta rupiah) 23.12 30,88** 33,25** 37,18 37,99 Tidak Tercapai II.108 No Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018 Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 C. MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Tujuan 1 : Mempertahankan Kuaitas Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor Sasaran 1 : Terkendalinya tata ruang kota Bogor 1. Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW 75 NA 80 86 88 Tercapai 2. Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Prosentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang) 75 NA 80 86 89 Tercapai Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan 1. Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor ( 150 ruas jalan arteri dan kolektor) 2 24,65 26,1 34,84 35,39 Tercapai Sasaran 3 : Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau 1. Prosentase ruang terbuka hijau publik 5,58 5,7 5,73 5,79 5,89 Tidak Tercapai Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan 1. Prosentase volume sampah terangkut ke TPA 70.37 72,2 74 74,34 75,85 Tercapai 2. Prosentase reduksi sampah 3.2 3,2 3,2 4,1 6,26 Tercapai Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan 1. Indeks kualitas air 52 50 27,33 34,44 49,67 Tidak Tercapai 2. Indeks kualitas udara NA 70,56 78,56 85,3 85,86 Tercapai II.109 No Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018 Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 D. MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan 1. Jumlah kunjungan wisatawan 4.350.930 4.786.0 23 5.310.0 72 6.106.5 82 7.965.9 87 Tercapai Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif 2. Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif NA NA 40 148 57 Tercapai E. MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Peerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani public secara prima Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel 1. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah CC CC CC B B Tidak Tercapai 2. Hasil evaluasi penyelenggara an pemerintah daerah 3.1 3,1 3,1 3,1 3,1 Tercapai 3. Indeks Reformasi Birokrasi NA NA NA B B Tercapai 4. Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK) WDP WDP WDP WTP WTP Tercapai 5. Level Maturitas SPIP 1 1 1 1 1 Tidak Tercapai Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) NA 3,1 3,2 3,21 3,31 Tidak Tercapai F. MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat 1. Angka kriminalitas 0.142 0,142 0,143 0,144 <0,145 Tercapai II.110 No Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja 2014 - 2018 Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2. Prevalensi HIV/AIDS 5 0,29 0,36 0,15 0,15 Tercapai 3. Prosentase penurunan kasus narkoba NA 6,32 23,78 21,99 21,99 Tercapai Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat 1. Prosentase tanggap penanganan bencana 100 100 100 100 100 Tercapai Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan 1. Prosentase deteksi dini permasalahan intoleransi 100 100 100 100 100 Tercapai 2. Prosentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA 100 100 100 100 100 Tercapai 3. Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah 100 100 100 100 100 Tercapai Sumber: LAKIP Kota Bogor 2014 – 2018 ; Data diolah dari SIPD 2.6 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Bogor adalah sebagai berikut: 2.6.1 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016 2.6.1.1 LINGKUNGAN HIDUP Realisasi pencapaian SPM yang sudah dicapai oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: II.111
  46. 1.Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air Indikator SPM ini menunjukan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pernyaratan administrasi dan teknis pencegahan air. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.90 Realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air No Jenis Layanan Realisasi (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Pelayanan pencegahan pencemaran air 73,3 78,05 100 100 67,5 61,25 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Berdasarkan tabel diatas bahwa Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2015 sebanyak 27 kegiatan usaha (67,5 %) dari target 40 kegiatan usaha (100%). Berdasarkan tabel diatas bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2016 terhadap indikator tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair terealisasi 153,1% atau kategori tercapai. Angka tersebut didapatkan dari hasil pemantauan kualitas limbah cair pada 40 perusahaan didapatkan 11 perusahaan yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Dan dari hasil pemantauan kualitas sarana sanitasi masyarakat pada 40 titik pantau didapatkan 38 titik pantau yang telah sesuai baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
  47. 2.Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak Indikator SPM ini menunjukan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan udara dari sumber tak bergerak. Adapun target II.112 dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.91 Realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber Tak Bergerak No Jenis Layanan Realisasi (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak 64 94 100 100 100 100 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/ cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sample sebagaimana Tabel 2.87. Tabel 2.92 Lokasi pengambilan sampel pengujian kualitas udara sumber tidak bergerak No Lokasi Jumlah Sample Ket
  48. 1.PT. Nutrifood Indonesia 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali
  49. 2.PT. Goodyear 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali
  50. 3.PT.Unitex 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali
  51. 4.PT. Coast Rejo 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali
  52. 5.PT. Boehringer Ingelheim 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali
  53. 6.PT. Astra Daihatsu 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali
  54. 7.PT. Tanah Sumber Makmur 1 ( Satu) 1 ( Satu) Kali Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH3, Cl2, HCl, HF, NO2, Opasitas, Partikel, SO2, H2S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam kategori baik. II.113
  55. 3.Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa Indikator SPM ini menunjukan prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.93 Realisasi pelayanan informasi status kerusakan Lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa No Jenis Layanan Realisasi (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk prosuksi biomassa 0 0 0 0 0 100 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di kota bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, berbagai indikator dari parameter–parameter yang dianalisia masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di kota bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakanNamun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanahuntuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa.Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi. II.114
  56. 4.Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan Indikator SPM ini menunjukan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 2.94 Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya Dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan No Jenis Layanan Realisasi (%) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Pelayanan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan 100 100 100 100 100 100 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD 2.6.2 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2017 2.6.2.1 PENDIDIKAN Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni (1) pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.95 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pelayanan Dasar 2017
  57. 1.Pendidikan Dasar 109,01%
  58. 2.Pendidikan Anak Usia Dini Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Pernyataan standar pelayanan minimal untuk pendidikan dasar adalah setiap warga negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar II.115 nasional pendidikan. Sampai dengan semester 1 tahun 2017, capaian pelayanan ini sebesar 109,01%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 168.463 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 183.648 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor. 2.6.2.2 KESEHATAN Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.96 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pelayanan Dasar Tahun 2017 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil 50,76% 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin 49,98% 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 55,85% 4) Pelayanan kesehatan balita 59,72% 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 75,65% 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif 11,01% 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 72,45% 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 19,81% 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 26,08% 10) Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat 63,96% 11) Pelayanan kesehatan orang dengan 100% II.116 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD 2.6.2.3 PEKERJAAN UMUM Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.97 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2017 Pelayanan Dasar Capaian
  59. 1.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 90,55% - Non Perpipaan 1,82% - Perpipaan (PDAM) 88,73%
  60. 2.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 72,1% Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 90,55% dari target sebesar 90,03%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 1,82% dan perpipaan sebesar 88,73%. Pelayanan air bersih melalui jaringan non perpipaan merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan infrastruktur jaringan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pembangunan infrastruktur jaringan air bersih sampai TB 12) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 89% II.117 dengan tahun 2017 telah mencapai 19.332 SR, dimana 67 SR merupakan hasil pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Kencana. Sedangkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh PDAM. Sampai dengan tahun 2017 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 900.862 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 974.603 jiwa atau sebesar 88,73% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2017 sebanyak 1.098.397 jiwa. Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan diantaranya penanganan produksi dan penanganan distribusi. Penanganan produksi dilakukan diantaranya melalui penambahan kapasitas produksi di instalasi pengolahan air Dekeng 1 dan 2; pengadaan dan pemasangan meter induk produksi; penanganan permasalahan sampah melalui pemasangan screen sampah; serta pengadaan IPA Portable di Kota Batu dengan kapasitas 30 liter/detik. Sedangkan penanganan distribusi dilakukan diantaranya melalui penggantian meter induk distribusi; pemasangan alat level control di Reservoir; pengadaan Air Valve dan Reservoir Portable; pembentukan Distric Metering Area (DMA); serta pemasangan Tangki Hydrant Umum (TAHU). B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dapat terealisasi sebesar 72,1% dari target sebesar 67%. Data tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki sarana jamban (septic tank) sampai dengan tahun 2017 mencapai 185.214 SR, dan 133.534 diantaranya telah terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Sistem II.118 jaringan dan pengolahan air limbah diselenggarakan melalui 3 sistem yakni sistem onsite individual, sistem komunal, serta sistem intermediate. Pengolahan air limbah domestik melalui sistem onsite (setempat) yaitu pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan menggunakan sistem pelayanan on call (berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat), dimana pada tahun 2017 telah terlayani sebanyak 130.565 SR. Sarana penyedotan lumpur tinja yang dioperasikan adalah 4 unit vacum truk tinja dengan kapasitas 2-3 m3, 2 unit motor tanki dengan kapasitas 0,4 m3, serta 1 unit bus toilet. Lumpur tinja hasil penyedotan dari septic tank diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil, untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas effluent air limbah sebagai audit internal di laboratorium UPTD Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi ketentuan baku mutu air limbah domestic. Pengolahan air limbah domestik melalui sistem komunal merupakan sistem pengolahan berbasis masyarakat dimana pelaksanaannya yang dimulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunal sebanyak 855 SR di 14 lokasi, dimana pembiayaannya bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 telah terbangun infrastuktur pengolahan air limbah berbasis komunal sebanyak 2.547 SR. Sedangkan sistem pengolahan air limbah domestik intermediate (terpusat) yaitu pelayanan perpipaan air limbah untuk sambungan rumah yang dikumpulkan dan dialirkan dengan sistem pemompaan dan gravitasi untuk kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tegal Gundil. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penambahan cakupan wilayah pelayanan berupa penyediaan jaringan perpiaan air limbah, sambungan rumah, dan bangunan pelengkap pada sistem intermediate sebanyak 16 SR. Sehingga apabila dikomulatifkan sampai dengan tahun 2017 pelayanan air limbah domestik melalui sistem intermediate telah mencapai 422 SR. II.119 2.6.2.4 PERUMAHAN RAKYAT Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.98 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Tahun 2017 terdapat 2 KK yang menjadi korban bencana dengan 11 anggota keluarga. Pada tanggal 13 November 2017 korban bencana tersebut telah difasilitasi untuk menempati rumah susun miliki Pemerintah Kota Bogor. Sehingga pada tahun 2017 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 100%. B. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota Tahun 2017 terdapat 1 KK yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota dan telah difasilitasi untuk menempati 2 unit hunian di rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor. Pelayanan Dasar Tahun 2017
  61. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 100%
  62. 2.Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota 100% II.120 2.6.2.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam mengintepretasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana kebakaran. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.99 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan Dasar Capaian
  63. 1.Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
6. a.Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 78,95%
7. b.Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 100%
8. c.Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 100%
  1. 2.Penanggulangan bencana kebakaran
9. a.Cakupan pelayanan bencana kebakaran 125%
10. b.Tingkat waktu tanggap 95%
11. c.Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 54%
12. d.Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK 167% Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD II.121 Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
13. a.Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
  1. 1.Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Pada tahun 2017 jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 152 kasus. Dari total kasus tersebut, 78,95% atau 120 kasus dapat diselesaikan.
  2. 2.Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Pada tahun 2017 terdapat masing-masing 1 kelompok di 6 kecamatan. Seluruh kelompok tersebut melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 3 kali/hari, sesuai dengan target SPM yang ditetapkan.
  3. 3.Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan 3563 RT di wilayah Kota Bogor. Sehingga setiap RT memiliki minimal 1 orang petugas Linmas. Jumlah tersebut telah sesuai dengan target SPM.
14. b.Penanggulangan bencana kebakaran
  1. 1.Cakupan pelayanan bencana kebakaran Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian tersebut telah melebihi target SPM yang hanya sebesar 80%.
  2. 2.Tingkat waktu tanggap Sepanjang tahun 2017 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 28 kejadian, dan 20 kejadian diantaranya (71,43%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 95% dari target SPM sebesar 75%.
  3. 3.Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 orang aparatur pemadam kebakaran, namun baru 33 orang (45,83%) II.122 diantaranya yang telah memiliki seritifikasi sesuai standar kualifikasi. Capaian tersebut baru sebesar 54% dari target SPM dimana minimal 85% aparatur pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi.
  4. 4.Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK 2.6.2.6 SOSIAL Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.100 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Pelayanan Dasar Tahun 2017 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 87,56% 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 100% 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 100% 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 100% 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 96,10% Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD II.123 Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
15. a.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Tahun 2017 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 193 orang, dan 169 orang (87,56%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
16. b.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Tahun 2017 total jumlah anak terlantar sebanyak 131 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
17. c.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Tahun 2017 total jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang, dan seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
18. d.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Tahun 2017 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang, dan selurunya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
19. e.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Pada tahun 2017 terdapat 7000 orang korban bencana, dan 6727 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. 2.6.3 PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL (SPM) TAHUN 2018 2.6.3.1 PENDIDIKAN Pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pendidikan yakni
(1)pendidikan dasar; dan (2) pendidikan anak usia dini. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. II.124 Tabel 2.101 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan capaian jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. a.Pendidikan Dasar Capaian pelayanan ini sebesar 103,38%. Capaian ini diperoleh dari jumlah warga kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun sebanyak 172.817 orang, sedangkan warga usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor sebanyak 178.654 orang. Capaian yang melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang berasal dari luar kota Bogor, namun bersekolah di Kota Bogor.
2. b.Pendidikan Kesetaraan Pendidikan kesetaraan di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 27,93% dari target pada SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan adanya penurunan warga belajar di non-formal, diprediksi melanjutkan ke pendidikan formal.
3. c.Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor pada Tahun 2018 mencapai 47,90% dari target SPM sebesar 100%. Dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan kenaikan APK PAUD, dikarenakan masyarakat sudah memahami akan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini. Pelayanan Dasar Tahun 2018 Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan 103,38% 27,93% Pendidikan Anak Usia Dini 47,90% II.125 2.6.3.2 KESEHATAN Terdapat dua belas jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara minimal. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.102 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan No Jenis Pelayanan Dasar 2018 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil 99,60% 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 96,05% 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100,70% 4 Pelayanan kesehatan balita 90,10% 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100,00% 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100,00% 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100,00% 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100,00% 9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100,00% 10 Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat 100,00% 11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB 100,00% 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV 96,00% Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan ketidak tercapaian SPM tersebut di atas adalah:
4. a.Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2018 tercapai sebesar 99,60%, hal ini disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan program KB pada II.126 wanita usia subur yang menderita penyakit penyerta untuk mencegah atau menunda kehamilan pada wanita tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai standar yang melibatkan disiplin medis lainnya (Spesialis Penyakit Dalam, Saraf, Bedah, dll) sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang baik untuk penyakit penyerta nya.
5. b.Pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 96,05%, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU).
6. c.Pelayanan kesehatan balita tercapai 90,10%, upaya yang perlu dilakukan salah satunya adalah dengan peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD dan peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan sweeping imunisasi, juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita yang dilaksanakan di puskesmas, posyandu maupun PAUD/ TK se Kota Bogor dengan melibatkan lintas sektor yaitu PKK, kader posyandu, kecamatan dan kelurahan serta guru PAUD/TK yang sudah dilatih Simulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga seluruh balita dapat terpantau tumbuh kembangnya melalui kegiatan SDIDTK.
7. d.Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tercapai sebesar 96,00%, hal ini disebabkan karena :
  1. 1.Penemuan kasus masih sulit terutama untuk komunitas dan kalangan ekonomi menengah ke atas, dikarenakan faktor sosial budaya, stigma dari masyarakat dan akses layanan untuk kalangan ekonomi menengah atas masih bervariasi dan tertutup.
  2. 2.Masih banyak Rumah Sakit di Kota Bogor yang belum membuka layanan HIV. Dari 20 Rumah Sakit yang ada di Kota Bogor, 6 Rumah Sakit sudah memberikan layanan HIV, 8 Rumah Sakit memberikan layanan PDP.
  3. 3.Masih banyak Ibu hamil ODHA yang menyembunyikan statusnya karena sulit untuk mendapatkan perawatan II.127 persalinan di layanan kesehatan, jika mereka membuka statusnya.
  4. 4.Masih banyak ODHA yang tidak memeriksakan rutin kondisi CD 4 nya.
  5. 5.Masih ada sekolah, universitas, instansi pemerintah dan swasta yang menolak untuk diberikan pengetahuan tentang HIV/AIDS.
  6. 6.Kemauan kelompok resiko untuk memeriksakan HIV ke sarana kesehatan masih kurang.
  7. 7.Sulit untuk menjangkau sasaran pada populasi kunci.
  8. 8.Kemauan wanita penjaja seks (WPS) untuk menggunakan kondom kurang karena kondom tidak nyaman, kualitas kondom tidak baik.
  9. 9.Pasien belum siap untuk minum obat Anti Retro Viral (ARV) karena pengetahuan klien terhadap ARV belum optimal.
  10. 10.Pasien menghilang setelah diketahui positif HIV, dikarenakan masih banyak pasien yang belum menerima terhadap kondisi yang dihadapinya. 2.6.3.3 PEKERJAAN UMUM Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Pekerjaan Umum meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.103 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2018 Pelayanan Dasar Capaian Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari 91,98% Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 67,21% Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
8. a.Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 91,98% dari II.128 target sebesar 94,62%. Sampai dengan tahun 2018 penduduk kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 1.064.362 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan PDAM Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 1.064.362 jiwa atau sebesar 91,98% dari total proyeksi jumlah penduduk kota Bogor tahun 2018 sebanyak 1.124.539 jiwa.
9. b.Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Capaian Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2018 diperoleh melalui SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Individu didapatkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan menggunakan data untuk jumlah rumah yang memiliki jamban yang layak dengan asumsi sudah dilengkapi dengan tanki septik individual dengan memperhatikan standarisasi teknis secara detail, dimana jumlah tangki septik yang telah terdata sebanyak 141.886 Sambungan Rumah. SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Komunal, berdasarkan data IPAL Komunal yang terbangun di Kota Bogor baik yang didanai dari APBD Kota maupun dana Bantuan IDB. Sampai tahun 2018 IPAL Komunal yang terbangun di Kota Bogor adalah sebanyak 3.335 Sambungan Rumah (SR). SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Terpusat) Skala Permukiman diwakili oleh jumlah Sambungan Rumah (SR) yang sudah tersambung ke IPAL Tegal Gundil, dimana sampai tahun 2018 telah tersambung sebanyak 422 Sambungan Rumah (SR). 2.6.3.4 PERUMAHAN RAKYAT SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. II.129 Tabel 2.104 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Pelayanan Dasar Tahun 2018
  1. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100%
  2. 2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota 100% Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kota, dilakukan dengan penyediaan Rumah Susun Sewa Pemerintah Kota Bogor, namun untuk Tahun 2018 tidak dilakukan relokasi, hanya dilakukan rehabiiltasi rumah layak huni bagi korban bencana. 2.6.3.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (2) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. II.130 Tabel 2.105 Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
  3. 1.Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
  4. 2.Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
  5. 3.Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) kasus. Dari total kasus tersebut, 90% atau 71 (tujuh puluh satu) kasus dapat diselesaikan. Pelayanan Dasar Tahun 2018 Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota 100% Pelayanan Informasi Rawan Bencana Warga negara yangberada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Warga negara yangberada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Warga negara yangberada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana 100% 100% 100% Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran 80% II.131
  6. 4.Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2018 dilakukan patroli dengan anggota sebanyak 25 (dua puluh lima) orang di 6 kecamatan, dengan frekuensi patroli sebanyak 3 (tiga) kali/hari untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  7. 5.Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat. Terdapat 3739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) yang tersebar di 68 Kelurahan se-Kota Bogor.
  8. 6.Cakupan pelayanan bencana kebakaran. Luas Kota Bogor adalah 11850 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian yang belum memenuhi target SPM dikarenakan beberapa faktor kondisi di lapangan antara lain :
10. a.Kendala dengan kemacetan jalan raya,
11. b.Kurangnya Pos Sektor Damkar,
12. c.Kurangnya Kendaraan Pemadam kebakaran.
13. d.Tingkat waktu tanggap Sepanjang tahun 2018 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 62 kejadian, dan 54 kejadian diantaranya (95%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 80% dari target SPM sebesar 100%.
  1. 7.Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi. Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 (tujuh Puluh dua) orang aparatur pemadam kebakaran, diantaranya sebanyak 30 (tiga puluh) personil sudah tersertifikasi dan terlatih. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK sebanyak 9 (sembilan) unit. 2.6.3.6 SOSIAL Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
(3)rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban II.132 bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah. Tabel 2.106 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 970 orang dan sebanyak 212 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 970 orang, dan 212 orang (22%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
2.Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Pada tahun 2018 terdapat anak terlantar sebanyak 288 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengangkatan 8 anak / adopsi. Tetapi dalam hal ini 5 (lima) anak belum selesai untuk prosesnya (masih dalam tahap persidangan).
3.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Pelayanan Dasar Tahun 2018
1.Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 22%
2.Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 31,94%
3.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 21,53%
4.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 100% II.133 Pada tahun 2018 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 313 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 100 orang.
4.Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Pada tahun 2018 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 195 orang dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 42 orang. Sehingga selama tahun 2018 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 42 orang, dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.
5.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Pada tahun 2018 terdapat 7.029 orang korban bencana, dan 7.029 orang diantaranya telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. 2.7 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Berdasar pada hasil analisis tiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bogor dengan total sebesar 199 indikator yang terdiri dari 4 pencapaian yakni tercapainya target nasional (SS), indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SB), indikator ada data tetapi belum ada dalam target (TT) serta belum terdapat data terkait (NA). Capaian indikator Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada setiap pilar yaitu sebagai berikut. 2.7.1 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator. II.134 Capaian indikator TPB pilar sosial berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.107 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Sosial Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Berdasarkan tabel di atas, ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar sosial. Dari total 91 indikator di pilar sosial, terdapat 23 indikator atau 25,27 % yang mencapai target nasional dalam RPJMD Kota Bogor. Sebanyak 16 indikator atau 17,58 % belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 3 indikator atau 3,30 % indikator yang tidak memiliki data dan 49 indikator ada data tetapi tidak ada dalam target. Dari 12 OPD tersebut, Dinas kesehatan merupakan OPD yang memiliki target indikator TPB paling banyak pada pilar sosial yaitu sebanyak 28 indikator. 2.7.2 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 44 indikator. Capaian indikator TPB pilar ekonomi berdasarkan masing masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. II.135 Tabel 2.108 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pada Pilar Ekonomi Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Berdasarkan tabel di atas, ada 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar ekonomi. Dari total 41 indikator di pilar ekonomi, terdapat 7 indikator atau 17,07 % yang mencapai target nasional. Sebanyak 7 indikator atau 17,07% belum mencapai target nasional. Sementara itu, sebanyak 22 indikator atau 53,66% indikator belum memiliki data. 2.7.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 41 indikator. Capaian indikator TPB pilar lingkungan berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada table berikut. Berdasarkan capaian per OPD pilar lingkungan, ada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dalam pilar lingkungan. Dari total 44 indikator di pilar lingkungan, terdapat 3 indikator yang mencapai target, 9 indikator dilaksanakan belum mencapai target (SB), 2 indikator ada data tidak ada target (TT) dan 27 indikator tidak ada data (NA). Persentase capaian indikator dalam pilar lingkungan disajikan pada diagram berikut ini. II.136 Tabel 2.109 Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Lingkungan Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD 2.7.4 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum dan Tata Kelola Pilar hukum dan tata kelola mencakup satu tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Total untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 22 indikator. Capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola berdasarkan masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.110 Kontribusi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Capaian Indikator Pilar Hukum Dan Tata Kelola Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD II.137 2.8 PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) 2.8.1 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Perumda BPR Bank Kota Bogor) adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (PD BPR Bank Pasar Kota Bogor) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP- 66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor Menjadi Izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor. Adapun tujuan pendirian Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah untuk menyelenggarakan pelayanan dalam bidang jasa perbankan kepada masyarakat (PNS, Karyawan, Pensiunan, UMKM) yang berada di wilayah Kota Bogor, selain itu memiliki tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, menunjang pembangunan daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lembaga ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor saat ini telah menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik, Secara garis besar dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut : II.138 Tabel 2.111 Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Perumda BPR Bank Kota Bogor pada tahun buku 2018 telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik “Richard Risambessy & Rekan”. Pada Audit atas laporan Keuangan Tahun Buku 2017 Perumda BPR Bank Kota Bogor, Kantor Akuntan Publik memberikan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja keuangan, disajikan dalam bentuk data Rasio Tingkat Kesehatan Bank. Dengan memperhatikan target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, maka pencapaian Rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2018 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.112 Tingkat Kesehatan Bank RASIO Satuan Standar BI Target 2018 Realisasi 2018 CAR % ≥ 8 92,93 51,37 KAP % ≤ 10,35 0,95 1,94 PPAP % ≥ 81,0 100,00 100,00 ROA % ≥ 1,215 7,38 7,39 BOPO % ≤ 93,52 66,11 66,98 LDR % ≤ 94,75 88,39 72,84 Cash Ratio % ≥ 4,05 27,12 38,26 Non Performing Loan (Gross) % - 1,98 2,38 Perkiraan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018* Volume Usaha 82.889.690 94.888.643 122.787.108 140.636.496 162.127.586 Kredit yang Diberikan 67.702.464 73.398.753 88.524.475 105.050.527 108.749.807 Saldo Tabungan 15.593.143 18.450.369 24.801.825 33.696.929 37.901.882 Saldo Deposito Berjangka 8.153.500 12.957.000 25.307.800 23.306.100 43.688.842 Saldo Antar Bank Pasiva 750.000 1.250.000 4.200.000 4.500.000 500.000 Modal disetor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 39.300.000 39.300.000 Pinjaman yang Diterima 13.344.444 14.068.819 15.788.983 13.041.674 9.750.000 Pendapatan Operasional 18.203.942 21.863.052 25.702.822 29.053.264 34.034.053 Beban Operasional 9.699.276 13.320.624 15.978.497 18.385.083 22.797.561 Pendapatan Non Operasional 150.290 179.335 169.106 147.768 145.872 Beban Non Operasional 67.056 90.471 114.068 138.623 399.069 Laba Sebelum Pajak 8.587.900 8.631.292 9.779.364 10.677.325 10.983.296 Taksiran Pajak Badan Ps. 25 1.867.609 1.960.465 2.311.117 2.547.692 2.553.021 Laba Setelah Pajak 6.720.291 6.670.828 7.468.246 8.129.633 8.430.274 Bagian Laba Pemda 1.213.971 2.688.117 2.668.331 3.734.123 4.064.817 (dalam Ribuan Rupiah) II.139 RASIO Satuan Standar BI Target 2018 Realisasi 2018 Non Performing Loan (Net) % - 0,93 1,18 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD Dari data diatas dapat diketahui bahwa rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam ambang batas standar rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian secara keseluruhan tingkat kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam predikat “SEHAT”. 2.8.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor adalah salah satu Perusahan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor. Beberapa peraturan yang mendasari pembentukan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor diantaranya sebagai berikut :
1.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977, diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
2.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
3.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
4.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
5.Peraturan Walikota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; dan II.140
6.Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor. Potensi pengembangan yang dapat dikelola dan yang telah dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, diantaranya :

a.Kapasitas Air Baku Sumber air baku yang masih bisa diandalkan untuk penambahan kapasitas Produksi adalah sungai Cisadane.
b.Daerah Pelayanan Daerah pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi wilayah Kota Bogor yang telah mengalami perluasan wilayah pada tahun 1995 sehingga tanggung jawab PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor semakin bertambah. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, terdapat wilayah Kota Bogor yang dilayani oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan jumlah layanan mencapai 15.186 SL atau 91.116 jiwa. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah menjangkau enam wiayah kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, dan Kecamatan Tanah Sareal dengan jumlah pelanggan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 159.290 sambungan yang tersebar pada enam wilayah kecamatan terdiri dari kelompok Sosial, Kelompok Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga dan Industri. Sumber mata air yang dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah mampu mengaliri ke zona-zona pelayanan air minum, diantaranya sebagai berikut: II.141 Tabel 2.113 Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih PDAM Tirta PakuanKota Bogor Tahun 2018 No. Sumber Lokasi Tahun Kapasitas (Liter/detik) Keterangan Terpas ang Awal Terpasan g Saat Ini Produk si 1 Mata Air Kota Batu 1918 70 69,00 67,36 2 Mata Air Bantar Kambing 1969 170 152 152,09 3 Mata Air Tangkil 1974 170 114 113,64 4 IPA Cipaku 1 & 2 1988 120 Cipaku 3 1995 60 280 282,44 Mengoptim alkan IPA Cipaku 4 2003 60 5 IPA Dekeng 1 1997 600 Dekeng 1 2005 Up- Rating 1.000 831,89 Dekeng 1 2011 2 Unit Filter 6 IPA Dekeng II 2013 400 800 763,36 Mengoptim alkan IPA 7 Mata Air Palasari 2008 30 13 12,81 8 IPA Palasari 2008 20 20 18,60 9 IPA Cikereteg 2015 40 40 20,00 Jumlah 1.740 2.486 2.262,1 9 Sumber : Laporan SPM Tabel 2.114 Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan No. Kecamatan Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kec. Bogor Utara 20.632 22.345 28.465 25.019 26.081 2 Kec. Bogor Selatan 24.145 26.150 16.141 30.030 30.838 3 Kec. Bogor Barat 22.880 25.015 20.200 27.950 29.256 4 Kec. Bogor Timur 13.996 15.246 23.521 16.975 17.257 5 Kec. Tanah Sareal 25.060 27.658 26.443 30.751 32.150 6 Kec. Bogor Tengah 19.727 20.052 29.377 20.458 20.627 7 Kab. Bogor 2.872 2.946 2.947 2.949 2.955 Jumlah Pelanggan Per Kecamatan 129.312 139.412 147.094 154.132 159.290 Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD II.142 Tabel 2.115 Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif No. Jenis Golongan Tahun 2015 2016 2017 2018
a.Pelanggan Domestik Rumah Tangga : Rumah Tangga R1 1.526 1.498 1.472 186 Rumah Tangga R2 17.190 21.239 23.814 22.727 Rumah Tangga R3 41.700 43.188 44.113 46.357 Rumah Tangga R4 27.235 28.051 30.020 32.691 Rumah Tangga R5 20.529 21.088 21.728 23.047 Rumah Tangga R6 15.486 16.187 16.957 17.867 Rumah Tangga R7 4.928 4.959 5.062 5.360 Rumah Tangga R8 2.495 2.495 2.499 2.508 Sub Jumlah Pelanggan Domestik 131.08 9 138.70 5 145.66 5 150.74 3
b.Pelanggan Non Domestik Sosial Umum / S1 1.277 1.263 1.274 1.299 Sosial Umum / S2 807 849 883 842 Instansi Pemerintah 364 368 367 376 Niaga Kecil N1 1.586 1.579 1.595 1.673 Niaga Kecil N2 3.680 3.719 3.753 3.811 Niaga Besar N3 530 532 516 466 Niaga Besar N4 70 70 70 72 Industri / I-1 3 3 3 2 Industri / I-2 6 6 6 6 Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik 8.323 8.389 8.467 8.547 Jumlah 139.41 2 147.09 4 154.13 2 159.29 0 Sumber : Laporan SPM Tabel 2.116 Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014- 2018 No Uraian Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1 Jumlah Pelanggan 129.312 139.412 147.094 154.132 159.290 2 Cakupan Pelayanan 78,41% 82,79% 85,85% 88,73% 91,44% Sumber : Laporan SPM Dalam upaya membantu peningkatan kinerja pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, pihak Pemerintah Kota Bogor telah memberikan bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. II.143 Tabel 2.117 Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak No Tahun Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak Pembagian Laba Bersih Penyertaan Modal 1 2014 35.983.297.589,45 19.790.814.000,00 31.073.447.956,00 2 2015 45.815.256.978,42 25.198.391.000,00 10.921.110.161,00 3 2016 39.891.073.742,43 21.940.091.000,00 52.898.242.000,00 4 2017 33.325.544.280,00 18.329.049.400,00 10.934.000.000,00 5 s/d Nopember 2018 60.704.745.896,84 Jumlah 215.719.918.487,14 85.258.345.400,00 105.826.800.117,00 Sumber : Laporan SPM Tabel 2.118 Perolehan Laba dari Tahun 2014 s/d 2018 No. Tahun Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak dan Audit 1 2014 Audit Rp. 35.983.297.589,45 2 2015 Audit Rp. 45.815.256.978,42 3 2016 Audit Rp. 39.891.073.742,43 4 2017 Audit Rp. 33.325.544.280,00 5 s/d Nopember 2018 (Un Audit dan Sebelum pajak) Rp. 60.704.745.896,84 Jumlah Rp. 215.719.918.487,14 Sumber : Laporan SPM 2.8.3 PD. Pasar Pakuan Jaya PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana pasar yang nyaman, bersih dan teratur, mendorong perekonomian daerah, menunjang pembangunan daerah, meningkatkan profesionalitas dan efisiensi pengelolaan pasar serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PD Pasar Pakuan Jaya dibentuk pada tanggal 7 Juli 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya. II.144 Sampai dengan tahun 2018 PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mengelola 11 pasar yang tersebar di beberapa tempat yaitu Pasar Gunung Batu, Sukasari, Taman Kencana, Kebon Kembang (Blok A, B, B1, F & G), Padasuka, Devries, Jambu Dua, Baru Bogor, Merdeka, Pamoyanan dan Tanah Baru. Pasar-pasar tersebut telah diserahkan kepada PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor melalui Perda Nomor 7 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Selain itu PD Pasar Pakuan Jaya juga mengelola satu pasar tambahan yaitu Plaza Bogor sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 591.45-14 Tahun 2012 tentang Penunjukan PD Pasar Pakuan Jaya Sebagai Pengelola Pasar Di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. PD Pasar Pakuan Jaya telah mengelola sebanyak 6.738 Kios dan Los, yang terdiri atas 5.598 Kios dan 1.140 Los. Dari total 6.738 kios dan los tersebut baru sebanyak 3.500 kios dan los atau 51.94% saja dari total kios dan los yang aktif/buka. Tabel 2.119 Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor Sampai dengan Tahun 2018 Kegiatan Jumlah (Rp.) I.Penerimaan 45,000,000,000 Penerimaan PMP Tahun 2010 5,000,000,000 Penerimaan PMP Tahun 2012 7,500,000,000 Penerimaan PMP Tahun 2013 5,000,000,000 Penerimaan PMP Tahun 2014 15,000,000,000 Penerimaan PMP Tahun 2016 7,500,000,000 Penerimaan PMP Tahun 2017 5,000,000,000 II.Realisasi Penggunaan 27,534,155,405 Tahun 2010 A.Biaya Pra Operasional Selama Tahun 2010 5,000,000,000 31 Des 2013 B.Pembiayaan Revitalisasi 20,920,578,250 Total Pusat 187,474,500 II.145 Kegiatan Jumlah (Rp.) Total PSR BB 13,179,745,000 Total PSR KKB 98,810,000 Total PSR SKR 380,921,000 Total PSR GNB 4,897,180,750 Total PSR JD 74,507,000 Sumber : Laporan SPM 2.8.4 Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 12 April 2007 tentang “Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor” yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008. Modal Dasar Perusahaan Daerah JasaTransportasi (PDJT) Kota Bogor menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang telah terealisasikan seluruhnya hingga 31 Desember
1. 2014.Dan berdasarkan hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/lap.FS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor diberikan penyertaan modal sebesar Rp 5.519.390.000,- (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2015 tentang “Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor. Operasional bus Trans Pakuan pada tahun 2017 tidak berjalan secara optimal, hal ini dimulai sejak awal tahun atau bulan Januari 2017 pada saat posisi keuangan perusahaan sudah tidak stabil dimana antara kas dan pendapatan operasional tidak lagi mampu menutupi semua biaya operasional termasuk pembayaran gaji pegawai. Selama bulan Januari dan Februari Trans pakuan masih melakukan operasi khususnya pada jalur 1 & 2 Bubulak – Baranangsiang dan Baranangsiang – Bellanova, namun operasional tidak berjalan secara optimal dikarena ada kekecewaan dari karyawan yang disebabkan belum menerima pembayaran gaji secara II.146 optimal, hingga pada akhirnya karyawan melakukan mogok operasional secara total pada tanggal 28 Februari 2017. Selama masa mogok operasional sempat diadakan pertemuan intern antara karyawan dan manajemen untuk mencari solusi awal penanganan kondisi perusahaan, sempat terjadi kesepakatan antara karyawan dan manajemen untuk beroperasi kembali pada minggu kedua bulan Maret 2017 dengan kesepakatan bagi hasil atau persentase dari hasil pendapatan operasional setiap harinya. Dan kembali lagi operasional pun tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan;
2. 1.Karyawan sudah enggan melakukan operasi karena hasil yang diperoleh dari opeasional belum bisa menutupi kebutuhan karyawan.
3. 2.Kondisi kendaraan yang semakin memburuk dikarenakan tidak ada perbaikan kendaraan khususnya kerusakan yang memerlukan pembiyaan besar dan tidak ada pembelanjaan spare part mengingat posisi keuangan yang tidak stabil.
4. 3.Masih belum jelasnya kapan proses pembayaran gaji dilakukan.
5. 4.Isu-isu yang berkembang terkait pembubaran perusahaan (likuidasi), yang menbuat suasana diperusahaan semakin tidak kondusif. Semua hal-hal tersebut berujung pada demo karyawan kepada Walikota Bogor, dengan beberapa permintaan diantaranya tidak ada pembubaran perusahaan (likudasi), dan permintaan kepada Direktur PDJT untuk mengundurkan diri dari jabatan karena dinilai tidak mampu untuk mengelola perusahaan, dan hal- hal lain yang berhubungan dengan proses pembayaran gaji karyawan. Hingga pada akhirnya pada tanggal 05 Mei 2017 secara resmi Direktur PDJT Bapak Krisna Kuncahyo, SE., AK., M.Si, mengundurkan diri dari jabatanya. Koridor Barangsiang (Cidangiang) – Bellanova (Sentul City) merupakan jalur yang masih eksis sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampe dengan saat ini. Koridor ini merupakan jalur potensial yang dilayani oleh bus Trans Pakuan, mengingat tidak ada angkutan pesaing yang melayani operasional pada koridor ini. II.147 Keuangan Perusahaan saat ini tidak bersumber dari Anggaran Pemerintah (PMP), semua sumberna dana yang dimiliki bersumber dari pendapatan operasional bus Trans Pakuan pada Koridor Baranangsiang – Bellanova (Sentul City) yang dikelola untuk semua pembiayaan baik operasinal kendaraan, penggajian atau honor pegawai dan pembiaya lain perusahaan. 2.9 KERJA SAMA DENGAN DAERAH LAIN 2.9.1. Kerjasama Antar Daerah Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Ketentuan itu tertuang di dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Sepanjang tahun 2014-2018 telah dihasilkan 780 Perjanjian Kerjasama dan 67 Kesepakatan Bersama. Adapun perjanjian kerjasama dan Kesepakatan bersama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 896 buah. II.148 Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin pada tahun 2015-2018 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 19 kerjasama dan Kesepakatan Antar Daerah sebanyak 14 KB.
6. 1.Perjanjian Kerja sama Nomor 119/KK.11-Kerja sama/2017 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Kerja sama Antar Daerah dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun;
7. 2.Perjanjian kerja sama Nomor 119/KK.19-Dishub/2017 antara Kaban. Pengelolaan Transportasi Jakarta dengan Djarot Saiful Hidayat (Gubernur DKI Jakarta), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Wahidin Halim (Gubernur Banten) Bima Arya (Walikota Bogor), Nurhayanti (Bupati Bogor), KH. Mohammad Idris (Walikota Depok), Arief R. Wirmasyah (Walikota Tangerang), Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang), Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), H. Rahmat Effendi (Walikota Bekasi) tentang Rencana Induk Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
8. 3.Perjanjian Kerjasama antara Bupati Bogor dengan Wali Kota Bogor Nomor 060/KK.20-Bag.Kerja sama/2017 tentangKerja sama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
9. 4.Perjanjian Kerjasama Bima Arya Wali kota Bogor dengan Nurhayati Bupati Bogor, Mohammad Idris (Walikota Depok), Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi), Marwah Hamami (Bupati Sukabumi), Herman Suherman (Plh. Bupati Cianjur) tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
10. 5.Perjanjian Kerjasama Nomor 900/KK.37-BPKAD/2017 Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) dengan Wiwiek Sisto Widayat selaku Pihak ke II dan Nurhayanti (Bupati Bogor), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Mohammad Idris (Walikota Depok), H. Marwan Hamami (Bupati Sukabumi), Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi), H. Irvan Rivano muchtar ( Bupati Cianjur), Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Rahmat Effendi (Walikota Bekasi), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Imas II.149 Aryumningsih (Bupati Subang), Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon), Nasrudin Azis (Walikota Cirebon), Anna Sophanah (Bupati Indramayu), Acep Purnama (Bupati Kuningan), Sutrisno (Bupati Majalengka), Dadang M. Naser (Bupati Bandung), M. Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Ajay Muhammad Priyatna (Walikota Cimahi), Abu Bakar (Bupati Bandung Barat), Eka Setiawan (Bupati Sumedang), Rudy Gunawan (Bupati Garut), UU Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya), Budi Budiman (Walikota Tasikmalaya), Ade UU Sukaesih (Walikota Banjar), Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran) selaku Pihak ke III tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Jawa Barat;
11. 6.Perjanjian Kerjasama Nomor 119/KK.2-Bappeda/2018 Anies Baswedan dengan Ahmad Heryawan; H.Wahidin Halim; Hj.Nurhayanti; Bima Arya; K.H.Mohammad Idris; Rahmat Effendi; Hj.Neneng Hasanah Yasin; Irvan Rivano Muchtar; H.Arief R. Wismansayah; A. Zaki Iskandar; Airin Rachmi Diany tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bidang Transportasi Dan Perhubungan, Sumberdaya Air, Lingkungan Hidup, Energi,Pariwisata, Ketahanan Pangan, Investasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil, Serta Penataan Ruang Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Dan Kota Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang Selatan, Provinsi Banten;
12. 7.Perjanjian Kerjasama Nomor 060/KK.1-Bag.Kerja Sama/2018 H. Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur dengan Bima Arya, Walikota Bogor tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
13. 8.Perjanjian kerjasama No.475.1/Perj.28-Disakersostrans/2015 antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Sarana Pemukiman (SP) 3 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satai Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015; II.150
14. 9.Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/62/PKS/KS/III/2018 antara Drs. H. Herdi, M.Si. KA. Satpol PP Kab. Bogor dengan Drs. Herry Karnadi, M.Si. Ka. Satpol PP. Kota Bogor tentang Penegakan peraturan daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan;
15. 10.Perjanjian Kerjasama Nomor 119/85/PKS/KS/IV/2018 E. Rupali, SH, MH. KADIS Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dengan Drs. Herry Karnadi, M. Si. Kepala Sat.Pol.PP Kota Bogor tentang Penanganan Bencana Kebakaran Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor;
16. 11.Perjanjian Kerja sama Nomor 119/163/PKS/KS/IX/2018 Drs. Rahmat Surjana, Kadis Pariwisata Kabupaten Bogor dengan H. Sahlan Rasyidi, SE. MM. Kadis Disparbudpar Kota Bogor tentang Pengembangan Kepariwisataan, Ekonomi kreatif, kebudayaan dan kesenian Bogor;
17. 12.Perjanjian Kerjasama Nomor 119/59/PKS/KS/III/2018 antara Ir. H. Joko Pitoyo, CES, Ka. DPMPTSP Kabupaten Bogor dengan H. Denny Mulyadi, SE. Ka. DPMPTSP Kota Bogor tentang Penanaman Modal;
18. 13.Perjanjian Kerjasama Nomor 119/70/PKS/KS/IV/2018 antara Ir. Hj. Siti Farikah, M.M. Kadis. Perikana dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Drs. Irwan Riyanto, M.Si. Kadis. Distan Kota Bogor tentang Pengembangan Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
19. 14.Perjanjian Kerjasama Ahmad Heryawan dengan Hj. Nurhayanti (Bupati Bogor), Dr. Bima Arya (Wali Kota Bogor), Mohammad Idris (Wali Kota Depok) tentang Pelayanan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Regional Nambo untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok;
20. 15.Perjanjian Kerjasama Nomor Nurhayanti Bupati Bogor dengan DR. Bima Arya Walikota Bogor tentang Hibah Tanah seluas + 363 m2 Beserta Bangunan Diatasnya Seluas + 243 M2 milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Pemerintah Kota Bogor Untuk Perluasan SMPN 2 Kota Bogor Terletak Di Jalan Gedong sawah IV Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor; II.151
21. 16.Perjanjian Kerja sama KEP-243/WPB.13/BD.03/2016 Nomor Yuniar Yanuar Rasyid,Ak., MM. dengan Dr. Bima Arya tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
22. 17.Perjanjian Kerjasama Nomor 119/132/PKS/KS/XI/2016 Nurhayanti dengan Bima Arya tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
23. 18.Perjanjian Kerja sama 591/Perj.50-DPKAD/2016 Ahmad Heryawan dengan Dr. Bima Arya tentang tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di jalan raya pajajaran Nomor 121 Bogor. Selain 18 Perjanjian tersebut diatas sudah dijalin juga kejasama dengan Kantor Lembaga dan Pemerintah Pusat yaitu:
24. 1.Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN);
25. 2.Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN);
26. 3.Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Yohana Yembise Menteri Negara PPPA RI tentang Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak Kota Bogor;
27. 4.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Komando Distrik tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian;
28. 5.Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementrian Pertanian tentang Kerja Sama mewujudkan kota Bogor Sebagai Kawasan Inovasi Teknologi Pertanian;
29. 6.Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Bogor; II.152
30. 7.Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan BPPT Pusat tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Di Pemerintah Kota Bogor;
31. 8.Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Pengembangan, pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah; 2.9.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik; kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; kerjasama investasi; dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pertimbangan efisien, efektivitas, pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom. Sepanjang Tahun 2014- 2018 kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga telah terjalin dan masih berlaku sampai dengan tahun 2018 sebanyak 869 perjanjian Kerja sama yang terbagi menjadi 1) 67 dokumen Perjanjian Kerja Sama di bidang Kesehatan dengan Rumah Sakit di wilayah Kota, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. Serta Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor. Adapun ruang lingkup utama dari perjanjian tersebut ialah pemberian bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Bogor; II.153 2) 652 dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ke III di bidang Sewa menyewa Barang Milik Pemerintah Kota Bogor, Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kota, dan persetujuan sewa pemakaian tanah milik Pemerintah Kota Bogor; 3) 7 Dokumen Perjanjian Kerjasama bidang Kependudukan meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Program Pelayanan Isbat Nikah Terpadu Bagi Masyarakat Kota Bogor dan lain-lain; 4) 11 Dokumen Perjanjian Kerjasama dibidang Pendidikan meliputi kerjasama pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan dari keluarga tidak mampu, Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID, dan Penerimaan Siswa Baru, Mutasi Siswa dan Pembinaan Kesiswaan serta penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa dan lain-lain; 5) 3 Dokumen Perjanjian Kerjasama dibidang Pertanian meliputi kerjasama pendidikkan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Budidaya Jahe Merah dan lomba Taman Obat Keluarga dan kerjasama Pelaksanaan Bursa Hewan Qurban; 6) 18 Dokumen Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum dan HAM yaitu kerjasama pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam Didag Perdata dan Tata Usaha Negara dan lain-lain; 7) 8 Dokumen Perjanjian Kerja sama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu kerja sama dengan Rumah Sakit dalam pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP) dan lain- lain; 8) 4 Dokumen Perjanjian Kerjasama di bidang Komunikasi dan Informatika yaitu kerjasama dalam penyediaan layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat 112 di Kota Bogor, dan pemanfaatan saluran khusus televise kabel dan jaringan Hybrid Fiber Coaxial; 9) 14 Dokumen Kerja sama bidang Pengelolaan Keuangan yaitu kerjasama dalaam pengembangan dan penggunaan aplikasi SIMDA-Keuangan dalam rangkaa pencairan SP2D secara II.154 Online di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, pengelolaan rekening kas Umum Daerah Kota Bogor, penunjukaan sebagai penyimpan kelebihan uang kas daerah Rekening Giro Pemerintah kota Bogor pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Bogor dan lain-lain; 10) 3 Dokumen kerjasama dibidang Lingkungan Hidup yaitu kerjama dalam pengembangan dan Pembangunan ECO CITY di Kota Bogor, dan pelaksanaan Program perumusan dan pengmtegrasian strategi ketahana.n kota terhadap dampak perubahan iklim; 11) 4 Dokumen kerjasama dibidang pengembangan Sumber Daya Aparatur yaitu kerjasama dalam penyelenggaraan psikotes dan wawancara perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Penyediaan Sarana- prasarana Pelaksanaan Seliksi Calon PNS dengan metode CAT dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat; 12) 7 Dokumen Kerjasama bidang Penanaman Modal yaitu kerjasama dalam Layanan Pembayaran Retribusi Perizinan, Pembangunan Web portal Pusat Informasi Perizinan Usaha, Pemanfaatan Data Perizinan Kota Bogor melalui Web Service dan Pengintegrasian program jaminan sosial kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor; 13) 2 Dokumen Kerjasama bidang Tenaga Kerja yaitu kerjasama dalam Program pengurangan Pekerja Anak di Kota Bogor, dan Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 14) 2 Dokumen Kerja Sama bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu kerjasama dalam pembinaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga koperasi, dan Perluasan kepesertaan dan peningkatan kesadaran kepatuhan bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pedagang kaki lima dalammprogram jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kota Bogor; II.155 15) 5 Dokumen Perjanjian Kerja sama bidang Perencanaan Pembangunan yaitu kerja sama dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan Univ IBN Khaldun Bogor; 16) 3 Dokumen Kerjasama bidang Perdagangan yaitu kerjasama dalam bantuan Sertifikasi Jaminan Halal dan Penggunaan Instalasi Standar Uji Meter Gas Untuk Pelaksanaan Tera Dan / Atau Tera Ulang Meter Gas Diafragma; 17) 2 Dokumen Kerjasama bidang Penangulangan bencana yaitu kerjasama Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Di Wilayah Perbatasan Dan Daerah; 18) 2 Dokumen Kerja sama bidang Pariwisata yaitu kerja sama Pengembangan kepariwisataan, ekonomi, kreatif, kebudayaan dan kesenian Bogor dan pengembangan promosi dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan & kebudayaan Bogor Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor baik dengan daerah lain, instansi pemerintah maupun pihak ketiga diapresiasi oleh Provinsi Jawa Barat melalui penghargaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Award Tahun 2018. Penilaian didasarkan pada 5 kriteria yaitu Leadership (bobot 25), Stategic Planning (bobot 20), Customer Focus (bobot 15), People Focus (bobot 15) serta Performance Measurement (bobot 10) bersaing dengan 8 Kota dan 19 Kabupaten lain di Jawa Barat, Kota Bogor berhasil mendapatkan penghargaan Juara II TKKSD Award 2018. II.156 III.1 Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realiasai Belanja baik berupa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung serta capaian pembiayaan. 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah. III.2 3.1.1.KINERJA PELAKSANAAN APBD Kinerja pelaksanaan APBD meliputi perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah. Jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.1 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018 Kota Bogor NO U R A I A N 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata Pertumbuhan( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 376,487,551,008 398,435,398,328 492,138,653,391 555,475,409,588 592,978,746,862 9.79 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 77,167,650,951 46,219,894,849 62,727,631,456 49,043,299,929 48,418,070,315 (5.50) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23,681,532,602 28,807,740,268 33,107,211,225 29,949,487,128 26,772,427,406 3.29 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 67,498,973,693 154,134,016,696 195,900,091,147 343,729,545,302 244,028,726,706 40.38 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 544,835,708,254 627,597,050,141 783,873,587,219 978,197,741,947 912,197,971,289 11.63 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 89,831,370,015 68,503,716,916 96,843,148,408 90,543,462,995 94,958,394,936 3.20 1.2.2 Dana Alokasi Umum 732,337,058,000 737,833,158,000 806,089,544,000 791,929,143,000 791,929,143,000 1.65 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 33,477,500,000 8,616,560,000 194,681,619,028 190,013,867,775 179,875,196,265 415.48 Transfer Pemerintah Provinsi 199,830,168,384 JUMLAH DANA PERIMBANGAN 855,645,928,015 814,953,434,916 1,297,444,479,820 1,072,486,473,770 1,066,762,734,201 7.32 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 1,034,000,000 4,875,000,000 14,106,000,000 9,000,000,000 87,142,218,371 278.57 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 175,444,557,860 200,623,100,069 221,019,088,491 236,569,329,408 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 157,301,111,000 202,799,344,000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23,436,076,711 62,362,474,910 56,946,015,847 8,656,058,467 26,031,179,400 54.67 JUMLAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 357,215,745,571 470,659,918,979 71,052,015,847 238,675,146,958 349,742,727,179 45.86 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1,757,697,381,840 1,913,210,404,036 2,152,370,082,886 2,289,359,362,675 2,328,703,432,669 5.89 III.3 NO U R A I A N 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata Pertumbuhan( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 2 BELANJA DAERAH 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 726,175,854,412 792,640,665,276 868,927,388,610 813,887,212,647 873,107,978,517 3.94 2.1.2 Belanja Bunga 352,457,562 2,415,905,429 2,646,198,572 5,685,279,325 6,598,058,978 145.18 2.1.3 Belanja Subsidi 2.1.4 Belanja Hibah 35,272,291,000 42,891,089,240 26,636,028,500 75,813,412,400 118,993,313,285 45.06 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 14,654,510,975 30,872,505,105 29,748,900 28,383,948,000 38,774,816,900 19,071.83 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes. 852,232,538 999,621,220 999,621,220 3,371,939,614 3,716,867,124 52.97 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2,533,275,000 3,855,084,200 5,370,006,482 2,270,085,956 1,557,079,950 0.47 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 779,840,621,487 873,674,870,470 904,608,992,284 929,411,877,942 1,042,748,114,754 6.10 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 124,035,291,258 164,327,724,558 175,103,589,795 216,228,428,193 235,582,060,172 14.30 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 299,750,681,278 384,060,724,979 483,099,789,155 666,457,980,054 672,795,038,324 18.56 2.2.3 Belanja Modal 499,335,882,425 440,919,551,227 552,484,517,036 433,491,716,724 455,461,723,593 (0.57) JUMLAH BELANJA LANGSUNG 923,121,854,961 989,308,000,764 1,210,687,895,986 1,316,178,124,971 1,363,838,822,089 8.38 JUMLAH BELANJA DAERAH 1,702,962,476,448 1,862,982,871,234 2,115,296,888,270 2,245,590,002,913 2,406,586,936,843 7.25 SURPLUS / ( DEFISIT ) 54,734,905,392 50,227,532,802 37,073,194,616 43,769,359,762 (77,883,504,174) (58.86) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 294,245,909,954 300,704,906,314 339,661,575,600 304,817,138,216 330,288,545,978 2.65 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 7,000,000,000 55,640,573,400 3.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 936,048,000 500,000,000 936,048,000 936,048,000 2,742,383,089 46.72 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 3.1.7 Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 302,181,957,954 301,204,906,314 340,597,623,600 305,753,186,216 388,671,502,467 5.93 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 54,934,179,256 10,921,110,161 71,917,632,000 19,234,000,000 8,700,000,000 70.08 III.4 NO U R A I A N 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata Pertumbuhan( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 777,777,776 45,523,415,589 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 500,000,000 936,048,000 936,048,000 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 56,211,957,032 11,857,158,161 72,853,680,000 19,234,000,000 54,223,415,589 108.77 JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 245,970,000,922 289,347,748,153 267,743,943,600 286,519,186,216 334,448,086,878 6.78 PEMBIAYAAN NETO 245,970,000,922 289,347,748,153 267,743,943,600 286,519,186,216 334,448,086,878 6.78 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) 300,704,906,314 339,575,280,955 304,817,138,216 330,288,545,978 256,564,582,704 (2.25) PAD selama kurun waktu 2014-2018 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 11.63%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9.79% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 40.38%. Selain itu Pajak Daerah juga menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata diatas 60 % dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :
32. 1.Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
33. 2.Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif III.5 Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :
a.Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 65.01% dari total PAD 2018
b.Lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak daerah yaitu sebesar 26.75% dari total PAD 2018
c.Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 5.31% dari Total PAD 2018
d.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2.93 dari total PAD 2018. Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya- upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal. 69,10% 63,49% 62,78% 56,79% 65,01% 14,16% 7,36% 8,00% 5,01% 5,31%4,35% 4,59% 4,22% 3,06% 2,93% 12,39% 24,56% 24,99% 35,14% 26,75% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 2014 2015 2016 2017 2018 Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah III.6 Dari tabel 3.1 Kota Bogor, terlihat masih besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara. Pada tahun 2014 - 2018, rata-rata kontribusi DAU terhadap APBD Kota Bogor sebesar 37.26%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase DAU terhadap pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2018 cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2018, persentase penerimaan DAU terhadap total pendapatan kota Bogor berkisar 34.01%. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Grafik 3.2. Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Bogor Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Bogor tahun 2014-2018. 41,66% 38,57% 37,45% 34,59% 34,01% 2014 2015 2016 2017 2018 III.7 Grafik 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Dari gambaran tabel diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan kota Bogor dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah kota Bogor adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Kota Bogor dari tahun 2014-2018 menunjukan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, kontribusi PAD terhadap Total pendapatan Kota Bogor masih berkisar 31.00% dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 mecapai kisaran 39.17%. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 544.835.708.254 627.597.050.141 783.873.587.219 978.197.741.947 912.197.971.289 855.645.928.015 814.953.434.916 1.297.444.479.820 1.072.486.473.7701.066.762.734.201 357.215.745.571470.659.918.97971.052.015.847238.675.146.958349.742.727.179 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 REA LISA SI PENDA PATA N DA ERA H KOTA BO GO R TA HUN 2014 - 2 0 1 8 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH JUMLAH DANA PERIMBANGAN JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH III.8 Grafik 3.4. Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertangungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Dari data pada tabel 3.1 realisasi belanja tidak langsung Tahun 2014-2018 terlihat bahwa total Belanja tidak langsung dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di kota Bogor dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarannya mengalami fluktuasi setiap 31,00% 32,80% 36,42% 42,73% 39,17% 48,68% 42,60% 60,28% 46,85% 45,81% 20,32% 24,60% 3,30% 10,43% 15,02% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2014 2015 2016 2017 2018 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH JUMLAH DANA PERIMBANGAN JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH III.9 tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan. Grafik 3.5. Proporsi Realisasi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja tidak langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 39.76%, sementara secara umum rata-rata proporsi total realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah berkisar 44.03%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Bogor untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil (outcome) bagi kepentingan masyarakat. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah tahun 2014-2018 dapat digambarkan melalui grafik berikut ini : 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 2014 2015 2016 2017 2018 III.10 Grafik 3.6 Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2014-2018 terdapat permasalahan bahwa sisa lebih anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2018, sisa lebih anggaran Belanja Pegawai berkisar 8,69% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran belanja pegawai belum dilakukan secara akurat. Grafik 3.7. Persentase Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 45,79% 46,90% 42,77% 41,39% 43,33% 2014 2015 2016 2017 2018 5,01% 5,01% 8,96% 16,22% 8,67% 2014 2015 2016 2017 2018 III.11 Untuk menghindari kekurangakuratan perencanaan penganggaran belanja pegawai sudah seharusnya integrasi antara sistem infomasi/ data pegawai dan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan belanja pegawai perlu dilakukan. Berikut ini adalah gambaran perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2014-2018. Grafik 3.8 Perbandingan pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 764.440.723.204 834.444.991.588 954.477.099.975971.401.154.327956.014.994.291 726.175.854.412 792.640.665.276 868.927.388.610 813.887.212.647 873.107.978.517 38.264.868.79241.804.326.312 85.549.711.365 157.513.941.680 82.907.015.774 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 Pagu Realisasi Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai (BTL) III.12 Grafik 3.9 Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung Daerah Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Apabila dilihat pada Tabel 3.9. tentang Realisasi Belanja Langsung 2014-2018, terlihat bahwa proporsi belanja pegawai pada komponen belanja langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 13 – 17 % dari total Belanja Langsung, sementara proporsi Belanja Modal berkisar antara 33-54% dari Belanja langsung sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa berkisar rata-rata 32-49% dari Belanja Langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal terhadap belanja langsung dari tahun 2014-2018. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja barang dan jasa setiap tahunnya. 124.035.291.258 164.327.724.558175.103.589.795 216.228.428.193 235.582.060.172 299.750.681.278 384.060.724.979 483.099.789.155 666.457.980.054672.795.038.324 499.335.882.425 440.919.551.227 552.484.517.036 433.491.716.724 455.461.723.593 2 0 1 4 ( R P ) 2 0 1 5 ( R P ) 2 0 1 6 ( R P ) 2 0 1 7 ( R P ) 2 0 1 8 ( R P ) Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal III.13 Grafik 3.10 Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Apabila kita lihat tren realisasi belanja langsung dan realisasi total belanja daerah dari tahun 2014-2018, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah masih berkisar 55,97%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi Belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah yang hanya berkisar 44,03%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBD Kota Bogor masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini. 15,64% 42,23% 42,13% Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal III.14 Grafik 3.11. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Berikut ini adalah tren pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor, APBD Propinsi Jawa Barat maupun Dana Alokasi Khusus Pemerintah Pusat Tahun 2015-2018 yang dialokasikan untuk setiap urusan pemerintahan : Grafik 3.12. Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2015-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2018 54,21% 53,10% 57,23% 58,61% 56,67% 2014 2015 2016 2017 2018 - 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 PENDIDIKAN KESEHATAN PEKERJAAN UMUMPENATAAN RUANG Keuangan Penelitian dan Pengembangan LINGKUNGAN HIDUP KEPENDUDUKAN DAN… KELUARGA BERENCANA DAN… KETENAGAKERJAAN PENANAMAN MODAL PEMUDA DAN OLAH RAGA OTONOMI DAERAH,… PEMBERDAYAAN… KEARSIPAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 III.15 Tabel 3.2 Realisasi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata 1 Persentase Realisasi BTL terhadap Total Belanja Daerah 45.79% 46.90% 42.77% 41.39% 43.33% 44.03% 2 Persentase Realisasi BL terhadap Total Belanja Daerah 54.21% 53.10% 57.23% 58.61% 56.67% 55.97% Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Apabila dilihat pada Tabel 3.2 tentang realisasi Belanja Kota Bogor tahun 2014-2018, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 56 % : 44%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan belanja tidak terduga. Tren yang menggambarkan rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2014-2017 tergambar pada diagram berikut ini : III.16 Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Grafik 3.14 Persentase Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Sementara apabila dianalisa lebih detail lagi rasio antara total belanja pegawai yang terdapat dalam komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan belanja lainnya yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan publik/ kebutuhan non pegawai adalah berkisar 48-49% untuk belanja pegawai dan 51-52% untuk belanja pemenuhan kebutuhan publik. Dan terlihat kecenderungannya dari tahun ke tahun terdapat penurunan proporsi belanja pegawai dibanding belanja pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap prioritas pemenuhan kebutuhan publik. - 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000 1.000.000.000.000 1.200.000.000.000 1.400.000.000.000 1.600.000.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG TOTAL BELANJA LANGSUNG 44% 56% BTL BL III.17 1.1.2 NERACA DAERAH Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi neraca daerah, total aset pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp 5.438.033.205.130,55 Aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset tanah yang mengalami peningkatan sebesar Rp 250.572.365.606 atau mengalami peningkatan sebesar 9,52 persen dibanding tahun 2012. Berikut ini adalah perkembangan kondisi neraca daerah dalam kurun waktu 2014-2018 yang tergambar dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Kondisi Neraca Daerah Tahun 2014-2018 NO URAIAN 2014 (audited) 2015 (audited) 2016 (audited) 2017 (audited) 2018 (audited) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 ASET 11 ASET LANCAR 11101 Kas di Kas Daerah 289,565,303,000 324,780,908,786 288,028,518,947 300,431,310,181 241,211,999,533 (2.91) 11102 Kas di Bendahara Penerimaan 22,250,000 2,985,000 8,522,500 5,760,000 (6.70) 11103 Kas di Bendahara Pengeluaran 3,649,800,802 309,243,753 137,561,674 694,504,515 549,961,149 47.40 11104 Kas di BLUD 5,131,020,928 5,442,572,901 2,898,752,122 14,350,183,959 1,854,238,462 53.46 11105 Kas di Bendahara FKTP 3,484,964,453 10,624,410,125 14,393,911,340 14,442,219,555 12,656,415,139 45.66 11106 Kas Lainnya 79,101,520 92,212,151 152,340 9,722,841 173,631,664 1,576.98 11107 Kas di Bendahara BOS Pusat 2,610,967,858 1,383,988,995 553,021,703 417,961,220 - 11108 Setara Kas 112 Investasi Jangka Pendek III.18 NO URAIAN 2014 (audited) 2015 (audited) 2016 (audited) 2017 (audited) 2018 (audited) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 113 Piutang Pendapatan 201,683,610,623 234,263,525,081 228,710,549,332 266,562,258,467 290,103,493,941 7.83 114 Piutang Lainnya 178,881,402,224 196,077,941,115 217,830,975,789 156,355,315,478 192,470,717,640 3.12 115 Penyisihan Piutang 0 (134,562,670,943) (210,479,082,190) (150,642,870,026) (168,778,975,776) - 116 Beban Dibayar Dimuka 0 543,537,332 624,085,970 628,357,288 540,978,634 - 117 Persediaan 21,343,218,214 26,475,086,576 21,633,622,895 25,902,278,249 26,708,887,745 5.72 11801 R/K SKPD JUMLAH ASET LANCAR 703,840,671,765 666,660,719,735 565,171,559,713 629,292,062,210 597,909,309,350 (2.83) 12 INVESTASI JANGKA PANJANG 121 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 12101 Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 12102 Investasi dalam Obligasi 12103 Investasi dalam Proyek Pembangunan 12104 Dana Bergulir 63,742,100 63,742,100 63,742,100 63,742,100 63,742,100 0.00 12105 Deposito Jangka Panjang 12106 Investasi Non Permanen Lainnya III.19 NO URAIAN 2014 (audited) 2015 (audited) 2016 (audited) 2017 (audited) 2018 (audited) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 122 Investasi Jangka Panjang Permanen 12201 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 377,200,142,940 414,813,899,454 480,145,325,043 495,500,265,059 504,092,523,552 6.13 12202 Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 377,263,885,040 414,877,641,554 480,209,067,143 495,564,007,159 504,156,265,652 6.13 13 ASET TETAP 131 Tanah 2,966,049,533,007 3,798,390,467,269 4,777,034,955,270 4,708,114,761,107 4,749,339,012,962 10.65 132 Peralatan dan Mesin 373,664,663,395 373,807,735,084 482,687,944,551 526,574,545,751 627,792,307,268 11.50 133 Gedung dan Bangunan 641,444,980,505 690,549,117,290 811,933,746,981 796,074,327,217 1,064,887,956,866 11.41 134 Jalan, Irigasi dan Jaringan 1,013,583,750,943 1,239,288,612,328 1,599,063,331,888 1,781,248,778,912 1,904,629,267,613 13.92 135 Aset Tetap Lainnya 18,348,602,332 19,566,866,046 15,238,592,504 13,835,356,165 9,114,028,408 (11.76) 136 Konstruksi dalam Pengerjaan 10,438,201,945 20,144,534,718 62,721,423,609 114,545,306,676 58,417,911,301 67.59 137 Akumulasi Penyusutan 0 (927,377,840,579) (1,302,449,283,874) (1,355,566,488,044) (1,608,771,628,637) - JUMLAH ASET TETAP 5,023,529,732,127 5,214,369,492,155 6,446,230,710,929 6,584,826,587,784 6,805,408,855,781 6.58 14 DANA CADANGAN 141 Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN 15 ASET LAINNYA 151 Tagihan Jangka Panjang 1,884,686,569 1,835,834,279 1,357,186,175 3,477,148,757 3,350,792,857 24.78 III.20 NO URAIAN 2014 (audited) 2015 (audited) 2016 (audited) 2017 (audited) 2018 (audited) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 152 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 127,572,732,768 127,572,732,768 127,572,732,768 127,572,732,768 52,526,184,310 (11.77) 153 Aset Tak Berwujud 8,641,753,030 11,092,553,493 13,100,114,798 13,038,019,187 12,720,633,782 8.71 154 Aset Lain-lain 20,696,537,766 134,027,089,084 132,281,197,032 150,808,465,200 168,763,333,169 114.44 155 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (10,680,822,599) (10,831,140,342) - JUMLAH ASET LAINNYA 158,795,710,133 274,528,209,624 274,311,230,773 284,215,543,312 226,529,803,775 11.22 JUMLAH ASET 6,263,429,999,065 6,570,436,063,068 7,765,922,568,559 7,993,898,200,466 8,134,004,234,560 5.56 2 KEWAJIBAN 21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 1,003,003,979 1,575,717,459 727,852,898 463,359,376 118,059,579 (21.51) 212 Utang Bunga 0 213 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 2,333,333,328 0 1,708,622,235 103,477,778 0 - 214 Pendapatan Diterima Dimuka 0 3,477,777,580 23,401,719,615 517,737,454 1,657,035,105 - 215 Utang Beban 0 12,334,600,489 6,050,701,870 7,696,678,003 7,843,210,475 - 216 Utang Jangka Pendek Lainnya 14,244,219,020 52,861,101 30,552,980,707 9,683,558,774 23,424,617,827 11,534.51 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 17,580,556,327 17,440,956,629 62,441,877,325 18,464,811,385 33,042,922,986 53.15 22 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 221 Utang Dalam Negeri 89,745,233,774 89,297,790,559 85,255,834,996 85,013,875,740 82,271,492,651 (1.71) III.21 NO URAIAN 2014 (audited) 2015 (audited) 2016 (audited) 2017 (audited) 2018 (audited) Rata-Rata Pertumbuhan (%) 222 Utang Jangka Panjang Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 89,745,233,774 89,297,790,559 85,255,834,996 85,013,875,740 82,271,492,651 (1.71) JUMLAH KEWAJIBAN 107,325,790,101 106,738,747,188 147,697,712,321 103,478,687,125 115,314,415,637 3.87 3 EKUITAS 311 Ekuitas 6,156,104,208,964 6,463,697,315,880 7,618,224,856,238 7,890,419,513,341 8,018,689,818,923 5.61 JUMLAH EKUITAS 6,156,104,208,964 6,463,697,315,880 7,618,224,856,238 7,890,419,513,341 8,018,689,818,923 5.61 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6,263,429,999,065 6,570,436,063,068 7,765,922,568,559 7,993,898,200,466 8,134,004,234,560 5.56 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 III.22 Tabel 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 A N G G A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N R E A L I S A S I ( Rp ) ( Rp ) (%) ( Rp ) ( Rp ) (%) ( Rp ) ( Rp ) (%) ( Rp ) ( Rp ) (%) ( Rp ) ( Rp ) (%) 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 764,440,723,204 726,175,854,412 42.64% 834,444,991,588 792,640,665,276 42.55% 954,477,099,975 868,927,388,610 41.08% 971,401,154,327 813,887,212,647 36.24% 956,014,994,292 873,107,978,517 36.28% 2.1.2 Belanja Bunga 6,603,600,000 352,457,562 0.02% 4,952,483,331 2,415,905,429 0.13% 4,938,951,956 2,646,198,572 0.13% 5,685,279,327 5,685,279,325 0.25% 7,000,000,000 6,598,058,978 0.27% 2.1.3 Belanja Subsidi 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.1.4 Belanja Hibah 40,099,104,000 35,272,291,000 2.07% 46,687,048,729 42,891,089,240 2.30% 27,656,752,500 26,636,028,500 1.26% 81,832,872,400 75,813,412,400 3.38% 122,276,492,285 118,993,313,285 4.94% 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 31,180,229,000 14,654,510,975 0.86% 57,070,197,500 30,872,505,105 1.66% 50,000,000 29,748,900 0.00% 31,518,018,840 28,383,948,000 1.26% 43,759,144,900 38,774,816,900 1.61% 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes. 900,000,000 852,232,538 0.05% 1,207,251,155 999,621,220 0.05% 1,115,203,192 999,621,220 0.05% 6,960,762,926 3,371,939,614 0.15% 5,157,216,192 3,716,867,124 0.15% 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 7,759,147,281 2,533,275,000 0.15% 19,309,977,788 3,855,084,200 0.21% 23,255,577,341 5,370,006,482 0.25% 28,079,575,767 2,270,085,956 0.10% 19,876,006,034 1,557,079,950 0.06% JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 850,982,803,485 779,840,621,487 45.79% 963,671,950,091 873,674,870,470 46.90% 1,011,493,584,964 904,608,992,284 42.77% 1,125,477,663,587 929,411,877,942 41.39% 1,154,083,853,703 1,042,748,114,754 43.33% 2.2 BELANJA LANGSUNG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.2.1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 123,981,461,298 124,035,291,258 7.28% 178,638,138,090 164,327,724,558 8.82% 181,772,153,544 175,103,589,795 8.28% 230,978,702,104 216,228,428,193 9.63% 239,955,040,235 235,582,060,172 9.79% 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343,688,262,703 299,750,681,278 17.60% 481,022,426,081 384,060,724,979 20.62% 530,892,764,217 483,099,789,155 22.84% 733,911,053,849 666,457,980,054 29.68% 749,808,967,659 672,795,038,324 27.96% 2.2.3 Belanja Modal 674,174,836,139 499,335,882,425 29.32% 688,722,043,107 440,919,551,227 23.67% 701,582,651,180 552,484,517,036 26.12% 507,090,025,022 433,491,716,724 19.30% 512,432,788,564 455,461,723,593 18.93% JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,141,844,560,140 923,121,854,961 54.21% 1,348,382,607,278 989,308,000,764 53.10% 1,414,247,568,941 1,210,687,895,986 57.23% 1,471,979,780,975 1,316,178,124,971 58.61% 1,502,196,796,458 1,363,838,822,089 56.67% JUMLAH BELANJA DAERAH 1,992,827,363,625 1,702,962,476,448 100.00% 2,312,054,557,369 1,862,982,871,234 100.00% 2,425,741,153,905 2,115,296,888,270 100.00% 2,597,457,444,562 2,245,590,002,913 100.00% 2,656,280,650,161 2,406,586,936,843 100.00% Proporsi realisasi belanja thd belanja Proporsi realisasi belanja thd belanja Proporsi realisasi belanja thd belanja Proporsi realisasi belanja thd belanja Proporsi realisasi belanja thd belanja NO U R A I A N TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN ANGGARAN 2015 TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN ANGGARAN 2017 TAHUN ANGGARAN 2018 III.23 Gambaran tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor yang menginformasikan kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2014-2018, disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 3.5 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 628,667,475,086 683,220,310,370 710,723,908,975 466,850,472,154 460,118,149,976 2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 72,719,690,300 83,714,425,000 128,193,906,419 315,056,595,870 372,130,781,375 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 4,377,165,000 4,395,120,000 4,565,370,000 8,619,700,000 15,216,625,000 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 17,176,262,666 19,390,598,280 22,655,139,708 22,536,365,039 19,127,250 B Belanja Langsung 1 Belanja Honorarium PNS**) 61,782,809,635 48,714,560,477 48,119,025,550 35,564,828,100 24,837,943,110 2 Belanja Uang Lembur**) 1,367,329,000 1,874,684,600 2,497,153,500 4,246,925,500 3,041,619,000 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 87,000,000 142,250,000 - 113,000,000 112,800,000 4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) 5,465,422,200 6,242,219,800 7,323,230,807 6,405,699,760 4,841,418,009 5 Belanja premi asuransi kesehatan 879,100,000 4,475,020,070 20,255,938,500 27,416,500,000 36,183,593,000 6 Belanja pakaian dinas dan atributnya**) 3,147,583,500 2,238,747,845 5,604,530,025 3,564,321,237 3,489,123,671 7 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) 1,006,016,300 1,327,686,550 1,354,797,400 1,637,617,870 2,352,855,815 8 Belanja perjalanan dinas**) 31,422,799,144 44,464,215,821 64,649,885,367 80,414,518,068 92,804,807,934 9 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) 492,283,600,325 440,919,551,227 552,484,517,036 433,491,716,724 455,461,723,593 TOTAL 1,320,382,253,156 1,341,119,390,040 1,568,427,403,287 1,405,918,260,322 1,470,610,567,733 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bogor yang menginformasikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2014-2018, disajikan pada tabel dibawah ini. III.24 Tabel 3.6 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata- Rata Pertu mbuha n (%) A Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 28,667,475,086.0 83,220,310,370.0 10,723,908,975.0 66,850,472,154.0 460,118,149,976.0 -4.61 2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 72,719,690,300.0 83,714,425,000.0 128,193,906,419.0 315,056,595,870.0 372,130,781,375.0 46.43 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 4,377,165,000.0 4,395,120,000.0 4,565,370,000.0 8,619,700,000.0 15,216,625,000.0 33.92 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 17,176,262,666.0 19,390,598,280.0 22,655,139,708.0 22,536,365,039.0 19,127,250.0 -14.14 B Pembiayaan Pengeluaran 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 8,700,000,000 - 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 54,934,179,256 10,921,110,161 71,917,632,000 19,234,000,000 - 61.03 3 Pembayaran Pokok Utang 777,777,776 - - - 45,523,415,589 - 4 Pemberian Pinjaman Daerah 500,000,000 936,048,000 936,048,000 - - - - Total (A+B) 779,152,550,084.0 802,577,611,811.0 938,992,005,102.0 832,297,133,063.0 901,708,099,190.0 3.40 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kebijakan pengelolaan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh pendanaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah. III.25 3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase (a) (b) (a)/(b) x 100% 1 Tahun Anggaran 2018 1,470,610,567,733 2,444,795,700,609 60.15% 2 Tahun Anggaran 2017 1,405,918,260,322 2,038,979,286,716 68.95% 3 Tahun Anggaran 2016 1,568,427,403,287 2,188,150,568,270 71.68% 4 Tahun Anggaran 2015 1,341,119,390,040 1,874,840,029,395 71.53% 5 Tahun Anggaran 2014 1,320,382,253,156 1,759,174,433,480 75.06% Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, III.26 realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya. Tabel 3.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1,757,697,381,840 1,913,210,404,036 2,152,370,082,886 2,289,359,362,675 2,328,703,432,669 Dikurangi realisasi : 2 Belanja Daerah 1,702,962,476,448 1,862,982,871,234 2,115,296,888,270 2,245,590,002,913 2,406,586,936,843 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 56,211,957,032 11,857,158,161 72,853,680,000 19,234,000,000 54,223,415,589 A Defisit riil (1,477,051,640) 38,370,374,641 (35,780,485,384) 24,535,359,762 (132,106,919,763) Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 294,245,909,954 300,704,906,314 339,661,575,600 304,817,138,216 330,288,545,978 5 Pencairan Dana Cadangan 6 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 7 Penerimaan Pinjaman Daerah 7,000,000,000 0 0 0 55,640,573,400 8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 936,048,000 500,000,000 936,048,000 936,048,000 2,742,383,089 9 Penerimaan Piutang Daerah B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 302,181,957,954 301,204,906,314 340,597,623,600 305,753,186,216 388,671,502,467 A-B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 300,704,906,314 339,575,280,955 304,817,138,216 330,288,545,978 256,564,582,704 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan III.27 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan Grafik 3.15. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2014-2018 Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018 3.3. KERANGKA PENDANAAN Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. A. PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 294.245.909.954 300.704.906.314 339.661.575.600 304.817.138.216 330.288.545.978 2014 2015 2016 2017 2018 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya III.28 Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 persen agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Proyeksi pendapatan dan belanja Kota Bogor tahun 2020-2024 melihat dari tren realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir dengan memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan aspek-aspek lainnya, disajikan pada Tabel berikut ini. III.29 Tabel 3.9 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024 NO U R A I A N PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 746,283,073,756 791,000,000,000 878,500,000,000 976,000,000,000 1,087,000,000,000 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 54,652,762,400 43,456,221,010 43,882,205,885 44,307,436,864 44,756,246,858 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 36,044,034,570 52,844,433,499 64,380,872,224 65,125,883,135 65,934,801,092 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 253,728,493,231 240,466,523,506 254,612,785,701 263,730,847,897 267,781,588,771 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,090,708,363,957 1,127,767,178,015 1,241,375,863,810 1,349,164,167,896 1,465,472,636,721 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 98,922,509,977 100,033,892,767 101,145,275,557 102,256,658,347 103,368,041,138 1.2.2 Dana Alokasi Umum 849,969,036,585 867,491,441,897 885,013,847,210 902,536,252,522 920,058,657,835 1.2.3 Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Provinsi JUMLAH DANA PERIMBANGAN 948,891,546,562 967,525,334,664 986,159,122,767 1,004,792,910,869 1,023,426,698,973 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 99,105,548,855 79,791,736,536 79,791,736,536 79,791,736,536 79,791,736,536 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 260,913,746,977 281,200,174,533 301,486,602,089 321,773,029,645 342,059,457,201 III.30 NO U R A I A N PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 370,019,295,832 370,991,911,069 391,278,338,625 411,564,766,181 431,851,193,737 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,409,619,206,351 2,466,284,423,748 2,618,813,325,202 2,765,521,844,946 2,920,750,529,431 2 BELANJA DAERAH 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 1,055,816,245,067 1,085,024,186,261 1,115,243,579,491 1,146,527,836,409 1,178,934,516,494 2.1.2 Belanja Bunga 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - 2.1.4 Belanja Hibah 73,000,000,000 48,823,090,105 51,505,219,435 54,115,558,931 56,918,738,478 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 59,964,767,000 60,467,889,640 63,789,733,874 67,022,665,674 70,494,431,822 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes - - - - - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes. 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 9,655,750,907 10,052,013,904 10,604,228,056 11,141,661,653 11,718,798,408 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,206,551,966,166 1,212,482,383,102 1,249,257,964,049 1,286,922,925,859 1,326,181,688,394 III.31 NO U R A I A N PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 235,568,646,482 239,880,104,371 253,058,079,430 265,883,333,001 279,656,058,179 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 709,648,730,708 722,636,964,348 762,335,512,579 800,971,490,047 842,461,718,423 2.2.3 Belanja Modal 483,801,682,530 492,656,386,296 519,720,796,611 546,060,801,315 574,346,686,188 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,391,664,506,051 1,433,287,535,108 1,541,859,106,170 1,645,650,936,619 1,758,299,153,043 JUMLAH BELANJA DAERAH 2,598,216,472,217 2,645,769,918,210 2,791,117,070,219 2,932,573,862,478 3,084,480,841,437 SURPLUS / ( DEFISIT ) (188,597,265,866) (179,485,494,462) (172,303,745,017) (167,052,017,532) (163,730,312,006) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 213,597,265,866 204,485,494,462 197,303,745,017 192,052,017,532 188,730,312,006 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 3.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 3.1.7 Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 219,094,298,124 209,982,526,720 202,800,777,275 197,549,049,790 194,227,344,264 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan III.32 NO U R A I A N PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 30,497,032,258 30,497,032,258 30,497,032,258 30,497,032,258 30,497,032,258 JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 188,597,265,866 179,485,494,462 172,303,745,017 167,052,017,532 163,730,312,006 PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) - - - - - Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor III.33 PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN
1. 1.Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan. Tabel 3.10 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Bogor Tahun 2020-2024 U R A I A N PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 213,597,265,866 204,485,494,462 197,303,745,017 192,052,017,532 188,730,312,006 Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor
2. 2.Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2020 - 2024 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2014-2018, sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.21 berikut ini: III.34 Tabel 3.11 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Kota Bogor Tahun 2020-2024 NO U R A I A N PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 1,055,816,245,067 1,085,024,186,261 1,115,243,579,491 1,146,527,836,409 1,178,934,516,494 2 Belanja Bunga 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 4 Belanja Hibah 73,000,000,000 48,823,090,105 51,505,219,435 54,115,558,931 56,918,738,478 5 Belanja Bantuan Sosial 59,964,767,000 60,467,889,640 63,789,733,874 67,022,665,674 70,494,431,822 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 7 Pembayaran Pokok Utang 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama 1,227,393,247,517 1,232,927,401,455 1,269,150,768,250 1,306,278,296,464 1,344,959,922,244 Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor III.35
3. 3.Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.12 Tabel 3.12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 No Uraian Proyeksi Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Tahun 2022 (Rp) Tahun 2023 (Rp) Tahun 2024 (Rp) 1 Pendapatan 2,409,619,206,351 2,466,284,423,748 2,618,813,325,202 2,765,521,844,946 2,920,750,529,431 2 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 213,597,265,866 204,485,494,462 197,303,745,017 192,052,017,532 188,730,312,006 Total penerimaan 2,623,216,472,217 2,670,769,918,210 2,816,117,070,219 2,957,573,862,478 3,109,480,841,437 Dikurangi: 3 Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama 1,227,393,247,517 1,232,927,401,455 1,269,150,768,250 1,306,278,296,464 1,344,959,922,244 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 1,395,823,224,700 1,437,842,516,754 1,546,966,301,968 1,651,295,566,014 1,764,520,919,192 Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor III.36 KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar- besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.18. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:
4. 1.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung operasional Perangkat Daerah dan pemenuhan pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pencapaian target SPM urusan wajib pelayanan dasar.
5. 2.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah termasuk janji janji politis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. 3.Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung yang wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku Tabel 3.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Bogor No Uraian Proyeksi Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) Tahun 2022 (Rp) Tahun 2023 (Rp) Tahun 2024 (Rp) 1 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 1,395,823,224,700 1,437,842,516,754 1,546,966,301,968 1,651,295,566,014 1,764,520,919,192 2 Prioritas 1 390,656,627,146 479,817,809,654 568,636,420,113 648,713,972,880 627,513,131,707 3 Prioritas 2 794,499,772,473 771,969,872,058 795,756,200,759 787,929,506,800 923,093,493,181 4 Prioritas 3 210,666,825,081 186,054,835,041 182,573,681,096 214,652,086,333 213,914,294,305 Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor III.37 3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber – sumber penerimaan konvesional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternative pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer), APBD Provinsi, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN & Obligasi). 3.4.1. APBN (Dana Transfer) Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah terdiri dari dana: Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah, dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Tambahan DAU untuk dana Kelurahan. Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya : Pertama, Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Kedua, DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. "Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas. III.38 Ketiga adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum. Keempat, Tambahan Dana Alokasi Umum untuk dana kelurahan diarahkan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 3.4.2 Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari pendanaan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah Lainnya.
7. 1.Dana APBD Provinsi yang masuk ke Pemereintah Daerah terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
8. 2.Dana dari Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari dana Bantuan Keuangan dan atau hibah dari Provinsi DKI Jakarta 3.4.3 Peran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah Sumber pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. III.39 Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendiikan, dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing- masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor. Tabel 3.14 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Bogor No Nama Perusahaan 2016 2017 2018 1 Perumda BPR Bank Kota Bogor 104,282,000 183,900,000 2 Bank BJB Cabang Bogor 948,260,000 15,000,000 3 PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 350,000,000 4 PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom)/ Telkom Group 10,000,000 15,000,000 5 PT. Metrasat (Telkom Group) 15,000,000 20,000,000 6 The 101 Hotel Bogor Suryakancana 10,000,000 67,250,000 124,464,600 7 Universitas Ibn Khaldun Bogor 19,600,000 180,000,000 8 PT. Bank Mandiri (Persero) TBK 2,969,300,000 9 Yogya Bogor Junction 14,000,000 10 Rumah Makan Gurih 7 13,920,000 11 The Mirah Hotel (PT Mirah Segar) 197,226,850 12 PT Taspen (Persero) 242,500,000 13 PT Bogor Anggana Cendekia (Botani Square) 233,000,000 14 PT Adev Natural Indonesia 231,153,000 15 PT Baruna Bangun Sentosa (Damara Village) 16,500,000 16 Yayasan Inspirasi Anak Bangsa dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) 300,000,000 17 PT Agricon 300,000,000 TOTAL 158,882,000 4,227,730,000 2,193,744,450 Sumber : Bappeda Kota Bogor III.40 Peran perusahaan/sektor swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada tahun 2019- 2024 akan diarahkan untuk :
9. 1.Pembangunan Sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
10. 2.Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
11. 3.Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
12. 4.Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
13. 5.Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
14. 6.Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
15. 7.Sarana dan prasarana keagamaan; dan
16. 8.Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. III.41 Dalam rangka mendorong minat perusahan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :
17. 1.Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor
18. 2.Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
19. 3.Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
20. 4.Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.
21. 5.Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP. Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat. 3.4.4 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karateristik proyek KPBU meliputi: III.42
22. 1.Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
23. 2.Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
24. 3.Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
25. 4.Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
26. 5.Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha. Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:
27. 1.Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
28. 2.Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
29. 3.Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
30. 4.Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
31. 5.Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta. Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:
32. 1.Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan III.43 menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
33. 2.Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
34. 3.KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor. KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya. III.44 Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri
35. 1.Kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika),
36. 2.Kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan
37. 3.Kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan). 3.4.5 Obligasi Daerah Selama ini Pemerintah Daerah mengandalkan dana pemerintah berupa APBN, APBD I dan APBD II untuk membiayai pembangunan daerah. Perolehan sumber pembiayaan yang bersifat konvensional tersebut menyebabkan daerah memiliki kapasitas fiscal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karenanya untuk percepatan pembangunan daerah diperlukan terobosan-terobosan untuk mencari alternative sumber-sumber pembiayaan lainnya. Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternative instrument pembiayaan pembangunan daerah yang menjadi inovasi Kepala Daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan yang akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi daerah. Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond); Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. III.45 Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis index bond yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal. 3.4.5.1 DASAR HUKUM PELAKSANAAN OBLIGASI DAERAH
38. 1.UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
39. 2.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
40. 3.UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
41. 4.UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
42. 5.UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
43. 6.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
44. 7.UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
45. 8.PP No. 30Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
46. 9.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. 10.PMK. No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daeah;
48. 11.PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK No 111/PMK.07/2012 tentang Tatacara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;
49. 12.Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah. ( KEP-63/BL/2007, KEP-64/BL/2007, KEP-65/BL/2007, KEP-66/BL/2007, KEP-67/BL/2007 dan KEP-68/BL/2007). 3.4.5.2 Prinsip Umum Penerbitan Obligasi Daerah Ada 4 (empat) prinsip umum yang harus diperhatikan dalam penerbitan Obligasi Daerah yaitu:
50. 3.Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
51. 4.Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerntah.
52. 5.Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Oblikgasi Daerah pada saat diterbitkan.
53. 6.Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana/sarana dalam rangka III.46 penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana/sarana tersebut. Gambar 3.1 Prinsip Obligasi Daerah Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019 3.4.5.3 Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah Terdapat Tiga Tahapan yang harus dilalui Pemerintah Daerah dalam penerbitan Obligasi Daerah. Tahap tersebut meliputi persiapan penerbitan, tahapan penerbitan dan kewajiban pasca penerbitan. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Gambar 3.2 Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019 III.47 3.4.5.4 Rencana Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor yang akan didorong melalui skema pembiayaan Obligasi Daerah Tahun 2020-2024 Dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur Kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan, ada beberapa program pembangunan infrastruktur strategis yang sangat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat Kota Bogor, serta sekaligus berdampak pada peningkatan penerimaan bagi APBD Kota Bogor yang akan didorong melalui skema pembiayaan Obligasi daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 3.15 Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor 2020- 2024 melalui Skema Pembiayaan Obligasi Daerah No. PROJECT Lokasi Rencana Anggaran (Rp.) 3. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Kota Bogor Rp.300.000.000.000,- 4. Pembangunan Transportasi Berbasis Rel Kota Bogor Rp. 400.000.000.000,- 5. Pembangunan Gedung RSUD Tahap III (4 Blok) Kota Bogor Rp. 449.973.490.000,- 1. Pembangunan WTP Palasari 50 Liter/Detik, Reservoair Kapasitas 1000 M3, Jaringan Distribusi Utama Kota Bogor Rp. 16.000.000.000,- 2. Pembangunan WTP Cikereteg 200 Liter/Detik, Reservoir Kapasitas 4000 M3, Jaringan Distribusi Utama Kota Bogor Rp. 68.000.000.000,- TOTAL Rp. 1.233.973.490.000,- IV.1 Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sementara isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kota Bogor. Pembangunan daerah Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi, dan masalah keberlangsungan (sustainability) pembangunan. 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Pembangunan daerah di Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat. Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, pemerintah harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah IV.2 strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan Kota Bogor yang lebih baik. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Selanjutnya, hasil identifikasi potensi permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Permasalahan Pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah. Selanjutnya penyebab yang spesifik dari permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai permasalahan. Sementara, perumusan akar masalah dilakukan dengan mencari beberapa penyebab dari permasalahan yang lebih rinci. Berdasarkan evaluasi pembangunan Kota Bogor 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, ada 4 permasalahan pokok yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yakni :
54. 1.Permasalahan Pembangunan Manusia (IPM, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Sosial Masyarakat, dan Ketahanan Keluarga)
55. 2.Permasalahan Pembangunan Ekonomi (Laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat)
56. 3.Permasalahan Pembangungan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan (Permasalahan Kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Prasarana Sarana Utilitas permukiman, Permasalahan infrastruktur kebencanaan, Permasalahan konektivitas infrastruktur dan manajemen transportasi, serta Permasalahan Penataan Ruang dan pengelolaan lingkungan hidup) IV.3
57. 4.Permasalahan Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (8 area perubahan dalam reformasi birokrasi). Dari empat Permasalahan Pokok sebagaimana dimaksud diatas, ada enam masalah yang lebih rinci harus diselesaikan dalam periode tahun 2019-2024 yaitu : Gambar 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor 2019-2024 Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 Selanjutnya permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas akan diuraikan akar masalahnya berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut: 4.1.1 URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan menjadi permasalahan yang paling dominan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, IPM Kota Bogor memang sudah berada diatas IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat, dimana IPM Kota Bogor adalah 75.16, sedangkan IPM Nasional 70.81 dan IPM Provinsi Jawa Barat 70,69. Meskipun demikian, kualitas SDM di Kota Bogor harus IV.4 tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi kota Bogor dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :
58. 1.Masih belum tuntasnya melek huruf Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke Atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2017. Capaian angka melek huruf Kota Bogor selalu mengalami trend peningkatan. Angka melek huruf di Kota Bogor pada tahun 2016 adalah sebesar 98.83 % dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 99,20%. Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2016, tercatat bahwa 1 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta huruf (1,17% penduduk Kota Bogor masih buta huruf). Dari angka tersebut, ditemukan perempuan yang buta huruf sebesar 2.22% atau 15 kali lipat dibandingkan laki-laki buta huruf yaitu sebesar 0,15%. Sementara persentase terbesar penduduk buta huruf di Kota Bogor justru berada pada kuintil 3 yaitu sebesar 2.84% dari penduduk di kuintil 3, sementara hanya 0.96% penduduk di kuintil 1 (penduduk miskin) yang buta huruf. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis. Tabel 4.1 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis KARAKTERISTIK HURUF LATIN HURUF ARAB HURUF LAINNYA BUTA HURUF Jenis Kelamin Laki-Laki 99,59 62,61 5,14 0,15 Perempuan 96,93 64,28 4,46 2,22 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 98,03 56,47 3,41 0,96 Kuintil 2 98,36 64,10 4,54 0,97 Kuintil 3 96,40 74,29 2,51 2,84 IV.5 KARAKTERISTIK HURUF LATIN HURUF ARAB HURUF LAINNYA BUTA HURUF Kuintil 4 98,69 63,21 3,16 1,1 Kuintil 5 99,78 58,37 9,99 NA Kota Bogor 98,27 63,44 4,80 1,17 Sumber : BPS, Tahun 2018 Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, di tahun 2017 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,8%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.
59. 2.Masih adanya penduduk miskin usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah (0.3%) Sekitar 26,88% penduduk Kota Bogor usia 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Kondisi ini menjadi salah satu potensi penyumbang angka pengangguran terbuka di Kota Bogor. Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat 27 dari 100 penduduk berusia 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Sementara apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan, ternyata persentase laki-laki usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi lebih besar (27,53%) dibanding persentase perempuan usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi (26,19%). Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase Penduduk usia 7-24 tahun menurut Karakteristik dan status pendidikan, 2017 (Statisik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2017). IV.6 Tabel 4.2 Penduduk Kota Bogor Usia 7-24 Tahun Berdasarkan Status Bersekolah KARAKTERISTIK TIDAK /BELUM PERNAH BERSEKO LAH TIDAK/BELUM PERNAH BERSEKOLAH TIDAK BERSEKO LAH LAGI JUMLAHSD/ SEDE RAJAT SMP/ SEDER AJAT SMA/ SEDER AJAT Jenis Kelamin Laki-Laki 0,28 32,59 14,93 24,68 27,53 100,00 Perempuan 0,32 29,69 16,08 27,71 26,19 100,00 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 0,64 37,38 18,58 14,54 28,86 100,00 Kuintil 2 0,64 32,66 10,15 28,07 28,48 100,00 Kuintil 3 33,90 18,08 24,28 23,75 100,00 Kuintil 4 26,10 12,36 29,22 32,32 100,00 Kuintil 5 22,70 18,91 39,69 18,70 100,00 Kota Bogor 0,30 31,18 15,49 26,16 26,88 100,00 Sumber : BPS, 2018
60. 3.Angka Partisipasi Sekolah Penduduk miskin usia 5-6 Tahun masih sangat rendah (APS PAUD) Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat Angka Partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun pada rumah tangga miskin (kuintil 1 dan Kuintil 2) masih sangat rendah yaitu < 50%.
61. 4.Angka Partisipasi Sekolah Penduduk miskin usia 16-18 Tahun masih rendah (APS SMA) Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat Angka Partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun pada rumah tangga miskin terutama di kuintil 1 masih sangat rendah yaitu < 50% dan di Kuintil berkisar 66.44%. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017 (Statisik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2017). IV.7 Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5- 18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017 KARAKTERISTIK 5 - 6 Tahun 7 - 12 Tahun 13 - 15 Tahun 16 - 18 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki 20,63 NA 95,95 68,46 Perempuan 25,87 NA 94,54 77,14 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 34,63 NA 91,10 41,38 Kuintil 2 26,29 NA 95,41 66,44 Kuintil 3 31,32 NA 94,79 80,97 Kuintil 4 NA NA 99,05 80,39 Kuintil 5 NA NA NA NA Kota Bogor 23,39 NA 95,22 72,56 Sumber : BPS Kota Bogor, 2018
62. 5.Mutu/kualitas anak didik masih belum menunjukkan tingkat daya saing siswa yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tren rata-rata nilai hasil Ujian Nasional siswa SMP dan SD masih belum sesuai dengan yang telah ditargetkan.
63. 6.Pendidikan karakter sejak usia dini masih belum mampu secara optimal mengantisipasi pengaruh globalisasi. Adapun akar masalah dari kondisi permasalahan sebagaimana tersebut diatas adalah :
64. 1.Belum meratanya mutu/kualitas layanan pendidikan
65. 2.Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal
66. 3.Belum terpenuhinya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik/guru sesuai dengan standar
67. 4.Kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara belum optimal
68. 5.Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya untuk pendidikan nonformal; Konsep link and match antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan masih belum menjadi salah satu target pembelajaran terutama untuk pendidikan nonformal; IV.8
69. 6.Pendidikan karakter di sekolah belum mampu secara efektif mengimbangi Kecepatan perubahan lingkungan sebagai dampak globalisasi
70. 7.Ketidakberdayaan penduduk miskin dalam mengakses pendidikan.
71. 8.Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif. B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :
72. 1.Angka Kesakitan yang masih cukup tinggi Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya). Apabila dilihat dari data statistik kesehatan berdasarkan gender terlihat bahwa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibanding dengan angka kesakitan laki- laki. Sementara apabila dilihat berdasarkan tingkat kesejahteraan, angka kesakitan penduduk di kuintil 5 (penduduk dengan tingkat kesejahteraan tinggi) ternyata lebih besar dibanding dengan angka kesakitan penduduk miskin. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh makin meningkatnya gangguan penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh pola hidup dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kondisi angka kesakitan di kota Bogor tahun 2017 (berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat, BPS, 2017). IV.9 Tabel 4.4 Angka Kesakitan Kota Bogor Tahun 2017 KARAKTERISTIK ANGKA KESAKITAN RATA-RATA LAMA SAKIT (HARI) Jenis Kelamin Laki-Laki 13,36 5,33 Perempuan 15,62 5,08 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 14,33 6,52 Kuintil 2 13,82 5,49 Kuintil 3 14,85 5,99 Kuintil 4 14,17 3,68 Kuintil 5 15,2 4,30 Kota Bogor 14,47 5,20 Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2018
73. 2.Kasus BBLR masih cukup tinggi yaitu sekitar 19,88% Dari angka tersebut kasus BBLR paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat miskin (kuintil 1) dengan persentase hampir 32,93%. Berikut ini adalah data statistik berdasarkan hasil survey BPS tahun 2017. Tabel 4.5 Persentase Bayi Lahir Berdasarkan Berat Badan Saat Lahir KARAKTERISTIK < 2,5 KG ≥ 2,5 KG TIDAK DITIMBANG / TIDAK TAHU JUMLAH Jenis Kelamin KRT Laki-Laki 19,72 78,17 NA 100,00 Perempuan 23,96 NA 100,00 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 32,93 67,07 100,00 Kuintil 2 NA 77,03 NA 100,00 Kuintil 3 NA 89,07 100,00 Kuintil 4 NA 91,78 100,00 Kuintil 5 30,43 69,57 100,00 Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD NA 80,31 100,00 SD Dan Sederajat NA 70,78 100,00 SMP Dan Sederajat NA 76,44 100,00 SMA Ke Atas 14,82 81,40 NA 100,00 Kota Bogor 19,88 78,09 NA 100,00 Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2018 Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebutkan bahwa persentase kasus BBLR tehadap seluruh kasus komplikasi IV.10 pada bayi baru lahir memang terus menurun tetapi tingkat penurunannya belum signifikan. Selain kasus BBLR, kasus-kasus lainnya yang berpotensi menjadi pemicu kematian bayi adalah kasus asfiksia pada bayi baru lahir, kasus penumenonia pada bayi, dan kasus diare pada bayi. Berikut ini adalah Data kasus- kasus kesehatan yang berpotensi memicu kematian pada bayi yang terjadi di Kota Bogor pada tahun 2015-2018 : Tabel 4.6 Kasus Kesehatan Yang Berpotensi Memicu Kematian Pada Bayi Tahun 2015 2016 2017 s.d. Oktober 2018 Persentase Kasus BBLR 19.8 18 16.9 17.2 Persentase Kasus Asfiksia 5.8 3 4.7 5.3 Kasus Kelainan Kongenital 2.9 4 4.7 2.9 Jumlah Kematian Bayi karena Diare per 1000 kelahiran 1 0 2 Jumlah Kematian Bayi karena pneumonia per 1000 kelahiran 2 3 4 Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Dinkes, 2018
74. 3.Permasalahan Status Gizi Bayi Dan Balita. Berikut ini adalah beberapa data permasalahan terkait gizi bayi dan balita berdasarkan hasil pemantauan dinas kesehatan tahun 2015-2018 sebagai berikut: Tabel 4.7 Data Permasalahan Terkait Gizi Bayi Dan Balita 2015-2018 Tahun 2015 2016 2017 s.d. Oktober 2018 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (Under weight) 5.78 5.62 5.72 Persentase Balita Wasting (kurus dan kurus sekali) 2.57 2.44 2.38 Persentase stunting (Balita Pendek dan pendek sekali) 8.62 7.62 6.58 Sumber : Data Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, 2018 IV.11 Permasalahan tersebut diatas, antara lain dipicu karena asupan makanan bayi sejak dalam kandungan dan setelah lahir masih belum optimal. Hal ini dapat dipicu karena masih adanya Ibu Hamil yang mengalami Kekurangan Energi kronik (KEK) dan atau menderita anemia, serta masih rendahya kualitas pemberian ASI pada bayi. Data-data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan pada table berikut ini : Tabel 4.8 Penyebab Masalah Gizi Pada Bayi Dan Balita Tahun 2015-2018 Tahun 2015 2016 2017 s.d. Oktober 2018 Persentase Ibu Hamil KEK 5.4 6.9 5.9 4.41 Persentase Ibu Hamil Anemia 8.7 11 15 7.85 Persentase Pemberian ASI Eksklusif 53.7 49.5 49.5 38.18 Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan Insiasi Menyusu Dini (IMD) 53.6 64.8 Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2018 BPS mencatat pada tahun 2017, baru 86.16 % penduduk berusia 0-23 bulan yang mendapatkan ASI. Rata-rata bayi pada penduduk miskin dan rentan miskin (kuintil 1 dan kuintil 2) hanya diberikan ASI selama 11 bulan sementara pada penduduk di kuintil 3-5 sudah lebih dari 12 bulan. Data BPS juga mencatat bahwa latar belakang Pendidikan Ibu juga sangat mempengaruhi pola pemberian ASI pada baduta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : IV.12 Tabel 4.9 Cakupan Pemberian Asi Pada Baduta Tahun 2017 KARAKTERISTIK PERSENTASE BADUTA PERNAH DIBERI ASI RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI (BULAN) Jenis Kelamin Laki-Laki 76,65 13,44 Perempuan 95,04 11,65 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 66,59 11,68 Kuintil 2 93,67 12,59 Kuintil 3 93,27 11,80 Kuintil 4 100,00 12,99 Kuintil 5 82,40 13,00 Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD 100,00 10,84 SD Dan Sederajat 64,99 13,11 SMP Dan Sederajat 91,30 13,84 SMA Ke Atas 91,96 12,22 Kota Bogor 86,16 12,42 Sumber : BPS, Tahun 2017
75. 4.Permasalahan Imunisasi juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita. Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap baru sekitar 17.06 %. Sementara untuk imunisasi dasar, Dinas Kesehatan mencatat bahwa persentase pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi sudah mencapai angka 93.9 % pada tahun 2017. Tabel 4.10 Cakupan Pemberian Imunisasi Pada Balita Tahun 2017 KARAKTERISTIK MEMILIKI KARTU IMUNISASI MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP Jenis Kelamin Laki-Laki 92,48 19,23 Perempuan 85,92 14,75 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 88,67 14,76 Kuintil 2 85,59 22,11 Kuintil 3 98,85 32,33 Kuintil 4 83,51 NA Kuintil 5 91,00 NA IV.13 KARAKTERISTIK MEMILIKI KARTU IMUNISASI MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD 97,66 NA SD Dan Sederajat 95,95 19,99 SMP Dan Sederajat 79,18 15,65 SMA Ke Atas 88,09 16,05 Kota Bogor 89,30 17,06 Sumber : BPS, 2017
76. 5.Masih cukup tingginya persentase proses kelahiran pada penduduk miskin (kuintil 1 dan kuintil 2) yang ditangani bukan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan data statistik masih ada lebih dari 10% proses kelahiran pada kelompok penduduk miskin yang ditangani bukan di fasilitas kesehatan. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini : Tabel 4.11 Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Bukan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017 KARAKTERISTIK FASILITAS KESEHATAN* BUKAN FASILITAS KESEHATAN Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 89,37 NA Kuintil 2 86,02 NA Kuintil 3 100,00 Kuintil 4 100,00 Kuintil 5 100,00 Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD 100,00 SD Dan Sederajat 90,25 NA SMP Dan Sederajat 95,79 NA SMA Ke Atas 96,41 NA Kota Bogor 95,17 NA *Fasilitas Kesehatan : RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Pustu, Polides, Tempat Praktek Tenaga Kesehatan Sumber : Data BPS, 2017
77. 6.Masih banyaknya ibu hamil pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda, dan ibu hamil dengan jarak kehamilan terlalu IV.14 dekat atau terlalu banyak anak yang berpotensi terhadap tingginya faktor resiko kematian ibu. Berdasarkan hasil evaluasi dari dinas kesehatan, kasus- kasus kehamilan yang mempunyai resiko tinggi terhadap kematian ibu dapat digambarkan melalui table berikut ini : Tabel 4.12 Kasus Kelahiran dengan Resiko Tinggi Tahun 2018 Tahun 2015 2016 2017 s.d. Oktober 2018 Persentase Kehamilan pada Ibu Umum < 20 Tahun 3.8 3.8 3.8 2.4 Persentase Kehamilan pada Ibu umur > 35 Tahun 5.3 5.3 5.3 4.4 Persentase Kehamilan pada Ibu dengan jumlah anak > 4 2.7 2.7 2.7 1.9 Persentase Kehamilan pada Ibu dengan Jarak Kehamilan < 2 tahun 1.5 1.5 1.5 1.2 Sumber : Dinas Kesehatan, 2018
78. 7.Masih cukup tingginya komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan yang beresiko tinggi memicu kematian Ibu diantaranya disebabkan karena komplikasi ketuban pecah dini (KPD) dan komplikasi karena hipertensi. Berikut ini adalah data hasil evaluasi Dinas Kesehatan terhadap kasus kasus komplikasi pada saat kehamilan : Tabel 4.13. Kasus Komplikasi saat Kehamilan Tahun 2018 Tahun 2015 2016 2017 s.d. Oktober 2018 Persentase komplikasi ketuban pecah dini (KPD) 24 26 29 21.6 Persentase komplikasi Hipertensi dalam kehamilan (HDK) 20 23 21.4 28.9 Sumber : Data Dinas Kesehatan, Tahun 2018 IV.15
79. 8.Adanya Kecenderungan masih cukup tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular. Apabila dilihat dari hasil evaluasi Dinas kesehatan, masih ada sepuluh penyakit utama yang dominan terjadi pada penduduk usia 5-44 tahun di Kota Bogor. Berdasarkan data dari laporan LB1 Puskesmas, tahun 2017, 10 penyakit utama tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4.14 Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017 No Nama Penyakit Kasus Penyakit Jumlah %
80. 1.Nasopharyngitis Akut (Common Cold) 72.692 33,86
81. 2.Hypertensi 47.373 22,07
82. 3.Pharyngitis Akut 18.187 8,47
83. 4.Diare dan Gastroenteritis 16.505 7,69
84. 5.Gastritis 14.954 6,97
85. 6.Diabetes Mellitus Tidak tergantung Insullin (NIDDM) 14.590 6,80
86. 7.Influenza 10.435 4,86
87. 8.Dermatitis Kontak 8.345 3,89
88. 9.Cephalgia 6.184 2,88
89. 10.Scabies 5.411 2,52 Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2018 Selain 10 penyakit tersebut diatas, berdasarkan laporan Seksi P3MS Dinas Kesehatan, ada beberapa penyakit menular yang perlu diwaspadai karena kasus-kasus tersebut masih cukup banyak ditemui di kota Bogor sampai dengan tahun 2017, yaitu antara lain : Tabel 4.15 Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017 Nama Penyakit Jumlah Jumlah Kasus Terbanyak
90. 1.Kasus Pneumonia pada balita 5.308 kasus Bogor Barat
91. 2.Suspect Tuberkolusis paru (TBC Paru) 5.570 kasus Bogor Barat
92. 3.Demam Berdarah Dengue 855 kasus Bogor Utara
93. 4.HIV Aids 273 kasus 80 orang kasus meninggal
94. 5.Kusta 19 kasus Penduduk urban Sumber : Dinas Kesehatan, 2018 IV.16 Dinas Kesehatan juga menemukan adanya kecenderungan peningkatan gangguan kejiwaan pada masyarakat dari tahu 2015- 2018, dengan data sebagai berikut : Tabel 4.16 Tren Jumlah Penduduk yang mengalami Gangguan Kejiwaan Tahun 2015-2027 Tahun 2015 2016 2017 s.d. Oktober 2018 Gangguan Kejiwaan 869 1172 1030 Sumber data : Dinas Kesehatan, 2018
95. 9.Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sebagaimana dimanatkan, bahwa salah satu sasaran pokok dalam RPJMN 2015-2019 adalah terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan dengan target pada tahun 2019 mencapai 95%. Sesuai dengan target Nawacita tersebut dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019, Pemerintah Kota Bogor telah mentargetkan bahwa pada tahun 2018, cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk kota Bogor sudah harus mencapai 100%. Perkembangan peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Bogor dalam kurun waktu tahun 2014-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini : IV.17 Grafik 4.1 Perkembangan persentase penduduk Kota Bogor yang memiliki Jaminan Kesehatan Sumber : Hasil Evaluasi Bappeda Kota Bogor, 2018 Namun demikian, sampai saat ini upaya pemerintah Kota Bogor untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN masih belum dapat terealisasi dengan optimal. Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan masih sangat rendah. Berdasarkan survey dari BPS pada tahun 2017, persentase penduduk kota Bogor yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan baru berkisar 56,96 %. Dari angka tersebut, persentase penduduk miskin di kuintil 1 yang menggunakan jaminan kesehatan baru sekitar 39.88%. Berikut ini adalah data persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan berdasarkan data BPS dalam Statistik Kesejahteraan rakyat tahun 2017. 60 62 62 66 100 62 65 67 76,6 0 20 40 60 80 100 120 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Perkembangan Persentase Penduduk Kota Bogor Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Target RPJMD Realisasi RPJMD IV.18 Tabel 4.17 Persentase Penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, Tahun 2017 KARAKTERISTIK MENGGUN AKAN JAMINAN KESEHAT AN UNTUK BEROBAT JALAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BEROBAT JALAN BPJS KESEH ATAN PBI BPJS KESEHAT AN NON PBI JAMKES DA ASURANSI SWASTA ATAU PERUSAHAAN / KANTOR Jenis Kelamin Laki-Laki 56,52 19,02 25,62 11,88 Perempuan 57,32 23,90 25,99 7,42 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 39,88 23,73 13,13 NA Kuintil 2 51,65 31,87 15,59 NA Kuintil 3 62,26 30,23 32,03 0,00 Kuintil 4 63,99 12,97 43,51 NA Kuintil 5 67,30 11,78 26,16 29,36 Kota Bogor 56,96 21,72 25,83 9,41 Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan rakyat tahun 2017
96. 10.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih belum optimal Dari data BPS tahun 2017, dicatat bahwa masih ada 30.72 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, dan rata-rata tertinggi penduduk merokok tersebut berpendidikan SD dan sederajat dan penduduk yang tidak tamat SD. Berikut adalah data sebaran penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok: Tabel 4.18 Persentase Penduduk yang merokok, Tahun 2017 KARAKTERISTIK PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG MEROKOK RATA-RATA BATANG ROKOK YANG DIHISAP PER MINGGU Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 31,69 55,72 Kuintil 2 32,91 70,29 Kuintil 3 37,55 70,17 Kuintil 4 30,34 77,30 Kuintil 5 21,75 86,33 Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD 32,21 61,28 SD Dan Sederajat 32,02 76,18 SMP Dan Sederajat 30,79 61,89 SMA Ke Atas 29,68 75,68 Kota Bogor 30,72 71,52 Sumber : BPS, tahun 2017 IV.19 Terkait dengan akses masyarakat ke jamban yang sehat, pada tahun 2017 BPS mencatat bahwa 74.35 dari rumah tangga memiliki akses membuang limbah domestic ke tangka septic/IPAL/SPAL. Data penduduk mendapatkan akses pembuangan limbah domestic dapat dijelaskan pada table berikut ini : Tabel 4.19 Persentase rumah tangga yang mempunyai akses ke jamban sehat, Tahun 2017 KARAKTERISTIK MENGGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN JUMLAH TANGKI SEPTIK/IP AL/SPAL KOLAM/S AWAH/SU NGAI/DAN AU/LAUT9 LUBANG TANAH PANTAI /TANAH LAPANG /KEBUN LAINNYA Jenis Kelamin Laki-Laki 75,11 20,62 23,85 NA 100,00 Perempuan 70,82 27,39 NA NA 100,00 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 66,25 29,12 NA 100,00 Kuintil 2 71,20 24,00 NA NA 100,00 Kuintil 3 65,10 29,35 3,57 NA NA 100,00 Kuintil 4 70,09 27,88 NA 100,00 Kuintil 5 93.14 4,10 2,76 100,00 Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD 69,00 26,50 NA NA NA 100,00 SD Dan Sederajat 66,42 29,52 3,05 NA 100,00 SMP Dan Sederajat 71,45 26,39 NA 100,00 SMA Ke Atas 80,64 15,27 4,09 100,00 Kota Bogor 74,35 21,82 3,32 0,34 0,17 100,00 Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan rakyat tahun 2017. Sementara, dalam hal akses pelayanan air bersih, berdasarkan data dari BPS tahun 2017, 85.11% masyarakat telah mendapatkan air minum yang bersih dan 43.92 % mendapatkan air minum yang layak, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini : IV.20 Tabel 4.20 Persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum bersih dan akses air minum layak, Tahun 2017 KARAKTERISTIK SUMBER AIR MINUM BERSIH SUMBER AIR MINUM LAYAK Jenis Kelamin Laki-Laki 85,64 43,73 Perempuan 82,57 44,81 Kuintil Pengeluaran Kuintil 1 74,45 48,51 Kuintil 2 81,79 48,22 Kuintil 3 82,01 48,24 Kuintil 4 89,87 52,24 Kuintil 5 92,91 26,39 Pendidikan Tertinggi KRT Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD 80,28 42,85 SD Dan Sederajat 75,67 48,08 SMP Dan Sederajat 89,62 58,01 SMA Ke Atas 89,92 37,23 Kota Bogor 85,11 43,92 Sumber : Data BPS, 2017
97. 11.Ketersediaan sumber daya kesehatan Belum Memadai
a.Sumberdaya manusia Sumberdaya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu permasalahan penting di Kota Bogor megingat : 1) Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sesuai dengan standar. Mutu tenaga kesehatan belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. 2) Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan masih terbatas. 3) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai IV.21 yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. 4) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih kurang memadai. Masih banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terakreditasi dan memenuhi standard. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi dan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Permasalahan pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya bersifat sistemik, antara lain terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, lemahnya kerjasama antara pelaku dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan, lebih dominannya pendidikan tenaga kesehatan yang berorientasi ke Rumah Sakit dibandingkan dengan Primary Health Care. 5) Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yag diharapkan. Pengembangan profesi yang berkelanjutan (Continue Professional Development/CPD), serta Training Need Assesment (TNA) masih perlu dikembangkan. 6) Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi. Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai. 7) Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga IV.22 kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum memadai.
b.Sarana prasarana Kesehatan
1. 1.Kondisi sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum terpenuhi di puskesmas dan rumah sakit.
2. 2.Tingkat kepatuhan rumah sakit dalam pemenuhan perijinan
3. 3.Mutu layanan dibeberapa puskesmas dan rumah sakit belum dipenuhi dengan SOP
4. 4.Respon kesiapsiagaan dalam Sistem penanganan kegawadaruratan belum semua terlaksana dengan baik di rumah sakit
5. 5.Masih adanya Kesulitan mengakses fasilitas kesehatan rujukan di Rumah Sakit
6. 6.Informasi ketersediaan layanan kesehatan di Rumah Sakit belum optimal
7. 7.Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sistem rujukan belum semua terpenuhi.
c.Obat dan Makanan
1. 1.Manajemen pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, serta penggunaan obat serta pengelolaan system informasi pengelolaan obat) di sarana kesehatan dasar masih belum optimal.
2. 2.Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kefarmasian di pelayanan kefarmasian.
3. 3.Semakin maraknya peredaran bahan pangan yang tidak sehat IV.23 C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. 1.Sub Bidang Penataan Ruang Beberapa hal yang menjadi permasalahan di sub bidang Penataan ruang adalah sebagai berikut :
a.Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RDTR) sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) yang telah ditetapkan
b.Rencana Pemanfaatan Ruang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan tahapannya (inkonsistensi rencana pemanfaatan ruang)
c.Alih Fungsi Lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal
d.Sinergitas perencanaan dan pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan (kabupaten/kota)
e.Belum optimalnya kerjasama pemerintah dan private dalam percepatan pencapaian rencana struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
1. 2.Sub Urusan Pekerjaan Umum Beberapa hal yang menjadi permasalahan di sub bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :
a.Belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air minum sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena:  Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;  Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih;  Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; Air baku yang tersedia diluar wilayah Kota IV.24 Bogor (perlu adanya peran Pemerintah Pusat dan Provinsi);  Sungai di Kota Bogor sebagai salah satu sumber air baku juga sudah mengalamipencemaran (belum memenuhi baku mutu, baik kualitas, kuantitas, serta konituitas) sehingga memerlukan biaya tinggi untuk pengolahannya menjadi air minum yang layak dan aman;  Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum  Belum tersedia infrastruktur perkotaan yang terintegrasi untuk sistem penyediaan air minum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Bogor
b.Belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air limbah sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
c.Konektivitas infrastruktur jalan belum optimal sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di pusat-pusat kegiatan karena jalan alternative menuju pusat kegiatan belum terhubung.
d.kapasitas jalan belum mampu mengikuti pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor (Kinerja jaringan jalan belum optimal sehingga masih menimbulkan banyak titik- titik kemacetan terutama pada jam jam sibuk),
e.Kualitas jalan masih belum optimal (cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya).
f.Masih cukup banyak jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yaitu masih berkisar 50% dari keseluruhan jaringan irigasi yang ada. hal ini disebabkan karena umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan akibat kejadian bencana alam.
g.berkurangnya kapasitas drainase primer yang menyebabkan kapasitas daya tampung sungai, situ dan sumber air lainnya menurun sehingga mengakibatkan pada daerah daerah tertentu masih terjadi kerawanan terhadap resiko banjir. Hal ini disebabkan karena terjadinya pendangkalan sungai IV.25 akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
h.belum terintegrasinya saluran drainase,
i.belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier disebabkan karena tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang belum sesuai dengan standar;
j.Masih cukup tingginya potensi terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir karena bangunan infrastruktur yang ada di lokasi rawan bencana belum seluruhnya disiapkan dengan baik.
k.Jaringan Infrastruktur permukiman belum seluruhnya terbangun sesuai dengan standar perumahan permukiman yang layak. D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Beberapa hal yang menjadi permasalahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
1. 1.Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh yang telah ditetapkan;
2. 2.Masih cukup luas kawasan yang berpotensi menjadi kumuh apabila tidak dilakukan intervensi pencegahan;
3. 3.Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang memenuhi NSPM, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman;
4. 4.Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang diserahterimakan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas PSU menjadi sangat terbatas mengingat PSU tersebut belum menjadi aset pemerintah; IV.26
5. 5.Persentase rumah tidak layak huni masih cukup tinggi mengingat ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
6. 6.Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR;
7. 7.Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
8. 8.Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) masih belum mengarah pada TPU Hijau;
9. 9.Kebutuhan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum seluruhnya terpenuhi;
10. 10.Pengelolaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum sepenuhnya mengarah pada penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan. E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT E.1. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :
11. 1.Fungsi deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih belum optimal
12. 2.Peningkatan potensi ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) terhadap stabilitas politik dan keamanan, hal ini menjadi krusial mengingat banyaknya ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang datang dari dalam dan luar negeri. Selain itu pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun dipengaruhi oleh globalisasi dan kebebasan pada masa demokrasi;
13. 3.Penanganan gangguan ketenteraman dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat masih belum optimal IV.27
14. 4.Belum semua peraturan daerah yang ditetapkan dapat ditegakkan secara konsisten
15. 5.Pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang ke-pamong praja-an belum efektif
16. 6.Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yang seharusnya dilakukan oleh PPNSD belum dilaksanakan secara efektif dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar perda.
17. 7.Sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan yang diinginkan berdasarkan kepada integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi serta kualitas maupun kuantitas yang memadai.
18. 8.Keterbatasan sarana & prasarana PPNSD di Satpol PP belum mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
19. 9.Hubungan PPNSD dengan Satpol PP dan Penyidik Polri selaku pembina dan koordinator pengawas PPNSD dan Satpol PP belum konsisten;
20. 10.Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban belum dilaksanakan secara efektif, sehingga hasilnya masih belum optimal. E.2. SUB URUSAN KEBAKARAN DAN KEBENCANAAN Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan Kebakaran dan Kebencanaan adalah sebagai berikut :
21. 1.Indeks Resiko Bencana di Kota Bogor berada pada level sedang, sehingga potensi terjadinya bencana harus terus diantisipasi;
22. 2.Program pencegahan dan mitigasi bencana belum sinergis lintas sector;
23. 3.Tingkat kesiapsiagaan dan adaptasi masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana (kebakaran dan bencana lannya) masih belum optimal;
24. 4.Kecepatan waktu tanggap untuk penanganan bencana baik kebakaran maupun bencana lainnya masih perlu IV.28 ditingkatkan dalam rangka meminimalisir kehilangan jiwa, mengurangi beban penderitaan korban bencana, meminimalisir kerusakan harta benda dan kehilangan sumber daya ekonomi ;
25. 5.Program rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana masih belum terkoordinasi, benturan kewenangan pusat dan daerah pada pelayana di lokasi dampak bencana. Belum adanya percepatan penanganan oleh instansi terkait dengan optimal sehingga memakan waktu yang cukup lama. F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Permasalahan terkait bidang sosial adalah sebagai berikut:
26. 1.Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program;
27. 2.Kemandirian dan keberdayaan penyandang masalah kesejateraan social meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyadang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
28. 3.Jumlah kasus korban tindak kekerasan semakin meningkat;
29. 4.Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal;
30. 5.Intervensi pemerintah untuk perlindungan social masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas data terpadu masih rendah;
31. 6.Masih adanya kerentanan terhadap konflik social di masyarakat; dan
32. 7.Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). IV.29
33. 8.Penanganan social terhadap korban bencana masih belum optimal;
34. 9.Diskriminasi terhadap kaum penyandang masalah kesejahteraan social masih sering terjadi. 4.1.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Permasalahan terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
35. 1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61.13 persen di tahun 2017;
36. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9.57 persen di tahun 2017;
37. 3.Produktivitas Tenaga Kerja masih belum optimal;
38. 4.Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal. Berikut adalah gambaran kondisi angkatan kerja pada tahun 2017 berdasarkan data BPS dalam Buku Kota Bogor Dalam Angka tahun 2018. Tabel 4.21 Gambaran kondisi Angkatan Kerja Kota Bogor, Tahun 2017 RINCIAN 2017 Angkatan Kerja / Economically Active
39. 1.Bekerja / Working 448386
40. 2.Pengangguran Terbuka / Unemployment
a.Pernah Bekerja / Ever Work 18467
b.Tidak Pernah Bekerja / Never Worked 28971
c.Jumlah / Total 47438 Jumlah Angkatan Kerja / Total Economically Active 495824 Bukan Angkatan Kerja / Not Economically Active
1. 1.Sekolah / Attending School 82781
2. 2.Mengurus Rumah Tangga / House Keeping 203150
3. 3.Lainnya / Others 29363
4. 4.Jumlah / Total 315294 Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas / Total Of Poppulation Aged 15 Years And Over 811118 % Bekerja Terhadap Angkatan Kerja / % Working To Economically Active 90,43 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) / Employment Rate (%) 9,57 % Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja / % Economically Active to Working Age Population 61,13 Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2018 IV.30 Lebih lanjut dari hasil evaluasi diperoleh identifikasi akar masalah yang menyebabkan TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu :
5. 1.Keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Bogor setiap tahunnya. Pembangunan perekonomian Kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non produksi, sektor jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Pembangunan sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan. Namun demikian, apabila melihat data pada tahun 2017, peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja masih di dominasi dari sector industry pengolahan yaitu meningkat sebesar 22.93% sementara peningkatan penyerapan sector jasa lainnya hanya sebesar 15.97 %. Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sector lapangan kerja utama yang dipublikasi oleh BPS dalam buku Kota Bogor dalam Angka tahun 2018. Tabel 4.22 Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Bogor menurut sector lapangan pekerjaan , Tahun 2017 Lapangan Pekerjaan Utama 2015 2017 Laki- Laki Perempua n Jumla h Laki- Laki Perempua n Jumla h Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 4138 843 4981 2674 545 3219 Industri Pengolahan 44330 14086 58416 53432 18393 71825 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel 82701 38101 120802 93500 61206 154706 Jasa Kemasyarakatan 74649 44477 119126 57771 47610 105381 Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan , Tanah dan Jasa Perusahaan 87389 10269 97658 101471 11784 113255 Jumlah 293207 107776 400983 308848 139538 448386 Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2018 IV.31 Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan masyarakat, maka keterampilan dan kecakapan para pencari kerja harus menjadi focus untuk diintervensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang mampu berdaya saing di sector unggulan yang ada di Kota Bogor yaitu sector Jasa.
6. 2.Tingginya angka pengangguran lulusan SMA/SMK Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain bahwa lulusan SMA/SMK pada umumnya belum memiliki ketrampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, atau dengan kata lain lulusan SMA/SMK pada umumnya tidak memiliki keahlian untuk bersaing di dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi sangat penting ditingkatkan untuk menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Selain itu program peningkatan pendidikan non formal menjadi sangat penting untuk dikembangkan dengan syarat harus mengikuti tren kebutuhan pasar tenaga kerja.
7. 3.Jumlah pekerja yang bekerja tidak penuh masih cukup tinggi Jumlah pekerja tidak penuh adalah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Kondisi ini sebenarnya memicu terjadinya kondisi pengangguran semu karena sebenarnya mereka berstatus sebagai pekerja, tetapi ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah.
8. 4.Adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan kerja Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Bogor adalah sebesar 3.904 orang dimana sebanyak 57.27 % adalah laki laki dan 97.51 % berlatar belakang Pendidikan SMA ke atas. Sementara jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2017 hanya sebanyak 2.082 orang dimana lowongan terbanyak adalah IV.32 dari sector perdagangan yaitu sebanyak 1269 orang dan dari sector jasa sebanyak 638 (sumber data : Kota Bogor Dalam Angka, 2018).
9. 5.Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor masih rendah Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi. B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:
10. 1.Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah;
11. 2.Angka partisipasi sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan Laki-laki;
12. 3.Masih adanya tren perkawinan usia dini (< 18 tahun);
13. 4.Persentase perempuan lansia lebih tinggi dibandingkan laki laki (perbandingan laki-laki : perempuan = 40% : 60%);
14. 5.Masih cukup tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA pada perempuan (55,6% perempuan penghuni lapas terjerat hukum karena kasus NAPZA);
15. 6.Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam berpolitik dan terlibat dalam organisasi social dan politik;
16. 7.Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak;
17. 8.Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Faktor yang menentukan ketahanan pangan daerah salah satunya adalah ketersediaan bahan pangan. Penataan, penyediaan, dan distribusi bahan pangan di Kota Bogor belum terkelola dengan cukup baik. Dampak dari hal tersebut diatas, adalah masih terdapat kasus penduduk rawan pangan di Kota IV.33 Bogor. Persentse Penduduk rawan Pangan dikota Bogor Tahun 2018 berkisar 18.3% yang tersebar di 17 kelurahan. Permasalahan kerawanan pangan yang terjadi di kota Bogor antara lain adalah :
18. 1.Cadangan pangan Kota Bogor masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan.KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Sesuai perhitungan jumlah cadangan pangan yang tercantum dalam Permentan tersebut, Pemerintah Kota Bogor dalam rangka penguatan cadangan pangan diharuskan menyediakan pangan ekuivalen beras minimal 80,72 ton setiap tahunnya.
19. 2.Informasi distribusi bahan pangan (beras) belum merata atau diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat.
20. 3.Masih ada sekitar 8,47% produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang tidak aman dan layak konsumsi, dalam arti mengandung pengawet berbahaya (boraks dan formalin), pewarna buatan (Rhodamin B, Methil Yellow), Bahan Tambahan Pangan (Benzoat dan Nitrit) melebihi ambang batas aman, cemaran mikroba dan mengandung residu pestisida.
21. 4.Konsumsi Kalori pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah di Kota Bogor adalah 1.681,89 Kkal, sedangkan konsumsi kalori untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah 2.233,33 Kkal dan konsumsi kalori pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas adalah 2.559,20 Kkal. Ini berarti masih ada sekelompok orang yaitu di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang konsumsi kalorinya dibawah standar 2.150 Kilo kalori/kapita/hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, konsumsi protein perkapita kota Bogor pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah tersebut adalah 45,65 gr, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah 64,64 gr dan pada kelompok 20 persen teratas adalah 80,83 gr. Ini berarti masih ada sekelompok orang yaitu di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang IV.34 konsumsi proteinnya dibawah standar 57 gram/kapita/hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sisi pengeluaran baik untuk makanan maupun non makanan (data Susenas 2018 Kota Bogor), pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, persentase pengeluaran untuk makanan adalah 62,87% dari total pengeluaran. Kemudian pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, persentase pengeluaran untuk makanan adalah 51,95% dari total pengeluaran dan kelompok pengeluaran 20 persen teratas persentase pengeluaran untuk makanan adalah 32,37% dari total pengeluaran. Dari data-data tesebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah belum dapat dikatakan sejahtera karena persentase pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibandingkan dengan persentase pengeluaran non makanan. Selain itu dengan pengeluaran untuk makanan yang lebih besar pun masih belum dapat memenuhi Angka Kecukupan Gizi. IV.35 Berikut ini adalah data rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2018 Tabel 4.22a Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran, Tahun 2018 Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas 1 Padi-padian 51767 69314 77937 2 Umbi-umbian 19709 6992 12335 3 Ikan/udang/cumi/kerang 17535 39983 86043 4 Daging 19709 38977 94567 5 Telur dan susu 25184 51199 75627 6 Sayur-sayuran 30622 46613 63830 7 Kacang-kacangan 7970 11831 17809 8 Buah-buahan 15721 33693 67969 9 Minyak dan kelapa 11085 13567 20331 10 Bahan minuman 14922 21341 28074 11 Bumbu-bumbuan 7697 12524 21030 IV.36 Kelompok Komoditas Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas 12 Konsumsi lainnya 10385 16214 23589 13 Makanan dan minuman jadi 123929 262305 418289 14 Rokok dan tembakau 56344 93144 85344 Jumlah Makanan 397014 717697 1092776 15 Perumahan dan fasilitas rumah tangga 153276 378196 1089209 16 Aneka barang dan jasa 55340 175297 666629 17 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 12029 33349 72714 18 Barang tahan lama 3217 30420 255612 19 Pajak, pungutan, dan asuransi 9891 36025 158922 20 Keperluan pesta dan upacara/kenduri 706 10408 40283 Jumlah Bukan Makanan 234459 663695 2283369 Jumlah 631473 1381392 3376144 Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018 Tabel 4.22b Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita, Tahun 2018 Kelompok Komoditas Makanan Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas
22. 1.Padi-padian 768,64 854,98 765,53
23. 2.Umbi-umbian 27,23 30,94 39,23
24. 3.Ikan/udang/cumi/kerang 25,30 42,99 61,26
25. 4.Daging 48,66 84,87 151,97
26. 5.Telur dan susu 62,05 96,76 129,94
27. 6.Sayur-sayuran 20,86 30,33 36,46
28. 7.Kacang-kacangan 40,69 46,98 67,18
29. 8.Buah-buahan 21,75 43,00 71,22
30. 9.Minyak dan kelapa 216,57 280,10 356,28
31. 10.Bahan minuman 60,66 83,06 99,15
32. 11.Bumbu-bumbuan 6,88 10,91 18,97
33. 12.Konsumsi lainnya 58,39 82,81 109,90
34. 13.Makanan dan minuman jadi 324,21 545,59 652,11
35. 14.Rokok dan tembakau 0,00 0,00 0,00 Jumlah 1681,89 2233,32 2559,20 Sumber : Statistik Kesejahteraan rakyat IV.37 Tabel 4.23 Rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita, Tahun 2018 Kelompok Komoditas Makanan Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas
36. 1.Padi-padian 18,07 20,13 18,12
37. 2.Umbi-umbian 0,28 0,37 0,56
38. 3.Ikan/udang/cumi/kerang 4,68 7,90 11,23
39. 4.Daging 3,01 5,40 10,27
40. 5.Telur dan susu 3,33 5,07 7,07
41. 6.Sayur-sayuran 1,14 1,61 1,94
42. 7.Kacang-kacangan 3,97 4,62 6,42
43. 8.Buah-buahan 0,26 0,52 0,86
44. 9.Minyak dan kelapa 0,02 0,08 0,16
45. 10.Bahan minuman 0,40 0,53 0,70
46. 11.Bumbu-bumbuan 0,26 0,43 0,73
47. 12.Konsumsi lainnya 1,20 1,66 2,09
48. 13.Makanan dan minuman jadi 9,03 16,32 20,68
49. 14.Rokok dan tembakau 0,00 0,00 0,00 Jumlah 45,65 64,64 80,83 Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018 Akar permasalahan dalam urusan pangan, antara lain: a Aspek ketersediaan pangan di daerah perkotaan diperoleh melalui impor dari daerah lain yang dijual di toko-toko bahan pangan. Ketersediaan pangan daerah perkotaan ditunjukkan dengan jumlah toko bahan pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah sangat tinggi karena produksi dalam Kota Bogor tidak memenuhi kebutuhan penduduknya. Sehingga rawan terjadi kelangkaan bahan pangan jika terjadi ketidakstabilan harga pangan. b Aspek akses pangan sangat penting bagi daerah perkotaan yang tidak memiliki ketersediaan pangan domestik. Masyarakat perkotaan dapat mengakses pangan dengan baik apabila memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli semua kebutuhannya. Pengangguran dan kemiskinan menjadi dua indikator penting dalam akses pangan. Pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kota Bogor terutama pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yaitu Rp 631.473,00 per kapita per IV.38 bulan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan pasti akan menjadi pengeluaran utama di rumah tangga sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya ditujukan untuk membeli makanan. Dampak selanjutnya dari rendahnya terhadap akses pangan adalah tingkat kematian bayi menjadi relatif tinggi. c Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman). Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh padi-padian serta kurangnya konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah. Selain akibat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pola konsumsi pangan B2SA, faktor lain yang erat kaitannya dengan konsumsi pangan penduduk adalah pendapatan, pengeluaran pangan, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan kepala rumah tangga. d Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah tangga. D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Permasalahan pada Bidang pertanahan,antara lain :
50. 1.Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan, dan sengketa peruntukan/penggunaan lahan
51. 2.Masih belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah administrative baik batas wilayah administrative kabupaten kota maupun batas wilayah administrative kecamatan dan kelurahan. E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup. Permasalahan-pemasalahan yang mempengaruhi tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :
52. 1.Menurunnya kualitas udara ambien; IV.39
53. 2.Meningkatnya emisi gas rumah kaca;
54. 3.Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan;
55. 4.Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane;
56. 5.Menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air;
57. 6.Meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
58. 7.Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau public sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
59. 8.Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;
60. 9.Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien. F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor, yaitu:
61. 1.Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Bogor dan penduduk non permanen di Kota Bogor. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;
62. 2.Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal; IV.40
63. 3.Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan adminsitrasi kependudukan;
64. 4.Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terutama dalam hal penyediaan kualitas dan kuantitas SDM;
65. 5.Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK;
66. 6.Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah
67. 7.Belum optimalnya Akurasi Data dan Ketepatan waktu penyediaan data kependudukan. G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:
68. 1.Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa
69. 2.Program/kegiatan pembangunan daerah yang berlokasi di kelurahan masih belum terintegrasi lintas sektor.
70. 3.Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong
71. 4.Kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
72. 5.Masih belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Permasalahan yang dhadapi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :
73. 1.Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi
74. 2.Tingkat kelahiran pada usia remaja masih cukup tinggi, pada tahun 2017 angka kelahiran pada usia remaja berada IV.41 dikisaran 11,82 per 1000 kelahiran, sementara pada tahun 2018 sudah menurun menjadi 11,62 per 1000 kelahiran.
75. 3.Sulitnya mempertahankan kesertaan ber-KB
76. 4.Tingkat Kesertaan BerKB dengan MKJP masih rendah yaitu sekitar 22% pada tahun 2018 sehingga berpotensi untuk terjadinya kehamilan yang tidak terencana.
77. 5.Jumlah Keluarga Pra Sejahtera masih cukup banyak. I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Permasalahan yang dhadapi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :
78. 1.Belum optimalnya integrasi simpul-simpul transportasi untuk pergerakan orang dan barang yang berdampak pada infektivitas dan inefisiensi dalam sector transportasi;
79. 2.Belum optimalnya kinerja pelayanan angkutan umum baik dari sisi jenis moda transportasi (transportasi massal), integrasi antar moda (penyediaan fasilitas alih moda di simpul masih terbatas), sarana dan prasarana, waktu tempuh yang cukup lama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas angkut, tingkat kenyamanan yang rendah, sistem jaringan yang kurang memadai serta jangkauan aksesbilitas angkutan umum untuk daerah daerah tertentu;
80. 3.Pengaturan parkir dan hambatan samping masih belum dapat dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan; parking meter belum optimal pemanfatannya dan belum tersedianya fasilitas parkir off street yang memadai, berupa lahan parkir, bangunan parkir, dan atau park and ride;
81. 4.Pola perjalanan masih cenderung memusat ke Central Business District (CBD);
82. 5.Belum optimalnya sarana prasarana bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan tidak bermotor;
83. 6.Masih belum optimal penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan; IV.42
84. 7.Masih cukup tinggi persentase jumlah kendaraan yang tidak laik jalan;
85. 8.Tingkat kedisiplinan pengguna jalan masih rendah. J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Permasalahan yang dihadapi dibidang Komunikasi dan Informatika adalah bahwa penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat peraturan perundangan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena :
86. 1.Kebijakan internal dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baik dalam hal tata kelola SPBE maupun dalam hal layanan SPBE sebagian besar masih dalam bentuk konsep dan belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;
87. 2.Penerapan proses bisnis dan rencana induk SPBE belum dipantau dan dievaluasi secara berkala;
88. 3.Masih banyak aplikasi berbasis web yang belum terintegrasi dengan suatu layanan SPBE lain;
89. 4.Masih adanya keterbatasan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
90. 5.Belum adanya standar keamanan informasi;
91. 6.Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI; dan
92. 7.Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI. K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam peningkatan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain :
a.UMKM dan IKM belum berdaya saing tinggi Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari IV.43 luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah :
1. 1.Produktivitas UMKM masih belum optimal
2. 2.Kualitas produk UMKM masih belum mampu berdaya saing dengan kualitas produk industri besar;
3. 3.Inovasi belum secara optimal tergali
4. 4.Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama.
5. 5.Terbatasnya akses permodalan (Access to Finance)
6. 6.Terbatasnya kemampuan penetrasi pasar Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.
7. 7.Terbatasnya Akses Informasi Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.
8. 8.Terbatasnya sarana prasarana usaha IV.44 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM cenderung kurang cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.
b.Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya. Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu :
1. 1.Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif
2. 2.Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
3. 3.Terbatasnya akses permodalan
4. 4.Terbatasnya akses pemasaran produk,
5. 5.Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
6. 6.Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku,
7. 7.Terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan
8. 8.Terbatasnya akses informasi dan teknologi.
c.Daya saing koperasi masih rendah Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi di Kota Bogor sangat berkaitan dengan daya saing koperasi yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :
1. 1.Kualitas SDM Koperasi masih rendah IV.45
2. 2.Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah,
3. 3.Manajemen koperasi belum profesional, terutama banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
4. 4.Pengembangan kerjasama antar usaha koperasi masih belum optimal.
5. 5.Terbatasnya akses permodalan
6. 6.Terbatasnya akses teknologi dan informasi
7. 7.Terbatasnya akses pemasaran produk L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal yaitu :
8. 1.Realisasi investasi belum merata di setiap wilayah pelayanan (WP) sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
9. 2.Realisasi investasi masih terpusat pada investasi konstruksi dan ada kecenderungan investasi di sector bukan konstruksi/infrastruktur cenderung menurun.
10. 3.Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN;
11. 4.Investasi Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah;
12. 5.ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kebijakan investasi, dan ketersediaan SDM berkualitas masih menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya di Kota Bogor; dan
13. 6.Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun iklim investasi yang kondusif masih belum optimal. M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  Permasalahan bidang kepemudaan, yaitu:
14. 1.Daya saing pemuda masih rendah karena tingkat pendidikan; IV.46
15. 2.Keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan masih rendah;
16. 3.Tingkat pengangguran pemuda masih cukup tingi;
17. 4.Angka kelahiran pada remaja masih cukup tinggi;
18. 5.Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih belum optimal;
19. 6.Masih terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik bagi pemuda perempuan (gender);
20. 7.Masih terbatasnya kesempatan bagi pemuda disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik;
21. 8.Masih belum optimalnya kreativitas dan inovasi pemuda.  Permasalahan bidang keolahragaan, yaitu:
22. 1.Masih terbatasnya SDM Keolahragaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
23. 2.Kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga masih belum memenuhi standar pelayanan;
24. 3.Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga yang berpengaruh pada tingkat kebugaran masyarakat;
25. 4.Belum optimalnya pola pembinaan dan pembibitan atlet dalam rangka mencetak prestasi atlet daerah di bidang olah raga. N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
26. 1.Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan data statistic sektoral.
27. 2.Belum efektifnya pengelolaan data satistik dalam sistem portal satu data;
28. 3.Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;
29. 4.Belum adanya regulasi penyelenggaraan statistik sectoral; IV.47
30. 5.Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial;
31. 6.Masih lemahnya analisa data statistic sectoral sehingga pemanfaatan data tersebut menjadi kurang efektif dan berdaya guna;
32. 7.Ketepatan waktu dalam penyediaan data statistic sectoral dari sumber data yang menyebabkan terhambatnya penyajian data statistic untuk pengguna; O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
33. 1.Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan system keamanan informasi (security awarness)
34. 2.Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
35. 3.Belum adanya Security Operating Centre (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi
36. 4.Belum terbangunnya system pengamanan dokumen- dokumen penting dari pemalsuan. P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Permasalahan pada urusan kebudayaan, diantaranya adalah:
37. 1.Semakin kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya local yang berpotensi melunturkan warisan budaya yang ada terutama pada generasi muda sehingga berdampak pada semakin menurunnya kharakter budaya anak bangsa;
38. 2.pengembangan dan pelestarian budaya belum dilakukan secara terpadu;
39. 3.Belum optimalnya peran pemerintah, tokoh budayawan, organisasi seni budaya, pelaku seni budaya dan tokoh tokoh masyarakat lainnya dalam mendorong pengembangan pelestarian budaya terutama budaya lokal; IV.48
40. 4.Belum optimalnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya lokal; Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
41. 1.Masih rendahnya minat baca masyarakat
42. 2.Keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung
43. 3.Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan masih belum memenuhi standar
44. 4.Ketersediaan SDM pengelola perpustakaan (pustakawan) masih belum memenuhi standar R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :
45. 1.Pengelolaan arsip perangkat daerah masih belum tertib sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan
46. 2.Organisasi Kearsipan belum berfungsi secara optimal
47. 3.Kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja sesuai standar
48. 4.Sarana prasarana pengelolaan kearsipan belum memenuhi standar baik secara kuantitas maupun kualitas. 4.1.3 URUSAN PILIHAN A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Permasalahan pada urusan kelautan dan perikanan, diantaranya adalah:
49. 1.Terbatasnya lahan perikanan;
50. 2.Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
51. 3.Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan; IV.49
52. 4.Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan;
53. 5.Belum optimalnya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
54. 6.Pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir
55. 7.Masih rendahnya kegemaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan hasil olahan ikan lainnya. B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Permasalahan pada urusan bidang pariwisata, diantaranya adalah:
56. 1.Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif
57. 2.Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan belum terpadu/ sinergis dari hulu ke hilir sehingga jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukan performa yang sesuai dengan potensinya. Hal ini disebabkan karena :
58. 3.Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata.
59. 4.Terbatasnya atraksi di destinasi wisata sehingga belum mampu mendorong peningkatan lama kunjung wisatawan.
60. 5.Belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat.
61. 6.Kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata masih sangat terbatas
62. 7.Kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat
63. 8.Teknologi Informasi, Komunikasi dan Publikasi di sector pariwisata masih belum optimal dikembangkan di Kota Bogor
64. 9.Belum terstrukturnya data potensi pariwisata yang dapat mendorong masuknya Investasi. IV.50 C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Permasalahan pada urusan pemerintahan bidang pertanian, diantaranya adalah :
65. 1.Produksi Pertanian mengalami tren perlambatan/penurunan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, dan belum optimalnya penggunaan dan penyediaan sarana prasarana pertanian, serta belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian ;
66. 2.Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dapat mengandalkan pada ketersediaan lahan yang terbatas.
67. 3.Masih adanya potensi munculnya wabah penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosa). Penyakit zoonosa merupakan penyakit atau infeksi pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang tergolong dalam zoonosa, misalnya, antraks, rabies, brucellosis, avian influenza, dan lain-lain.
68. 4.Masih adanya potensi bahan pangan asal hewan yang belum memenuhi kriteria ASUH karena hygiene dan sanitasi belum sepenuhnya diterapkan pada unit unit usaha pengolahan dan pemasaran bahan pangan asal hewan. D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perdagangan, diantaranya adalah:
69. 1.Gejolak Inflasi yang cukup tinggi
70. 2.Belum optimalnya perumusan kebijakan di sector perdagangan yang berorientasi pada penerapan Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE)
71. 3.Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan
72. 4.Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor.
73. 5.Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor IV.51 E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perindustrian , diantaranya adalah masih rendahnya daya saing industry Kecil dan Menengah yang disebabkan karena:
74. 1.Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM
75. 2.Masih Lemahnya kemampuan dan inovasi pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM.
76. 3.Proses Produksi yang Inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk.
77. 4.Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM
78. 5.Masih terbatasnya kemampuan pemasaran karena kekurangmampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran.
79. 6.Masih Rendahnya Produktivitas Industri Kecil dan menengah.
80. 7.Masih Rendahnya Kualitas Produksi Industri Kecil Dan Menengah. F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang transmigrasi, diantaranya adalah tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, permasalahannya diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 4.1.4 URUSAN FUNGSI PENUNJANG A. URUSAN PERENCANAAN Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, diantaranya adalah:
a.Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan IV.52 perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD). Hal ini disebabkan antara lain karena:
1. 1.Perencanaan 5 tahunan masih sangat tergantung dari political will kepala daerah terpilih sehingga ada kemungkinan belum optimal sinergitasnya dengan tahapan perencanaan 5 tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka Panjang daerah (RPJPD);
2. 2.Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;
3. 3.pendekatan proses perencanaan (partsipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
4. 4.dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum disusun dengan SMART (spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)
5. 5.Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;
6. 6.Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;
7. 7.Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;
8. 8.Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah; IV.53
9. 9.rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya , indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah;
10. 10.Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah
11. 11.Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sectoral;
12. 12.Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja rencana sektoral.
b.Belum optimalnya capaian kinerja RPJMD 2015-2019, yang disebabkan karena :
1. 1.Target kinerja dalam dokumen perencanaan belum ditetapkan dengan baik berdasarkan data dan informasi yang akurat;
2. 2.Kualitas evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab program/kegiatan belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program;
3. 3.Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dimanfaatkan untuk kebijakan perencanaan penganggaran dan untuk pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah penanggung jawab program/kegiatan. B. URUSAN KEUANGAN Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, diantaranya adalah:
4. 1.Belum optimalnya pendapatan daerah Kota Bogor terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
5. 2.Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku; IV.54
6. 3.Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
7. 4.Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
8. 5.Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja. C. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan , diantaranya adalah:
9. 1.Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
10. 2.Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan;
11. 3.Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain;
12. 4.Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
13. 5.Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD;
14. 6.Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
15. 7.Masih adanya beberapa data pegawai yang belum akurat.
16. 8.Masih belum terpenuhinya kewajiban peningkatan kompetensi bagi seluruh ASN sesuai dengan amanat peraturan perundangan. D. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan , diantaranya adalah:
17. 1.Masih rendahnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah kota yang disebabkan karena : IV.55
18. 2.Masih lemahnya kapasitas lembaga Pemerintah Daerah pelaksana fungsi litbang;
19. 3.Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kelitbangan.;
20. 4.Belum sinergisnya program-program berbasis kelitbangan antar Perangkat Daerah;
21. 5.Masih terbatasnya kolaborasi instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah, badan usaha, masyarakat;
22. 6.Masih kurangnya hasil kelitbangan yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
23. 7.Masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat tentang hasil kelitbangan Kota Bogor.
24. 8.Masih lemahnya tumbuh kembang inovasi daerah yang disebabkan karena :
25. 9.Pelaksanaan inovasi di daerah masih bersifat parsial, belum menjadi kebijakan Pemda secara luas dan masif;
26. 10.Belum terbangunnya kerangka kebijakan Pemda yang berorientasi menciptakan situasi yang kondusif untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi;
27. 11.Belum terbangunnya infrastruktur inovasi daerah;
28. 12.Adanya gap implementasi inovasi di daerah. E. URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung/Sekretariat Daerah Permasalahan yang dihadapi urusan penunjang lainnya pada fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat diantaranya adalah :
29. 1.Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan antara lain karena :
a.Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum seluruhnya mendapat penilaian baik;
b.belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil reviu LKPD; IV.56
c.Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif;
d.Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Propinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
e.Penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih rendah;
f.Prosentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah;
g.belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan.
1. 2.Belum optimalnya kapabilitas APIP
2. 3.belum meratanya kompetensi APIP. 4.2 ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:
a.Isu Strategis dari penelaahan tujuan pembangunan berkelanjutan;
b.Isu Strategis Nasional dan Propinsi Jawa Barat;
c.Isu strategis dari penelaahan kebijakan pembangunan Kota Bogor yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Bogor;
d.Isu Strategis dari penelahaan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
e.Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Bogor.
f.Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Bogor. IV.57 4.2.1 Penelaahan Terhadap Isu Strategis Kebijakan Yang Berkaitan Berikut ini adalah hasil penelaahan terhadap ke enam unsur yang akan menentukan isu strategis pembangunan kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan. A. Isu Strategis Dari Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :
1. 1.Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. 2.Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. 3.Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. 4.Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. 5.Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. 6.Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. 7.Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. 8.Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan IV.58 berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. 9.Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. 10.Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. 11.Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. 12.Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. 13.Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. 14.Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. 15.Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. 16.Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. 17.Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjut Dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, hampir semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kota Bogor untuk pencapaian tujuan dimaksud kecuali Tujuan ke -14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. IV.59 Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dari pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota Bogor. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:
18. 1.Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan Umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah)
19. 2.Analisis Capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
20. 3.Analisis kontribusi Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Adapun Isu Strategis yang dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kota Bogor adalah sebagai berikut :
21. 1.Kesenjangan kesejahteraan masyarakat
22. 2.Kemiskinan dan pengangguran
23. 3.Konektivitas pembangunan infrastruktur
24. 4.Aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan B. PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024 Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”
25. 1.Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:  Transformasi struktural berjalan  Produktifitas tenaga kerja meningkat  Iklim investasi kondusif  GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
26. 2.Sejahtera dapat diwujudkan dengan:  Kualitas hidup meningkat IV.60  Perilaku disiplin dan beradab  SDM berkualitas dan berdaya saing  Indeks kebahagiaan meningkat
27. 3.Adil dapat diwujudkan dengan:  Ketimpangan menurun  Redistribusi berjalan baik
28. 4.Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:  Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)  Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:
29. 1.Pembangunan manusia  Pelayanan dasar dan perlindungan sosial  SDM berkualitas dan berdaya saing
30. 2.Pembangunan ekonomi  Pangan dan pertanian  Energi, mineral, dan pertambangan  Kelautan dan kemaritiman  Pariwisata  Ekonomi kreatif dan digital  Industri manufaktur
31. 3.Pembangunan infrastruktur
32. 4.Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
33. 5.Pembangunan kewilayahan Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
34. 1.Pembangunan Manusia:  Pelayanan Dasar  SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
35. 2.Pembangunan ekonomi: IV.61  Pangan  Energi  Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital  Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
36. 3.Pembangunan kewilayahan:  Sentra Pertumbuhan  Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
37. 4.Pembangunan Infrastruktur:  Transportasi  Telekomunikasi  Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
38. 5.Pembangunan Polhukkamhan:  Hukum dan Regulasi  Hankam  Politik C. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023 Ada 5 Isu Strategis yang telah dirumuskan dalam RPJMD Propinsi Jabar 2018-2023 yaitu : (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

(4)Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
(5)Reformasi birokrasi. Secara umum dari 5 (lima) isu strategis diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Isu strategis dalam IV.62 peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia di Jawa Barat meliputi : a) Peningkatan Kualitas pendidikan, b) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan c) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat. Selain itu pengangguran juga merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan di jawa Barat mengingat tingkat pengangguran di Jawa Barat masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sampai dengan saat ini dikategorikan dalam IV.63 kondisi cukup baik meskipun dibeberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan terutama di wilayah perkotaan, dikarenakan Pemenuhan sarana transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan pergerakan orang, barang dan jasa. Revitalisasi jaringan kereta api, pembangunan jalan dan jembatan serta pelabuhan dan bandar udara, penyediaan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi fokus lima tahun kedepan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubaan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan. IV.64
4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%), pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil. Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal. Pada bidang ketahanan pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional, hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keanekaragaman konsumsi pangan masih rendah, Ketidakstabilan harga pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi. IV.65 Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan strandar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan. Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistic, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.
5.Reformasi birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang- undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai IV.66 dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:  Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.  Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.  Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:
1.Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2.Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
3.Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah IV.67
4.Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Program Unggulan dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Program unggulan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023. Program unggulan ini salah satu pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2018 - 2023, meliputi:
1.Akses pendidikan untuk semua, meliputi:

a.Kelas pintar untuk semua
b.Satu Universitas di setiap kabupaten/kota
1. 2.Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
a.Layad rawat
b.Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
c.Posyandu Juara
1. 3.Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
a.Ekonomi digital
b.Inkubator bisnis
c.Creative/Start-up hub
d.Gudang tani dan ikan Juara
e.Kredit 0%
1. 4.Pengembangan destinasi dan infrastrukur pariwisata, meliputi:
a.Satu kabupaten/kota satu destinasi wisata unggul
b.Infrastruktur pariwisata
c.Pengembangan SDM pariwisata
1. 5.Pesantren juara, meliputi:
a.Modernisasi dana umat
b.Tunjangan santri dan ulama
c.Modernisasi manajemen pesantren IV.68
d.Satu pesantren satu produk (trenmarket)
1. 6.Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
a.100% jalan mulus di Jawa Barat
b.Pembangunan dan perbaikan jalan kereta antar kota
c.Pengembangan transportasi massal perkotaan
d.Pembangunan pelabuhan dan transportasi sungai
1. 7.Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
a.Satu desa satu Bumdes (OVOP)
b.Tunjangan desa
c.Irigasi pertanian desa
d.Internet masuk desa
1. 8.Subsidi gratis golekmah, meliputi:
a.Rumah gratis
b.Transportasi gratis
c.Layanan kesehatan gratis
d.Pendidikan gratis
e.Sembako gratis
1. 9.Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
a.Provinsi pintar (E-planning, E-budgeting, E-monev, E- remunerasi kinerja, dll)
b.Kota/desa pintar
c.Pemekaran wilayah D. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BOGOR 2005- 2025 Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :
1. 1.Penguatan Perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumberdaya local
2. 2.Penataan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang berkelanjutan
3. 3.Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia
4. 4.Pemerintahan kota yang efektif dan effisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum IV.69 Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 adalah : “KOTA JASA YANG NYAMAN DENGAN MASYARAKAT MADANI DAN PEMERINTAHAN AMANAH“ yang terdiri dari empat misi yaitu :
5. 1.Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada;
6. 2.Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
7. 3.Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera;
8. 4.Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan effisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari Misi yang terdapat dalam RPJPD Kota Bogor. Terdapat 21 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor yang dapat dilihat pada Tabel 4.24. Tabel 4.24 Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 MISI RPJPD KOTA BOGOR SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR Misi 1. Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem IV.70 MISI RPJPD KOTA BOGOR SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR informasi yang handal Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025 Misi 2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah Misi 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia ( IPM ) Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender Misi 4. Terwujudnyapemerintahan kota yang efektif dan effisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik Terciptanya supremasi hukum serta IV.71 MISI RPJPD KOTA BOGOR SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukungkondisi politik yang demokratis berbasiskan etika Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2020-2024 merupakan RPJMD Daerah tahapan keempat. Dalam tahapan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik. Gambar 4.2 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor 2005-2025 Tabel 4.25 Arah Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 NO ARAH PEMBANGUNAN 2020-2024 1 Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.  Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan.  PDRB Rp. 7.849.788,84 (juta)  Indeks Daya Beli 74,12 IV.72 NO ARAH PEMBANGUNAN 2020-2024 2 Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.  Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi 3 Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkandaya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)  Pengelolaan dan Pemanfaatan pusat bisnis  Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis IV.73 NO ARAH PEMBANGUNAN 2020-2024 sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah. 4 Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.  Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi  Mempertahankaniklim investasi yang kondusif  Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi  Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor 5 Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.  Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja 6 Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.  Pelatihan ketrampilan, kewirausahaandanpeningkata n produktivitas  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja  Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi.  Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah 7 Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai  Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan IV.74 NO ARAH PEMBANGUNAN 2020-2024 tambah dandaya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan 8 Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.  Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri  Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan 9 Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.  Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan 10 Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.  Penciptaan dan pelestraioan kesan dan citra kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas IV.75 NO ARAH PEMBANGUNAN 2020-2024 11 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.  Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM  Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar Berikut arahan pembangunan dalam RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025 untuk periode RPJMD 2020-2024. MISI 1: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA. No Arah Pembangunan 2020-2024 1 Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.  Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan.  PDRB Rp. 7.849.788,84 (juta)  Indeks Daya Beli 74,12 IV.76 No Arah Pembangunan 2020-2024 2 Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.  Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi 3 Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkandaya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.  Pengelolaan dan Pemanfaatan pusat bisnis  Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis IV.77 No Arah Pembangunan 2020-2024 4 Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.  Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi  Mempertahankaniklim investasi yang kondusif  Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi  Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor 5 Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.  Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja 6 Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.  Pelatihan ketrampilan, kewirausahaandanpeningkat an produktivitas  Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja  Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi.  Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah 7 Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dandaya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.  Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapanagribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan IV.78 No Arah Pembangunan 2020-2024 8 Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.  Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri  Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan 9 Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama Jasa Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa Angkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan serta jasa lainnya.  Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan 10 Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.  Penciptaan dan pelestraioan kesan dan citra kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas 11 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan  Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM  Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar IV.79 No Arah Pembangunan 2020-2024 hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN. No Arah Pembangunan 2020-2024 1 Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman  Pengendalian tata ruang terutama untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan 2 Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata  Pemantapan penataan kota yang beridentitas dan berbudaya 3 Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang  Pemantapan angkutan umum  Pemantapan rekayasa lalu lintas IV.80 No Arah Pembangunan 2020-2024 4 Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional.  Pemantapan ruang terbuka hijau  Perlindungan Kawasan Resapan Air  Penataan bantaran sungai 5 Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai.  Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan pemukiman  Perwujudan lingkungan permukiman yang berkualitas  Pengelolaan dan pengembangan rusun 6 Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu  Pemantapan layanan kualitas air minum  keterpaduan jaringan utilitas Kota 7 Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi  Pemantapan kinerja layanan persampahan  Pemantapan pengembangan pengelolaan persampahan IV.81 No Arah Pembangunan 2020-2024 masyarakat skala kawasan dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)  Perluasan jaringan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat  Pemantapan Pengelolaan TPA 8 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.  Pemantapan model partisipasi swasta dalam investasi dibidang infrastruktur dan sarana kota MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA. No Arah Pembangunan 2020-2024 1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)  IPM Kota Bogor 86.85 2 Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.  Jumlah Penduduk 1.500.000 jiwa  LPP 2 % 3 Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.  Pemantapan sistem administrasi kependudukan IV.82 No Arah Pembangunan 2020-2024 4 Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.  Bebas Buta  RLS 15.00  Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal 5 Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin  AHH 79.5 6 Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat  Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan Penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pemantapan kemandirian masyarakat 7 Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.  Terwujudnya pemantapan, pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat 8 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber  Pelayanan Sosial (34.86%) IV.83 No Arah Pembangunan 2020-2024 kesejahteraan sosial. 9 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.  Menurunnya Jumlah Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan (0%) 10 Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.  Penguatan Kelembagaan Perlindungan Anak (40%) 11 Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.  Pemantapan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki 12 Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.  Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan (100%)  Pengembangan nilai-nilai budaya lokal. 13 Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.  Peningkatan sarana dan prasarana olahraga MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM. IV.84 No Arah Pembangunan 2020-2024 1 Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor  Pemantapan dan penguatan pemahaman partisipasi politik masyarakat yang demokratis 2 Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip- prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima  Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat 3 Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas  Pemantapan budaya hukum maysrakat dengan tersedianya produk hukum daerah yang responsif  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum  Peningkatan kompetensi aparatur 4 Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif  Pemantapan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan 5 Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan 6 Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai  Pemantapan peran Media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol IV.85 alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik 7 Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan  Pemantapan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender E. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031 Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Pada tahun 2016, Kota Bogor telah melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-
9. 2031.Proses evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dilakukan secara menyeluruh termasuk evaluasi Perda No.8 Tahun 2011 sebagai produk hukum resmi RTRW Kota Bogor. Kegiatan evaluasi RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena IV.86 terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya:
a.Peraturan yang dikeluarkan di tingkat pusat atau propinsi terkait dengan substansi dalam rencana tata ruang, misalkan adanya UU, PP, Permen, Perda Propinsi, Perda Kota dan lain-lain
b.Kebijakan dan rencana regional dari kementrian/lembaga di pusat dan propinsi yang terkait dengan rencana tata ruang Kota Bogor, yang berakibat kepada adanya perubahan:  Perubahan rencana struktur ruang, yaitu sistem pusat dan rencana infrastruktur  Perubahan rencana pola ruang
c.Rencana tata ruang wilayah tetangga (Kabupaten Bogor) dan rencana yang telah disepakati dengan wilayah tetangga (Kabupaten Bogor). Di samping faktor eksternal, kegiatan evaluasi RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhinya. Faktor internal ini sebagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya: a) Rencana dan Kajian Sektoral Dalam perjalanan realisasi RTRW Kota Bogor, beberapa rencana dan kajian sektoral telah disusun setelah RTRW diperdakan. Hasil dari rencana dan kajian tersebut merupakan turunan dari rencana tata ruang dengan pendetaian sesuai kebutuhan sektor. Pendetailan tersebut guna menjabarkan rencana tata ruang serta menyelesaikan IV.87 permasalahan dan kebutuhan sektor pada masa mendatang. Maka dari itu dalam evaluasi RTRW ini, hasil rencana dan kajian sektor perlu dipertimbangkan guna mengevaluasi apakan rencana yang ada masih relevan untuk dilanjutkan atau terdapat rencana dan targetan sektor yang baru yang perlu diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. b) Isu Strategis Penegasan Batas Kota Batas kota yang saat ini digunakan oleh Kota Bogor, mulai tahun 2014 disempurnakan batas batasnya di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya peta batas Kota Bogor yang telah disempurnakan pada tahun 2014 dan yang akan digunakan untuk segala keperluan administrasi batas kota termasuk dalam RTRW Kota Bogor. Kondisi ini akan menyebabkan perlunya diperbaiki peta dasar maupun peta tematik yang ada dalam RTRW Kota Bogor, yaitu peta dengan batas yang paling aktual. c) Isu Strategis baru transportasi Aspek transportasi merupakan aspek penting sebagai pembentuk kota. Dalam mewujudkan rencana tata ruang Kota Bogor, dalam kurun 5 tahun terakhir ini terdapat beberapa isu strategis transportasi yang akan mempengaruhi transportasi Kota Bogor. Isu strategis ini akan turut menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan, strategi, rencana dan program transportasi. Beberapa isu strategis transportasi Kota Bogor:
1. 1.Transportasi Massal  Rencana pengembangan transpakuan  Rencana pengembangan angkutan berbasis rel : LRT, Monorel  TOD Sukaresmi
2. 2.Terminal Baranangsiang  Terminal tipe A  Stasiun LRT
3. 3.Rencana Terminal Tanah Baru  Terminal tipe A IV.88  Stasiun LRT/monorel  Terminal barang  TOD / mixed use
4. 4.Skywalk  Baranangsiang – Suryakencana  Sukaresmi  Air Mancur – Sempur d) Isu Strategis Perbedaan Pola Ruang Eksisting dengan Rencana Dari hasil evaluasi RTRW 2011-2031 yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 tersebut merekomendasikan untuk dilanjutkan dengan penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011- 2031. Ada beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penataan ruang Kota Bogor 2011-2031, yaitu : 1) Keterkaitan Kota Bogor Dengan Wilayah Sekitarnya Kota Bogor secara geografis terletak di kawasan Jabodetabek di mana secara struktur Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam PKN Bodebek. Posisinya yang strategis sebagai bagian dari metropolitan Jakarta maka dalam perkembangan kotanya banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan kegiatan dari sistem metropolitan Jabodetabek. Perencanaan Kota Bogor tidak mungkin hanya melihat Bogor sebagai suatu kota tunggal namun harus diperhatikan pula posisinya dalam lingkup regional. Sebagai bagian dari PKN Bodebek, Kota Bogor merupakan salah satu penyangga Jakarta yang bersama dengan Kota/Kab Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor harus dapat berbagi peran dalam pengembangan PKN ini. Keterkaitan Kota Bogor dengan kota/kab di sekitar Jakarta ini meliputi sistem jaringan jalan terutama menyangkut jalan tol dan arteri primer serta menyangkut sistem kota dan pola ruang. Sebagai penyangga IV.89 Jakarta beberapa fungsi penunjang Jakarta dilimpahkan pula di kawasan penyangga tersebut termasuk di Kota Bogor. Dalam hal kependudukan, diproyeksikan penduduk Kota Bogor akan mencapai 1 juta jiwa pada tahun 2011 maka secara klasifikasi kota Kota Bogor akan meningkat dari Kota Besar menjadi Metropolitan. Sebagai Kota Metropolitan maka konsentrasi penduduk akan berpusat pada kota tersebut. Di mana dengan berubahnya menjadi Kota Metropolitan maka kebutuhan pengembangan dan kegiatan yang harus diwadahi di Kota Bogor mengalami perubahan pula. Hal ini perlu diantisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang untuk masa 20 tahun ke depan ini. Keterkaitan struktur dan ketergantungan Kota Bogor dalam lingkup regional meliputi: Sistem kota, sebagai bagian dari PKN Bodebek maka Kota Bogor merupakan kota satelit Jakarta yang diarahkan pengembangannya menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Beberapa fasilitas minimun dari PKN dapat disediakan oleh Kota Bogor, namun demikian perlu adanya koordinasi dengan kawasan Bodebek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih fasilitas yang disediakan. Jaringan jalan, dalam merencanakan sistem jaringan jalan Kota Bogor maka sistem regional perlu dipertimbangkan dan dijadikan masukan dalam rencana terutama dalam hal jaringan jalan Tol, arteri primer dan kolektor primer. Beberapa jaringan jalan yang perlu dipertimbangkan diantaranya Rencana Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Rencana Jalan Bogor Outer Ring Road (BORR), rencana Tol Ciawi-Sukabumi, dan Bogor Inner Ring Road. Kereta api, merupakan salah satu moda yang digunakan oleh para komuter dalam menempuh perjalanannya ke Jakarta. Frekwensi perjalanan kereta api dalam sehari sangat tinggi dengan jumlah penumpang harian rata-rata 30.000 penumpang. Kondisi saat ini perlintasan jaringan jalan kereta api dan jalan raya kebanyakan masih sebidang, hal ini menjadi salah satu faktor IV.90 penyebab kemacetan lalu lintas Kota Bogor pada beberapa titik perlintasan. Pengembangan moda kereta api menjadi penting guna menunjang pergerekan penduduk Kota Bogor dan kawasan sekitarnya menuju Jakarta namun perlu pula diperhatikan kondisi perlintasan yang ada. Di masa mendatang perlintasan kereta api dan jalan raya sebaiknya tidak sebidang. Sebagai kota satelit Jakarta, maka perkembangan pola ruang Kota Bogor lebih banyak diarahkan kepada perumahan dan mulai pula berkembang kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penujang perumahan. Perumahan yang dibangun di Kota Bogor terutama yang berlokasi di bagian utara lebih untuk memenuhi kebutuhan perumahan baik para pekerja di Jakarta. Saat ini perkembangan perumahan untuk pasar pekerja di Jakarta mulai merambah ke bagian timur dan selatan, hal ini perlu diantisipasi aspek transportasinya karena seringkali perumahan hanya merencanakan pembangunan di dalam areal perumahan tanpa memikirkan sistem transportasi penunjang keluar dari perumahan menuju tempat kerja (dalam hal ini ke arah Jakarta). Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan fasilitas pelayanan terutama di kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran. Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantuangan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor. IV.91 Gambar 4.3 Keterkaitan Antarkota PKN Metropolitan Jabodetabek-Punjur (Eksisting) Sumber: RTRW Kota Bogor, 2011 2) Peran dan Fungsi Kota Bogor Dalam konteks Jabodetabek Punjur, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit, pemanfaatan ruangnya diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam. Sebagai kawasan yang berada di bagian hulu, Bopunjur diarahkan sebagai kawasan lindung. Dengan peran Bopunjur yang demikian, Kota Bogor dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limpahan air permukaan. IV.92 Peningkatan pemanfaatan jalur KA yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Citayam Depok dengan jalan lingkar luar Jakarta (JORR) akan meningkatkan interaksi antara DKI Jakarta dengan Kota Bogor. Peningkatan aksesibilitas antara Jakarta dengan Bogor harus dimanfaatkan oleh Kota Bogor sebagai peluang membangun kesalingtergantungan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang sosial ekonomi. Dalam sistem kota-kota di Jabodetabekpunjur, Jakarta diposisikan sebagai kota inti dan Bodetabek serta kota lainnya seperti BSD sebagai satelit. Hal ini tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki kota-kota tersebut. Berdasarkan potensi dan posisi geografis yang dimilikinya, kota-kota dalam lingkup Bodetabek selayaknya dapat menjadi kota yang mandiri yang pada akhirnya menumbuhkan interaksi yang positif dan saling menguntungkan. Potensi yang dimiliki Kota Bogor memungkinkan untuk tidak sepenuhnya menjadi satelit Jakarta karena apabila ini berlangsung terus justru akan saling merugikan. Yang perlu diciptakan adalah kesalingtergantungan sehingga di antara keduanya tercipta interaksi yang positif dan saling menguntungkan. Kota Bogor perlu menggunakan potensinya (dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekologis) untuk menampung limpahan perkembangan Kota Jakarta sehingga kegiatan ekonominya lebih berkembang, tercipta lapangan kerja yang lebih banyak, dan terwujud kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan. Pemanfaatan ruang Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kota Bogor perlu dipertimbangkan hanya di kawasan-kawasan tertentu mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air dalam ekosistem Jabodetabek Punjur. IV.93 Pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam. Arahan pemanfaatan ruang bagi kedua kabupaten ini memberi peluang bagi Kota Bogor untuk berperan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi. Kota Bogor dengan posisi geografis dan akses yang dimilikinya juga memungkinkan untuk berperan sebagai pusat perdagangan berskala regional. 3) Daya Dukung Dan Daya Tampung Ruang Wilayah Kota Bogor merupakan wilayah yang secara topografi cukup datar dan sedikit bergelombang pada bagian selatan. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan perkotaan berupa permukiman dan prasarananya serta kegiatan ekonomis lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa. Disamping itu wilayah Kota Bogor yang termasuk dalam konstelasi Kawasan Jabodetabek terhubung dengan kota inti yaitu DKI Jakarta melalui jejaring transportasi yang baik sehingga menyebabkan pergerakan penduduk antara kedua kota tersebut menjadi sangat mudah. Kondisi tersebut didukung dengan kebijakan perwilayahan yang memberikan peran pengembangan kegiatan perumahan dan sarana pendukungnya serta industri di Kota Bogor sebagai kota satelit dalam konstelasi Jabodetabek. Di sisi lain kondisi fisik dasar lahan Kota Bogor relatif tidak mempunyai masalah untuk dikembangkan sepenuhnya untuk kegiatan perkotaan. Hanya beberapa daerah yang mempunyai hambatan berupa kondisi topografi lahan yang memiliki kelerangan yang curam sehingga sulit dibangun dan lahan kawasan resapan air potensial yang memerlukan pengaturan dan pengendalian dalam hal pemanfaatannya untuk kegiatan perkotaan. Perkembangan teknologi dengan penggunaan lahan secara intensif dapat menjadi solusi untuk menampung pertambahan IV.94 jumlah penduduk tersebut. Namun hal tersebut tidak mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ketersediaan prasarana pendukung perkotaan. Oleh karena itu perlu dihitung kemampuan lahan Kota Bogor dalam menampung pertambahan jumlah penduduk dengan memperhitungkan kualitas lingkungan dan prasarananya sehingga penduduk yang tinggal di Kota Bogor memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas di Kota Bogor. Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan menggunakan kebutuhan data dan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PU No.20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Analisis Daya dukung lahan menitikberatkan pada analisis kondisi fisik wilayah mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikembangkan pada wilayah tersebut ditinjau dari kondisi fisiknya. Hasil akhirnya berupa Wilayah Kesuaian yang dapat dijadikan acuan dasar untuk penataan Ruang. Sebelum mengetahui kemampuan dan kesesuaian lahan dilakukan analisis – analisis seperti analisis satuan kemampuan lahan morfologi, analisis satuan kemampuan lahan lereng, analisis satuan kemampuan lahan pondasi, analisis satuan kemampuan lahan ketersediaan air, analisis satuan kemampuan daerah resapan air, analisis satuan kemampuan lahan untuk drainase analisis satuan kemampuan lahan terhadap erosi, analisis satuan kemampuan lahan pembuangan limbah, dan analisis satuan kemampuan lahan bencana alam. Setelah dilakukan hasil analisis semua satuan kemampuan lahan kembali dianalisis menggunakan analisis superimpose untuk menunjukkan kemampuan lahan di wilayah atau kawasan perencanaan secara keseluruhan. Dari hasil analisis kemampuan lahan, wilayah Kota Bogor cenderung memiliki kemampuan lahan di kelas sedang jika akan dikembangankan sebagai kawasan perkotaan. Maka dari itu, Kota Bogor dapat diarahkan menjadi kawasan yang memiliki fungsi untuk dapat dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. IV.95 Tabel 4.26 Kemampuan Lahan Kota Bogor Wilay ah Pelaya nan Kemampuan Lahan TotalTidak Mampu Kurang Mampu Sedang Cukup Mampu Mampu A 310,171 53,571 705,624 501,635 86,699 1657,7 B 301,477 90,547 664,497 318,567 67,312 1442,4 C 280,101 178,419 1418,248 740,658 107,156 2724,58 D 123,493 252,157 1036,901 390,631 12,578 1815,76 E 363,585 223,134 1557,453 1200,540 157,038 3501,75 Total 11142,2 Sumber : Hasil Analisis 2018 Gambar 4.4 Peta Kemampuan Lahan Kota Bogor IV.96 Setelah mendapatkan kemampuan lahan di Kota Bogor, kemudian dapat ditentukan potensi pengembangan wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan di Kota Bogor. Sebagai contoh, saat ini di wilayah pelayanan D dikembangkan sebagai permukiman dan setelah dilakukan analisis didapatkan bahwa wilayah pelayanan D cocok dikembangkan sebagai perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan sebagai lahan terbangun lainnya dengan kepadatan rendah hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pelayanan B memiliki potensi kesesuaian lahan sebagai kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan resapan air paling besar diantara wilayah pelayanan lainnya dalam hal kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan resapan air. Tabel 4.27 Kesesuaian Lahan Kota Bogor Kesesuaian Lahan Wilayah Pelayanan Tot al A B C D E Kawasan Lindung, RTH, dan Resapan Air 310, 171 301, 477 280,1 01 123,4 93 363, 585 137 8,8 RTH, Daerah Resapan Air, Perumahan Kepadatan Rendah, dan Lahan Terbangun Lainnya dengan Kepadatan Rendah 53,5 71 90,5 47 178,4 19 252,1 57 223, 134 797, 8 Perumahan Kepadatan Rendah - Sedang dan Lahan Terbangun lainnya Rendah – Sedang 705, 624 664, 497 1418,2 48 1036, 901 1557,4 53 538 2,7 Perumahan Kepadatan Sedang - Tinggi dan Lahan Terbangun lainnya Sedang – Tinggi 588, 335 385, 879 847,8 14 403,2 09 1357, 578 358 2,8 Total 1114 2,2 Sumber : Hasil Analisis 2018 IV.97 Gambar 4.5 Peta Kesesuaian Lahan Kota Bogor Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 IV.98 4) Struktur Ruang Kota Dengan proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa pada tahun 2031 (berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, maka struktur ruang yang ada saat ini (1 pusat kota yang berkembang secara linear ke pinggiran jalan-jalan utama) dinilai tidak akan mampu untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman. Orientasi penduduk yang berjumlah mencapai 1,8 juta ke pusat kota akan menyebabkan permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan pada ruas jalan-jalan utama kota yang menuju pusat kota. Dengan demikian perlu adanya penyesuaian bentuk struktur ruang untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan kota agar terjadi keseimbangan pemanfaatan ruang. Penyesuaian struktur ruang dilakukan dengan mengubah sistem pusat yang dinilai tidak akomodatif lagi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan dan perkembangan kota. Perubahan sistem pusat ini akan didasarkan atas hasil analisis mengenai perkembangan kota dalam 20 tahun serta kebutuhan ruang dan infrastruktur penduduknya. Sebagai kota metropolitan perlu adanya redistribusi kegiatan dan fasilitas pelayanan ke setiap wilayah kota secara hirarkis serta pengurangan beban pusat kota. Hal ini tentunya perlu ditunjang dengan jaringan jalan yang merata ke seluruh wilayah kota serta penyesuaian hirarki fungsi jalan yang seharusnya. Perubahan sistem pusat tersebut tentunya harus diikuti dengan persiapan kelengkapan fasilitas untuk masing- masing pusat sesuai dengan arahan peran dan tema pengembangan pusat tersebut. Pada pusat-pusat yang direncanakan di wilayah perbatasan, pengadaan faslitasnya perlu memperhatikan keberadaan fasilitas-fasilitas yang ada dan direncanakan di wilayah perbatasan yang termasuk di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antarwilayah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas terutama pada wilayah perbatasan. IV.99 5) Sistem Transportasi Aksesibilitas pergerakan yang ada di Kota Bogor belum merata, hal ini disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dari jaringan jalan yang ada. Sistem jaringan yang ada saat ini masih bertumpu pada pusat kota. Berkumpulnya beban pada pusat kota ini yang kemudian menyebabkan berbagai masalah transportasi. Selain itu, untuk jangka waktu sampai akhir masa perencanaan, pengembangan jaringan transportasi perlu mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemungkinan kegiatan yang tumbuh di Kota Bogor. Isu-isu lain adalah adanya pembangunan dan peningkatan jalan (arteri dan kolektor) pada wilayah baru dilakukan mendahului atau sejalan dengan pengembangan kawasan baru. Perlunya pengembangan terminal tipe A yang representatif dengan luas lahan yang memadai sebagai terminal tipe A, sesuai dengan perkembangan Kota Bogor saat ini dan masa datang. Kota Bogor juga dipandang sudah memerlukan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi, nyaman dan terjangkau. Angkutan massal ini tidak hanya melayani internal Kota Bogor namun harus pula merupakan bagian dari sistem transportasi massal regional. Isu yang tak kalah penting, namun sering diabaikan dalam rencana pengembangan transportasi adalah mengakomodasi pengguna jalan pejalan kaki. Dalam perencanaan 20 tahun mendatang, perencanaan yang dilakukan haruslah yang berpihak kepada masyarakat termasuk kepada pejalan kaki tidak hanya untuk mereka yang menggunakan kendaraan bermotor. Saat ini pedestrian di Kota Bogor belum semua ruas jalan dilengkapi dengan pedestrian yang memadai. Prioritas pengembangan pedestrian perlu diarahkan pada pusat-pusat kegiatan baik di pusat kota maupun pusat bagian kota lainnya dan sekitar Kebun Raya. Isu lain adalah menyangkut moda kereta api. Tingginya frekuensi kereta api serta persimpangan yang masih sebidang antara jalan dan rel kereta api, menyebabkan sering terjadi kemacetan pada persimpangan tersebut. Perlintasan tidak IV.100 sebidang dalam perencanaan ke depan harus manjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan kereta api. 6) Ketersediaan Infrastruktur Isu-isu strategis terkait dengan infrastruktur adalah air minum, air limbah, draianse, persampahan, listrik, telekomunikasi dan gas. Dari beberapa infrastruktur yang disebutkan terdapat kesamaan pada isu mengenai upaya penyediaan infrastruktur yang dapat melayani jumlah penduduk sampai tahun 2029. Penyediaan infrastruktur yang dimaksud juga tidak terlepas dari penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan (green infrastructure). Infrastruktur yang berbasis lingkungan adalah infrastruktur yang sistem penyediaan dan pengoperasiannya yang sesuai dengan standar yang berlaku. Paradigma penyediaan infrastruktur yang identik dengan penyediaan oleh pemerintah juga harus diubah. Pemerintah daerah yang dalam ini adalah pemerintah kota dapat membuka peluang bagi masuknya pihak-pihak lain yang berminat dalam penyediaan infrastruktur. Ini dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk itu rancangan mengenai pola kemitraan penyediaan infrastruktur menjadi penting. Isu spesifik per infrastruktur meliputi masih kurangnya prasarana air minum (saat ini tingkat pelayanan air bersih baru mencapai 47% dengan pelayanan belum optimal), perlunya optimalisasi dan pengembangan pelayanan IPAL, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui program 3R dan pengolahan sampah berbasis komunitas, pentingnya keterpaduan sistem drainase jalan dan lingkungan perumahan. Isu mengenai penataan dan pemanfaatan tower bersama telekomunikasi menjadi salah satu isu penting pengembangan infrastruktur dalam konteks semakin berkembangnya telekomunikasi nirkabel. Isu lain adalah mengenai kebutuhan jaringan distribusi gas untuk mendukung program kendaraan berbahan bakar gas. Untuk menciptakan keserasian dalam IV.101 pemenuhan infrastruktur kota, maka hal yang perlu direncanakan adalah pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya yaitu sistem terpadu jaringan bersama di bawah tanah (ducting system). 7) Pola Ruang Kota Ruang kota yang terbatas tidak hanya menuntut adanya optimasi pemanfaatan lahan tetapi juga menuntut keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk keberlanjutan pengembangan kota dalam jangka panjang. Perkembangan pola ruang eksisting kota secara umum dilihat dari perkembangan pemanfaatan lahan komersial, perumahan, industri dan kawasan lindung. Pemanfaatan lahan komersial di Kota Bogor umumnya terjadi pada jalur-jalur utama kota yang semula memiliki fungsi sebagai perumahan golongan menengah ke atas dengan kapling besar menjadi kegiatan komersial yang tidak berskala pelayanan lingkungan atau lokal, tetapi berskala pelayanan kota atau regional. Contoh yang terjadi adalah di sepanjang Jl. Raya Pajajaran, Jl. Tajur, Jl. Bangbarung Raya dan Jl. Pandu Raya. Kebijakan mengenai luas lahan minimum yang dapat dikembangkan menjadi lahan perumahan berakibat pada tumbuhnya praktek pemecahan luas lahan menjadi kavling yang siap dibangun. Akibatnya terjadinya pertumbuhan perumahan dengan luas kavling kecil yang minim atau bahkan tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas umum dan sosial serta hanya dengan dukungan utilitas yang minim. Isu-isu mengenai kegiatan industri meliputi perlunya untuk membatasi lokasi penambahan industri dan menata kawasan di sekitar lahan industri yang ada. Hal ini karena faktor kecocokan lahan terhadap prasyarat minimum prasarana pendukung industri seperti jalan yang dapat dilalui kendaraan besar. Untuk kawasan lindung, terdapat beberapa hal seperti alih fungsi lahan sempadan dan pendangkalan sungai. Alih fungsi lahan sempadan terjadi akibat makin terbatasnya lahan yang ada IV.102 di perkotaan. Sedangkan jika terdapat ketersediaan lahan dapat dipastikan memiliki nilai lahan yang tinggi. Pendangkalan sungai timbul dari adanya tingkat erosi yang tinggi sebagai akibat dari tidak berfungsinya kawasan Konservasi di Wilayah Bogor Selatan. Lumpur dan tanah akibat erosi mengalir ke sungai Cisadane dan Ciliwung dan pada akhirnya sungai ini menjadi dangkal dan dapat menimbulkan banjir. Khusus berkaitan dengan kawasan lindung setempat muncul persoalan kurangnya ruang terbuka hijau, hutan kota, taman kota, taman bermain, ruang olahraga, dan lain-lain. Optimasi penggunaan lahan dalam konteks Kota Bogor adalah dengan melakukan pembangunan yang berbasis pada peningkatan manfaat lahan melalui konsep pengembangan vertikal. Pengembangan secara vertikal dilakukan terutama pada kawasan pusat kota dengan kondisi tingginya harga lahan dan terbatasnya luas sediaan lahan. Keseimbangan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya diwujudkan dalam pengembangan yang melindungi kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung, baik sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan lindung geologi maupun kawasan lindung lainnya, seperti kawasan perlindungan plasma nutfah. 8) Ruang Publik Yang dimaksud dengan ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan adalah ruang terbuka (open space) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan ) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang terbuka (open space) adalah berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan; ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, IV.103 pekuburan dan daerah hijau pada umumnya. Daerah hijau pada umumnya meliputi median jalan; sempadan jalan, sungai, pantai, jalur Kereta Api atau area dibawah SUTET. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua golongan/strata warga kotanya maka semestinya semua ruang publik tersebut adalah milik Pemerintah Kota. F. PENELAAHAN TERHADAP RPJMD DAERAH LAINNYA Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kabupaten Bogor adalah satu-satunya daerah perbatasan yang melingkupi wilayah Kota Bogor. Dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, ada beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam dokumen tersebut antara lain adalah :
5. 1.Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing;
6. 2.Peningkatan pelayanan pendidikan
7. 3.Peningkatan pelayanan kesehatan
8. 4.Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
9. 5.Peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian daerah
10. 6.Peningkatan investasi daerah
11. 7.Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
12. 8.Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
13. 9.Pengelolaan kebencanaan
14. 10.Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
15. 11.pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
16. 12.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
17. 13.Peningkatan pelayanan publik. IV.104 Kerjasama Kabupaten – Kota Bogor menjadi salah satu isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor dan RPJMD Kota Bogor sehingga perencanaan jangka menengah kabupaten-kota Bogor dapat secara sinergis dirumuskan dalam rangka penanganan permasalahan- permasalahan baik social, ekonomi maupun pengembangan infrastruktur wilayah terutama di wilayah-wilayah perbatasan. G. PENELAAHAN TERHADAP ISU STRATEGIS RANCANGAN KLHS RPJMD KOTA BOGOR 2019-2024 Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bogor merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan Isu Strategis PB dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data -data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan berdasarkan pada identifikasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian- kajian lainya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan (stakeholders) pihak- pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bogor, baik atas nama individu maupun lembaga. Rumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil identifikasi dari capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP. 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup. Secara umum Hasil identifikasi terhadap capaian TPB Kota Bogor untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut: IV.105
18. 1.Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional.
19. 2.Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional.
20. 3.Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bogor, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan. 4.2.1 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; Tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; Tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan Tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Dalam tabel 4.33 berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kota Bogor. IV.106 Tabel 4.28 Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Sosial TPB PILAR SOSIAL ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET Tujuan 1 mengentaskan segala bentuk kemiskinan 1) Prosentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi 2) pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN belum optimal; 3) Penanganan kawasan permukiman kumuh Kerugian ekonomi langsung akibat bencana Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan 1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia 1) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);. 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat. Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan 1) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. 4.2.2 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan IV.107 ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; Tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan Tujuan 17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Tabel 4.29 Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Ekonomi Di Kota Bogor TPB PILAR EKONOMI ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGETTujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua Jumlah wisatawan mancanegara (Jumlah kunjungan wisata) Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur (industri Pengolahan) terhadap PDB dan perkapita Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara 1) Indeks koefisien gini masih tinggi 2) Tingkat kemiskinan masih tinggi 4.2.3 Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 11 menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan; Tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk IV.108 mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan Tujuan 15 pelestarian dan pemanfataan berkelanjutan ekosistem daratan. Berikut ini adalah rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kota Bogor Tabel 4.30 Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Lingkungan TPB PILAR LINGKUNGAN ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan 1) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal didaerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. 2) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 3) Persentase sampah perkotaan yang tertangani 4) ProsentasePelayanan/Prosentase Volume Sampah Terangkut Ke TPA 5) ProsentasePelayanan/Prosentase 6) Volume Sampah Terangkut Ke TPA 7) Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%) 4.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2020-2024 Berdasarkan hasil telaahan terhadap Identifikasi permasalahan dan Isu Strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan yang terkait sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat 4 Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bogor tahun 2019-2024. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor 2020-2024, dapat dilihat pada diagram berikut ini. IV.109 Gambar 4.6 Sinergitas antara Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 Isu-isu sebagaimana dimaksud diatas pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penganganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini. Gambar 4.7 Keterkaitan antar Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 Pembangunan Manusia yang Berkeadilan Penguatan Daya saing Ekonomi Masyarakat Berbasis pada Potensi lokal Pemanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan IV.110 Lebih lanjut, pembangunan daerah dilaksanakan mengarah pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, dimana hanya dapat dilakukan apabila ada keseimbangan peran dari 3 (tiga) pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah berperan menjalankan dan menciptakan arah kebijakan dan regulasi yang mendorong berkembangnya unsur- unsur lainnya, sedangkan dunia usaha berperan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara masyarakat sendiri mengambil peran dalam menciptakan interaksi social, ekonomi dan politik. Melihat interaksi 3 (tiga) pilar tersebut diatas, oleh karenanya Reformasi Birokrasi menjadi isu strategis yang sangat fundamental untuk mendorong penyelesaian isu-isu strategis lainnya. Gambar 4.8 Interaksi Pemerintah, Dunia Usaha, danMasyarakat dalam Pembangunan Kota Bogor Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 Secara umum dari 4 (empat) isu strategis sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut : IV.111 A. ISU STRATEGIS 1 : PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEADILAN Untuk mewujudkan Pembangunan Manusia yang berkeadilan, terdapat 7 aspek yang menjadi isu strategis kota Bogor yaitu :
a.Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan
b.Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
c.Perluasan Kesempatan Kerja
d.Pemberdaaan Masyarakat
e.Pengarusutamaan Gender
f.Perlindungan social masyarakat, dan
g.Ketahanan Keluarga Pemenuhan standar dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan sangat menentukan kualitas SDM suatu daerah. Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, kualitas dari SDM sendiri harus terus ditingkatkan agar mampu menciptakan daya saing yang tinggi, yang dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan agar seluruh masyarakat Kota Bogor memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga mempunyai peluang yang besar menuju pada akses pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Tantangan lainnya yaitu menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antarwilayah, dan antargender. Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk menurunkan disparitas akses dan mutu layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan dasar dan rujukan. Selain itu, tantangan utamanya adalah meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyiapkan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. IV.112 Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan. Apabila merujuk pada arah pembangunan sektor kesehatan tahun 2020- 2024 yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2020-2024, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 diharapkan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor dengan target pencapaian AHH 79,5 tahun. Kondisi tersebut dapat diupayakan melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin. Melihat kondisi tahun 2017, AHH Kota Bogor baru mencapai 73.01 tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun hanya berkisar 0,07 tahun, maka untuk mencapai target AHH tahun 2024 di angka 79.5 tahun memang diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal melalui program-program di sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Terbatasnya lapangan kerja, keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat di Kota Bogor. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survey BPS yang telah dipublikasi per Agustus 2017, dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dikelompokkan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan. TPT untuk kelompok penduduk dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain dan diikuti dengan TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan. IV.113 Berdasarkan hasil survey dan publikasi BPS dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, TPT Kota Bogor terbilang sangat tinggi dan melebihi TPT nasional dan TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2017, TPT nasional adalah sebesar 5.5 sementara TPT provinsi Jawa Barat sebesar 8,22 persen sedangkan TPT Kota Bogor sebesar 9,57 yang berarti dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat sekitar 9 hingga 10 orang pengangguran. Walaupun demikian, TPT Kota Bogor sudah dapat ditekan dari angka tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu berkisar 11.08 menjadi 9,57. Pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Upaya lain untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu sarana untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bogor, mengingat sangat terbatasnya kesempatan kerja di sector- sektor industry pengolahan maupun sector jasa lainnya. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk bisa memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor yang masih rendah juga menjadi salah satu aspek yang berpotensi memicu peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor. Produktivitas Tenaga Kerja yang rendah menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut :
1. 1.Sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift work), dapat menerima tambahan tugas, IV.114 bekerja dalam suatu tim, kesediaan ditempatkan di luar kota tempat asal, dan sebagainya.
2. 2.Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam manajemen supervise serta keterampilan dalam tehnik industri
3. 3.Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (Quality control circles)
4. 4.Manajemen produktivitas, yaitu : manajemen yang efesien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas
5. 5.Efesiensi tenaga kerja, seperti : perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
6. 6.Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha. Perlindungan sosial terhadap pekerja informal juga harus ditingkatkan. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diperoleh kelompok penduduk tersebut masih kurang memenuhi standar hidup yang layak dan berkesinambungan. Diperlukan keterpaduan berbagai instansi sosial untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat mengelola berbagai resiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar penduduk yang kurang mampu memperoleh penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai. IV.115 B. ISU STRATEGIS 2 : PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PADA POTENSI LOKAL Isu Strategis berkaitan dengan Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi local mempunyai 3 aspek yakni :
7. 1.Pemerataaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan social dan ekonomi (Indeks Gini rasio)
8. 2.Penurunan Angka Kemiskinan
9. 3.Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sector ekonomi kreatif, industry dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi local. Pemerataaan kesejahteraan masyarakat Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2017 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 37.18 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6.5 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor dari tahun 2012-2017 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun. Grafik 4.2 PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017 Sumber : hasil olaan Bappeda Kota Bogor Tahun 2018 2014 2015 2016 2017 Kota Bogor 28,23 30,88 33,25 35,62 Jawa Barat 30,12 32,65 34,89 37,18 0 5 10 15 20 25 30 35 40 PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat 2014-2017 IV.116 Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat sejahteaan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hsill evaluasi terhadap indicator makro ekonomi kota Bogor, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Tabel 4.31 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Barang, 2017 Kelompok Komoditas Makanan Kelompok Pengeluaran 40 Persen Terbawah 40 Persen Tengah 20 Persen Teratas
10. 1.Padi-padian 51767 69314 77937
11. 2.Umbi-umbian 4144 6992 12335
12. 3.Ikan/udang/cumi/kerang 17535 39983 86043
13. 4.Daging 19709 38977 94567
14. 5.Telur dan susu 25184 51199 75627
15. 6.Sayur-sayuran 30622 46613 63830
16. 7.Kacang-kacangan 7970 11831 17809
17. 8.Buah-buahan 15721 33693 67969
18. 9.Minyak dan kelapa 11085 13567 20331
19. 10.Bahan minuman 14922 21341 28074
20. 11.Bumbu-bumbuan 7697 12524 21030
21. 12.Konsumsi lainnya 10385 16214 23589
22. 13.Makanan dan minuman jadi 123929 262305 418289
23. 14.Rokok dan tembakau 56344 93144 85344 Jumlah Makanan 397014 717697 1092774
24. 15.Perumahan dan fasilitas rumah tangga 153276 378196 1089209
25. 16.Aneka barang dan jasa 55340 175297 666629
26. 17.Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 12029 33349 72714
27. 18.Barang tahan lama 3217 30420 255612
28. 19.Pajak, pungutan, dan asuransi 9891 36025 158922
29. 20.Keperluan pesta dan upacara/kenduri 706 10408 40283 Jumlah Bukan Makanan 234459 663695 2283369 Jumlah 631473 1381392 3376143 Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial, Tahun 2018 IV.117 Apabila dilihat dari table diatas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk di kuintil 5 dengan penduduk di kuintil 1 dan 2 masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indikator Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu masih berkisar di angka 0,4. Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan (powerlessness) masyarakat miskin dalam hal:
30. 1.memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);
31. 2.melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
32. 3.menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi(inaccessability);
33. 4.menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
34. 5.membebaskan diri dari mental dan budaya miskin Kemiskinan Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah :
35. 1.Angka Kemiskinan
36. 2.Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis IV.118 kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.
37. 3.Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
38. 4.Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2016, berikut ini adalah gambaran indikator indikator kemiskinan yang ada di Kota Bogor dapat digambarkan dari grafik-grafik berikut ini : Grafik 4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota-Kota di Jawa Barat, 2013-2017 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2013 2014 2015 2016 2017 Kota Bogor 1,13 1,12 1,26 1,08 0,99 Kota Sukabumi 1,17 0,68 1,52 1,36 1,75 Kota Bandung 0,48 0,69 0,72 0,55 0,68 Kota Bekasi 0,73 0,75 0,68 0,69 0,82 Kota Depok 0,26 0,40 0,23 0,30 0,25 Kota Cimahi 1,09 0,89 0,91 0,71 1,10 Indeks P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota-Kota Di Jawa Barat Tahun 2013-3017 IV.119 Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2017 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0.99. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggangulangan kemiskinan Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangannya sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks. Grafik 4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota-Kota di Jawa Barat, 2013-2017 Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2015 -2017 cenderung menurun dan pada tahun 2017 bahkan lebih rendah dibanding Indeks P2 dari Kota Bandung dan Kota Bekasi. Hal ini 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi 2013 0,21 0,25 0,08 0,16 0,06 0,29 2014 0,23 0,11 0,17 0,19 0,09 0,21 2015 0,33 0,41 0,19 0,15 0,06 0,21 2016 0,26 0,38 0,12 0,15 0,06 0,14 2017 0,17 0,46 0,18 0,21 0,06 0,35 Indeks Keparahan Kemiskinan IV.120 menunjukkan bahwa kerentanan terhdap kemiskinan di Kota Bogor selama tahun 2015-2017 cenderung menurun. Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah :
a.Produktivitas Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UKM merupakan indikator seberapa efisien UKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Anis, Nandiroh, Supriyanto (2007) menyatakan bahwa “Usaha peningkatan produktivitas harus direncanakan secara baik dan sistematis sehingga berhasil apabila diaplikasikan kedalam suatu perusahaan. Tahap pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan.” Selanjutnya menurut Anis et.al pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun usaha perbaikan produktivitas UKM, yaitu:
1. 1.Meningkatkan input dan output, dimana perubahan/peningkatan output > daripada input.
2. 2.Menurunkan input dan output, dimana perubahan/penurunan input > daripada output.
3. 3.Input tetap output meningkat.
4. 4.Input turun, output tetap.
5. 5.Input turun, output meningkat. Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh UKM yaitu:
6. 1.Peningkatan keuntungan bagi UKM.
7. 2.Peningkatan kualitas produk. IV.121
8. 3.Peningkatan upah kepada buruh.
9. 4.Peningkatan produktivitas dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial.
b.Inovasi Tidak terhindarkan lagi bagi suatu daerah yang ingin maju dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing selalu bertumpu kepada iptek sebagai penggerak pembangunan, berarti kata “Inovasi” selalu menjadi tema utama dalam setiap pengambilan kebijakan disektor ekonomi. Inovasi menjadi semakin menentukan dalam pembangunan menuju kemandirian daerah yang berdaya saing tinggi, terutama ketika menghadapi era keterbukaan dan kebebasan perdagangan dalam kawasan tanpa batas. Pada situasi ini, usaha kecil dituntut meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melakukan inovasi produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk itu usaha kecil harus mengenal jauh lebih dekat konsumennya sehingga mereka betul betul dapat mengetahui kebutuhan pasar dan dapat menyediakan kebutuhan tersebut melalui inovasi dan keratifitasnya.
c.Iklim Usaha yang Kondusif Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal lainnya adalah seringkali kebijakan perekonomian Pemerintah dinilai belum secara maksimal memihak kepentingan usaha kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.
d.Akses permodalan (Access to Finance) Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin IV.122 memulai usaha baru. Alhasil, biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya. Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam. Lembaga keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang feasible atau layak usaha dan menguntungkan. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable alias dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah persoalannya. Akibat bank berlaku prudent atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas. Kemana lagi kalau bukan kepada para pelempar uang alias rentenir tetapi usaha kecil harus rela dengan biaya uang yang mencekik. Ada anggapan keliru. Seolah olah, usaha kecil tidak mempermasalahkan biaya bunga yang tinggi dari rentenir. Adalah anggapan yang sangat keliru. Mereka terpaksa memakai uang rentenir karena terpaksa akibat sulit mengakses modal dari bank. Usaha kecil yang berhasil menembus kendala akses modal, pasar dan informasi. Kendala beralih pada yang lebih advance. Seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, melakukan ekspor, hingga mempertahakan kualitas produk dan kuantitas produksi.
e.Kemampuan Penetrasi Pasar Selanjutnya Produktivitas UKM melalui pemberian kredit untuk investasi dan modal kerja akan menjadi sia-sia bila produk IV.123 yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi. Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Pemasaran (Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada empat komponen pemasaran yaitu:
1. 1.Product (produk)
2. 2.Price (harga)
3. 3.Place (tempat, termasuk juga distribusi)
4. 4.Promotion (promosi)
f.Akses Informasi Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.
g.Sarana Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan IV.124 kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya. Gambar 4.9 Pilar-Pilar Pendukung produktivitas Ekonomi Kreatif Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu :
1. 1.Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya IV.125 kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif
2. 2.Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
3. 3.Permasalahanlainnya adalah permodalan dan pemasaran produk, Sumber Daya Manusia (SDM), Bahan baku, infrastruktur dan teknologi. Gambar 4.10 Permasalahan Utama yang mempengaruhi daya saing ekonomi kreatif Potensi dan Daya Saing Wilayah Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor (business friendly), karena dengan demikian akan mampu menarik investor- investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi local di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah. IV.126 Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global. Gambar 4.11 Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan IV.127 adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada. Dengan Profil Potensi Daerah yang telah memenuhi kriteria, maka diharapkan daerah dapat mempunyai prospek usaha dengan pasar yang jelas serta sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah (Renstrada). Disamping itu profil proyek investasi di daerah juga dapat digunakan sebagai materi utama dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi daerah. Penguatan daya saing industry dan perdagangan Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan. Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil mengengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif. Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor diantaranya adalah fesyen, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi untuk souvenir atau oleh-oleh. Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor. IV.128 Pengembangannya memiliki multiplier effect terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung. Penguatan daya saing pariwisata Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Bogor. Perkembangan pariwisata Kota Bogor akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya. Objek wisata yang terdapat di Kota Bogor cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Bogor adalah dikembangkannya pariwisata berbasis tematik potensi di setiap wilayah yang selama ini belum secara optimal dikembangkan di Kota Bogor. Pengembangan pariwisata Kota Bogor ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Bogor. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam (tidak berbasis sumberdaya alam) sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Bogor. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Bogor perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata. Seperti yang diketahui bahwa masalah kemacetan merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pariwisata Kota Bogor adalah sebagai berikut : IV.129
4. 1.Dukungan Infrastruktur
5. 2.Kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat
6. 3.Teknologi Informasi, Komunikasi dan Publikasi
7. 4.Kebijakan dan Peraturan Daerah
8. 5.Investasi C. ISU STRATEGIS 3 : PEMANFAATAN RUANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumberdaya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangansumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting untuk memaksa manusia berpikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Penataan ruang merupakan satu proses pembangunan yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan. Dalam menyusun suatu rencana tata ruang yang baik, nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan berkelanjutan mengaitkan tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untukmenjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, IV.130 ekosistem terpadu yang menopangnya harus terjaga dengan baik. Karena itu aspek lingkungan perlu diinternalisasikan ke dalam pembangunan ekonomi. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pembangunan ekonomi tidak akan membuat kesenjangan dalam masyrakat sehingga terjadi pemerataan dan kestabilan. Pembangunan tata ruang yang berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, serta mewujudkan tata ruang kota yang berkualitas. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infratrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kota kabupaten/kota tersebut. Pembangunan seringkali diiringi dengan inkonsistensi terhadap aturan tata ruang yang telah dibuat. Inkonsistensi yang terjadi menyebabkan kesemrawutan ruang dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Bila hal ini tidak dikendalikan secara terpadu maka dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya alam dan mengganggu keberlanjutan kota. Dalam aktivitas pemanfaatan ruang, isu strategis yang marak terjadi di Kota Bogor adalah alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Kebutuhan akan ruang untuk permukiman menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Dengan semakin berkembangnya lahan permukiman dan tuntutan kebutuhan ruang bagi permukiman kedepannya, memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan perkembangan Kota Bogor kedepannya apabila tidak direncanakan strategi penanganannya sejak dini. Inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW di Kota Bogor sebagian besar diakibatkan adanya alih fungsi Kawasan lindung menjadi Kawasan budidaya dan pemanfaatan ruang pada Kawasan budidaya yang tidak memenuhi kaidah teknis yang berlaku di Kawasan budidaya tersebut. IV.131 Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus migrasi dan daya dukung wilayah, dan dengan memperhatikan pembangunan wilayah kabupaten/kota sekitarnya, dalam kurun lima tahun ke depan perlu dipertimbangkan peluang kota Bogor untuk dapat melakukan perluasan wilayah. Selain itu juga, pemekaran wilayah administrative kecamatan juga perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk dapat terwujud pada lima pembangunan tahun ke depan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan public bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mempunyai makna dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infastruktur yang baik, sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, aman, dan nyaman, serta peningkatan kualitas penyediaan pelayanan infrastruktur. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infrastrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan penataan infrastruktur kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kota kabupaten/kota tersebut. Transportasi telah menjadi salah satu isu utama di Kota Bogor yang hampir 10 tahun ini terus menjadi perhatian. Masalah transportasi yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya titik- titik kemacetan yang ada di Kota Bogor terutama pada jam sibuk, sarana prasarana lalu lintas yang tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, masih banyak jalan-jalan yang berlubang, dan tingginya angka commuter di Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada ketidaknyamanan para pengguna jalan. IV.132 Selanjutnya pengembangan tranportasi berkelanjutan juga menjadi salah satu isu strategis yang diangkat menjadi isu kota Bogor sebagai bagian upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi oleh generasi yang akan datang (Richardson, 2000). Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) merupakan refleksi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor transportasi. Berpedoman pada definisi transportasi berkelanjutan di atas, pada dasarnya terdapat tiga aspek dalam transportasi berkelanjutan, yaitu keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Transportasi berkelanjutan dalam aspek ekonomi adalah transportasi yang terjangkau, beroperasi secara efisien, mampu menyediakan berbagai alternatif pilihan moda transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam aspek sosial, transportasi berkelanjutan perkotaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman, dan menciptakan keadilan masyarakat saat ini dan masa datang (CST, 1999). Dikatakan pula, transportasi berkelanjutan merupakan transportasi yang dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan, dapat meningkatkan keadilan sosial serta tingkat kesehatan dalam komunitas (transportasi yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan sosial yang sehat, komunitas yang layak didiami, dan kaya akan modal sosial ) (OECD, 1996; NRTEE, 1996). Dengan demikian dalam aspek sosial, transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai sistem transportasi yang mampu menciptakan kesetaraan secara horizontal maupun vertical terhadap penggunaan transportasi, menciptakan transportasi dengan tingkat keselamatan tinggi, serta dapat sistem kelembagaan yang mampu mendukung terciptanya sistem transportasi berkelanjutan. IV.133 Keberlanjutan dalam aspek lingkungan dapat didefinisikan dalam hal membatasi emisi dan buangan agar tidak melampaui kemampuan absorbs bumi, meminimumkan penggunaan energi dari sumber yang tak terbarukan, menggunakan komponen terdaur ulang, meminimalisasi penggunaan lahan serta memproduksi polusi suara yang sekecil mungkin (CST,1999) atau transportasi yang tidak membahayakan kesehatan publik dan ekosistem dan menyediakan sarana mobilitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui. Dengan kata lain, transportasi yang tidak menimbulkan polusi air, udara, dan tanah dan menghindari penggunaan sumberdaya yang berlebihan (OECD, 1996; NRTEE, 1996). Beberapa hal yang akan dilihat lebih lanjut yang berkaitan dengan transportasi berkelanjutan dalam aspek lingkungan ini antara lain pencemaran udara, tingkat kebisingan, dan tingkat penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti bahan bakar minyak dan juga lahan, bagi kegiatan pada sektor transportasi serta juga minimasi dampak kesehatan masyarakat terkait kegiatan transportasi. Kriteria yang ditetapkan dalam konsep pengembangan transportasi berkelanjutan dalam 3 aspek dapat dijelaskan sebagai berikut : IV.134 Tabel 4.32 Konsep Pengembangan Transportasi Berkelanjutan Pencemaran yang banyak terjadi di Kota Bogor adalah yang terkait dengan air (baik air tanah, air permukan, air sungai, maupun situ) dan udara (polusi udara karena emisi buangan kendaraan bermotor dan debu). Pencemaran air (baik air tanah maupun badan air seperti air sungai) banyak terjadi dikarenakan pengelolaan air limbah, baik limbah cair maupun limbah padat yang belum memadai. Hal ini diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang masing sering membuang sampah langsung ke sungai. Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi Kota Bogor. Pengelolaan sampah belum optimal, timbulan sampah kota yang cukup besar, serta sarana prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai. Pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA merupakan bentuk pengisian kembali (recharge), baik secara infiltrasi maupun perlokasi, merupakan penyebab pencemaran air tanah yang sangat besar terutama air tanah dangkal maupun air sumur gali, sehingga perlu penanganan serius. Pencemaran lingkungan karena polusi udara juga sudah dirasakan akibat IV.135 semakin meningkatnya pemakaian sarana transportasi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Pencemaran tersebut mengakibatkan menurunnya kenyamanan kota. Salah satu indikator kenyamanan kota adalah kondisi iklim mikro kota itu sendiri. Kota Bogor terkenal sebagai kota hujan yang menjadi tujuan wisata karena berhawa sejuk dan nyaman. Namun, perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu juga mulai terjadi di Kota Bogor. Iklim mikro berpengaruh kuat terhadap kenyamanan termal manusia. Elemen pembentuk iklim mikro yang mempengaruhi kenyamanan kota adalah radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban relatif, dan pergerakan udara (angin). Perubahan iklim mikro ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penduduk kota. Berdasarkan penelitian, suhu maksimal wilayah Bogor rata-rata sebesar 34,2oC, sedangkan suhu terendah sebesar 20oC1. Pada siang hari, suhu permukaan membentuk pola UHI (Urban Heat Island) yang memusat di Kota Bogor dan menyebabkan hawa panas. Salah satu penyebabnya adalah mulai berkurangnya ruang terbuka hijau. Implikasi dari berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan adalah peningkatan temperatur yang berpotensi menimbulkan fenomena tersebut. D. ISU STRATEGIS 4 : REFORMASI BIROKRASI Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:
9. 1.Mental Aparatur
10. 2.Pengawasan
11. 3.Akuntabilitas
12. 4.Kelembagaan IV.136
13. 5.Tata Laksana
14. 6.SDM Aparatur
15. 7.Peraturan Perundangan
16. 8.Pelayanan Publik Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2017 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:
17. 1.Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
a.Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
b.Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
c.Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.
d.Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
e.Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
f.Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara sistem IV.137 perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.
1. 2.Birokrasi belum efektif dan efisien. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
a.Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha
b.Lemahnya penegakan hukum Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum;
c.Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik
d.Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2) fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi
e.Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien Penerapan e-government belum merata pada seluruh IV.138 birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi
f.Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.
g.Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain: 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan 2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan
h.Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi IV.139 Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.
1. 3.Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
a.Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.
b.Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi
c.Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;
d.Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu¸ masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan. IV.140 Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang beorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal. Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 dan Tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja. 4.3.1 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Berikut ini digambarkan keterkaitan antara hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 sebagai berikut : IV.141 Gambar 4.12 Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD 2019-2024 Sumber : Hasil Analisis Bappeda Tahun 2019 4.3.2 Keterkaitan antara Isu Strategis Pusat, Isu Strategis Propinsi Jawa Barat, Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan kota Bogor harus saling berkaitan dan saling mengisi datu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis pusat, propinsi jabar, isu strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam table 4.38. Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan kota. IV.142 Tabel 4.33 Sinergitas isu strategis nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor Isu Strategis Nasional Isu Strategis Provinsi Isu Strategis KLHS Isu Strategis Kota Bogor
1. 1.Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. 2.Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. 3.Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. 4.Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
5. 5.Pembangunan Polhukkamhan : - Hukum dan Regulasi - Hankam - Politik
6. 1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
7. 2.Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
8. 3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
9. 4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
10. 5.Reformasi Birokrasi
11. 1.Kemiskinan, Kerawanan Pangan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
12. 2.Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
13. 3.Daya saing pariwisata
14. 4.Penanganan dan pencegahan Kumuh
15. 5.Akses universal terhadap Air minum dan Air limbah
16. 6.Pengelolaan Sampah mulai dari sumbernya
17. 7.Pengendalian kualitas Air dan udara
18. 8.Transportasi Berkelanjutan
19. 9.Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
20. 1.Pembangunan Manusia yang Berkeadilan
21. 2.Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local
22. 3.Pemanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan
23. 4.Reformasi Birokrasi Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 V.1 Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut : Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. V.2 Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :
24. 1.Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
25. 2.Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
26. 3.Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan brmasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten. Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi V.3 keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam Konteks mewujudkan Kota yang Ramah keluarga, Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaiman suatu kota memiliki daya dukung terhadap kehidupan keluarga yang dapat diukur salah satunya dengan melihat seberapa besar ketahanan keluarga yang tinggal dalam lingkungan kota tersebut. Ketahanan keluarga (family strength atau family resilience) merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996). Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, V.4 masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak- anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial. BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (small scale system) itu sendiri dan karakteristik sistem sosial skala lokal (characteristics of the small scale system) yang disebut sebagai Faktor Komunal (Communal Factors). Faktor komunal yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain:

(1)organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan suksesi; (2) organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial;
(3)organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan (4) organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (large scale system) yang disebut sebagai Faktor Sosial (Societal Factors). Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan V.5 skala internasional, nasional, non-lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai: (1) tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas; (2) tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar;
(3)tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik; (4) tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan
(5)tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri. V.6 1.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1.Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.
2.Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under- standing), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota. V.7
3.Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global. Faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing daerah adalah kelembagaan, sosio-politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik, sebagaimana diuraikan dalam began berikut ini : V.8 Gambar 5.1 Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019 5.3 Keselarasan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1 Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 MISI RPJPD 2005 – 2025 MISI RPJMD 2019 – 2024 Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada. Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat V.9 MISI RPJPD 2005 – 2025 MISI RPJMD 2019 – 2024 dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera. Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2019 5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024 Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. V.10 Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini : Gambar 5.2 Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : V.11 A. Tujuan
1.Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yag dapat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, Indeks kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. B. Sasaran Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 6 sasaran yaitu:
1.Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir.
2.Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Indeks Pembangunan Olahraga.
3.Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumahtangga yang dilayani system air limbah yang layak, persentase luasan Kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.
4.Terkendalinya sumber-sumber pencemar air Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air
5.Terkendalinya sumber sumber pencemar udara Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara dalah Indeks Kualitas udara. V.12
6.Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik Gambar 5.3 Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : V.13 A. Tujuan Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :
1.Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People), yang dapat diukur dari Rata- Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
2.Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan level Kematangan Smart City. B. Sasaran Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 4 sasaran yaitu:
1.Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Nilai rata- Rata USBN SD, dan Nilai Rata-rata UN SMP.
2.Meningkatnya kualitas generasi muda; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3.Meningkatnya kreativitas dan Inovasi masyarakat; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah.
4.Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan umat beragama. V.14 Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:
1.Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).
2.Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan Smart City. Gambar 5.4 Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 V.15 Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut : A. Tujuan Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :
1.Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan.
2.Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). B. Sasaran Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :
1.Menurunnya tingkat pengangguran; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2.Menurunnya tingkat kemiskinan; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka kemiskinan.
3.Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu :
1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Laju V.16 Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Per Kapita, dan Pengeluaran Per Kapita.
2.Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi; Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode rencana 2020- 2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.
3.Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana dimaksud diatas, berikut dengan tolok ukur dan target kinerjanya dapat dijelaskan pada table 5.2. berikut ini. V.17 Tabel 5.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL

(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT Tujuan 1.1 Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Tahun 73.21 73.40 73.69 73.96 74.25 74.57 74.91 74.91 Indeks Kualitas Air Point 49.6 49.65 49.67 49.7 49.8 49.9 50 50 Indeks Kualitas Udara Point 85.86 85.87 86 86 86,5 86,5 87 87 Sasaran 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Tahun 73.21 73.40 73.69 73.96 74.25 74.57 74.91 74.91 Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat % Rumah Tangga Ber- PHBS % 66 67 68 69 70 71 72 72 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Point 0.45 0.45 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 0.53 V.18 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL
(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran 1.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman % 91.98 85 93.15 94.86 96.58 98.29 100 100 Persentase rumah tangga yang dilayani system air limbah yang layak % 67.21 63 67.47 70.42 72.06 72.62 73.03 73.03 Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan kota % 2,62 1.43 2,44 2,27 2,12 1,94 1,77 1,77 Persentase Reduksi Sampah % 6.26 6.3 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.2 Sasaran 1.1.4 Terkendalinya sumber- sumber pencemar air Indeks Kualitas Air Point 49.6 49.65 49.67 49.7 49.8 49.9 50 50 Sasaran 1.1.5 Terkendalinya sumber- sumber pencemar udara Indeks Kualitas Udara Point 85.86 85.87 85.9 86 86.1 86.2 86.3 86.3 Sasaran 1.1.6 Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik % 5.89 5.90 5.91 5.92 5.94 5.95 5.96 5.96 V.19 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL
(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2 Mewujudkan masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People), Tujuan 2.1 Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People) Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10.30 10.40 10.63 10.97 11.31 11.65 12 12 Harapan Lama Sekolah Tahun 13.38 13.50 13.6 13.9 14.2 14.5 15 15 Indeks Pembangunan Pemuda Point NA NA 56.31 59.13 62.09 65.19 67.05 67.05 Indeks Inovasi Daerah Point 600 600 600- 610 611- 620 621- 630 631- 640 641- 650 641-650 Indeks Pemberdayaan Gender Point 67.37 67.37 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 73.5 Indeks Kerukunan umat beragama Indeks NA 70 70.5 71 71.5 72 72.5 72.5 V.20 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL
(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran 2.1.1 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal; Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10.30 10.40 10.63 10.97 11.31 11.65 12 12 Harapan Lama Sekolah Tahun 13.38 13.50 13.6 13.9 14.2 14.5 15 15 Nilai Rata-Rata USBN SD Point 68.12 68.13 76,02 76,04 76,06 76,08 76,10 76,10 Nilai Rata-Rata UNSMP Point 58.27 58.29 67,77 67,79 67,81 67,83 67,85 67,85 Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kualitas generasi muda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Point NA NA 56.31 59.13 62.09 65.19 67.05 67.05 Sasaran 2.1.3 Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat Indeks Inovasi Daerah (Total Score Penilaian Inovasi/Jumlah Inovasi) Point 600 600 600- 610 611- 620 621- 630 631- 640 641- 650 641-650 Sasaran 2.1.4 Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Point 67.37 67.37 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 73.5 Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks NA 70 70.5 71 71.5 72 72.5 72.5 V.21 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL
(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tujuan 2.2 Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government), Indeks Reformasi Birokrasi Point B B BB BB A A A A Level Kematangan Smart City Level Scatter ed Scatte red Scatte red Integr ative Integra tive Smar t Smart Smart Sasaran 2.2.1 Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Point B B BB BB A A A A Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi Level Kematangan Smart City Level Scatter ed Scatte red Scatte red Integr ative Integra tive Smar t Smart Smart 3 Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA Tujuan 3.1 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat Indeks Gini Rasio Point 0.41 0.40 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 Indeks Kebahagiaan Angka NA NA 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 74-75 V.22 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL
(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sasaran 3.1.1 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 9.28 9.0 8.47 8.22 7.97 7.8 7.6 7.6 Sasaran 3.1.2 Menurunnya Kemiskinan Angka Kemiskinan % 5.93 5.85 5.8 5.78 5.53 5.28 5 5 Sasaran 3.1.3 Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Point NA NA 73-74 74-75 75-76 76-77 76-77 76-77 Tujuan 3.2 Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6.14 6.48 6.66 6.75 6.84 6.94 7 7 Sasara n3.2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6.14 6.48 6.66 6.75 6.84 6.94 7 7 PDRB Per Kapita Dalam Juta Rp. 37.99 39 40.36 42.73 45.1 47.47 49.84 49.84 Pengeluaran Per Kapita Dalam Ribu Rp. 10.940 11.00 0 11.12 4 11.21 9 11.314 11.40 9 11.50 4 11.504 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit % 19.68 20 21 22 23 24 25 25 V.23 NO MISI NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDI SI AWAL
(2018)TARGET KONDISI AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Sasara n3.2.2 Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020- 2024) % 0 10 20 40 60 80 100 100 Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020- 2024) % 0 10 20 40 60 80 100 100 Sasara n3.2.3 Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi Persentase Jalan Berkondisi Baik % 88.59 89 89 89,25 89,5 89,75 90 90 Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum % 45 47.5 50 60 70 80 90 90 V.24 5.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 - 2024 Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ditetapkan selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bogor Tahap ke IV, hasil evaluasi kinerja RPJMD periode 2015-2019 yang belum mencapai target, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Bogor yang belum tertangani. Penetapan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 juga memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu Rancangan Teknokratis RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1.Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2.Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3.Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4.Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5.Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6.Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7.Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8.Pencapaian SDGs dan SPM. V.25 Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 5.3. Sasaran dan Pioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah
1.Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
1.Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) program 1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4) Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan 5) Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit 6) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD 7) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan V.26 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah
2.Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat 9) Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan 10) Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal SatpolPP 11) Kepemudaan dan Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olah Raga
3.Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman 12) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13) Program Lingkungan sehat perumahan 14) Program Peningkatan utilitas perkotaan 15) Program Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan 16) Pengelolaan Areal Pemakaman Dinas Perumahan dan Permukiman 17) Program pemulihan pasca bencana Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR 18) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 19) Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 20) Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Dinas Lingkungan Hidup 21) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran SatpolPP 22) Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana BPBD V.27 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah 23) Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 24) Program Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan BPBD
4.Terkendalinya sumber-sumber pencemar air 25) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 27) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 28) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
5.Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara 29) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 30) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 31) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 32) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 33) Program kemitraan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup 34) Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan Dinas Perhubungan
6.Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan 35) Program pengelolaan ruang terbuka hijau 36) Pengelolaan Areal Pemakaman Dinas Perumaan dan Permukiman V.28 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah
7.Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal; 37) Program peningkatan pendidikan anak usia dini 38) Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 39) Program manajemen layanan pendidikan 40) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 41) Program pendidikan non formal Dinas Pendidikan
8.Meningkatnya kualitas generasi muda 42) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 43) Program pendidikan politik masyarakat 44) Program pengembangan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol 45) Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal SatpolPP 46) Program Kepemudaan dan Keolahragaan 47) Program Peningkatan Olah Raga Prestasi Dinas Pemuda dan Olah Raga 48) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 49) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 50) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9.Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat 51) Program Pembinaan Anak Terlantar 52) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 53) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 54) Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma Dinas Sosial V.29 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah 55) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat 56) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 57) Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO 58) Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 59) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 60) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 61) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlidungan Perempuan dan Anak
10.Menurunnya tingkat Kemiskinan 62) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Dinas Sosial
11.Menurunnya tingkat pengangguran 63) Program Perluasan Kesempatan Kerja 64) Program Pembinaan dan penempatan transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12.Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga 65) Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 66) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 67) Program Pembangunan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V.30 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah
13.Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi 68) Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi 69) Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi
2.Penguatan Daya Saing Ekonomi berbasis potensi local yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) program 1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian 2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3) Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi 4) Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 5) Program Peningkatan pelayanan angkutan umum Dinas Perhubungan
16.Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi 6) Program Perencanaan Tata Ruang 7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 8) Program Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat 9) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 11) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 12) Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dinas Koperasi dan UKM V.31 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah 13) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 14) Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif 15) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16) Program Peningkatan daya saing penanaman modal DPMPTSP 17) Program Peningkatan Produksi Pertanian 18) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal 19) Program Peningkatan Produksi Perikanan 20) Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan Dinas Pertanian 21) Progam Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 22) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 23) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 24) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 25) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 26) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 27) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi V.32 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah
18.Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
3.Penguatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program 1) Program Pengembangan data dan Informasi 2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3) Program Peningkatan kualitas pelayanan public Seluruh Perangkat Daerah 4) Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah SETDA 5) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 6) Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Dinas Kominfostandi 7) Program perencanaan pembangunan daerah 8) Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam 9) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11) Program Kerjasama Pembangunan 12) Program Penelitian dan Pengembangan Bappeda 13) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 14) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah BPKAD 15) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Bapenda 16) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Inspektorat V.33 Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Judul Program Perangkat Daerah 17) Program Penerapan Reformasi Birokrasi 18) Program Pengendalian pembangunan 19) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20) Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 21) Program Penataan Perundang-undangan 22) Program Kerjasama informasi dengan media massa 23) Program Penegakan Hukum dan Penerapan HAM 24) Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa 25) Program Pengembangan Data dan Informasi SETDA 26) Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah SETWAN DPRD 27) Program Peningkatan Pelayanan PATEN Kecamatan 28) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 29) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPSDA V.34 5.6 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024 Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019- 2024 merupakan janji-janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019 –
2024.Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada tahun 2019-
2024.Program unggulan 2018 - 2023, meliputi: BOGOR LANCAR  Konversi Angkot  Pembangunan jalan protokol alternatif  Pembangunan flyover di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes  Penataan kawasan stasiun kereta api  Pembangunan gedung aprkir di pusat kota  Penuntasan sarana terminal Baranangsiang & stasiun LRT BOGOR MERENAH  Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota  Pembangunan kampung wisata  Revitalisasi pasar tradisional  Kampungku bersih dan hijau  Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan BOGOR KASOHOR  Pembangunan museum  Revitalisasi perpustakaan kota  Pembangunan GOR di setiap Kecamatan BOGOR MOTEKAR  Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional  Festival seni & Helaran Budaya V.35 BOGOR SAMAWA  Sekolah Ibu  50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi  Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023  Pemberian insentif bagi guru ngaji  Orang Tua Asuh #AbdiBogor  Mall pelayanan Publik  Kunjungan dokter ke keluarga  Konseling & Call Center 24 Jam  Layanan Malam Kelurahan  RSUD Unggul Selanjutnya, Program Strategis adalah program-program yang bersifat strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi serta janji politik Kepala Daerah, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu Tahun 2019-2024. Selanjutnya penjabaran program-program prioritas dan program-program unggulan sebagaimana dimaksud diatas akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program pembangunan daerah dan kerangka pendanaannya yang akan disajikan pada Bab VI RPJMD ini. 5.7 Korelasi Isu Strategis dengan Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2019-2024 Perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini gambaran sinergitas isu strategis dengan perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, sebagaimana dijelaskan pada table berikut ini. V.36 Tabel 5.4. Sinergitas Isu Strategis Dengan Perumusan Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan
1.Pembangunan Manusia yang Berkeadilan
1.Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas
1.Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
1.Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2.Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3.Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
4.Terkendalinya sumber-sumber pencemar air
5.Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara
6.Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan
2.Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People)
1.Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
2.Meningkatnya kualitas generasi muda
3.Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat
4.Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat V.37 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan
3.Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
1.Menurunnya tingkat pengangguran 1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2.Menurunnya Kemiskinan
3.Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga
2.Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local
1.Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah
1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2.Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis potensi local
3.Pemanfaatan ruang dan pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan
2.Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3.Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi
4.Reformasi Birokrasi 3. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),
1.Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
3.Penguatan Reformasi Birokrasi
2.Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2018 V.38 VI.1 Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor periode 2019- 2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik. VI.2 Selanjutnya tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 dan penjabarannya pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah disajikan pada Gambar 6.1. Gambar 6.1. Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019 Selanjutnya pada tahapan pembangunan jangka menengah ke-4 sebagaimana dimaksud diatas, untuk menuju pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan dengan memperhatikan tema visi kota Bogor pada tahun 2019-2024, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendeknya yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2019-2024. Fokus/Tema pembangunan jangka pendek sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut : VI.3 Gambar 6.2 Fokus/Tema Tahapan RKPD selama Periode RPJMD Tahun 2019-2024 Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai halhal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kota Bogor. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kota Bogor harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat VI.4 meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal. Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah weakness – opportunity (WO) yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kota Bogor menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (resources constraints). Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bogor disajikan pada Tabel 6.1. VI.5 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan VISI : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat
1.Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas 1 . Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
1.Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu;

a.Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan;
b.Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
c.Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
d.Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
e.Peningkatan Ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.6 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan dengan standar;
f.Kolaborasi pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
g.Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; 2 Menurunkan Angka Kelahiran
a.Penurunan angka kelahiran pada usia remaja
b.Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 3 Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat
a.Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam
b.Peningkatan kecukupan konsumsi energy dan protein pada asupan pangan masyarakat
c.Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat
d.Menjamin Kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita VI.7 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 2.Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2. 1.Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif serta penyehatan lingkungan
a.Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan;
b.Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat;
c.Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat;
d.Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. 2.Meningkatkan Kebugaran Masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat
a.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
b.Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau
c.Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahraga Prestasi secara Berkelanjutan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.8 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 3.Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman
2. 1.Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman
a.Menyediakan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan;
b.Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas;
c.Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. 2.Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan system air limbah yang layak
a.Menyediakan system air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat.
b.Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah.
1. 3.Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
c.Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan,;
d.Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh
e.Standarisasi kualitas prasarana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.9 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan sarana perumahan dan permukiman
f.Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat
g.Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
h.Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana
i.Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana
1. 4.Reduksi timbulan sampah
a.Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional;
b.Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat
c.Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah
d.Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.10 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 4.Terkendalinya sumber-sumber pencemar air
2. 1.Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air
a.Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane
b.Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan
c.Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA
d.Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolan DAS da Konservasi Sumberdaya Air
1. 2.Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air
a.Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air
b.Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air.
c.Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.11 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 5.Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara
2. 1.Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara
a.Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara
b.Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara
c.Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. 2.Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
a.penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
b.Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
1. 6.Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan
2. 1.Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas
a.Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas
b.Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan VI.12 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah.
c.Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau. Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas 1 . Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People)
1. 1.Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;
2. 1.Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun
a.Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan kharakter dan enterphreneurship.
b.Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar
c.Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
d.Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
e.Penerapan Sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.13 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah
f.Penguatan Kharakter, Kreatifitas, Inovasi, dan Prestasi Siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
g.Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
h.Menjamin Pendidikan Inklusif yang berkualitas.
i.Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin. VI.14 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 2.Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal
a.pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara
b.Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK)
c.Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja
d.Meningkatkan Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterphreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat penganguran terbuka
e.Penguatan Kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.15 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 2.Meningkatnya kualitas generasi muda
2. 1.Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan kharakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda
a.Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
b.Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang
c.Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda
d.Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda
e.Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor
f.Memerangi penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda
g.Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan social ( anak jalanan, WTS,dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya.
h.Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan
i.Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
j.Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.16 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda
k.Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
l.Memperkuat kharakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti.
1. 3.Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat
2. 1.Menumbuhkembang kan kreatifitas dan inovasi masyarakat
a.Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis
b.Menguatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
c.Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas “Bussiness As Usual”
d.Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi lokal VI.17 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll)
1. 4.Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, dan toleransi masyarakat 1. 2. Membangun dan menguatkan budaya partisipatif, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam setiap proses pembangunan daerah Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender
a.Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
b.Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender
c.Menumbuhkembangkan kerukunan, toleransi dan perdamaian dalam keberagaman masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 2 . Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government)
1. 1.Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
2. 1.Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level
a.Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government)
b.Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas Penguatan Reformasi Birokrasi VI.18 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan pemerintahan c. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
d.Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja
e.Penguatan system pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
f.Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur
g.Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan „smart”
h.Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.
i.Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
j.Penataan peraturan perundang- undangan yang masih tumpang tindih VI.19 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 2.Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi
2. 1.Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi
a.Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat
b.Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera 1 . Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
1. 1.Menurunnya tingkat pengangguran
2. 1.Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
a.Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
b.Mengembangkan Inkubator Bisnis
c.memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah
d.Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
e.Kerjasama hubungan industrial Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.20 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja
f.Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja
1. 2.Menurunnya Kemiskinan
a.Menjamin adanya perlindungan social bagi masyarakat miskin
b.Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin
c.Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Miskin Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. 3.Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga 1. Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga
a.Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya
b.Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. 2.Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga
a.Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga
b.Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia
c.Peningkatan kualitas kesehatan keluarga VI.21 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
d.Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga
1. 3.Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga
a.Peningkatan Pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga
b.Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun
c.Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga
d.Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera
e.Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemisinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.22 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 4.Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga
a.Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak
b.Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak
c.Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga
d.Peingkatan kualitas hidp bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1. 5.Meningkatkan ketahanan social dan Budaya dalam keluarga
a.Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah
b.Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku social dan seksual menyimpang Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat VI.23 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan 2 . Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah
1. 1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. 1.Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah
a.Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local
b.penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas
c.Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.
d.Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah
e.Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional
f.Meningkatkan dayasaing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)
g.Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal VI.24 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
h.Revitalisasi pasar tradisional
i.Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah
j.Mendorong pengembangan BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya.
1. 2.Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing
a.Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrisai secara elektronik dan mal pelayanan publik. Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal
1. 2.Meningkatnya Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi
2. 1.Mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untruk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan
a.Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor
b.Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan
c.Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal VI.25 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan
1. 2.Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan
d.Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanki dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya.
e.Mengkaji Kemungkinan dilakukan perluasan wilayah Kota Bogor dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus imigrasi dan daya dukung wilayah
f.Pemekaran wilayah administrative kecamatan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
1. 3.Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi
2. 1.Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap
a.Pembangunan jalan-jalan alternative/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran
b.Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (Flyover/underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal VI.26 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Prioritas Pembangunan wilayah c. Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekenomian masyarakat. 2 Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah
a.Mendorong percepatan tersedianya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau
b.Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda
c.Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan system Transit Oriented Development (TOD).
d.Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parker di pusat- pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas.
e.Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal VI.27 6.2 Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Program pembangunan daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan sifat program pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan program pembangunan daerah Kota Bogor juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta)
1. 1.Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT 1.1. Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas 1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Tahun 73,21 73.69 73.96 74.25 74.57 74.91 74.91 2 Indeks Kualitas Air Point 49,6 49,67 49,7 49,8 49,9 50 50 3 Indeks Kualitas Udara Point 85.86 85,9 86 86,1 86,2 86,3 86,3 1.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat 1 Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Tahun 73,21 73.69 73.96 74.25 74.57 74.91 74.91 1 Program 1.1.1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Indeks Keluarga Sehat Point 0,32 0,50 80.046 0,57 85.407 0,64 91.256 0,71 96.056 0,8 97.586 0,8 450.351 Dinas Kesehatan 2 Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80) % 68 80% 85% 90% 95% 100% 100% 3 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) % 0 24% 31% 38% 44% 51% 51% 4 Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) % 95,85 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,5% 5 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi % 4 8 % (2 pusk) 16% (4pusk) 20% (5 pusk) 24% (6 pusk) 28% (7pusk) 28% (7pusk) 2 Program 1.1.1.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 6 Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Per 100.000 kelahiran hidup 60 55 6.300 50 6.650 45 7.000 40 7.350 30 7.700 30 35.000 7 Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup per 1.000 kelahiran hidup 2,99 2,95 2,94 2,92 2,91 2,9 2,9 8 Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup per 1.000 kelahiran hidup 3,35 3,35 3,34 3,33 3,32 3 3 9 Persentase Ibu Hamil Dengan KEK % 4,9 3,99 3,67 3,38 3,1 2,86 2,86 10 Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia % 8,3 8,3 8,2 8,1 8 7,9 7,9 11 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs % 4,8 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,55 12 Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting) % 2,08 1,97 1,86 1,75 1,64 1,53 1,53 13 Persentase BalitaGizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight) % 4,53 4,42 4,31 4,2 4,09 3,98 3,98 3 Program 1.1.1.3 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 14 Persentase kesembuhan TB Paru % 81,22 86 7.500 86 8.750 87 10.000 87 11.250 87 12.500 87 50.000 Dinas Kesehatan 15 Prevalensi HIV Aids % 0,42 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 16 Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk) Per 100.000 penduduk 66 65 62,5 62 61,5 60 60 17 Prevalensi Hipertensi % 9,67 9,3 9 8,8 8,6 8,4 8,4 18 Prevalensi Diabetes Militus % 2,4 2,35 2,3 2,25 2 2 2 19 Angka Kesakitan ODGJ % ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 4 Program 1.1.1.4 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 20 Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi % 70 80% 47.130 84% 74.409 88% 49.405 92% 48.045 96% 45.446 96% 264.435 21 Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) % 80 85% 90% 95% 100% 100% 100% 22 Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk Per 30.000 penduduk 0,68 0,66 0,67 0,7 0,7 0,72 0,72 PENJABARAN MISI 1 : MEWUJUDKAN KOTA SEHAT No. KONDISI AKHIR Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tabel 6.2 Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 Yang disertai Pagu Indikatif 2020 2021Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 SatuanIndikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 2022 2023 2024 KONDISI AWAL

(2018)28 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. KONDISI AKHIR Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 SatuanIndikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 2022 2023 2024 KONDISI AWAL
(2018)23 Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional % 72 75% 77% 79% 81% 83% 83% Dinas Kesehatan 24 Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan % 70,86 85 87 90 92 95 95

5.Program 1.1.1.5 Pengembangan Data dan Informasi 25 Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health % 50% 65% 900 65% 1000 75% 1100 85% 1200 95% 1300 100% 5500 6 Program 1.1.1.6 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26 Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik % 35% 50% 700 65% 750 85% 800 95% 850 100% 900 100% 900 7 Program 1.1.1.7 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit 27 Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan % 73,5 84,25 91.631 84,5 81.471 84,75 431.129 85 218.570 85,25 175.482 85,25 998.283 RSUD 8 Program 1.1.1.8 Standarisasi Pelayanan Kesehatan 28 Persentase capaian SPM RSUD % 93,45 93,75 180.492 93,8 180.308 93,85 200.916 93,9 206.592 94 212.845 94 981.153 29 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Point 3,66 3,66 3,7 3,72 3,75 3,8 3,8 9 Program 1.1.1.9 Kesehatan Reproduksi Remaja 30 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15- 19 tahun) Per 1000 Remaja 14,42 14,41 200 14,4 400 14,39 500 14,38 600 14,37 700 14,37 2.400 DPPKB 31 Persentase PIK R Aktif % PIKR Aktif = 24 PIKR = 59 Persetase PIK R Aktif = 40,68% 42,18 43,48 44,59 45,56 46,42 46,42 10 Program 1.1.1.10 Kependudukan dan Keluarga Berencana 32 CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif % Peserta Aktif (PA) = 120.210 PUS = 155.284 CPR = 77,41 77,41% 1.860 77,42% 2.600 77,42% 3.250 77,43% 3.600 77,43% 4.050 77,43% 15.360 33 Persentase Peserta KB MKJP pada PUS % Peserta MKJP= 34.725 PUS = 155.284 Persentas e MKJP = 22,36% 22,4 22,44 22,48 22,52 22,56 22,56 11 Program 1.1.1.11 Peningkatan Ketahanan Pangan 34 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Point 84,9 86,9 1.700 87,9 1.905 88,9 2.100 89,9 2.345 90,9 2.600 90,9 10.650 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 35 Konsumsi energi Kkal/Kapita/H ari 1809 1920 1980 2040 2100 2150 2150 36 Konsumsi protein gr/kapita/Hari 50,8 53 54 55 56 57 57 37 Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi % 91,53 93 93,5 94 94,5 95 95 12 Program 1.1.1.12 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal 38 Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun Kasus 0 3 750 3 820 3 890 3 960 3 1.030 3 4.450 29 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. KONDISI AKHIR Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 SatuanIndikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 2022 2023 2024 KONDISI AWAL

(2018)39 Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar % 22,2 22 21 20 19 18 18 13 Program 1.1.1.13 Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan 40 Tingkat konsumsi ikan Kg/Kapita/Tah un 27,28 29,37 300 29,76 350 30,03 400 30,36 450 30,4 500 30,4 2.000 SASARAN 2 : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 % Rumah Tangga Ber-PHBS % 66 68 69 70 71 72 72 2 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga Point 0,45 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,53 1 Program 1.1.2.1 : Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan 41 Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS) % 66 68 10.125 69 10.725 70 10.125 71 10.125 72 12.600 72 53.700 Dinas Kesehatan 42 Persentase Rumah sehat (%) % 78,01 79 79,5 80 80,5 81 81 2 Program 1.1.2.2 Kemitraan Lingkungan Hidup 43 Persentase sekolah adiwiyata (%) % 30 31 3.000 33 3.020 35 3.050 36 3.080 38 3.100 38 15.250 Dinas LH 44 Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan % jumlah kerjasama = ....... 10 20 30 40 50 50 3 Program 1.1.2.3 Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal 45 Presentase penegakan PERDA KTR % 90 95 75 95 80 95 85 95 90 95 95 95 425 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Program 1.1.2.4 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 46 Persentase Sekolah Sehat (%) % 13 15 76 17 78 19 86 22 90 24 90 24 420 Dinas Pendidikan 5 Program 1.1.2.5 Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 47 Persentase PAUD Sehat % 31 32 80 33 85 34 95 35 100 36 110 36 470 6 Program 1.1.2.6 Kepemudaan dan Keolahragaan 48 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga Point 0,45 0,45 1.095 0,47 1.515 0,49 1.320 0,51 1.385 0,53 1.340 0,53 6.655 Dinas Pemuda dan Olah Raga 49 Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan Per 916,052 Penduduk 0.001511 : 2.08 0.00155 2 : 2.08 0.00166 1 : 2.08 0.00173 4 : 2.08 0.00118 08 : 2.08 0.00188 7 : 2.08 2,08 50 Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%) % 33,34 33,34 21.623 50,01 167.598 66,67 49.789 83,33 71.424 100 40.294 100 350.728 51 Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun Angka 1 0 1 1 1 1 5 SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman 1 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman % 91,98 93,15 94,86 96,85 98,29 100,00 100,00 2 Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman % 67,21 67,47 70,42 72,06 72,62 73,03 73,03 3 Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota % 2,62 2,44 2,27 2,12 1,94 1,77 1,77 4 Persentase Reduksi Sampah % 6,26 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,2 1 Program 1.1.3.1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 52 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman % 91,98 93,15 189.288 94,86 59.000 96,85 8.500 98,29 8.500 100,00 11.000 100,00 276.288 Dinas PUPR 53 Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman % 67,21 67,47 12.050 70,42 82.494 72,06 155.850 72,62 95.550 73,03 93.610 73,03 439.554 2 Program 1.1.3.2. Lingkungan Sehat Perumahan 54 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota Ha 310,93 289,86 12.889 269,51 9.450 251,14 5.200 230,62 5.841 210,1 13.664 210,1 47.044 Dinas Perumahan dan Permukiman 55 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi Ha 54,49 44,82 19.791 34,26 21.770 24 23.945 13,7 26.342 0 28.340 0 120.188 30 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. KONDISI AKHIR Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 SatuanIndikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 2022 2023 2024 KONDISI AWAL
(2018)56 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat Ha 146,42 112,09 89,95 56,4 26,25 0 0 Dinas Perumahan dan Permukiman 57 Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik % 50,73 63,21 71,25 73,64 75,39 80,73 80,73 58 Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik % 28,97 48,59 58,31 62,75 65,4 74,56 74,56 59 Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh % 75,45 78,76 85,34 85,72 86,46 89,65 89,65 60 Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik % 58,51 63,84 74,97 78,49 82,43 88,59 88,59 61 Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh % 76,93 78,62 81,55 83,54 87,19 90,53 90,53 62 Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh % 56,87 66,05 75,76 77,09 80 83,46 83,46 63 Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh % 23,84 36,55 47,97 50,6 62,56 68,16 68,16 64 Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor Ha 365,94 292,71 221,55 144,75 75,18 0 0 3 Program 1.1.3.3 Peningkatan Utilitas Perkotaan 65 Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU % 74,03 74,47% 3.550 75% 4.140 75,61% 4.730 76,31% 5.320 77,10% 5.910 77,10% 23.650 66 Persentase PJU yang terpelihara % 81,09 77,09% 48.220 73,05% 53.570 68,99% 58.920 64,91% 64.270 60,84% 69.620 60,84% 294.600 4 Program 1.1.3.4 Lingkungan Sehat Perumahan 67 Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik % 44,64 52,60 98.400 60,60 98.400 68,58 98.400 76,56 98.400 86,54 98.400 86,54 492.000 68 Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik Km 20,31 24,75 29,18 33,62 38,05 42,49 42,49 69 Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan titik 0 30 60 90 120 180 180 70 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) Lokasi 745 865 985 1105 1225 1345 1345 5 Program 1.1.3.5 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 71 Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan 2018 = 11 2019 = 5 2 250 2 275 2 300 2 325 2 350 26 1.500 BPBD 72 Jumlah Sekolah Aman bencana Sekolah 2018 = 12 2019 = 4 2 200 2 250 2 300 2 350 2 400 26 1.500 6 Program 1.1.3.6 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 73 % sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik % 2018 = 34 2019 = 40/26000 50 28.000 60 38.000 70 48.000 80 58.000 90 68.000 90 240.000 Satuan Polisi Pamong Praja 7 Program 1.1.3.7 Pemulihan Pasca Bencana 74 Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana % 40 60 2000 65 2500 70 3000 75 3500 80 4000 80 15.000 Dinas PUPR 75 Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana % 0 2 2.175 2 2.392 2 2.631 2 2.894 2 3.184 10 13.276 Dinas Perumkim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. KONDISI AKHIR Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 SatuanIndikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 2022 2023 2024 KONDISI AWAL
(2018)8 Program 1.1.3.8 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 76 jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani Lokasi 27 8 2.100 8 2.300 8 2.520 8 7.541 8 12.668 67 27.129 Dinas PUPR 9 Program 1.1.3.9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 77 Persentase Volume sampah terangkut ke TPA % 75,85 76 28.734 76,5 38.506 77 43.761 77,5 49.051 78 54.378 78 214.430 Dinas LH 78 Persentase Jalur Wilayah Penyapuan % 195,900 m 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 79 Persentase peningkatan retribusi persampahan % 9,5 Milyar 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10 Program 1.1.3.10 Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 80 Persentase Reduksi Sampah (%) % 6,26 6,4 3.200 6,6 3.780 6,8 4.406 7,0 5.087 7,2 5.934 7,2 22.407 81 Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R % 4 4 4,2 4,4 4,6 4,8 4,8 11 Program 1.1.3.11 Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 82 Prosentase volume sampah yang diolah di TPA % 98,16 98,16 54.946 98,16 83.324 98,16 84.766 98,16 68.128 98,16 101.763 98,16 392.927 83 Kapasitas pengolahan sampah Ton/hari 931 931 949 966 984 1.002 1.002 SASARAN 4 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar air Indeks Kualitas Air Point 49,6 49,67 49,7 49,8 49,9 50 50 1 Program 1.1.4.1 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 85 Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya % 35 36 1.100 37 650 38 700 39 1.400 40 1.100 40 4.950 Dinas LH 86 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber- sumber air yang ditindaklanjuti % Jumlah pengadua n masyarak at adanya dugaan pencemar an air = 100 120 100 150 100 180 100 225 100 270 100 945 87 Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3 % 30 40 300 45 425 50 150 60 175 70 700 70 1.750 88 Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan % 30 35 1.300 35 850 40 900 45 1.600 50 1.300 50 5.950 2 Program 1.1.4.2 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 89 Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air % 10 10 1300 10 900 10 900 10 900 10 900 10 4.900 3 Program 1.1.4.3 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 90 Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%) % 45,83 58,75 2.200 60,00 2.500 61,25 2.660 62,50 2.900 63,54 3.000 63,54 13.260 Dinas PUPR 91 Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%) % 90 91,03 19.600 92,06 21.800 93,10 23.000 94,13 25.000 95,16 27.200 95,16 116.600 SASARAN 5 : Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara 1 Indeks Kualitas Udara Point 85.86 85,9 86 86,1 86,2 86,3 86,3 1 Program 1.1.5.1 Pengembangan Transportasi Berkelanjutan 92 Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%) % 100 100 375 100 375 100 375 100 375 100 375 100 1.875 Dinas Perhubungan 93 Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif % 40 40 0 40 50 50 250 60 250 70 250 70 800 94 Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang % 87,82 88 150 89 150 90 165 91 165 92 165 92 795 32 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. KONDISI AKHIR Perangkat Daerah Penanggung Jawab 2020 2021Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 SatuanIndikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 2022 2023 2024 KONDISI AWAL
(2018)95 Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi Angka 1 2 2.557 3 1.500 4 1.675 5 1.750 7 975 7 8.457 2 Program 1.1.5.2 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 96 Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya % 40 50 1.300 55 1.400 60 1.100 65 1.550 70 1.550 70 6.900 Dinas LH 97 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti % Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran udara = 100 100 100 100 100 100 98 Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik % 12 titik berkondisi baik 50 60 70 75 80 80 3 Program 1.1.5.3 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 99 Persentase Penurunan Emisi GRK % emisi GRK = 2,8 3,92 700 5,87 700 7,11 700 7,72 700 7,98 700 7,98 3.500 SASARAN 6 : Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik % 5,89 5,91 5,92 5,94 5,95 5,96 5,96 1 Program 1.1.6.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 100 Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha) Ha Luas RTH Publik = 708,63 Ha 1,8 3.650 1,1 6.550 1 6.020 0,7 4.320 0,7 4.420 5,3 24.960 101 Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha) Ha Luas RTH yang terkelola dengan baik = 41,86 Ha 43.28 11.345 45,08 13.046 46,18 15.002 47,18 17.252 47,88 67.620 47,88 124.265 2 Program 1.1.6.2 Pengelolaan Areal Pemakaman 102 Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha) Ha Luas TPU Hijau Terkelola = 46,2 46,27 4.044 46,34 4.449 46,41 4.893 46,48 5.383 46,55 5.921 46,55 24.690 Dinas Perumahan dan Permukiman 3 Program 1.1.6.3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 103 Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha) Ha Luas Kawasan konservasi = 0,5 0,5 1300 0,5 900 0,5 900 0,5 900 0,5 900 2,5 4900 Dinas LH Dinas Perumahan dan Permukiman 33 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 2 Misi 2 : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS 2.1. Tujuan 2.1 : Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkharakter (Smart People ) 1 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10,3 10,63 10,97 11,31 11,65 12 12 2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,38 13,6 13,9 14,2 14,5 15 15 3 Indeks Pembangunan Pemuda Point NA 56.31 59.13 62.09 65.19 67.05 67.05 4 Indeks Inovasi Daerah Point 600 600-610 611-620 621-630 631-640 641-650 641-650 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Point 67.37 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 73.5 2.1.1 SASARAN 2.1.1 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal; 1 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 10,3 10,63 10,97 11,31 11,65 12 12 2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,38 13,6 13,9 14,2 14,5 15 15 3 Nilai Rata-Rata USBN SD Point 68.12 76,02 76,04 76,06 76,08 76,1 76,1 4 Nilai Rata-Rata UNSMP Point 58.27 67,77 67,79 67,81 67,83 67,85 67,85 1 Program 2.1.1.1. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 1 APK PAUD angka 49,04 50 1.173 50,55 1.180 51 1.823 51,5 1.850 52 1.875 52 7.901 Dinas Pendidikan 2 Program 2.1.1.2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2 APK SD angka 112,4 113 44.829 113,05 16.000 113,08 48.000 114 50.000 114,3 52.000 114,3 210.829 3 APK SMP angka 104,1 104,3 104,8 105 105,5 106 106 4 Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik % 93,7 94,5 90.786 94,8 92.000 95 94.000 95,5 95.000 96 97.000 96 468.786 5 Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik % 94,7 94,8 18.979 95 19.000 95,2 20.000 95,4 21.000 95,6 22.000 95,6 100.979 6 Nilai Rata-Rata USBN SD Point 68.12 76,02 806 76,04 808 76,06 810 76,08 812 76,1 814 76,1 4.050 7 Nilai Rata-Rata UNSMP Point 58.27 67,77 300 67,79 320 67,81 340 67,83 360 67,85 380 67,85 1.700 3 Program 2.1.1.3. Pendidikan non formal 8 Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi - Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi % 33 34 45.370 35 46.000 48.000 48.000 37 50.000 38 55.000 38 244.370 - Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi % 50 51 470 52 475 53 500 54 520 55 540 55 2505 9 Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan % 0 100 100 100 100 100 100 4 Program 2.1.1.4. Manajemen Layanan Pendidikan 10 Prosentase Sekolah terakreditasi A - TK Terakreditasi A % 38 39 1.290 40 1300 42 1320 44 1340 46 1350 46 6.600 - SD Terakreditasi A % 73 74 75 76 77 78 78 - SMP Terakreditasi A % 73 74 75 76 77 78 78 5 Program 2.1.1.5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11 Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%) % 67 68,4 7.120 68,9 7.130 69,0 7.150 69,3 7.200 69,8 7.250 69,8 35.850 Dinas Pendidikan 12 Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%) % 19 20 510 21 530 23 545 25 570 26 580 26 2.735 13 Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%) % 53 54 9.100 55 9.150 56 9.200 57 9.250 58 9.270 58 45.970 14 Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%) % 53 54 3.200 55 3.250 56 3.300 57 3.350 58 3.400 58 16.500 15 Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional orang 1 2 430 2 440 2 445 2 450 2 455 10 2.220 SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas generasi muda Indeks Pembangunan Pemuda Point NA 56.31 59.13 62.09 65.19 67.05 67.05 PENJABARAN MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA CERDAS No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 34 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Program 2.1.2.1 Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO 15 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%) % 2018 = 75 2019 = 76 77 1.200 78 1.300 79 1.400 80 1.500 81 1.600 81 7.000 DPMPPA 16 Prevalensi kekerasan terhadap anak angka 2018 = 0,0240 2019 = 0,0136 0,0133 0,0128 0,0122 0,0117 0,0112 0,0112 2 Program 2.1.2.2 Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 17 Predikat Kota Layak Anak (KLA) Peringkat Madya Nindya 1.950 Nindya 2.100 Utama 2.250 Utama 2.400 Utama 2.550 Utama 11.250 3 Program 2.1.2.3 Manajemen Layanan Pendidikan 18 jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional orang 61 63 1936 64 1940 65 1945 66 1950 67 1100 67 8.871 Dinas Pendidikan 4 Program 2.1.2.4 Pengelolaan Keragaman Budaya 19 Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya % jumlah pelaku seni budaya = 10 950 10 1.065 10 1.215 10 1.270 10 1.330 jumlah pelaku seni budaya = 5.830 20 jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggir i /Lomba/Sayembara Karyaseni Event 13 15 2557 17 2729 19 3035 21 3239 23 3609 23 15.169 21 Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda Angka 100 150 400 150 500 150 600 150 700 150 800 750 3.000 22 Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya % Jumlah cagar budaya = jumlah museu m = jumlah pelaku pelesta rian budaya = 2 1380 2 4730 2 2750 2 1675 2 825 Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestari an budaya = 11.360 6 Program 2.1.2.6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 59 Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini Angka 0,0001 5 0,00013 150 0,00011 200 0,0009 250 0,0007 300 0,0005 350 0,0005 1.250 Badan Kesbangpol 7 Program 2.1.2.7 Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal 60 penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal % Jumlah tempat menjua l miras ilegal = 178 148 140 118 145 98 150 68 155 38 150 38 740 SatpolPP 61 Persentase pelanggar perda yang ditertibkan % 70 90 90 90 90 90 90 8 Program 2.1.2.8 Manajemen layanan Pendidikan 62 Persentase Pelajar Bebas NAPZA % 100 100 237 100 240 100 245 100 250 100 255 100 1.227 Dinas Pendidikan 63 penurunan kejadian tawuran pelajar kejadian 20 18 18 17 15 12 12 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 35 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 9 Program 2.1.2.9 Kepemudaan dan Keolahragaan 64 Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras % jumlah pemud a penggu na NAPZA = 162 0 2.250 5 2.250 5 2.250 5 2.250 5 2.250 25 11.250 Dinas Pemuda dan Olah Raga 65 Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan % Jumlah pemud a pelopor yang aktif = 5 20 40 60 80 100 100 66 Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017) Predikat 0% 30 % Menuju KLP 40 % Menuju KLP 50% Menuju KLP 75% Menuju KLP KLP KLP 10 Program 2.1.2.10 Peningkatan Olah Raga Prestasi 52 Jumlah perolehan medali Tk. Interasional Medali 4 4 3.670 3 3.195 4 23.301 4 3.521 4 4.241 4 37.928 53 Jumlah perolehan medali Tk. Nasional Medali 14 66 16 0 0 66 66 54 Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar Medali 162 64 32 264 35 76 76 11 Program 2.1.2.11 Pembinaan Anak Terlantar 67 Persentase penurunan anak terlantar % Jumlah anak terlant ar = 385 orang 19,48 225 38,96 225 58,44 225 77,92 225 97,4 225 97,4 1.125 Dinas Sosial 12 Program 2.1.2.12 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 68 Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi % Jumlah anjal, gepeng dan WTS = 397 21,41 600 23,92 675 26,44 750 28,96 600 31,48 900 31,48 3.525 69 Prosentase penurunan eks penyakit sosial ( Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) % Eks Penggu na Narkob a, Psikotr opika, dan Minum an keras, eks narapid ana, dan penyak it sosial lainnya = 550 8 8 9 9 9 9 13 Program 2.1.2.13 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 70 Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustak aan keliling/taman bacaan % jumlah kunjun gan ke perpust akaan = 25,421 10 65 35 70 42 75 56 80 76 85 76 375 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 36 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 14 Program 2.1.2.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 71 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota % - 40 6.820 100 9.180 100 200 100 200 100 200 100 16.600 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.1.3 SASARAN 3 : Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat1 Indeks Inovasi Daerah Point 600 600-610 611-620 621-630 631-640 641-650 641-650 1 Program 2.1.3.1 Penelitian dan Pengembangan 38 Jumlah kampung tematik/kampung wisata Lokasi 0 2 1700 2 1200 2 2100 2 1050 2 1250 2 7.300 Bappeda 39 Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan % 0 5,2 10,5 10,5 10,5 10,5 47.2 Jumlah Hasil Kelitbangan angka Tahun 2018 = 17 inovasi Tahun 2019 = 50 inovasi Total hingga 2019 = 67 inovasi 10 10 10 10 10 117 40 Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat. % Tahun 2018 = 34 inovasi Tahun 2019 = 8 inovasi Total hingga 2019 = 42 inovasi 7 7 7 7 7 77 2.1.4 SASARAN 4 : Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Point 67.37 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 73.5 2 Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks NA 70,5 71 71,5 72 72,5 72,5 1 Program 2.1.4.1 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 41 Persentase perempuan berpolitik (%) % 17 17 1.550 18 1.650 19 1.750 20 1.850 21 1.950 21 8.750 DPMPPA 42 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) % 2018 = 70 2019 = 75 78 80 82 84 86 86 37 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 2 Program 2.1.4.2 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 43 Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%) % Jumlah panti asuhan /yayas an = 83 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 Dinas Sosial 44 Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi % Jumlah Panti Asuhan /Yayas an/Ors os = 83 12,04 24,09 36,14 48,19 60,24 60,24 3 Program 2.1.4.3 Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma 45 Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina % Jumlah penyan dang disabili tas dan trauma = 970 orang 29,58 325 37,32 420 45,05 450 52,78 450 60,51 450 60,51 2.095 Dinas Sosial 46 Persentase Kasus Kekerasan dan traficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos % 2 Kasus 100 100 100 100 100 100 4 Program 2.1.4.4 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 47 Jumlah lansia yang berdaya Orang 150 100 300 100 100 100 100 100 100 100 100 650 700 5 Program 2.1.4.5 Perencanaan Pembangunan Daerah 48 Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang Rasio 20 : 100 20 : 100 750 22 : 100 780 25: 100 565 27 : 100 590 30 : 100 620 30 : 100 Bappeda 49 Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang Rasio 1 : 100 1 : 100 2 : 100 3 : 100 4 : 100 5 : 100 5 : 100 50 Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk Rasio 5 6 7 8 9 10 10 51 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD % 10 10 10 15 15 20 20 6 Program 2.1.4.6 Pendidikan Politik Masyarakat 52 Persentase Partisipasi Pemilu % Pilwalk ot = 75,35% Pilgub = 75,37% Pilpres = 83,87 0 0 0 0 81 81 Badan Kesbangpol 53 Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu % 39,90 0 0 0 0 60 60 7 Program 2.1.4.7 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan 54 Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif % 2018 = 45 2019 = 50 55 700 60 725 65 750 70 775 75 800 75 3.750 DPMPPA 3.750 3.305 550 650 850 950750 38 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 55 Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rasio 2018 = 1 : 60 2019 = 1 : 55 1 : 50 7.715 1 : 45 10.123 1 : 40 11.653 1 : 30 13.294 1 : 20 15.049 1 : 20 57.834 DPMPPA 8 Program 2.1.4.8 Pemberdayaan lembaga Sosial 56 Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan % 43 50 6.898 55 10.123 60 11.653 65 13.294 70 15.049 70 57.017 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 5 Program 2.1.2.5 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 57 Jumlah Konflik SARA angka 0 0 2.900 0 3.250 0 3.600 0 3.950 0 4.300 0 18.000 Badan Kesbangpol 58 Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk rasio 3950 orang 12,5 12,75 13 13,25 13,5 13,5 59 Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional % 100 100 375 100 1.650 100 1.815 100 1.996 100 2.196 100 8.032 Humas dan Protokol 2.2 Tujuan 2.2 Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government) , 1 Indeks Reformasi Birokrasi Point B BB BB A A A A 2 Level Kematangan Smart City Level Scatter ed Scattere d Integrativ e Integrativ e Smart Smart Smart 2.2.1 Sasaran 2.2.1 Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi Point B BB BB A A A A 1 Program 2.2.1.1 Penerapan Reformasi Birokrasi 60 Indeks Kepuasan Masyarakat Point 3,31 3,32 1.150 3,35 1.125 3,4 1.075 3,45 1.125 3,5 1.075 3,5 5.550 Bagian Organisasi 61 Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota Point B BB BB A A A A 62 Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi Point 3,84 4 4,25 4,5 4,75 5 5 63 Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal “BB” % 18,92 67,56 53 70,27 18 100 21 100 24 100 27 100 143 Inspektorat 2 Program 2.2.1.2 Pengendalian pembangunan 64 Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana % 80 80 688 83 750 85 750 87 750 90 750 90 3688 Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan 65 Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah % 75 80 450 85 300 90 300 95 300 100 800 100 2150 Bappeda 3 Program 2.2.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah 66 Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota Angka 21 22 300 23 800 24 300 25 300 26 300 26 2000 4 Program 2.2.1.4 Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam 67 Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD % 67,7 73 1267 77 1350 80 1750 83 1350 87 1400 87 7117 39 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 5 Program 2.2.1.5 Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 68 Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD % 67,7 73 587 78 590 80 673 83 675 87 738 87 3263 Bappeda 6 Program 2.2.1.6 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 69 Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD % 67,7 73 175 79 195 80 200 83 200 87 200 87 970 7 Program 2.2.1.7 Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70 Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Point 3,1 3,12 165 3,15 175 3,17 185 3,2 195 3,22 205 3,22 925 Bagian Administrasi Pemerintahan 71 Presentase BUMD yang Sehat % 50 50 475 50 600 50 500 50 600 50 500 50 2675 Bagian Perekonomian dan Kerjasama 8 Program 2.2.1.8 Kerjasama Pembangunan 72 Prosentase kerjasama yang diemplementasikan sesuai kesepakatan % 70 70 615 75 1.035 80 1.075 85 1.115 90 1.145 90 4.985 Bagian Perekonomian dan Kerjasama 73 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR % 10 10 110 10 120 10 130 10 140 10 150 10 650 Bappeda 9 Program 2.2.1.9 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 74 Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan % 100 100 350 100 1.600 100 2.020 100 1.740 100 1.810 100 7.520 Bagian Administrasi Pemerintahan presentase masalah pertanahan yang termediasi % 100 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1.250 10 Program 2.2.1.10 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 75 Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) % 70 70 400 76 500 81 850 87 600 92 925 92 3.275 11 Program 2.2.1.11 Penataan Perundang-undangan 76 Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%) % 90 95 809 95 1.425 95 1.425 95 1.425 95 1.425 95 6.509 dan Bagian Umum 14 Program 2.2.1.14 Peningkatan Sadar Tertib Arsip 79 PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%) % 17 17 248 38 250 58 255 79 260 100 265 100 1.278 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15 Program 2.2.1.15 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 80 Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan arsip 100 100 75 100 100 100 125 100 150 100 175 500 625 16 Program 2.2.1.16 Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah 81 Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda % 80 80 10.297 80 10.297 85 10.297 85 10.297 90 10.297 90 51.485 Setwan 40 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 82 Persentase Perda yang Disosialisasikan % 100 100 100 100 100 100 100 83 Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas % 70 80 82 83 84 85 85 17 Program 2.2.1.17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 84 Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%) % 100 100 11,35 100 11,35 100 11,35 100 11,35 100 11,35 100 56,75 BKPSDA 18 Program 2.2.1.18 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 85 Persentase Pemenuhan Formasi ASN % 55 60 2.740 63 3.100 66 3.420 69 3.740 72 4.050 72 17050 86 Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan % 75 80 83 86 89 92 92 87 Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat % 85 90 91 92 93 94 94 88 Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 19 Program 2.2.1.19 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 89 Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) % 30 35 5.761 40 5.762 45 5.762 50 5.762 55 5.762 55 28.807 90 Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan % 68 75 77,5 80 82,5 85 85 91 Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional % 60 77 79 81 83 85 85 92 Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi % 85 87 89 91 93 95 95 20 Program 2.2.1.20 Pelayanan Administrasi Perkantoran 93 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 48.223 100 50.095 100 51.345 100 53.041 100 53.458 100 256.162 Seluruh Perangkat Daerah 21 Program 2.2.1.21 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 94 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 60.450 85 55.078 90 51.403 95 32.425 100 26.378 100 225.734 22 Program 2.2.1.22 Peningkatan Pelayanan PATEN 95 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 55.749 85 75.085 87 55.461 90 53.686 95 54.946 95 294.927 Kecamatan 96 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 41 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 23 Program 2.2.1.23 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 97 Opini BPK Opini WTP WTP 125 WTP 150 WTP 165 WTP 175 WTP 185 WTP 800 Inspektorat 98 Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan % 100 100 220 100 225 100 230 100 235 100 240 100 1.150 99 Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100 101 Level Maturitas SPIP Level 1 2 200 3 250 3 300 3 350 3 400 3 1.500 102 Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah % 43,24 45,95 48,65 51,35 54,05 56,76 56,76 103 Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate Elemen 3 3 350 3 350 4 350 4 350 4 350 4 1.750 104 Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM Angka 7 8 8 8 9 9 9 105 Jumlah PD berpredikat WBK % 0 1 84 1 120 1 125 1 150 1 175 5 654 24 Program 2.2.1.24 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 106 Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%) % 100 100 3700 100 3700 100 3750 100 3800 100 3800 100 18.750 BPKAD 25 Program 2.2.1.25 Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 107 Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan % 80 81 17000 82 5475 83 5750 84 5855 85 6200 85 40.280 BPKAD 26 Program 2.2.1.26 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 108 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 1.119 90 3.477 95 3.750 95 4.074 100 4.465 100 16.885 Seluruh Perangkat Daerah 109 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 110 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 27 Program 2.2.1.27 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 111 Hasil Penilaian SPBE Indeks 2,91 2,92 23.740 2,92 14.240 2,93 14.840 2,93 15.265 2,94 15.665 2,94 83.750 Dinas Kominfostandi 112 Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi % 7 14 9.500 21 4030 28 4080 34 4170 41 4220 41 26.000 113 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 19.060 90 12.365 95 13.902 95 13.260 100 12.704 100 71.291 Seluruh Perangkat Daerah 114 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 28 Program 2.2.1.28 Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 115 Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Level NA Level 1 1.900 Level 1 1.100 Level 2 1.200 Level 3 1.300 Level 3 1.300 Level 3 6.800 Dinas Kominfostandi 29 Program 2.2.1.29 Penyelenggaraan Statistik Sektoral 116 Persentase ketersediaan data statistik sektoral % NA 70 3.800 73 4.200 76 4.600 79 5.000 82 5.400 82 23.000 42 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDIS I AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 30 Program 2.2.1.30 Pengembangan Data dan Informasi 117 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 3.825 60 3.495 65 4.357 70 5.087 75 5.238 75 22.002 Seluruh Perangkat Daerah 118 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 119 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 31 Program 2.2.1.31 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyaraat terhadap Pelayanan Publik Indeks 3,31 3,32 3,35 3,4 3,45 3,5 3,5 32 Program 2.2.1.32 Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa 120 Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa Indeks 8,53 10 1.250 10 2.550 10 2.800 10 3.000 10 3.200 10 12.800 Bagian Pengadaan Barang/jasa 33 Program 2.2.1.33 Kerjasama Informasi dengan Media massa 121 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 91,9 100 3.881 100 4840 100 5324 100 5856 100 6442 100 26.343
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 3 Program 2.2.2.3 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 125 Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya % Jumlah IKM keselur uhan = 1.000 Jumlah IKM yang meman faatkan teknolo gi industr i = 20 Persent ase IKM yang meman faatkan teknolo gi = 2% 2,5 900 3 900 3,5 900 4 900 5 1000 4 4.600 4 Program 2.2.2.4 Peningkatan Kreatifitas dan daya saing Ekonomi Kreatif 126 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya % NA 2 300 3 350 3,5 400 4 450 5 500 5 2.000 Dinas pariwisata dan Kebudayaan 5 Program 2.2.2.5 Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 127 Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi Layanan 1 1 750 1 1.300 1 350 1 350 1 750 1 3.500 Dinas LH 6 Program 2.2.2.6 Pemberdayaan usaha Ekonomi Masyarakat 128 Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna % 2018 = 0 2019 = 11,5 13,5 400 18,5 425 23,5 450 28,5 475 33,5 500 33,5 2.250 DPMPPA 7 Program 2.2.2.7 Pengembangan Komunikasi, Infomasi, dan Media Massa 129 Layanan 0 1 400 1 400 1 400 1 300 1 300 1 1.800 Dinas PUPR 130 0 1 400 1 500 1 150 1 150 1 150 1 Dinas Perumkim 131 1 3 5.750 3 7.257 3 7.564 3 8.207 3 8.607 3 37.385 Dinas Perhubungan 132 1 1 1.800 1 1.800 1 1.900 1 1.900 1 2.000 1 9.400 Bapenda 133 1 1 200 1 250 1 300 1 350 1 400 1 1.500 BPBD 134 Dinas Kesehatan 135 1 1 818 1 819 1 820 1 830 1 840 1 4.127 Dinas Pendidikan 136 Jumlah layanan kehumasan dan keprotokolan Layanan 91,9 100 721 100 2.750 100 3.025 100 3.327 100 3.660 100 13.483 Humas dan Protokol 8 Program 2.2.2.8 Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan 137 Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat % 100 100 100 100 150 100 200 100 250 100 300 100 1.000 BPBD 9 Program 2.2.2.9 Pemulihan pasca Bencana 138 PersentaseKetersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 BPBD 10 Program 2.2.2.10 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 139 Rata-Rata Respon time penanganan bencana Jam < 24 Jam < 24 Jam 800 < 24 Jam 825 < 24 Jam 850 < 24 Jam 875 < 24 Jam 900 < 24 Jam 4.250 BPBD 11 Program 2.2.2.11 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 140 Respon time penanganan kebakaran Menit 30 15 400 15 150 14 150 14 200 13 200 13 1.100 SatpolPP Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi 44 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 3 Misi 3 : Tujuan 3.1 Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat 1 Indeks Gini Rasio Point 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 2 Indeks Kebahagiaan Point NA 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 74-75 SASARAN 3.1.1 Menurunnya tingkat pengangguran 1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 9.28 8,47 8,22 7,97 7,8 7.6 7.6 1 Program 3.1.1.1 Perluasan Kesempatan Kerja 1 Tingkat Kesempatan kerja (% ) % 90,38 91,53 2.806,00 91,87 3.546 92,20 4.253 92,51 4.727 92,81 5.021 92,81 20.353 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja Orang 2.189 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 3 Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja KK 2018 = 26 2019 = 26 25 30 30 50 50 50 2 Program 3.1.1.2 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan Orang 109.416 120.358 172 132.393 737 145.633 800 160.196 873 176.216 952 176.216 3.534 2 Penetapan besaran UMK Rp 3.557.146 4.149.797 4.481.780 4.840.322 5.227.547 5.645.750 5.645.750 3 Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100 3 Program 3.1.1.3 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 4 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Juta/pekerja/tahun 63,91 65,78 72 68,59 76 71,52 78 74,57 80 77,76 83 77,76 389 4 Program 3.1.1.4 Pembinaan dan penempatan transmigrasi 5 Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi KK 0 2 301 2 303 2 305 2 408 2 411 10 1.728 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 Program 3.1.1.5 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6 Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM orang - 600 200 600 200 600 200 600 200 600 200 3000 1000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 Program 3.1.1.6 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7 Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM orang Jumlah tenaga kerja UMKM = 39.982 360 2.800 360 2.800 360 2.800 360 2.800 360 2.800 1800 14.000 Dinas Koperasi dan UMKM 7 Program 3.1.1.7 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8 Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi orang Jumlah tenaga kerja koperasi = 500 250 2.750 250 2.750 250 2.750 250 2.750 250 2.750 100 13.750 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Jumlah UMKM (wirausaha) baru UMKM Jumlah UMKM keseluruhan = 23.706 180 6.200 180 6.400 180 6.600 180 6.800 180 7.000 24606 33.000 8 Program 3.1.1.8 Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif 9 jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru orang 245 30 950 40 950 50 950 60 950 70 950 515 4.750 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9 Program 3.1.1.9 Kepemudaan dan Keolahragaan 10 jumlah wirausawahan muda pemula orang - 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 500 750 Dinas Pemuda dan Olah Raga SASARAN 3.1.2 Menurunnya tingkat kemiskinan 1 Angka Kemiskinan % 5.93 5.8 5.78 5.53 5.28 5 5 1 Program 3.1.2.1 Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 14 persentase jumlah fakir miskin % jumlah KK Miskin = 72,187 KK jumlah Penduduk Miskin = 321,250 jiwa 5,8 5.980 5,78 5.180 5,53 5.366 5,28 5.540 5 5.570 5 27.636 Dinas Sosial 15 persentase jumlah PMKS yang tertangani % Jumlah PMKS yang ditangani = 55734, Jumlah PMKS keseluruhan = 60944 (91,45% ) 92% 93% 94% 95% 96% 96% 2 Program 3.1.2.2 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 16 Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif % 12 Jenis Lembaga 100 2.475 100 2.318 100 2.721 100 3.147 100 3.047 73,46 13.708 17 Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (% ) % relawan yang aktif 268 orang, Total PSKS 1142 orang 27,85 32,22 36,60 40,98 45,36 45,36 3 Program 3.1.2.3 Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat 18 Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi % 2,51 1.500 5,02 1.625 7,53 1.750 10,04 1.875 12,54 2.000 12,54 8.750 DPMPPA 4 Program 3.1.2.4 Pendidikan Non Formal 19 Persentase Kelulusan Paket A, B, dan C % 100 45 100 50 100 55 100 60 100 60 100 270 Dinas Pendidikan 20 Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan % 50 51 52 53 54 55 55 21 Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan % 0 100 100 100 100 100 100 5 Program 3.1.2.5 Manajemen Layanan Pendidikan 22 Jumlah beasiswa mahasiswa berprestasi miskin mahasiswa 37 47 518 52 538 57 558 57 578 57 598 57 2.790 7 Program 3.1.2.7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 23 Cakupan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin % 100 100 5.000 100 4.500 100 4.000 100 3.500 100 3.000 100 20.000 Dinas Kesehatan 8 Program 3.1.2.8 Lingkungan Sehat Perumahan 24 Persentase RTLH % 29,4 25,20% 600 23,21% 660 21,23% 726 19,24% 798,6 17,26% 878,46 17,26% 3663,06 Dinas Perumahan dan Permukiman SASARAN 3.1.3 Meningkatnya ketahanan keluarga 1 Indeks Ketahanan Keluarga (cara perhitungan mengikuti buku panduan Kementerian PMPPA, 2016) Point 73-74 74-75 75-76 76-77 76-77 76-77 1 Program 3.1.3.1 Pembangunan Keluarga 26 Persentase Keluarga Sejahtera % Jumlah Keluarga Sejahtera = 196.428 Jumlah Keluarga = 212.082 Persentase Keluarga Sejahtera = 92,62% 93,00 713 93,50 1350 94,00 1.450 94,50 1.530 95,00 1.615 95,00 6.658 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 27 Persentase Anggota bina keluarga balita aktif % Anggota BKB Aktif = 7.521 Jumlah Anggota BKB Keseluruhan = 9.575 Persentase Anggota BKB Aktif = 78,54% 78,74% 78,94% 79,14% 79,34% 79,54% 79,54% 28 Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif % Anggota BKR Aktif = 3.702 Jumlah Anggota BKR Keseluruhan = 4.999 Persentase Anggota BKR Aktif = 74,05% 74,25% 74,45% 74,65% 74,85% 75,02% 75,02% 20242021No SatuanIndikator Tujuan/Sasaran/ProgramMisi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah PENJABARAN MISI 3: MEWUJUDKAN KOTA SEJAHTERA KONDISI AWAL (2018) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2022 2023 45 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 20242021No SatuanIndikator Tujuan/Sasaran/ProgramMisi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah KONDISI AWAL (2018) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2022 2023 29 Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif % Anggota BKL Aktif = 5.366 Jumlah Anggota BKL Keseluruhan = 7.290 Persentase Anggota BKL Aktif = 73,60% 73,80% 74,00% 74,02% 74,04% 74,06% 74,06% 30 Jumlah Kelompok UPPKS aktif angka 22 23 24 25 26 27 27 2 Program 3.1.3.2 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 31 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (% ) % 2018 = 75 2019 = 76 77 5.250 78 5.500 79 5.750 80 6.000 81 6.500 81 29.000 DPPMPA 32 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan % 0,025 0,0107 0,0106 0,0105 0,0091 0,009 0,009 33 Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya % 2018 = NA 2019 = 1 1,5 3,10 4,65 6,20 7,75 7,75 34 Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan % 2018 = NA 2019 = 0,5 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 4,5 35 Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan % 0,0126 0,0126 0,0127 0,0128 0,0129 0,013 0,013 3 Program 3.1.3.3 Penataan Administrasi Kependudukan 35 Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran % 94% 95% 500 96% 500 97% 400 98% 400 100% 400 100% 2.200 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 36 Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan % 31% 33% 500 34% 400 35% 400 40% 350 45% 350 45% 2.000 37 Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP % 99% 99,30% 500 99,80% 500 100% 600 100% 650 100% 700 100% 2.950 38 Persentase Penduduk yang memiliki KK % 100% 100% 250 100% 300 100% 300 100% 350 100% 350 100% 1.550 39 Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) % 1% 30% 500 40% 500 50% 400 60% 400 70% 400 70% 2.200 4 Program 3.1.3.4 Lingkungan Sehat Perumahan 40 Persentase Rumah Layak Huni % 70,6 74,80% 400 76,79% 440 78,77% 484 80,76% 532,4 82,74% 585,64 82,74% 2442,04 Dinas Perumahan dan Permukiman 5 Program 3.1.3.5 Penataan Prasarana Sarana Umum Perumahan 41 Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa % 76,61 80% 4.300 85% 4.730 90% 5.203 90 5.723 90 6.295,65 90 26.251,65 6 Program 3.1.3.6 Peningkatan Ketahanan pangan 42 Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan % 18,3 16,6 15,7 14,9 14,01 13,15 13,15 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 43 Ketersediaan energi Kkal/Kapita/Hari 2512,8 2400 2400 2400 2400 2400 2400 44 Ketersediaan Protein Gr/Kapita/Hari 89,4 63 63 63 63 63 63 7 Program 3.1.3.7 Peningkatan Produksi Pertanian 45 Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura % Padi: 5439 Ton Palawija: 11.540 Ton Hortikultura: 28.972 Ton 4 3.948 6 4.415 8 4.033 10 4.305 12 4.226 12 20.927 46 Persentase peningkatan produksi peternakan % Daging: 5.999 Ton Telur: 93,5 Ton Susu: 1.929.316 Liter 2 4 6 8 10 10 8 Program 3.1.3.8 Peningkatan Produksi Perikanan 47 Persentase peningkatan produksi perikanan % Ikan Konsumsi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578.560 ekor 3 750 4,5 755 6 810 7,5 865 9 920 9 4.100 Tujuan 3.2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah 1 Laju Pertumbuhan ekonomi % 6.14 6.66 6.75 6.84 6.94 7 7 Sasaran 3.2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 1 Laju Pertumbuhan ekonomi % 6.14 6.66 6.75 6.84 6.94 7 7 2 PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku) Dalam Juta Rp. 37,99 40,36 42,73 45,1 47,47 49,84 49,84 3 Pengeluaran Per Kapita Dalam Ribu Rp. 11.348 11.648 11.948 12.248 12.548 12.848 12.848 4 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit % 19,68 21 22 23 24 25 25 1 Program 3.2.1.1 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 50 Nilai Investasi Trilyun Rp. 3,1 2,50 10.150 2,53 11.560 2,55 12.055 2,58 11.825 2,60 11.660 2,6 57.250 DPMPTSP 51 Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP % 64 75 85 95 100 100 100 2 Program 3.2.1.2 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 52 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor % 99.283.771,63 1,1 1650 1,35 1900 1,6 2075 1,85 2375 2,1 2325 2,1 10.325 3 Program 3.2.1.3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 53 Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran % Tahun 2018 = 2,99 Tahun 2017 = 5,58 5,59 5.903 5,6 15.495 5,61 24.678 5,62 14.111 5,63 14.188 5,63 74.374 4 Program 3.2.1.4 54 Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran % 11630 UTTP 95 2885 95,01 755 95,02 835 95,03 1105 95,04 925 95,04 6.505 55 Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n) % 3,69 2-4 % 360 2-4 % 600 2-4 % 600 2-4 % 600 2-4 % 600 2-4 % 2.760 Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama 5 Program 3.2.1.5 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 56 Persentase peningkatan IKM yang produktif % 1000 IKM 2 2970 2,1 2970 2,2 2970 2,3 2970 2,4 2970 2,4 14.850 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6 Program 3.2.1.6 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 57 Jumlah kunjungan wisatawan orang 7.965.987 7.004.033 3.050 7.704.436 3.650 8.474.879 4.250 9.322.366 4.850 10.254.602 5.450 10.254.602 21.250 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 7 Program 3.2.1.7 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 58 Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun Rupiah Jumlah omzet usaha Mikro = 2,3 T 68 M 81 M 95 M 109 M 392 M 3,045 T Dinas Koperasi dan UMKM 8 Program 3.2.1.8 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 59 Jumlah PKL yang direlokasi PKL 418 500 3.295 500 1.202 500 1.204 500 1.282 500 1.135 2.918 8.118 Dinas Koperasi dan UMKM 60 Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM PKL 418 150 150 150 150 150 1.168 9 Program 3.2.1.9 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61 Jumlah Koperasi Aktif unit 528 558 9.100 588 8.850 618 8.850 648 8.900 678 8.900 678 44.600 62 Jumlah Koperasi berkualitas unit 44 64 84 104 124 144 144 10 Program 3.2.1.10 Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif 63 Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar Produk 70 75 400 80 450 85 500 85 550 90 600 90 2.500 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1.925 2.200 9.2501.600 1.625 1.900 46 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 20242021No SatuanIndikator Tujuan/Sasaran/ProgramMisi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah KONDISI AWAL (2018) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2022 2023 11 Program 3.2.1.11 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 64 Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti % 75 75 325 80 325 85 325 85 325 90 325 90 1.625 Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama 12 Program 3.2.1.12 65 Nilai pajak daerah dalam Juta Rp. 592.978 733.072 11.850 791.000 11.983 878.500 12.361 976.000 12.773 1.087.000 13.743 1.087.000 62.710 Bapenda 66 Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah % nilai realisasi pajak tahun 2018 = 592.978.746.864 target 2019 = 620.894.818.419 18,06 7,90 11,06 11,10 11,37 11,37 67 Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Juta Rp. realisasi 2018 = 912.197.971.288 target 2019 = 944.394.650.807 1.090.708,00 1.127.767,17 1.241.375,86 1.349.164,16 1.465.472,63 1.465.472,63 68 Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah % nilai realisasi PAD tahun 2018 = 912.197.971.288 15,49 3,4 10,07 8,68 8,62 8,62 Sasaran 3.2.2. Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi 1 Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (periode rencana 2020-2024) % 0 20 40 60 80 100 100 2 Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024) % 0 20 40 60 80 100 100 1 Program 3.2.2.1 Perencanaan Tata Ruang 70 Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM % 0 20 1.550 40 4.100 60 5.400 80 3.200 100 3.550 100 17.800 Dinas PUPR 71 Persentase Keselarasan Rencana Pemanfataan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD % 85 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 550 Bappeda 2 Program 3.2.2.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 72 Prosentase (% ) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (% ) Periode Tahun 2020-2024 % 0 20 250 40 300 60 350 80 400 100 450 100 1.750 73 Prosentase (% ) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (% ) Periode Rencana 2020-2024 % 0 20 40 60 80 100 100 3 Program 3.2.2.3 Penataan dan Pengaturan Bagunan Gedung 74 Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi % 70 75 1200 78 1300 80 1400 85 1600 90 1600 90 7.100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Program 3.2.3.4 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 75 Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (% ) % 80 82 2100 84 700 86 800 88 900 90 1000 90 5.500 76 Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (% ) % 90 90 92 94 96 98 98 5 Program 3.2.2.5 Pemeliharaan Kantrantib-mas dan Pencegahan Tindak Kriminal 77 Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan % 90 90 290 90 307 90 324 90 341 90 358 90 1.620 SatpolPP 78 Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang kawasan 10 2 2 2 2 2 12 Sasaran 3.2.3. Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi 1 Persentase Jalan Berkondisi Baik % 88.59 90 91 92 93 94 94 2 Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum % 45 50 60 70 80 90 90 Program 3.2.3.1 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian 79 Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah) Km 268,336 268,336 277.658 270,336 273.850 271,336 296.372 272,336 207.129 273,336 101.708 273,336 1.156.717 Dinas PUPR 80 Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km) Km 78,3 7 7 7 7 7 113,3 81 Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km) Km 0 0 2 3 4 5 5 82 Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan Km 15,14 3 3 3 3 3 30,14 83 Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan Angka 2 0 1 1 1 1 6 84 Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (% ) % 11 21,8 32,6 43,4 54,2 65 65 85 Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan M 278 0,3 3 3 3 3 290,3 86 Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (% ) Jalur 2 0 1 1 0 1 5 Program 3.2.3.2 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 87 Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (% ) % 88.59 89 57.600 89,25 63.160 89,5 68.720 89,75 74.280 90 79.840 90 343.600 Program 3.2.3.3 Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 88 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik % 50 60 1800 70 1700 80 1950 90 2200 100 2450 100 10.100 Program 3.2.3.4 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi 89 Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik % 70 75 9.700 80 7.900 85 10.900 90 7.900 95 10.450 95 46.850 Dinas Perhubungan Program 3.2.3.5 90 Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (% ) % 50 50 42.050 60 55.350 70 75.750 80 89.450 90 104.450 90 367.050 91 Load Factor Angkutan Umum % 40 45 650 50 500 55 950 60 500 65 650 65 3.250 Program 3.2.3.6 Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 92 Konektivitas transportasi multimoda Point 2 2 526.871 3 384.948 4 488.828 5 77.898 7 44.408 7 1.522.953 Peningkatan Pelayanan Angkutan Dinas Perhubungan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Dinas PUPR 47 VI.48 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024. RTRW Kota Bogor disusun berasaskan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial. Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang dari rencana pembangunan daerah maka tujuan penataan ruang Kota Bogor diturunkan dari visi pembangunan kota baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Jangka Menengah Daerah. Selain berpegang pada RPJPD dan RPJMD, perumusan tujuan penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kota Bogor mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan kota sebelumnya, isu-isu strategis dan peran serta fungsi kota yang dikembangkan pada Kota Bogor untuk jangka waktu 20 tahun. Dengan mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, maka tujuan penataan ruang pada RTRW Kota Bogor adalah: “Terwujudnya ruang Kota Bogor sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan.” VI.49 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota Bogor sebagaimana dimaksud diatas, telah dirumuskan Arah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota Bogor 2011-2031 yaitu : 6.3.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pada bagian berikut dibahas mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang untuk Kota Bogor. Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melihat definisi dari kebijakan penataan ruang yang disebutkan sebelumnya maka kebijakan penataan ruang dirumuskan dengan kriteria:

1.Mengakomodasi kebijakan penataan ruang nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku untuk Kota Bogor.
2.Arahannya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan.
3.Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul pada masa yang akan datang.
4.Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Sedangkan kriteria perumusan strategi penataan ruang adalah sebagai berikut:
1.Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang.
2.Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi.
3.Upayanya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan sampai 2037 di Kota Bogor secara efisien dan efektif.
4.Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kota Bogor. VI.50
5.Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. Dengan melihat pada kriteria yang telah disebutkan maka kebijakan dan strategi perencanaan ruang untuk Kota Bogor meliputi :
1.Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang.
2.Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
3.Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. 6.3.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Secara umum kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
1.Mengembangkan 4 wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
2.Mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
3.Pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
4.Pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
5.Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
6.Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum. Adapun strategi kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
1.Strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:

a.Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan VI.51
b.Merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas dan karakter kota Bogor sebagai Kota Pusaka.
1. 2.Strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
a.Mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
b.Mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
c.Mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
d.Mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran.
1. 3.Strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
2. 4.Strategi mengembangkan 4 Wilayah Pelayanan sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
a.Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
b.Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
c.Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan
d.Mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina. VI.52
1. 5.Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor
a.Sinergitas sistem jaringan jalan antara Kota dengan Kabupaten Bogor;
b.Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
c.Mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
d.Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
e.Mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
f.Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
g.Mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Kota;
h.Mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
i.Mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
j.Mengembangkan sitem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya.
1. 6.Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
a.Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
b.Melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
c.Mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
d.Mengembangkan jaringan gas;
e.Mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
f.Mengembangkan jaringan sumber daya air; VI.53
g.Mengembangkan sistem jaringan air minum;
h.Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
i.Meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
j.Meningkatkan sistem jaringan persampahan kota;
k.Meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
l.Mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana. 6.3.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kebijakan dan strategi pola ruang Kota Bogor meliputi:
1. 1.Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan peruntukan lindung; dan
2. 2.Kebijakan dan strategi pengembangan peruntukan budi daya. A. Kebijakan dan Strategi Kawasan Lindung Kebijakan pengelolaan kawasan lindung ditetapkan sebagai berikut :
3. 1.Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
4. 2.Pelestarian kawasan cagar budaya; dan
5. 3.Peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi :
a.Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
b.Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
c.Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi;
d.Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
e.Melakukan penataan pada kawasan lindung. Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi : VI.54
a.Mengintegrasikan pelestarian kawasan pusaka dalam kerangka penyelenggaraan Kota Bogor sebagai Kota Pusaka;
b.Menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
c.Meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
d.Mengembangkan potensi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota meliputi :
a.Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
b.Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
c.Meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (landbanking); dan
d.Mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH. B. Kebijakan dan Strategi Kawasan Budidaya Kebijakan pengembangan kawasan budidaya ditetapkan sebagai berikut :
1. 1.Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
2. 2.Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan. Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
a.Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah pada sebagian WP B dan WP E;
b.Membatasi pengembangan kawasan PPK;
c.Mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
d.Membatasi pengembangan kawasan industri skala besar. Strategi pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi : VI.55
a.Menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
b.Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
c.Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan. 6.3.4 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota adalah
1. 1.Pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
2. 2.Pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
3. 3.Pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi. Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan meliputi:
a.Mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan;
b.Menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan; Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
a.Mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan- kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
b.Mempertahankan nilai sejarah kawasan;
c.Menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
d.Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata. Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: VI.56
a.Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
b.Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
c.Mengembangkan kawasan tematik; dan
d.Mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi. 6.3.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Periode Rencana Jangka Menengah Tahun 2019-2024 Adapun arahan pemanfaatan ruang pada priode rencana jangka menengah tahun 2019-2024 dilaksanakan melalui rencana program pemanfaatan ruang sebagai berikut : Tabel 6.3 Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 I. WP Samida 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi WP Samida (WP A) 2 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Samida (WP A) Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor 3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Samida (WP A) Sub WP Samida (WP A) 4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional TOD Satsiun Bogor 5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional TOD Baranangsiang VI.57 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 6 Penataan kawasan TOD Kota Bogor TOD Stasiun Bogor TOD Baranangsiang 7 Pengembangan RTH skala kota PPK WP Samida (WP A) 8 Pengembangan RTNH skala kota PPK WP Samida (WP A) 9 Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur Kel Panaragan,Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur 10 Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada WP Samida (WP A) 11 Penataan Pusat Lingkungan A1, A2 Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari 12 Penataan sekotor informal (PKL) WP Samida (WP A) II. WP Pasima
1. 1.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi WP Pasima (WP B)
2. 2.Penyusunan Rencana rinci Kawasan Pusat WP Pasima (WP B) Sub PPK WP Pasima (WP B) 3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP B) Sub Pusat WP Pasima (WP B) 4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan TOD VI.58 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional Skala Kota 5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota Kawasan TOD Skala Sub Kota
3. 6.Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Pasima (WP B) Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
4. 7.Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) ( perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
5. 8.Pembangunan RTH skala WP Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang
6. 9.Pembangunan Pusat Lingkungan B1 dan B2 Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu III. WP Utara
7. 1.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi WP Utara (WP C) 2 Penyusunan Rencana Rinci Yasmin – Pasar VI.59 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Kawasan Pusat WP Utara (WP C) TU Kemang 3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP C) Sub Pusat WP Utara (WP C) 4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional Kawasan TOD Skala Kota 5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota Kawasan TOD Skala Sub Kota
8. 6.Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan di Sub PPK C Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang
9. 7.Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) ( perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang
10. 8.Pembangunan RTH skala WP WP Utara (WP C)
11. 9.Pembangunan Pusat Lingkungan C1, C2, C3, C4 Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat IV. WP Purwa
12. 1.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi VI.60 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024
13. 2.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Purwa (WP D) Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya
14. 3.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Purwa (WP D) Sub Pusat WP Purwa (WP D)
15. 4.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional Kawasan TOD Skala Kota
16. 5.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota Kawasan TOD Skala Sub Kota
17. 6.Penyusunan RTBL koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta Koridor Bogor- Jakarta
18. 7.Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota Simpang Pomad- Perbatasan kota
19. 8.Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Purwa (WP D) WP Purwa
20. 9.Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) ( perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya
21. 10.Pembangunan RTH skala WP WP Purwa (WP D)
22. 11.Pembangunan Pusat Lingkungan D1, D2, D3 dan D4 Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, VI.61 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Cimahpar, Tegalgundil V. WP Daksina
23. 1.Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi WP Daksina (WP E)
24. 2.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Daksina (WP E) Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road
25. 3.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Daksina (WP E) Sub Pusat WP Dasina (WP E)
26. 4.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional Kawasan TOD Skala Kota
27. 5.Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota Kawasan TOD Skala Sub Kota
28. 6.Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi
29. 7.Penyusunan RTBL Koridor Inner Ring Road Koridor Inner Ring Road
30. 8.Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Daksina Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – VI.62 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Sukabumi – Inner Ring Road
31. 9.Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) ( perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road
32. 10.Pembangunan RTH skala WP WP Daksina
33. 11.Pembangunan Pusat Lingkungan E1, E2, E3, E4 Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja Tabel 6.4 Indikasi Program Transportasi No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Studi dan Kajian 1 Kajian pola ditribusi dan pola perjalanan Kota Bogor 2 Penyusunan data base jaringan jalan Kota Bogor 3 Penyusunan Masterplan Transportasi Kota Bogor 4 Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Kota Bogor 5 Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum Kota Bogor I Jaringan Jalan VI.63 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 A Penetapan fungsi jalan Kota Bogor B Peningkatan Jalan 1 Jalan kolektor sekunder Jalan Pajajaran Jalan KS Tubun; Jalan Letjen Ibrahim Adjie; Jalan Mayjen Ishak Djuarsa; Jalan Pangeran Shogiri; Jalan Tumenggung Wiradiredja; Jalan Parung Banteng; Jalan Kayumanis- Cilebut; Jalan Cibeureum; Jalan Kapten Yusuf; Jalan Cipaku; Jalan Warung Nangka; Jalan Mandala Ciluar 2 Jalan Lokal Tersebar di Kota Bogor 3 Perbaikan geometrik simpang Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Johar Simpang Jalan VI.64 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Tentara Pelajar – Jalan Manunggal Simpang Jalan R. Saleh Bustaman – Jalan Pahlawan Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun Simpang Jalan Raya Pemda – Jalan KS Tubun (Talang) Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adnawijaya (Warung Jambu) Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango Simpang Tol VI.65 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri Simpang Ahmad Syam – Cimahpar Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah) 4 Pembangunan persimpangan tidak sebidang Persimpangan Jalan RE Martadinata Persimpangan Jalan MA Salmun Persimpangan Jalan Kebon Pedes Persimpangan Jalan Kapten Muslihat Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya 5 Peningkatan Jembatan Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Ahmad Yani Jembatan sungai Ciliwung di VI.66 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Jalan KH Sholeh Iskandar Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat Jembatan ruas jalan lainnya C Pembangunan jalan 1 Pengembangan jalan tol a Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BORR) Akses konektivitas ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) 2 Pembangunan jalan non tol a Pembangunan jalan arteri primer Jalan Arteri paralel dengan jalan tol lingkar bogor ruas ciluar kedunghalang (Jalan R2) b Pembangunan jalan arteri Jalan R3 VI.67 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 sekunder Parungbanteng - Wangun Jalan Bogor Inner ring road Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina; Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa d Pembangunan jalan kolektor sekunder Rencana ruas jalan: Jalan KH Soleh Iskandar (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jambu Dipa (Kab. Bogor) Rencana ruas jalan: Jalan Raya Semplak- Jalan KH Sholeh Iskandar – Kel Mekarwangi – VI.68 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor) Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi -– Jalan Kemang – Kedung Halang (Sholeh Iskandar); Rencana ruas jalan: Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi Rencana ruas jalan: Jalan Perdana Raya – kel Kencana Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja VI.69 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Tanah Baru Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya – Jalan P Asogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar); Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Katulampa Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar Rencana ruas jalan akses VI.70 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor; Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Tol Bocimi Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi e Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Tersebar di Kota Bogor 3 Optimalisasi fungsi bagian- bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) Semua WP 4 Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan) Semua WP VI.71 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 5 Pengembangan prasarana dan sarana kendaraan tidak bermotor (jalan pejalan kaki dan jalur khusus sepeda) a Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor Jalan Mayor Oking Jalan MA Salmun Jalan Merdeka Jalan RE Martadinata Jalan Paledang Jalan Kapten Muslihat Jalan KS Tubun Jalan KH Sholeh Iskandar Jalan KH Abdullah Bin Nuh Jalan Brigjen Saptaji Jalan Dr. Sumeru Jalan Mawar Jalan Sempak Jalan Ir. H. Djuanda Jalan Jenderal Sudirman Jalan Jenderal Ahmad Yani VI.72 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Jalan Dadali Jalan Jalak Harupat Jalan Pemuda Jalan Suryakancana Jalan Siliwangi Jalan Pajajaran Jalan Otto Iskandardinata Jalan Adnawijaya Jalan Ahmad Sobana Jalan Ahmad Syam Jalan lokal kawasan komersial dan kepadatan tinggi Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum b Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda a Jembatan penyeberangan orang Jalan arteri dan kolektor b Underpass penyeberangan orang Sekitar Kebun Raya Bogor, VI.73 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 TOD c Skywalk Air Mancur – Jl. Pajajaran Jl. Suryakacanca na – Terminal Baranangsiang Kawasan TOD II Terminal 1 Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A Terminal Baranangsiang
34. 2.Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi Terminal Baranangsiang /Tol Jagorawi 3 Pembangunan terminal di Kelurahan Tanah Baru yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan Kelurahan Tanah Baru 4 Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan Kelurahan Sukaresmi 5 Pembangunan terminal di Kelurahan Bubulak sebagai transfer point yang terintegrasi dengan stasiun kereta ringan Kelurahan Bubulak 6 Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD Kawasan TOD 7 Penyediaan terminal perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Wilayah Perbatasan VI.74 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Jawa Barat 8 Peningkatan sarana pendukung terminal Seluruh Terminal 9 Revitalisasi terminal agribisnis Kelurahan Rancamaya 10 Pembangunan terminal barang Kelurahan Tanah Baru III Parkir 1 Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir Pusat-pusat kegiatan PPK Sub PPK Kawasan pengembangan TOD Terminal Penumpang Stasiun KA Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor Kawasan pasar Bogor Kawasan perbatasan/pi ntu masuk kota 2 Pembangunan prasarana ”park and ride” Kawasan pengembangan TOD Kawasan Suryakencana Kawasan perbatasan/pi VI.75 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 ntu masuk kota 3 Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan Seluruh jalan 4 Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya Pool bis wisata Baranangsiang 5 Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan Kota Bogor IV Angkutan Umum Massal 1 Pengembangan angkutan umum massal dalam kota Koridor angkutan umum massal 2 Pelngembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor Koridor angkutan umum massal 3 Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta 4 Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum Route angkutan perkotaan 5 Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan Kota Bogor 6 Penerapan manajemen Kota Bogor VI.76 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 rekayasa lalulintas dan angkutan jalan 7 Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas Kota Bogor 8 Penggunaan angkutan umum tenaga listrik Kota Bogor V Jaringan Lintas 1 Penetapan rute jaringan lintas Kota Bogor 2 Peningkatan kualitas jaringan lintas Kota Bogor 3 Pembatasan beban sumbu maksimal Kota Bogor VI Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota 1 Penetapan rute angkutan wisata Kota Bogor 2 Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka Kota Bogor 3 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata Kota Bogor VII Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota 1 Penetapan rute angkutan sekolah Kota Bogor 2 Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute Kota Bogor VI.77 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah 3 Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah- sekolah yang berdampak kemacetan Kota Bogor B Pedestrian/ Jalur pejalan kaki 1 Kajian pengembangan prasrana pejalan kaki Kota Bogor 2 Kajian pengembangan jalur khusus sepeda Kota Bogor 3 Pembuatan DED prasarana pejalan kaki Tersebar di Kota Bogor 4 Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda a Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki Jalan-jalan arteri dan kolektor Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, VI.78 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 dan sarana ibadah Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum b Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada Menyebar di Kota Bogor c Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda Menyebar di Kota Bogor d Pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki Menyebar di Kota Bogor 5 Menyediakan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas Menyebar di Kota Bogor 6 Penataan pedestrian PPK 7 Pembangunan pedestrian Sub PPK pusat-pusat kegiatan 8 Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor / sepeda Menyebar di Kota Bogor VIII Jaringan Kereta Api 1 Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta Jalur KA Bogor – Jakarta a Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi Jalan KA Bogor – Sukabumi b Pembangunan jalur kereta ringan dalam kota Tanah Baru – Sukaresmi – Bubulak – Stasiun Bogor VI.79 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 – Mulyaharja – Kertamaya – Wangun – Baranangsiang – Tanah Baru 2 Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan kereta ringan dalam kota yang terintegrasi dengan LRT Cawang - Bogor Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor 3 Pengembangan simpul/stasiun kereta ringan Tanah Baru Sukaresmi Bubulak Kertamaya Mulyaharja Baranangsiang Wangun 4 Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan sekitarnya sebagai kawasan TOD Stasiun Bogor dan Sekitarnya 5 Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya Paledang 6 Revitalisasi Stasiun Kereta Api Batutulis Batutulis 7 Pembangunan Stasiun Kereta Api Genteng Genteng 8 Pembangunan Kawasan TOD yang teritegrasi dengan jalur kereta api ringan Tanah Baru Sukaresmi Bubulak Stasiun Bogor Mulyaharja Kertamaya VI.80 Tabel 6.5 Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 I Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik
35. 1.Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik Seluruh kota
36. 2.Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota a Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani Seluruh kota b Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani. Seluruh kota
37. 3.Peningkatan instalasi jaringan listrik Seluruh kota
38. 4.Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik Seluruh kota
39. 5.Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota
40. 6.Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik Seluruh kota
41. 7.Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk Seluruh kota VI.81 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 mengantisipasi kendala pasokan energi listrik II Pengembangan Sistem Jaringan Gas
42. 1.Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya Seluruh kota
43. 2.Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor Seluruh kota
44. 3.Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji Seluruh kota
45. 4.Pengembangan sistem keamanan jaringan gas Seluruh kota III Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
46. 1.Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
47. 3.Pengembangan dan perluasan jaringan internet Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
48. 4.Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
49. 5.Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel Seluruh bagian wilayah Kota Bogor VI.82 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024
50. 6.Peningkatan sistem teknologi telekomunikasi pada kawasan budidaya Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta pelayanan
51. 7.Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
52. 8.Membangun tower bersama Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
53. 9.WIFI Publik Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
54. 10.Pengembangan micro cell Seluruh bagian wilayah Kota Bogor
55. 11.Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah Seluruh bagian wilayah Kota Bogor IV Sumber Daya Air 1 Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane 2 Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota Sungai Cipakancilan Sungai Cibalok VI.83 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Sungai Ciangke Sungai Ciomas Sungai Cigede 3 Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 4 Pemeliharaan jaringan irigasi WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina 5 Normalisasi sungai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane 6 Pembangunan sumur resapan di perumahan Sesuai hasil kajian 7 Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan Sesuai hasil kajian 8 Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air) Kota Bogor 9 Peningkatan kualitas air Kota Bogor 10 Pencegahan pencemaran air Kota Bogor V Sistem Jaringan Air Minum A. Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan 1 Penyediaan jaringan air baku untuk air minum
a.Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 VI.84 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Zona 6
b.Peningkatan target pelanggan
a.12.000 SR oer tahun Kota Bogor
b.15.000 SR per tahun Kota Bogor
c.Peningkatan distribusi air bersih Dari IPA Dekeng ke Reservoir Pajajaran Dari IPA Cipaku ke Reservoir Cipaku
d.Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi air bersih Dari Mata Air Tangkil ke Reservoir Rancamaya Dari Mata Air Bantar Kambing ke Reservoir Cipaku Dari Mata Air dan IPA Palasari ke Reservoir Palasari Dari Mata Air Kota Batu ke Reservoir Kota Batu intake Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng VI.85 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024
1. 2.Peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat
a.Pembangunan SPAM SPAM Katulampa Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur SPAM Palasari Desa Palasari, Kabupaten Bogor SPAM Cikereteg (kapasitas 240 L/dt) Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan
b.Pembangunan IPA Cikereteg Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan
c.Optimalisasi IPA Dekeng I dan uprating IPA Dekeng II Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan
d.Pengoperasian dan uprating intake Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan
e.Pengadaan dan pemasangan pipa by pass resv Cipaku Kelurahan Cipaku, Kecamatan VI.86 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Bogor Selatan
1. 3.Pembangunan reservoir Reservoir Bantarkambin g Kapasitas 2000 M3 Reservoir Jabaru Kapasitas 3000 M3 Reservoir Merdeka Kapasitas 5000 M3 Reservoir Cikereteg Kapasitas 3000 M3
a.Penggantian jaringan perpipaan yang sudah lama/usang Kota Bogor
1. 4.Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air bersih dan air minum
b.Pengembangan Jaringan Retikulasi Kota Bogor
c.PB MBR Kota Bogor
1. 5.Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi dan dari distribusi
a.Perbaikan sistem distribusi Kota Bogor
b.Pembangunan DMA Kota Bogor
c.Penggantian Meter Induk Kota Bogor
d.Tera Meter Air Kota Bogor 6 Peningkatan kualitas, VI.87 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 kuantitas, kontinuitas; dan keterjangkauan untuk masyarakat
a.Pemeliharaan Instalasi Produksi, Bangunan Instalasi dan ME (Biaya) Kabupaten dan Kota Bogor
b.Pengadaan dan Pemasangan Scada System Kelurahan Genteng dan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan B. Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan 1 Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat 2 Perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum Kota Bogor 3 Pengembangan fasiiltas penampungan air skala lingkungan Kota Bogor
1. 4.Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah Kota Bogor, Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM. Prioritas Daerah VI.88 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Pelayanan Non PDAM C. Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan Kota Bogor D. Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM E. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM VI Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD ) komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan 3 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kelurahan Kayumanis 4 Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara VI.89 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Domestik (SPALD) dan kawasan permukiman 5 Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP Daksina 6 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) dan sarana prasarananya Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/Ha , dirahkan ke WP Samida dan WP Purwa 7 Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) Kota Bogor
2. 8.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran Seluruh Kota Bogor
3. 9.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah Seluruh Kota Bogor
4. 10.Pembuatan Rencana Induk Sanitasi yang dilengkapi dengan rencana detilasinya (DED) Seluruh kota Bogor
5. 11.Penetapan sanksi bagi pencemar badan air Seluruh Kota Bogor VII Persampahan
6. 1.Membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah Kota Bogor dan Kabupaten VI.90 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 regional Bogor
7. 2.Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA TPA Galuga
8. 3.Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Regional Luna (Lulut dan Nambo)
9. 4.Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana TPA Persiapan dukungan pada TPA Luna (Lulut dan Nambo)
10. 5.Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar Ciluar
11. 6.Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Kota Bogor
12. 7.Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah Kota Bogor
13. 8.Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru
14. 9.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota Kota Bogor
15. 10.Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi Masing-masing kelurahan VI.91 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 dengan sistem pengangkutannya
16. 11.Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan Kota Bogor
17. 12.Membangun ITF (Intermediate Treatment Facilities) Kota Bogor VIII Pengembangan Sistem Jaringan Drainase 1 Penanganan drainase primer S. Cisindangbara ng, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggadi ng, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan , S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, VI.92 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan , S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis. 2 Penanganan drainase sekunder Anak sungai cisindangbaran g, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkar luar, JL,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah , Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, VI.93 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Jl.A.Adnawijay a, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari. 3 Penanganan drainase tersier Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal. 4 Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan Kawasan sempadan sungai VI.94 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024
18. 5.Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang, Saluran sekunder Cibuluh, Saluran sekunder Cidepit, Saluran sekunder Ciereng.
19. 6.Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase Seluruh Kota Bogor
20. 7.Normalisasi sungai dan saluran Kali Kayang
21. 8.Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya Kawasan Sempadan Sungai
22. 9.Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer. Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati VI.95 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang,
23. 10.Sertifikasi kepemilikan danau dan situ-situ kecil, misalnya dengan sertifikat BPN. Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor 11 Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor
24. 12.Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal 10 Perumahan baru diarahkan untuk membuat sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep zero run off, eco drainage, dan Low impact development Kota Bogor IX Jaringan Prasarana Kota Terpadu 1 Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu 2 Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu VI.96 Tabel 6.6 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 1 Penyusunan Buku Neraca Tata Ruang Tahunan Kota dan Kecamatan (Profil Pemanfaatan dan Perubahan Pola Ruang, serta ijin yang telah dikeluarkan) Kota Bogor, setiap kecamatan 2 Penyusunan Sistem Infromasi Data Spasial Kota 5 tahunan Kota Bogor A Kawasan Lindung I Kawasan Perlindungan Setempat 1 Penataan sempadan sungai Menyebar di kota Bogor 2 Penataan sempadan danau/situ Menyebar di kota Bogor 3 Penataan sempadan kawasan sekitar mata air Menyebar di kota Bogor 4 Pembebasan lahan publik di sempadan sungai, danau dan mata air Menyebar di kota Bogor 5 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air Menyebar di kota Bogor 6 Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung Menyebar di kota Bogor 7 Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ Menyebar di kota Bogor 8 Penghijauan sempadan sungai dan situ Menyebar di kota Bogor VI.97 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 9 Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima Kelurahan Balumbangjaya , Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya 10 Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng 11 Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat Kota Bogor II Kawasan pelestarian alam, perlindungan plasma nutfah eks situ 1 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan pelestarian alam dan perlindungan plasma Hutan Penelitian Dramaga Kebun Raya VI.98 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 nuftah eks situ Bogor 2 Pengembangan hutan kota baru WP Pasima (WP B WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) WP Daksina (WP E) 3 Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor Kawasan Sekitar Kebun Raya III Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 1 Mengidentifikasi bangunan dan kawasan cagar budaya dan melegalisasikan Menyebar di kota Bogor 2 Menyusun panduan arsitektur dan rancang kota untuk penanganan kawasan tersebut dan dilegalisasikan Kota Bogor 3 Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Bogor 4 Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya Kota Bogor 5 Melakukan upaya penyelamatan dengan memelihara dan menjaga bangunan dan kawasan cagar budaya yang masih asli serta Kota Bogor VI.99 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 pemberian insentif 6 Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Kota Bogor 7 Melakukan perlindungan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya Kota Bogor 8 Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Kota Bogor IV Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana 1 Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana Kota Bogor 2 Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana Kota Bogor 3 Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran Kota Bogor 4 Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan Kota Bogor 5 Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada Kota Bogor VI.100 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi 6 Penyeydiaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana Kota Bogor 7 Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana Kota Bogor 8 Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci Kota Bogor 9 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana Kota Bogor 10 Penanganan kawasan rawan bencana banjir Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, dan Kelurahan Katulampa 11 Penanganan kawasan rawan bencana longsor Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane VI.101 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Empang, saluran Cidepit, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan 12 Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah. 13 Sosialisasi program mitigasi bencana Kota Bogor 14 Peningkatan kesiagaan terhadap bencana Kota Bogor V Ruang Terbuka Hijau 1 Identifikasi potensi RTH Publik Kota Bogor 2 Penyusunan Buku Neraca RTH Tahunan (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi) Kota Bogor 3 Penyusunan Masterplan RTH Kota Kota Bogor 4 Penyusunan sistem informasi Kota Bogor VI.102 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 geografis RTH potensial dan aktual 5 Pendataan aset Pemda untuk dijadikan RTH Publik 6 Pengadaan lahan untuk RTH melalui program land banking Setiap WP 7 Peningkatan kualitas RTH 8 Revitalisasi taman topi dan sekitarnya Taman Topi 9 Perencanaan dan pembangunan hutan kota WP Pasima (WP B WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) WP Daksina (WP E) 10 Perencanaan dan pembangunan taman kota Di pusat kota dan di setiap Sub PPK 11 Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan Menyebar di seluruh Kota Bogor 12 Perencanaan dan pembangunan taman tematik Menyebar di seluruh Kota Bogor 13 Pembangunan RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor Rencana jalan- jalan arteri dan kolektor 14 Revitalisasi RTH infrastruktur yang mengalami menurun fungsi Kota Bogor 15 Membangun dan Daerah VI.103 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi 16 Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik Kota Bogor 17 Penyusunan Buku Neraca TPU Tahunan (profil TPU) Kota Bogor 18 Penyusunan Masterplan TPU Kota Bogor Kota Bogor 19 Penetapan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima Kelurahan Kebon Pedes VI.104 No. Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina 20 Penataan TPU yang telah ada Tersebar di kota Bogor 21 Pengembangan TPU baru Tersebar di kota Bogor VI.105 Tabel 6.7 Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budidaya No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 B Kawasan Budidaya I Perumahan 1 Penyusunan Buku Neraca Perumahan Tahunan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan) Kota Bogor, setiap Kecamatan 2 Penyusunan Rencana Induk Sektor Perumahan (neraca perumahan, sarana dan prasarana perumahan) Kota Bogor 3 Pengembangan perumahan kepadatan rendah Sebagian WP Daksina dan sebagian WP Pasima 4 Pengembangan perumahan kepadatan sedang Sebagian WP Samida, (WP B), WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) dan WP Daksina (WP E) 5 Pengembangan perumahan kepadatan tinggi Sebagian WP Samida, (WP B), dan WP Utara (WP C), VI.106 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 A. WP Samida (WP A) 1 Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan WP Samida (WP A) 2 Revitalisasi kawasan padat penduduk/ kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur 3 Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel VI.107 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur 4 Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur 5 Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan WP Samida B WP Pasima (WP B) 1 Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan WP Pasima (WP B) 2 Pembangunan taman lingkungan di kawasan WP Pasima (WP B) VI.108 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 perumahan 3 Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan WP Pasima (WP B) 4 Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah Kel Situgede, Kel Balumbangj aya 5 Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya 6 Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya, Kel Loji, Kel Sindangbara ng, Kel Bubulak 7 Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya, Kel Loji, Kel Sindangbara ng, Kel Bubulak C WP Utara (WP C) 1 Penataan dan peningkatan WP Utara VI.109 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan (WP C) 2 Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan WP Utara (WP C) 3 Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan SWP Utara 3 dan SWP Utara 4 4 Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development) SWP Utara 1 dan SWP Utara 2 5 Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya 6 Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya 7 Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin VI.110 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 padat dan Kel Kedungjaya D WP Purwa (WP D) 1 Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan WP Purwa (WP D) 2 Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan WP Purwa (WP D) 3 Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan SWP Purwa 1, Purwa 4 dan sebagian Purwa 2 4 Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development) SWP Purwa 2 dan SWP Purwa 3 5 Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal Kel Bantarjati, Kel Kedunghala ng, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil 6 Pembebasan lahan untuk Kel VI.111 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat Bantarjati, Kel Kedunghala ng, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil 7 Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat Kel Bantarjati, Kel Kedunghala ng, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil E WP Daksina (WP E) 1 Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan WP Daksina (WP E) 2 Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan WP Daksina (WP E) 3 Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan SWP Daksina 1 dan Daksina 2 4 Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan SWP Daksina 1, VI.112 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development) Daksina 2, Daksina 3, Daksina 4 5 Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah Kel Mulyaharja, Kel Pamoyanan, Kel Genteng, Kel Kertamaya, Kel Rancamaya, Kel Bojongkerta 6 Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal Kel Lawanggitun g, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa 7 Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat Kel Lawanggitun g, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa 8 Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman Kel Lawanggitun g, Kel Sukasari, VI.113 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 padat Kel Tajur, Kel Sindangrasa II Perdagangan Jasa 1 Penyusunan Buku Neraca Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan) Kota Bogor A. WP Samida (WP A) 1 Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah 2 Pengendalian dan pembatasan kegiatan perdagangan jasa pada daerah tertentu WP Samida di sepanjang koridor jalan utama : Jalan Raya Pajajaran, VI.114 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Suryakencan a, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan 4 Revitalisasi Plaza Bogor Plaza Bogor 5 Revitalisasi Pasar Sukasari Pasar Sukasari 6 Revitalisasi Pasar Bogor Pasar Bogor 7 Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor Pasar Bogor dan Plaza Bogor VI.115 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 B WP Pasima (WP B) 1 Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional WP Pasima (WP B) di sepanjang Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Balungbang Jaya, serta rencana jalan inner ring road. 2 Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP WP Pasima (WP B) 3 Pengembangan pasar WP Pasima VI.116 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP (WP B) C WP Utara (WP C) 1 Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional WP Utara (WP C) di sepanjang Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh 2 Mengembangkan Pasar Teknik Umum menjadi pasar skala regional (Pasar Induk) WP Utara (WP C) 3 Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP WP Utara (WP C) 4 Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP WP Utara (WP C) D WP Purwa (WP D) 1 Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional WP Purwa (WP D) di sepanjang Jalan Raya VI.117 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Pajajaran, Jalan KS. Tubun, Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru 2 Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP WP Purwa di sepanjang jalan arteri/fronta ge Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP 3 Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP WP Purwa 5 Revitalisasi Pasar Jambu Dua WP Purwa VI.118 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 7 Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP WP Purwa E WP Daksina (WP E) 1 Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP WP Daksina (WP E) di sepanjang Jalan Raya Tajur, Rencana jalan R3, Rencana jalan inner ring road, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret 2 Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP WP Daksina 3 Penataan kegiatan perdagangan dan jasa di koridor Inner Ring Road koridor Inner Ring Road 4 Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP WP Daksina VI.119 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 III Industri 1 Penyusunan Buku Neraca Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan) Kota Bogor 2 Pemantauan pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan Kota Bogor 3 Pengendalikan dan penataan kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan Kota Bogor 4 Pembinaan kegiaatan industri kecil dan menengah Kota Bogor 5 Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menegah Kota Bogor Kota Bogor 6 Pengembangan sentra pemasarana hasil industri kecil dan menengah Kota Bogor Kota Bogor IV Militer 1 Pemantauan pemanfaatan ruang militer Kota Bogor V Fasilitas Umum dan Sosial 1 Kajian kriteria dan Kota Bogor VI.120 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 standar perencanaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial Kota Bogor A Fasilitas pendidikan 1 Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan) Kota Bogor 2 Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor Kota Bogor 3 Peningkatan kualitas prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK Setiap WP 4 Penambahan TK negeri WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) 5 Penambahan SD WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) Penambahan SMP WP Utara (WP C) , WP VI.121 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) Penambahan SMA/ SMK WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E) 6 Pengembangan pendidikan tinggi WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan- jalan arteri dan kolektor 7 Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi Kota Bogor 8 Penertiban fasilitas pendidikan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai dan sesuai dengan ketentuan berlaku Kota Bogor 9 Relokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah negeri (jika lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan ajar Tersebar di Kota Bogor VI.122 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 mangajar) B Fasilitas kesehatan 1 Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Kesehatan Kota Bogor 2 Peningkatan kualiatas pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan Kota Bogor 3 Pengendalian dan pengawasan rumah sakit yang telah ada agar dilengkapi dengan prasarana, sarana pengolahan limbah dan fasilitas parkir sesuai standar yang berlaku Kota Bogor 4 Penambahan Puskesmas Pembantu WP Pasima dan WP Utara 5 Pengembangan klinik dan sarana kesehatan lainnya WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina 6 Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan Kota Bogor 7 Penertiban fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi dengan standar Kota Bogor VI.123 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 minimal infrastruktur penunjang C Fasilitas peribadatan 1 Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadtaan) Kota Bogor 2 Pemantauan pemanfaataj ruang fasilitas peribadatan Kota Bogor 3 Penertiban fasilitas peribadatan yang ada yang tidak dilengkapi standar minimal infrastruktur penunjang Kota Bogor D Fasilitas Olahraga dan Rekreasi 1 Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan (profil Fasilitas Olahraga dan Rekreasi) Kota Bogor 2 Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran GOR Pajajaran 3 Penataan fasilitas olahraga yang ada Tersebar di kota Bogor 4 FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional Kota Bogor 5 Penambahan prasarana dan sarana olahraga WP Utara, WP Daksina VI.124 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 terpadu skala kota atau skala nasional 6 Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan Di setiap WP 7 Penertiban fasilitas olahraga dan rekreasi yang tidak sesuai dengan standar minimal infrastruktur penunjang Di setiap WP E Fasilitas Sosial 1 Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Sosial Tahunan (profil Fasilitas Sosial) Kota Bogor 2 Penataan fasilitas sosial yang ada Tersebar di kota Bogor 3 Pengembangan fasilitas sosial Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina 4 Pengembangan untuk rumah – rumah panti jompo, panti asuhan, dan ramah anak Tersebar di Kota Bogor VI Perkantoran 1 Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan perkantoran VI.125 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 pemerintahan eksisting a Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota Kota Bogor b Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota Kota Bogor 2 Penataan kawasan perkantoran PPK 3 Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D) dan WP Daksina (WP E) 4 Pemantauan pemanfaatan ruang pemerintahan Kota Bogor 5 Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah Kota Bogor VI Kawasan Pariwisata 1 Penyusunan RIPDA Kota Bogor Kota Bogor 2 Pengembangan kluster- kluster wisata Kota Bogor Kota Bogor 3 Sosialiasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor Kota Bogor 4 Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya Kota Bogor 5 Pengembangan wisata WP Pasima VI.126 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E) 6 Pengembangan gedung kesenian WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D) 7 Pengembangan wisata perkemahan WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E) 8 Penataan wisata kuliner dan belanja Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E ) 9 Penataan kawasan wisata sejarah Batu Tulis Kawasan Batu Tulis 10 Penertiban kawasan pariwisata yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang Kota Bogor VI.127 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 VII Pertanian Kota 1 Penyusunan profil Lahan Pertanian Kota Bogor Kota Bogor Penyusunan profil Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kota Bogor 2 Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lahan pertanian kota sebagai RTH Kota Kota Bogor 5 Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik Kota Bogor 6 Pengembangan Terminal Agribisnis di Rancamaya WP Daksina (WP E) 7 Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional WP Pasima (WP B) 8 Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH Kota Bogor 9 Pengembangan kegiatan Kota Bogor VI.128 No Indikasi Program Utama Lokasi 20202021202220232024 wisata outbound (wisata ruang luar) pada areal pertanian kota untuk memberikan nilai tambah kawasan tersebut VIII Ruang Terbuka Non Hijau 1 Identifikasi kondisi dan potensi ruang terbuka non hijau Kota Bogor Kota Bogor 2 Pengadaan lahan untuk ruang terbuka non hijau Tersebar di Kota Bogor 3 Penataan kembali ruang terbuka non hijau yang telah mengalami degradasi secara fungsi maupun kualitas Tersebar di Kota Bogor 4 Pemanfaatan RTNH untuk kegiatan sosialisasi masyarakat Kota Bogor 5 Perencanaan dan pembangunan ruang terbuka non hijau di lokasi-lokasi strategis dengan standar penyediaan luasan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Di setiap WP VI.129 6.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka rencana dan tagrget kinerja untuk penerapan SPM pada 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijelaskan pada table berikut ini : VI.130 Tabel 6.8 Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2019-2024 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan NO JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR Indikator Capaian Target Capaia n Bata s Wak tu Cap aian CAPAIAN 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 1 Pendidikan anak usia dini (PAUD) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik PAUD Peserta didik PAUD usia 5- 6 TAHUN Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang Paud yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang Paud 100% Setia p tahu n 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2 Pendidikan dasar Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik SD dan SMP Peserta didik SD usia 7 - 12 (SD) Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SD/MI yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP 100% Setia p tahu n 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % VI.131 Peserta didik usia 13 - 15 (SMP) Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SMP/MTs yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP 100% Setia p tahu n 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Pendidikan Kesetaraan Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk wraga belajar PKBM Warga belajar kesetaraan 7 - 18 Tahun Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang yaitu kesetaraanPengada an perlengkapan dasar SPM Kesetaraaan 100% Setia p tahu n 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % VI.132 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan K4 ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 2 Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.133 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda register (str) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. VI.134 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 3 Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI STANDAR ADALAH PELAYANAN YANG DIBERIKAN PADA BAYI USIA 0-28 HARI DAN MENGACU KEPADA PELAYANAN NEONATAL ESENSIAL SESUAI YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG UPAYA Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.135 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 KESEHATAN ANAK, DILAKUKAN OLEH BIDAN DAN ATAU PERAWAT DAN ATAU DOKTER DAN ATAU DOKTER SPESIALIS ANAK YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTER (STR) VI.136 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 4 Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR ADALAH PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK BERUSIA 0-59 BULAN DAN DILAKUKAN OLEH BIDAN DAN ATAU PERAWAT DAN ATAU DOKTER/DLP DAN ATAU DOKTER SPESIALIS ANAK YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTER (STR) DAN balita Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.137 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 DIBERIKAN DI FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH MAUPUN SWASTA, DAN UKBM 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 1.PELAYANAN KESEHATAN USIA PENDIDIKAN DASAR ADALAH PENJARINGAN KESEHATAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR, usia pendidikan dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.138 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 MINIMAL SATU KALI PADA KELAS 1 DAN KELAS 7 YANG DILAKUKAN OLEH PUSKESMAS. 6 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar usia lanjut Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.139 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 7 Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenanganny a di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta orang dengan tuberkulosis Jumlah pasien TB BTA positif yang sembuh dibagi jumlah pasien baru TB BTA positif yang diobati kali seratus persen 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.140 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 8 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelkes yang diberikan kpD ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transge nder, pengguna napza, dan warga binaan LP, dilakukan oleh NAKES sesuai kewenanganny a dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.141 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. 9 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar usia produktif Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.142 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 10 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.143 NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR PENERIMA LAYANAN DASAR INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET CAPAIAN BATAS WAKTU CAPAIAN CAPAIAN 2020 2021 2022 2023 2024 11 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. penderita diabetes melitus Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 12 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penduduk ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun 100 Satu Tahun 100 100 100 100 100 VI.144 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Sesuai dengan standar air minum Setiap warga negara Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100% Setiap Tahun 93,15 94,86 96,85 98,29 100 2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Sesuai dengan standar air limbah domestik Setiap warga negara Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 100% Setiap Tahun 67.47 70.42 72.06 72.62 73.03 VI.145 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Sesuai dengan standar rumah layak huni Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% Setiap Tahun 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Sesuai dengan standar rumah layak huni Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Setiap Tahun 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% VI.146 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial N o Jenis Layanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target capaia n Batas Waktu Capaia n Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualit as SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh disabilitas terlantar di luar panti Penyandan g disabilitas terlantar Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% Setiap Tahun 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % VI.147 N o Jenis Layanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target capaia n Batas Waktu Capaia n Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualit as SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh anak terlantar di luar panti Anak terlantar Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% Setiap Tahun 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualit as SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh lanjut usia terlantar di luar panti Lanjut usia terlantar Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% Setiap Tahun 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % VI.148 N o Jenis Layanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target capaia n Batas Waktu Capaia n Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandanga n dan pengemis di luar panti Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualit as SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Gelandanga n dan pengemis Jumlah Warga Negara/gelandang an dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100% Setiap Tahun 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % VI.149 N o Jenis Layanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target capaia n Batas Waktu Capaia n Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 5 Perlindunga n dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Standar dan jumlah kualitas barang/jasa,kualit as SDM,tata cara pemenuhan standar yg diterima oleh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Korban bencana kota Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dapat diketahui dari prosentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota 100% Setiap Tahun 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % VI.150 Urusan Wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat No. Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan informasi rawan bencana
a.prosedur operasional penanggulangan bencana;
b.sarana prasarana penanggulangan bencana;
c.peningkatan kapasitas personil/sumber Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100% setiap tahun 100% 100% 100% 100% 100% VI.151 No. Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana daya manusia; dan
d.pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 100% setiap tahun 100% 100% 100% 100% 100% VI.152 No. Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% setiap tahun 100% 100% 100% 100% 100% VI.153 No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian Target 2020 2021 2022 2023 2024 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban
a.prosedur operasional Penegakan PERDA
b.sarana prasarana Penegakan PERDA
c.peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
d.pelayanan Warga Negara yang terkena dampak dari penegakan PERDA dan PERKADA Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100% Setiap Tahun 100% 100% 100% 100% 100% 2 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
a.prosedur operasional Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
b.sarana Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% Setiap Tahun 100% 100% 100% 100% 100% VI.154 No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Penerima Layanan Dasar Indikator Pencapaian Target Capaian Batas Waktu Capaian Target 2020 2021 2022 2023 2024 prasarana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
c.peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
d.pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Warga Negara yang terkena bencana Kebakaran VI.158 6.5 Beberapa Proyek Strategis Propinsi Jawa Barat di Kota Bogor Sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat, ada beberapa rencana strategis Propinsi Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di Kota Bogor pada tahun 2019-2023. Beberapa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel 6.9 Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di Kota Bogor pada tahun 2019-2023 No Kegiatan Strategis Tahun Rencana 2019 2020 2021 2022 2023
1. 1.Penataan Alun-Alun
2. 2.Penataan Pasar Rakyat : Ps. Jambu Dua
3. 3.Pembangunan Gedung Creative Centre
4. 4.Penataan Destinasi Wisata
5. 5.Pembangunan Pusat Budaya VII.1
6. 1.Penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
7. 2.Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
8. 3.Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
9. 4.Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
10. 5.Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. Rencana program perangkat daerah Kota Bogor untuk periode Tahun 2019 berjumlah 141 program yang tertuang pada Tabel 7.2, sementara untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 berjumlah 123 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kota Bogor, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 7.3 sampai dengan Tabel 7.38. Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1. VII.2 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024 NO U R A I A N 2019 PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* (RP) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 620,894,818,419 746,283,073,756 791,000,000,000 878,500,000,000 976,000,000,000 1,087,000,000,000 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 47,559,782,875 54,652,762,400 43,456,221,010 43,882,205,885 44,307,436,864 44,756,246,858 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 32,609,812,282 36,044,034,570 52,844,433,499 64,380,872,224 65,125,883,135 65,934,801,092 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 243,330,237,231 253,728,493,231 240,466,523,506 254,612,785,701 263,730,847,897 267,781,588,771 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 944,394,650,807 1,090,708,363,957 1,127,767,178,015 1,241,375,863,810 1,349,164,167,896 1,465,472,636,721 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 96,957,077,000 98,922,509,977 100,033,892,767 101,145,275,557 102,256,658,347 103,368,041,138 1.2.2 Dana Alokasi Umum 813,779,065,000 849,969,036,585 867,491,441,897 885,013,847,210 902,536,252,522 920,058,657,835 VII.3 NO U R A I A N 2019 PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* (RP) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 1.2.3 Dana Alokasi Khusus JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1,039,371,277,0 00 948,891,546,562 967,525,334,664 986,159,122,767 1,004,792,910,869 1,023,426,698,973 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.3.1 Pendapatan Hibah 86,269,600,000 99,105,548,855 79,791,736,536 79,791,736,536 79,791,736,536 79,791,736,536 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 239,370,189,517 260,913,746,977 281,200,174,533 301,486,602,089 321,773,029,645 342,059,457,201 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 41,073,011,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 366,712,800,517 370,019,295,832 370,991,911,069 391,278,338,625 411,564,766,181 431,851,193,737 VII.4 NO U R A I A N 2019 PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* (RP) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 2,350,478,728,3 24 2,409,619,206,351 2,466,284,423,748 2,618,813,325,202 2,765,521,844,946 2,920,750,529,431 2 BELANJA DAERAH 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.1.1 Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) 1,053,553,078,0 53 1,055,816,245,067 1,085,024,186,261 1,115,243,579,491 1,146,527,836,409 1,178,934,516,494 2.1.2 Belanja Bunga 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 7,000,000,000 2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - 2.1.4 Belanja Hibah 60,155,000,000 73,000,000,000 48,823,090,105 51,505,219,435 54,115,558,931 56,918,738,478 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 48,570,456,200 59,964,767,000 60,467,889,640 63,789,733,874 67,022,665,674 70,494,431,822 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Ko ta dan Pemdes 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Ko ta dan Pemdes. 5,157,216,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 1,115,203,192 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000 9,655,750,907 10,052,013,904 10,604,228,056 11,141,661,653 11,718,798,408 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,184,435,750,4 45 1,206,551,966,166 1,212,482,383,102 1,249,257,964,049 1,286,922,925,859 1,326,181,688,394 VII.5 NO U R A I A N 2019 PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* (RP) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 2.2 BELANJA LANGSUNG 2.2.1 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) 235,568,646,482 239,880,104,371 253,058,079,430 265,883,333,001 279,656,058,179 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 709,648,730,708 722,636,964,348 762,335,512,579 800,971,490,047 842,461,718,423 2.2.3 Belanja Modal 483,801,682,530 492,656,386,296 519,720,796,611 546,060,801,315 574,346,686,188 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1,423,243,649,8 60 1,391,664,506,051 1,433,287,535,108 1,541,859,106,170 1,645,650,936,619 1,758,299,153,043 JUMLAH BELANJA DAERAH 2,607,679,400,3 05 2,598,216,472,217 2,645,769,918,210 2,791,117,070,219 2,932,573,862,478 3,084,480,841,437 SURPLUS / ( DEFISIT ) (257,200,671,98 1) (188,597,265,866) (179,485,494,462) (172,303,745,017) (167,052,017,532) (163,730,312,006) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.1.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya 263,200,671,981 213,597,265,866 204,485,494,462 197,303,745,017 192,052,017,532 188,730,312,006 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah VII.6 NO U R A I A N 2019 PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* (RP) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) 3.1.5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 5,497,032,260 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 3.1.7 Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 268,697,704,241 219,094,298,124 209,982,526,720 202,800,777,275 197,549,049,790 194,227,344,264 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 5,497,032,260 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 5,497,032,258 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah VII.7 NO U R A I A N 2019 PROYEKSI 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* (RP) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) ( Rp ) JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 11,497,032,260 30,497,032,258 30,497,032,258 30,497,032,258 30,497,032,258 30,497,032,258 JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 257,200,671,981 188,597,265,866 179,485,494,462 172,303,745,017 167,052,017,532 163,730,312,006 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA) - - - - - - Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 VII.8 Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, penjabaran program perangkat daerah berdasarkan urusan/fungsi penunjang dapat dijelaskan pada Tabel 7.2 sampai dengan Tabel 7.38 tentang Penjabaran Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan/Fungsi Penunjang Tahun 2019-2024.

(1)(2) (4) (5) (8) Pendidikan PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 16.904.367.035 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.648.221.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 33.729.400 Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini Persentase APK PAUD 59 168.000.000 Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD - PAUD Formal (%) 79 - PAUD Non Formal (%) 23 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 114 118.241.229.000 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 105 Persentase ruang kelas SD/MI yang memadai(%) 86 Persentase Jumlah ruang kelas SMP/MTs yang memadai (%) 96 Nilai Rata-rata Ujian Akhir Standar Nasional (USBN) SD 76 Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP 67.75 Manajemen Layanan Pendidikan Prosentase satuan pendidikan yang terakreditasi A 65 45.223.424.600 Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang (%) 3 Siswa berprestasi - tingkat provinsi 60 - tingkat nasional 16 - tingkat internasional 19 Satuan pendidikan/ lembaga yang berprestasi Tingkat provinsi 5 Tingkat nasional 2 Pendidik/tutor berpresta 2 Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi 30 Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS Kota 114,171 Terpenuhinya dokumen evaluasi belajar siswa di satuan pendidikan 2 Penurunan jumlah tawuran pelajar 5 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%) 52 3.867.793.000 Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi (%) 59 Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2019 No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) FORM 2 1
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi (%) 67 Pendidikan Non Formal Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%) 100 985786600 Persentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%) 21 Persentase kelulusan Paket A(%) 100 Persentase kelulusan Paket B(%) 93 Persentase kelulusan Paket C(%) 95 Kesehatan KESEHATAN Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 9.801.622.637 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 2.423.400.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 117.182.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) 30 6001694200 Persentase peningkatan kompetensi aparatur 85 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN 100 1,20025E+11 Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin 100 Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (Home visite) 85 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 727.583.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Prosentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (kunjungan Balita)(%) 95 216.977.000 Upaya Kesehatan Masyarakat Prosentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar 97.5 1991474000 Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani(%) 100 Persentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas(%) 20 Persentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%) 100 Persentase kelompok olahraga yang dibina(%) 83 Persentase kasus KTA yang ditangani(%) 23 FORM 2 2
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Persentase penjaringan gangguan refraksi pada anak sekolah(%) 80 Persentase keluarga mandiri(%) 92 Persentase Pengobat tradisional yang memenuhi syarat (%) 75 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Persentase posbindu yang dibina(%) 93 160.351.000 Pelayanan kesehatan pada pada usia lanjut 100 Persentase pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar 100 Persentase puskesmas ramah lansia(%) 60 Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Balita Gizi Buruk 0.15 1.625.559.750 Persentase Balita Gizi Kurang 6 Persentase Balita pendek (%) 2 Persentase cakupan ASI Ekslusif(%) 90 Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan kesehatan 100 Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A(%) 95 Persentase Balita yang ditimbang(%) 100 Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%) 35 Persentase Ibu hamil KEK (%) 4 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%) 86 1.881.908.205 Menurunya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100.000 penduduk) 45 Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD(%) 95,4 Prosentase penderita DBD yang ditangani (%) 100 Prosentase pelayanan kesehatan dengan orang TBC 100 Presentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR)(%) 92 Persentase Angka konversi TBC(%) 87 Prosentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate) 90 Prevalensi HIV/Aids 3 Persentase penemuan diare balita(%) 95 Persentase penemuan kasus pneumonia Balita(%) 100 Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 85 FORM 2 3
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Prosentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 100 Persentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun(%) 95 Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC)(%) 30 Persentase ODHA yang mendapat ART(%) 85 Rasio puskesmas per 30.000 penduduk 1: 30.000 26.748.946.000 Prosentase puskesmas/pustu terbangun 100 Prosentase puskesmas dengan perawatan 100 Prosentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR 100 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase Sarana Kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasiona 100 3.244.046.000 Jumlah Puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) 12 Prosentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi 90 Pengawasan Obat dan Makanan Persentase jenis obat dengan tingkat ketesediaan minimal 18 bulan(%) 100 4.971.069.645 Prosentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan (%) 100 Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%) 95 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%) 75 20.879.245.000 Persentase Rumah Tangga berPHBS(%) 72 Persentase RW Siaga (%) 45 Persentase Posyandu Purnama Mandiri (%) 75 Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase akses jamban keluarga(%) 82,5 2.313.233.000 Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%) 31,5 Persentase Rumah sehat (%) 82,5 Persentase akses pengelolaan sampah (%) 70,5 Persentase kelurahan STBM (%) 90 Persentase air minum yang memenuhi syarat(%) 93 Persentase akses minum (%) 100 Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang dibina 100 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya FORM 2 4
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Persentase TTU yang memenuhi syarat 64 Persentase TPM yang memenuhi syarat 68 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Prevalensi Hipertensi 23,38 9.420.958.000 KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 15.000.000 RSUD KESEHATAN Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Prosentase pemakaian tempat tidur (BOR di RSUD) (%) 85 121.433.099.000 Persentase sarana prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS kelas B dan IPTEK 75 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Prosentase capaian standar pelayanan minimal RSUD Kota Bogor 75 176.550.359.608 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 4.978.091.724 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 7.039.375.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 14.956.000 Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km) 272.0 18 27.047.736.000 Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya 4 Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingk atkan kapasitasnya (km) 5,74 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelas nya (km) 58.857 88.201.265.000 Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%) 88,5 Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km) 24,813 9.972.000.000 Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km) 271,062 Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor) 3 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Penurunan jumlah lokasi rawan genangan 4 7.431.560.000 Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III 7.431.560.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan (%) 90 2.006.880.000 FORM 2 5
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Panjang sungai berkondisi baik (km) 184,5 4 33.497.250.000 Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya (km) 5 Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik 7 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km) 11 2.029.898.000 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawas an/kota 67,58 73.322.615.755 Prosentase cakupan layanan air bersih non PDAM (%) 1,65 Jumlah penduduk berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun) (SR 4,179 Prosentase rumah tangga berakses air minum bersih (PDAM) 97,3 Perencanaan Tata Ruang Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 100 714.500.000 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%) 98 80.115.500 Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) 80 Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%) 100 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 1:6000 411.307.000 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur 17 68.825.694.000 Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusun ami (%) 98 Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota B 85,5 Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung Prosentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut 90 18.496.700.920 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi Prosentase penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan teknis 90 360.800.000 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Perumahan dan Permukiman Perencanaan Tata Ruang Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 100 191.500.000,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN FORM 2 6
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 11.612.100.139 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 3.444.013.900 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 16.950.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Lingkungan Sehat Perumahan Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur 17 42.875.418.950 Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusun ami (%) 98 Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota B 85,5 Peningkatan Utilitas Perkotaan Prosentase luas kawasan permukiman yang sudah dilayani PJU 74 76.767.474.736 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Luas TPU yang terkelola dengan baik (Ha) 46,25 3.677.241.900 Prosentase pelayanan penguburan dan ambulance (%) 100 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dibangun (Ha) 0,93 13.650.300.000 Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya (Ha) 42,08 JUMLAH 152.234.999.625 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sat Pol PP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 4.257.952.095 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 3.175.169.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 41.380.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) 30 35.990.000 Persentase peningkatan kompetensi 85 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Presentase penegakan Perda KTR 80 1.966.185.200 Presentase bangunan melanggar yang ditertibkan 98 Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/ kelurahan) 50 FORM 2 7
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Tingkat penegakan Perda ketertiban umum 100 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tingkat waktu tanggap (Response time) 95 250.676.000 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT BPBD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.923.162.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.805.400.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 1.875.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Program Tanggap Darurat Bencana Daerah Tingkat penanganan kejadian bencana 100 806.100.000 Program Pemulihan Pasca Bencana Prosentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana 100 76.834.000 Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Jumlah kelurahan tangguh bencana 2 593.220.000 Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan 5 Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana Tingkat penguatan kelembagaan 100 52.600.000 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kesbangpol Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 819.784.599 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 154.600.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 3.600.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan) ≥12 325.915.600 Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani 100 Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah 0 Prosentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat 0,5 Jumlah pelanggaran norma agama 0 Jumlah konflik SARA 0 Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas 10 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%) 184.680.000 Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%) 70 Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%) 78 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Angka kriminalitas <0,146 19.080.000 Sosial SOSIAL FORM 2 8
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 2.184.695.994 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 710.433.510 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 10.695.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 1.112.052.500 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Presentase panti asuhan / yayasan yang terbina (%) 100 5.700.000 Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Presentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%) 67 107.510.000 Pembinaan Anak Terlantar Prosentase Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang dibina 41 3.200.000 Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Prosentase penyandang Cacat Trauma yang dibina 12 38.200.000 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial sosial yang dibina 100 186.489.500 Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ terawat 1060 Jumlah PSKS yang terbina 267 Jumlah PSKS yang menerima bantuan 18 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi) 40 3.050.000 Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%) 20,39 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik 100 Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD) 2 Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselengara dengan baik (persandian) 100 KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 4.891.000 JUMLAH 4.366.917.504 Ketenagakerjaan KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 2.011.693.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 489.601.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 9.250.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Presentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%) 67,22 613.122.000 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah pekerja anak 100 80.051.000 Jumlah Angka Kecelakaan Kerja 289 FORM 2 9
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah penyerapan tenaga kerja 1514 488.209.800 Presentase pencari kerja terserap dipasar kerja (%) 14,63 Jumlah wirausaha baru 164 Prosentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja 29 TRANSMIGRASI Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi Jumlah KK calon transmigrasi yang mengikuti transmigrasi 2 32.688.000 Pangan PANGAN Dinas Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 939.932.700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 317.925.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 1.515.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Ketahanan Pangan ketersediaan energi per kapita (AKE= 2.200 kkal/hr) 2.220 1.007.967.600 ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari) 57 Prosentase tertanganinya penduduk rawan pangan 22,29 Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung) 12 Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton 91,19 konsumsi energi per kapita (AKE= 2.000 kkal/hr) 1966 Prosentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr) 52 Prosentase tingkat kemanaan pangan 95 Skor PPH konsumsi* 97,1 Lingkungan Hidup LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 46.550.148.740 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 7.576.490.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 20.000.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase volume sampah terangkut (%) 75,37 18.904.830.250 Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 98,16 25.001.804.770 Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Reduksi Sampah (%) 4,7 4.953.520.000 Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi) 18 Jumlah Bank Sampah (lokasi) 0 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat indeks kualitas air (%) 55 1.663.448.000 Tingkat indeks kualitas udara (%) 80 Prosentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 100 Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%) 100 FORM 2 10
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan 120 Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan) 100 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Bogor (kegiatan usaha) 200 714.500.000 Prosentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%) 10 Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit) 100 Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi) 7 Persentase Sekolah yang menjadi sekolah Keanekaragaman hayati 1,42 Persentase kelurahan yang menjadi kelurahan keanekaragaman hayati 37,76 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan 2 413.306.000 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen) 1 284.332.000 Jumlah kampung iklim 1 Jumlah biodiesel yang dihasilkan (liter) - Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis) - Program Kemitraan Lingkungan Hidup Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan 100 695.984.000 Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema) 3 Jumlah kampanye lingkungan hidup 1 JUMLAH 106.778.363.760 Administrasi Kependudukan dan Capil ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 4.194.050.306 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.609.946.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 11.216.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) 30 6.700.000 Persentase peningkatan kompetensi aparatur 85 Penataan Administrasi Kependudukan Prosentase penduduk yang memiliki KK 85,4 1.710.042.400 Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP 73,1 Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) 26,2 Prosentase pelayanan E-KTP- el kurang dari 2 jam 90 Prosentase penduduk yang pindah datang 0,45 Prosentase penduduk yang pindah keluar 0,45 FORM 2 11
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Prosentase penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan 0,8 Prosentase penduduk yang ber- akta kelahiran 88 Prosentase penduduk yang ber- akta kematian 66 Prosentase penduduk ber-akta perkawinan 63,15 Prosentase penduduk ber-akta perceraian 44,02 Prosentase bayi lahir pulang bawa akta 95 Prosentase database kependudukan yang valid dan update 91 Prosentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna 64,5 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi) 40 434.524.000 Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%) 20,39 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik 100 Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD) 2 Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselengara dengan baik (persandian) 100 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Haki 30 54.528.000 Halal 100 Pemberdayaan Masyarakat Desa PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 5.082.554.431 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 357.449.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 613.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang) 540 280.233.500 Persentase KK miskin yang meningkat pendapatannya (%) 90 Jumlah Pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan 204 Jumlah penerima KUBE Gakin 2887 Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah 900 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 0,76 572.597.800 Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang) 650 Persentase partisipasi masyarakat 90 Persentase pemutakhiran data profil kelurahan 90 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 129.592.500 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK FORM 2 12
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%) 75 188.440.000 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak- hak anak 20 1.427.958.000 Persentase perempuan berpolitik (%) 15 Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak 74 Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak 238 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak- hak anak 20 252.883.000 Persentase perempuan berpolitik (%) 15 Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak 74 Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak 238 Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak-hak anak 272 Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak- hak anak 36 Jumlah Peserta pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) 30 PERENCANAAN Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik 97 109.680.400 telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data 9266 KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Target PAD 754.439.728.200 1.269.000 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.054.302.338 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 368.065.882 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 6.947.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Keluarga Berencana Tingkat Penurunan TFR 2 2.160.687.400 Kesertaan ber-KB (akseptor) 9000 Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Kelompok kegiatan (Poktan) 24 255.129.000 Perhubungan PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 11.769.840.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 2.599.250.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 811.800.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.225.140.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 12.885.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 FORM 2 13
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking 2 lokasi 3.863.225.000 Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan Umum 35,15 Prosentase ketersediaan Prasarana & Sarana Perhubungan berkondisi baik 90 Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang 7 6.393.360.000 Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik 100 Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan 90 Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi Persentase kelompok masyarakat/ pelaku transportasi yang dibina 75 393.606.000 Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan 7 5.241.136.000 Jumlah Trayek Feeder 30 Jumlah becak laik jalan 331 Jumlah koridor bus sekolah 3 Angkutan wisata dalam kota (paket 2 Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang 99 133.000.000 Persentase Angkutan Umum berbahan bakar ramah lingkungan 55 Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 400.269.000 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Diskominfo Standi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.013.502.579 Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.013.502.579 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 409.303.000 Pengadaan Inventaris Kantor 335.950.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 73.353.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 14.000.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi 60 8.350.605.010 Pengadaan BANDWITH. 2.500.000.000 Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor 669.936.800 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota 772.327.400 Pemeliharaan Wifi Ruang Publik 74.349.750 Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan 74.425.000 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government 605.650.000 Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor 48.493.000 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room 297.144.000 Digitalisasi Profil 29.551.350 Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan 95.717.000 Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan 153.617.000 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik 11.660.000 Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity 38.600.000 Pengadaan Infrastruktur Data Center 295.782.000 Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center 381.170.450 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA) 50.540.000 FORM 2 14
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah 69.995.000 Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat 1.322.800.000 Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik 47.200.000 Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi 35.450.000 Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian 136.608.000 Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) 1.429.550 Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor 353.273.510 Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik 63.417.000 Pembangunan Wifi ruang publik 59.262.000 Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat 88.200.000 Penilaian Index E-Government Indonesia 33.588.200 Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse 36.040.000 Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4.378.000 Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD) 2 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 21.229.000 Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD 8.829.000 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Koperasi dan UMKM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 2.913.487.675 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 3.148.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) 30 51.435.825 Persentase peningkatan kompetensi aparatur 85 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 2.000.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 662.709.500 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi aktif 85 1.334.365.000 Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum 28 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah promosi yang dilakukan 5 1.013.878.000 Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM 13 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona 100 616.084.000 Penetapan jalan utama sebagai zona bebas PKL (lokasi) 2 Persentase penataan zona PKL sehigga tidak mengganggu ketertiban umum 100 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi 60 78.788.000 Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD) 2 Penanaman Modal PENANAMAN MODAL DPMPTSP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.887.300.880 FORM 2 15
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.535.135.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 6.100.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 7.292.535.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 Kepemudaan dan Olah Raga KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olah Raga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 2.566.780.443 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 291.150.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 15.000.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRAKA 300 216.818.500 Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP 80 Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor 40 Jumlah pemuda Kota Bogor yang mengetahui cara berwirausaha 60 Jumlah Organisasi Pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan 60 Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS 100 Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Komunitas 100 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL 127 606.035.700 Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA - Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA) Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL) 0 Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEDANAS) 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga yang di renovasi 5 1.047.700.000 Presentase sarana prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan Olahraga (%) 5 FORM 2 16
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Jumlah sarana kreativitas didukung ruang publik Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%) 100 131.774.000 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%) 85 Kebudayaan KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Pariwisata dan Budaya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 111.745.000 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 Program Pengembangan Kreativitas Masyarakat Jumlah kampung kreatif 1 0 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar 2 391.315.000 KEBUDAYAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.599.693.970 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 845.238.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 14.784.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase Peningkatan jumlah Pelaku Seni Budaya (Komunitas dan sanggar) yang aktif 10 2.270.161.000 PARIWISATA Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%) 10 783.042.450 Prosentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata 10 Kearsipan KEARSIPAN Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 911.811.585 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 869.826.004 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 2.956.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib (%) 100 22.729.250 Prosentase arsip daerah yang terkelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah (%) 90 Jumlah arsip yang ditertibkan 1932 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah Prosentase arsip daerah yang diselamatkan atau dilestarikan (%) 50 49.438.625 Jumlah penambahan arsip dinamis in aktif 460 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang) 97000 167.500.000 Jumlah koleksi dan judul buku 60820 Peningkatan fungsi perpustakaan 100 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pemenuhan sarana dan prasarana (Sarpras) perpustakaan sesuai standard 100 767.882.900 KEUANGAN FORM 2 17
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretaria 100 5.000.000 Pertanian PERTANIAN Dinas Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 931.727.100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 994.236.200 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 5.200.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan Prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan per tahun (%) 3 1.525.338.700 Peningkatan status kelompok tani (kelompok) 10 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian , Peternakan dan Perikanan Peningkatan jumlah produk olahan yang dibina (produk) 13 173.701.400 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal Jumlah kasus penyakit zoonosis pertahun 10 217.529.000 Presentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani (%) 25 JUMLAH 3.847.732.400 Perindustrian KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Disperindag Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah promosi yang dilakukan 5 288.128.030 Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM 13 PERINDUSTRIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 2.450.472.250 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 993.357.035 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 16.920.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Industri Kecil dan Menegah Jumlah IKM yang produktif 1,075 299.318.250 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi 5 27.500.000 PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n ≤ Proyeksi RKPD 2.029.600.000 Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah 100 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran 25 1.996.022.000 Rata-rata persentase kenaikan harg 12 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Jumlah produk berkualitas ekspor (komoditi) 29 320.180.000 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Haki 30 116.837.500 Halal 100 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan) ≥12 396.382.856 Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani 100% Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah 0 Prosentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat 0,5 FORM 2 18
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Jumlah pelanggaran norma agama 0 Jumlah konflik SARA 0 Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas 100 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi) 40 515.377.000 Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%) 20,39 Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 676.728.650 Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 3.812.937.400 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 365.100.331 Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Penataan Peraturan Perundang- Undangan Prosentrase penerbitan Perda dan Perwali 95 800.587.600 Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%) 100 Penegakan Hukum dan Penerapan HAM Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata) 100 715.115.375 Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Haki 30 400.175.000 Halal 100 Penataan Tata Laksana Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik 70.762.500 Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%) 100 Penataan dan Penguatan Organisasi Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%) 209.764.250 Penguatan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah A 264.737.500 Prosentase OPD yang mendapat nilai B pada penilaian AKIP 90 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Prosentase pemeringkatan jabatan untuk setiap jabatan pada PD (%) 100 174.937.000 Penerapan Reformasi Birokrasi Indeks RB 50.000.000 Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 0 Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Administrasi Pemerintahan SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 65.702.826.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 24.613.775.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 51.900.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi 60 1.218.500.000 Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD) 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) 30 1.978.200.000,00 Persentase peningkatan kompetensi aparatur 85 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase rancangan Perda yang disetujui menjadi Perda (%) 80 6.116.099.000,00 Administrasi Pemerintahan KECAMATAN BOGOR UTARA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.461.966.549 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 7.354.862.231 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 12.110.200 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) 95 3.577.759.000 Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional 3 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2) 100000 1.375.240.000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 7.240.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil 171.350.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantarjati 171.850.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh 171.850.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang 172.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi 171.850.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar 166.750.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru 172.000.000 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar 170.350.000 FORM 2 21
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2) 20000 Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit) 6 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) 120 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9.150.000 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 8.081.000 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pemberdayaan Lembaga Sosial Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan 87.000.000 LINGKUNGAN HIDUP Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R Reduksi Sampah (%) 4,7 1.430.000 Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi) 18 Jumlah Bank Sampah (lokasi) 0 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 260.214.000 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 16.950.000 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 26.890.000 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 PENANAMAN MODAL Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 6.410.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 17.760.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 FORM 2 22
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 Administrasi Pemerintahan KECAMATAN BOGOR SELATAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2) 100000 2.726.600.000 Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2) 20000 Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit) 6 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) 120 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan) 136 14.200.000 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.000.000 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 10.000.000 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pemberdayaan Lembaga Sosial Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan 150.000.000 LINGKUNGAN HIDUP Pembinaan Pengelolaan Persampahan 4.000.000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 0,76 170.000.000 Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang) 650 Persentase partisipasi masyarakat 90 Persentase pemutakhiran data profil kelurahan 90 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 14.400.000 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 16.600.000 FORM 2 23
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi aktif 85 11.600.000 Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum 28 PENANAMAN MODAL Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 16.600.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.613.752.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.849.650.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 33.200.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) 95 6.163.198.500 Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional 3 PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 18.600.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 FORM 2 24
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 13.600.000 Administrasi Pemerintahan KECAMATAN BOGOR TIMUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2) 100000 461.000.000 Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2) 20000 Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit) 6 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) 120 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan) 136 9.300.000 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 54.000.000 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 21.000.000 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pemberdayaan Lembaga Sosial Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan 135.264.000 LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase volume sampah terangkut (%) 75,35 15.000.000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 0,76 230.000.000 Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang) 650 Persentase partisipasi masyarakat 90 Persentase pemutakhiran data profil kelurahan 90 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 5.000.000 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 30.000.000 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 30.000.000 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 74.250.000 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 PENANAMAN MODAL Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 19.490.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 FORM 2 25
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.148.845.500 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.096.580.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 5.500.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) 95 2.804.365.000 Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Haki 30 9.000.000 Halal 100 PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 9.000.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 16.400.000 Administrasi Pemerintahan KECAMATAN BOGOR BARAT PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2) 100000 2.719.780.000 Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2) 20000 Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit) 6 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) 120 FORM 2 26
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan) 136 26.040.000 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 114.320.000 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 46.200.000 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pemberdayaan Lembaga Sosial Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan 244.750.000 LINGKUNGAN HIDUP Pembinaan Pengelolaan Persampahan 19.900.000 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Prosentase volume sampah terangkut (%) 75,35 43.240.000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 0,76 435.000.000 Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang) 650 Persentase partisipasi masyarakat 90 Persentase pemutakhiran data profil kelurahan 90 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 194.000.000 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 47.300.000 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 18.289.000 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 PENANAMAN MODAL Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 38.340.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pengelolaan Rumah Tangga OPD 1.765.098.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.676.600.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 19.850.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) 95 7.652.876.200 Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional 3 FORM 2 27
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 18.165.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 9.260.000 Administrasi Pemerintahan KECAMATAN BOGOR TENGAH PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2) 100000 736.950.000 Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2) 20000 Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit) 6 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) 120 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan) 136 16.000.000 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 40.000.000 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 16.800.000 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pemberdayaan Lembaga Sosial Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan 100.000.000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan 243.850.000 FORM 2 28
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 9.300.000 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 2.600.000 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 PENANAMAN MODAL Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 3.600.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.122.341.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 4.080.355.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 6.600.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) 95 4.206.231.000 Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Haki 30 7.000.303 Halal 100 PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 5.000.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 FORM 2 29
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 KEUANGAN Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 4.550.000 Administrasi Pemerintahan KECAMATAN TANAH SAREAL PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkungan Sehat Perumahan Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2) 100000 1.376.930.000 Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2) 20000 Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit) 6 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) 120 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan) 136 13.200.000 SOSIAL Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 50.000.000 Pemberdayaan Fakir Miskin,Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya 63 25.000.000 Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya 75 Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik 100 Pemberdayaan Lembaga Sosial Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan 112.500.000 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 0,76 248.250.000 Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang) 650 Persentase partisipasi masyarakat 90 Persentase pemutakhiran data profil kelurahan 90 KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN Kerjasama Informasi dengan Media Massa Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%) 100 51.600.000 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Presentase UMKM yang produktif 30 20.300.000 Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan 87 PENANAMAN MODAL Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah) 1,9 15.050.000 Jumlah promosi penanaman modal 4 Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%) 100 FORM 2 30
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%) 100 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%) 98 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 788.216.103 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.137.500.000 Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) 95 4.762.980.000 Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional 3 PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 15.500.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 KEUANGAN Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 20.200.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Pengawasan INSPEKTORAT PENGAWASAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.274.557.459 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.068.350.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 38.984.500 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Level maturitas penerapan SPIP 3 419.100.000 Peningkatan level kapabilitas APIP 3 FORM 2 31
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Penetapan PD berpredikat WBK 3 Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%) 100 Opini BPK atas LKPD Kota Bogor WTP Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%) 100 Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat) 74 Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan ekstrernal (BPK) (%) 89 Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit 0 Perencanaan BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang 90 757.255.000 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kerjasama Pembangunan Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP 4 Milyar 60.450.000 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR 10 Pengendalian Pembangunan Konsistensi antara rencana kegiatan PD dan implementasinya 100 187.300.000 PERENCANAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 3.257.319.100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.764.250.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 25.127.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 1.537.746.200 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 FORM 2 32
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD 97 1.037.905.600 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 97 Program Perencanaan Sosial Budaya Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD 97 505.300.000 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD 97 722.689.000 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA 97 Penelitian Pengembangan Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir 60 236.250.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019 236.250.000 Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota 30 Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat 3 Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERENCANAAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD 100 155.000.000 Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD 100 Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 100 Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD 90 Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP 90 Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP 15 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi 10 Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev 80 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD 90 Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang 01:10,0 Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang 30 KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 4.318.098.040 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 170.500.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.022.850.000 FORM 2 33
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Target PAD 754.439.728.200 670.616.000 Target pendapatan pajak daerah 550.000.000.000 Piutang pajak daerah menurun (%) 3 WP yang diklarifikasi/diperiksa 70 WP Presentase WP yang membayar pajak daerah secara online (%) 100 WP pajak daerah lainnya bertambah 10 Presentase WP pajak daerah bertambah(%) 2 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah Persentase Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah 100 3.189.430.000 Keuangan BADAN PENDAPATAN DAERAH KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 5.468.336.052 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 1.680.845.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 52.000.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah 100 8.494.577.400 Kepegawaian BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR KEUANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah 90 1.510.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 90 641.525.000 Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan Nilai LAKIP perangkat daerah 84 87.100.000 Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 FORM 2 34
(1)(2) (4) (5) (8) No. URUSAN / PERANGKAT DAERAH PROGRAM INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) TARGET TAHUN 2019 PAGU ANGGARAN (Rp) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) 30 6.187.880.000 Persentase peningkatan kompetensi aparatur 85 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Level maturitas penerapan SPIP 3 11.350.000 Peningkatan level kapabilitas APIP 3 Penetapan PD berpredikat WBK 3 Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%) 100 Opini BPK atas LKPD Kota Bogor WTP Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%) 100 Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat) 74 Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan ekstrernal (BPK) (%) 89 Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit 0 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%) 100 10.068.687.000 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%) 85 FORM 2 35 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 1 Persentase PAUD Sehat % 31 32 80 33 85 34 95 35 100 36 110 36 470 Dinas Pendidikan 2 APK PAUD angka 49,04 50 1.173 50,55 1.180 51 1.823 51,5 1.850 52 1.875 52 7.901 3 Terpenuhinya Cakupan Dasar Anak Usia Dini % 100 100 100 100 100 100 100 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 4 APK SD angka 112,4 113 44.829 113,05 16.000 113,08 48.000 114 50.000 114,3 52.000 114,3 210.829 5 APK SMP angka 104,1 104,3 104,8 105 105,5 106 106 6 Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik % 93,7 94,5 90.786 94,8 92.000 95 94.000 95,5 95.000 96 97.000 96 468.786 7 Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik % 94,7 94,8 18.979 95 19.000 95,2 20.000 95,4 21.000 95,6 22.000 95,6 100.979 8 Nilai Rata-Rata USBN SD Point 68.12 76,02 806 76,04 808 76,06 810 76,08 812 76,1 814 76,1 4.050 9 Nilai Rata-Rata UNSMP Point 58.27 67,77 300 67,79 320 67,81 340 67,83 360 67,85 380 67,85 1.700 10 Persentase Sekolah Sehat (%) % 13 15 76 17 78 19 86 22 90 24 90 24 420 11 Terpenuhinya Cakupan Layanan Dasar Jenjang SD/MI dan SMP/MTs % 100 100 100 100 100 100 100 3 Program Pendidikan non formal 12 Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi 13 Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi % 33 34 45.370 35 46.000 48.000 48.000 37 50.000 38 55.000 38 244.370 14 Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi % 50 51 470 52 475 53 500 54 520 55 540 55 2505 15 Persentase Kelulusan Paket A, B, dan C % 100 45 100 50 100 55 100 60 100 60 100 270 16 Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan % 50 51 52 53 54 55 55 17 Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan % 0 100 100 100 100 100 100 4 Program Manajemen Layanan Pendidikan 18 Prosentase Sekolah terakreditasi A 19 TK Terakreditasi A % 38 39 1.290 40 1300 42 1320 44 1340 46 1350 46 6.600 20 SD Terakreditasi A % 73 74 67 75 68 76 70 77 72 78 78 78 355 21 SMP Terakreditasi A % 73 74 70 75 72 76 75 77 80 78 78 78 375 22 jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi, nasional, dan internasional orang 61 63 1936 64 1940 65 1945 66 1950 67 1100 67 8.871 23 Persentase Pelajar Bebas NAPZA % 100 100 237 100 240 100 245 100 250 100 255 100 1.227 24 penurunan kejadian tawuran pelajar kejadian 20 18 18 17 15 12 12 25 Jumlah beasiswa mahasiswa berprestasi miskin mahasiswa 37 47 518 52 538 57 558 57 578 57 598 57 2.790 5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 26 Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%) % 67 68,4 7.120 68,9 7.130 69,0 7.150 69,3 7.200 69,8 7.250 69,8 35.850 27 Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%) % 19 20 510 21 530 23 545 25 570 26 580 26 2.735 28 Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%) % 53 54 9.100 55 9.150 56 9.200 57 9.250 58 9.270 58 45.970 Dinas Pendidikan 29 Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%) % 53 54 3.200 55 3.250 56 3.300 57 3.350 58 3.400 58 16.500 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pendidikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024 KONDIS I AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024 KONDIS I AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan 30 Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional orang 1 2 430 2 440 2 445 2 450 2 455 10 2.220 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 17.000 100 19.000 100 21.000 100 23.000 100 25.000 100 105.000 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 32 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 575 85 600 90 625 95 650 100 675 100 3.125 8 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 35 90 50 95 65 95 80 100 85 100 315 34 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 35 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 36 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 175 90 175 95 175 95 175 100 175 100 875 37 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 10 Program Pengembangan Data dan Informasi 38 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 285 60 300 65 315 70 330 75 345 75 1.575 39 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 40 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Indeks Keluarga Sehat Point 0,32 0,50 80.046 0,57 85.407 0,64 91.256 0,71 96.056 0,8 97.586 0,8 450.351 Dinas Kesehatan 2 Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80) % 68 80% 85% 90% 95% 100% 100% 3 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) % 0 24% 31% 38% 44% 51% 51% 4 Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) % 98,85 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,5% 5 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi % 4 8 % (2 pusk) 16% (4pusk) 20% (5 pusk) 24% (6 pusk) 28% (7pusk) 28% (7pusk) 6 Cakupan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin % 100 100 5.000 100 4.500 100 4.000 100 3.500 100 3.000 100 20.000 2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 7 Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Per 100. 000 kela hiran hidu p 60 55 6.300 50 6.650 45 7.000 40 7.350 30 7.700 30 35.000 8 Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup per 1.00 0 kela hiran hidu p 2,99 2,95 2,94 2,92 2,91 2,9 2,9 9 Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup per 1.00 0 kela hiran hidu p 3,35 3,35 3,34 3,33 3,32 3 3 10 Persentase Ibu Hamil Dengan KEK % 4,9 3,99 3,67 3,38 3,1 2,86 2,86 11 Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia % 8,3 8,3 8,2 8,1 8 7,9 7,9 12 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs % 4,8 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 4,55 13 Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting) % 2,08 1,97 1,86 1,75 1,64 1,53 1,53 14 Persentase BalitaGizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight) % 4,53 4,42 4,31 4,2 4,09 3,98 3,98 3 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 15 Persentase kesembuhan TB Paru % 81,22 86 7.500 86 8.750 87 10.000 87 11.250 87 12.500 87 50.000 Dinas Kesehatan 16 Prevalensi HIV Aids % 0,42 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 17 Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk) Per 100. 000 pend uduk 66 65 62,5 62 61,5 60 60 18 Prevalensi Hipertensi % 9,67 9,3 9 8,8 8,6 8,4 8,4 19 Prevalensi Diabetes Militus % 2,4 2,35 2,3 2,25 2 2 2 20 Angka Kesakitan ODGJ % ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 ≤ 0,13 4 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 21 Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi % 70 80% 47.130 84% 74.409 88% 49.405 92% 48.045 96% 45.446 96% 264.435 Urusan Wajib Pelayanan Dasar BidangKesehatan Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 KONDIS I AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satu an Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 KONDIS I AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satu an 22 Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) % 80 85% 90% 95% 100% 100% 100% 23 Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk Per 30.0 00 pend uduk 0,68 0,66 0,67 0,7 0,7 0,72 0,72 24 Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional % 72 75% 77% 79% 81% 83% 83% 25 Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan % 70,86 85 87 90 92 95 95 5 Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan 28 Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS) % 66 68 10.125 69 10.725 70 10.125 71 10.125 72 12.600 72 53.700 29 Persentase Rumah sehat (%) % 78,01 79 79,5 80 80,5 81 81 6 Program Pengembangan Data dan Informasi 26 Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health % 50% 65% 900 65% 1000 75% 1100 85% 1200 95% 1300 100% 5.500 7 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 27 Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik % 35% 50% 700 65% 750 85% 800 95% 850 100% 900 100% 4.000 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.600 100 2.700 100 12.800 9 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 34 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 5.000 85 6.000 90 7.000 95 8.000 100 9.000 100 35.000 10 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 35 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 1.575 90 1.635 95 1.705 95 1.675 100 1.805 100 8.395 36 Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah Predi kat BB BB BB BB A A A 37 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan % 75 80 85 90 95 100 100 11 Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit 30 Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan % 73,5 84,25 91.631 84,5 81.471 84,75 431.129 85 218.570 85,25 175.482 85,25 998.283 RSUD 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 31 Persentase capaian SPM RSUD % 93,45 93,75 180.492 93,8 180.308 93,85 200.916 93,9 206.592 94 212.845 94 981.153 32 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Point 3,66 3,66 3,7 3,72 3,75 3,8 3,8 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman % 91,98 93,15 189.288 94,86 59.000 96,85 8.500 98,29 8.500 100,00 11.000 100,00 276.288 2 Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman % 67,21 67,47 12.050 70,42 82.494 72,06 155.850 72,62 95.550 73,03 93.610 73,03 439.554 2 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya 3 jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani Loka si 27 8 2.100 8 2.300 8 2.520 8 7.541 8 12.668 67 27.129 4 Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%) % 45,83 58,75 2.200 60,00 2.500 61,25 2.660 62,50 2.900 63,54 3.000 63,54 13.260 5 Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%) % 90 91,03 19.600 92,06 21.800 93,10 23.000 94,13 25.000 95,16 27.200 95,16 116.600 3 Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian 6 Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah) Km 268,336 268,336 277.658 270,336 273.850 271,336 296.372 272,336 207.129 273,336 101.708 273,336 1.156.717 7 Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km) Km 78,3 7 7 7 7 7 113,3 8 Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km) Km 0 0 2 3 4 5 5 9 Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan Km 15,14 3 3 3 3 3 30,14 10 Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan Angka 2 0 1 1 1 1 6 11 Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%) % 11 21,8 32,6 43,4 54,2 65 65 12 Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan M 278 0,3 3 3 3 3 290,3 13 Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%) Jalur 2 0 1 1 0 1 5 4 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 14 Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%) % 88.59 89 57.600 89,25 63.160 89,5 68.720 89,75 74.280 90 79.840 94 343.600 5 Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 15 Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik % 50 60 1800 70 1700 80 1950 90 2200 100 2450 100 10.100 6 Program Perencanaan Tata Ruang 16 Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM % 0 20 1.550 40 4.100 60 5.400 80 3.200 100 3.550 100 17.800 Dinas PUPR 17 Persentase Keselarasan Rencana Pemanfataan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD % 85 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 550 Bappeda 7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 18 Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%) Periode rencana Tahun 2020- 2024 % 0 20 250 40 300 60 350 80 400 100 450 100 1.750 Dinas PUPR Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang 2023 Dinas PUPR Tabel 7.5. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satua n KONDISI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 2023 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satua n KONDISI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 19 Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%) Periode Rencana Tahun 2020- 2024 % 0 20 40 60 80 100 100 Dinas PUPR 20 Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) % 80 82 2100 84 700 86 800 88 900 90 1000 90 5.500 21 Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%) % 90 90 92 94 96 98 98 8 Program Penataan dan Pengaturan Bagunan Gedung 22 Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi % 70 75 1200 78 1300 80 1400 85 1600 90 1600 90 7.100 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 10 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 24 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 85 90 95 100 100 11 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 90 95 95 100 100 26 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 27 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 28 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 90 95 95 100 100 29 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 13 Program Pengembangan Data dan Informasi 30 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 31 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 32 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota Ha 310,93 289,86 12.889 269,51 9.450 251,14 5.200 230,62 5.841 210,1 13.664 210,1 47.044 Dinas Perumahan dan Permukiman 2 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi Ha 54,49 44,82 19.791 34,26 21.770 24 23.945 13,7 26.342 0 28.340 0 120.188 3 Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat Ha 146,42 112,09 89,95 56,4 26,25 0 0 4 Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik % 50,73 63,21 71,25 73,64 75,39 80,73 80,73 5 Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik % 28,97 48,59 58,31 62,75 65,4 74,56 74,56 6 Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh % 75,45 78,76 85,34 85,72 86,46 89,65 89,65 7 Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik % 58,51 63,84 74,97 78,49 82,43 88,59 88,59 8 Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh % 76,93 78,62 81,55 83,54 87,19 90,53 90,53 9 Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh % 56,87 66,05 75,76 77,09 80 83,46 83,46 10 Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh % 23,84 36,55 47,97 50,6 62,56 68,16 68,16 11 Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor Ha 365,94 292,71 221,55 144,75 75,18 0 0 12 Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik % 44,64 52,60 98.400 60,60 98.400 68,58 98.400 76,56 98.400 86,54 98.400 86,54 492.000 13 Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik Km 20,31 24,75 29,18 33,62 38,05 42,49 42,49 14 Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan titik 0 30 60 90 120 180 180 15 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi) Lokasi 745 865 985 1105 1225 1345 1345 16 Persentase RTLH % 29,4 25,20% 600 23,21% 660 21,23% 726 19,24% 798,6 17,26% 878,46 17,26% 3663,06 Dinas Perumahan dan Permukiman 17 Persentase Rumah Layak Huni % 70,6 74,80% 400 76,79% 440 78,77% 484 80,76% 532,4 82,74% 585,64 82,74% 2442,04 2 Program Peningkatan Utilitas Perkotaan 18 Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU % 74,03 74,47% 3.550 75% 4.140 75,61% 4.730 76,31% 5.320 77,10% 5.910 77,10% 23.650 19 Persentase PJU yang terpelihara % 81,09 77,09% 48.220 73,05% 53.570 68,99% 58.920 64,91% 64.270 60,84% 69.620 60,84% 294.600 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR Tabel 7.6. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satua n KONDISI AWAL (2018) Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satua n KONDISI AWAL (2018) 3 Program Pemulihan Pasca Bencana 20 Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana % 40 60 2000 65 2500 70 3000 75 3500 80 4000 80 15.000 Dinas PUPR 21 Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana % 0 2 2.175 2 2.392 2 2.631 2 2.894 2 3.184 10 13.276 Dinas Perumahan dan Permukiman 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 22 Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha) Ha Luas RTH Publik = 708,63 Ha 1,8 3.650 1,1 6.550 1 6.020 0,7 4.320 0,7 4.420 5,3 24.960 23 Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha) Ha Luas RTH yang terkelola dengan baik 43.28 11.345 45,08 13.046 46,18 15.002 47,18 17.252 47,88 67.620 47,88 124.265 5 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 24 Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha) Ha Luas TPU Hijau Terkelola = 46,2 46,27 4.044 46,34 4.449 46,41 4.893 46,48 5.383 46,55 5.921 46,55 24.690 6 Program Penataan Sarana Prasarana Umum Perumahan 25 Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa % 76,61 80% 4.300 85% 4.730 90% 5.203 90 5.723 90 6.295,65 90 26.251,65 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 11.600 100 20.000 100 20.000 100 20.000 100 20.000 100 91.600 8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 27 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 7.265 85 4.750 90 5.000 95 5.275 100 5.577 100 27.867 9 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 28 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 125 90 125 95 125 95 125 100 125 100 625 29 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 30 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 31 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 400 90 500 95 150 95 150 100 150 100 1.350 32 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi Layanan 0 1 1 1 1 1 1 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pemeliharaan Kantrantib- mas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Presentase penegakan PERDA KTR % 90 95 75 95 80 95 85 95 90 95 95 95 425 Satuan Polisi Pamong Praja 2 penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal % Jumlah tempat menjual miras ilegal = 178 148 140 118 145 98 150 68 155 38 150 38 740 3 Persentase pelanggar perda yang ditertibkan % 70 90 90 90 90 90 90 4 Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan % 90 90 290 90 307 90 324 90 341 90 358 90 1.620 5 Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil ditertibkan sesuai Rencana Tata Ruang Kawa san 10 2 2 2 2 2 12 2 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 6 Respon time penanganan kebakaran Menit 30 15 400 15 150 14 150 14 200 13 200 13 1.100 7 % sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik % 34 50 28.000 60 38.000 70 48.000 80 58.000 90 68.000 90 240.000 3 Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 8 Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kelur ahan 11 2 250 2 275 2 300 2 325 2 350 21 1.500 BPBD 9 Jumlah Sekolah Aman bencana Sekol ah 0 2 200 2 250 2 300 2 350 2 400 10 1.500 4 Program Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan 10 Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat % 100 100 100 100 150 100 200 100 250 100 300 100 1.000 5 Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 11 Rata-Rata Respon time penanganan bencana Jam < 24 Jam < 24 Jam 800 < 24 Jam 825 < 24 Jam 850 < 24 Jam 875 < 24 Jam 900 < 24 Jam 4.250 6 Program Pemulihan Pasca Bencana 12 PersentaseKetersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 500 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 13 Jumlah Konflik SARA angk a 0 0 0 0 0 0 0 Badan Kesbangpol 14 Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk rasio 3950 orang 12,5 12,75 13 13,25 13,5 13,5 15 Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional % 100 100 375 100 1.650 100 1.815 100 1.996 100 2.196 100 8.032 Humas dan Protokol 8 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 16 Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini Angk a 0,00015 0,00013 150 0,00011 200 0,0009 250 0,0007 300 0,0005 350 0,0005 1.250 Badan Kesbangpol Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tabel 7.7. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satu an Kota Bogor Tahun 2020-2024 18.0002.900 3.250 3.600 3.950 4.300 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024 KONDISI AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satu an 9 Program Pendidikan Politik Masyarakat 17 Persentase Partisipasi Pemilu % Pilwalkot = 75,35% Pilgub = 75,37% Pilpres = 83,87 0 0 0 0 80 81 3.750 18 Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu % 39,90 0 0 0 0 60 60 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 7.200 100 9.500 100 12.000 100 14.500 100 17.000 100 60.200 SatpolPP 11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 20 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 9.850 85 10.500 90 10.900 95 11.300 100 11.700 100 54.250 12 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 75 90 75 75 75 100 75 100 375 22 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 300 100 350 100 400 100 450 100 500 100 2.000 BPBD 11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 400 85 450 90 500 95 550 100 600 100 2.500 12 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 50 90 50 95 50 95 50 100 50 100 250 4 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 300 100 350 100 400 100 450 100 500 100 2.000 Badan Kesbangpol 11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 400 85 400 90 450 95 550 100 550 100 2.350 12 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 50 90 50 95 50 95 50 100 50 100 250 4 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 550 650 750 850 950 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pembinaan Anak Terlantar 1 Persentase penurunan anak terlantar % Jumlah anak terlantar = 385 orang 19,48 225 38,96 225 58,44 225 77,92 225 97,4 225 97,4 1.125 Dinas Sosial 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 2 Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi % Jumlah anjal, gepeng dan WTS = 397 21,41 600 23,92 675 26,44 750 28,96 600 31,48 900 31,48 3.525 3 Prosentase penurunan eks penyakit sosial ( Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya) % Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya=550 8 8 9 9 9 9 3 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 4 Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%) % Jumlah panti asuhan/yayasan = 83 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 750 5 Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi % Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Orsos = 83 12,04 24,09 36,14 48,19 60,24 60,24 4 Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma 6 Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina % Jumlah penyandang disabilitas dan trauma = 970 orang 29,58 325 37,32 420 45,05 450 52,78 450 60,51 450 60,51 2.095 7 Persentase Kasus Kekerasan dan traficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos % 2 Kasus 100 100 100 100 100 100 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 8 Jumlah lansia yang berdaya Orang 150 100 300 100 100 100 100 100 100 100 100 650 700 9 persentase jumlah fakir miskin % jumlah KK Miskin = 72,187 KK jumlah Penduduk Miskin = 321,250 jiwa 5,8 5.980 5,78 5.180 5,53 5.366 5,28 5.540 5 5.570 5 27.636 persentase jumlah PMKS yang tertangani % Jumlah PMKS yang ditangani = 55734, Jumlah PMKS keseluruhan = 60944 (91,45%) 92% 93% 94% 95% 96% 96% 6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10 Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif % 12 Jenis Lembaga 100 2.475 100 2.318 100 2.721 100 3.147 100 3.047 73,46 13.708 11 Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%) % relawan yang aktif 268 orang, Total PSKS 1142 orang 27,85 32,22 36,60 40,98 45,36 45,36 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.250 100 2.250 100 2.300 100 2.350 100 2.400 100 11.550 8 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 13 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.250 85 950 90 900 95 1.000 100 1.100 100 5.200 9 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 70 90 70 95 70 95 70 100 70 100 350 15 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 16 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 10 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 17 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 150 90 200 95 250 95 300 100 350 100 1.250 18 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 11 Program Pengembangan Data dan Informasi 19 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 500 60 500 65 500 70 500 75 500 75 2.500 20 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 21 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tabel 7.8. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Sosial Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL (2018) Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Perluasan Kesempatan Kerja 1 Tingkat Kesempatan kerja (%) % 90,38 91,53 2.806 91,87 3.546 92,20 4.253 92,51 4.727 92,81 5.021 92,81 20.353 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja Orang 2.189 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 3 Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja KK 2018 = 26 2019 = 26 25 30 30 50 50 50 4 Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan Orang 109.416 120.358 172 132.393 737 145.633 800 160.196 873 176.216 952 176.216 3.534 5 Penetapan besaran UMK Rp 3.557.146 4.149.797 4.481.780 4.840.322 5.227.547 5.645.750 5.645.750 6 Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100 3 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 7 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Juta/pe kerja/ta hun 63,91 65,78 72 68,59 76 71,52 78 74,57 80 77,76 83 77,76 389 4 Program Pembinaan dan penempatan transmigrasi 8 Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi KK 0 2 301 2 303 2 305 2 408 2 411 10 1.728 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.886 100 4.157 100 4.572 100 5.030 100 737 100 17.382 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 9 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.817 85 9.056 90 18.112 95 36.225 100 72.450 100 137.660 6 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 28 90 46 95 92 95 185 100 370 100 11 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 12 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pembinaan dan penempatan transmigrasi 1 Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi KK 0 2 301 2 303 2 305 2 408 2 411 10 1.728 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor Tahun 2020-2024 Tabel 7.9. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Ketenagakerjaan No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL (2018) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perangkat Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan KONDISI AKHIR 2020 2021 2022 2023 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satua n KONDISI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Tabel 7.10. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Transmigrasi Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Perlindugan Khusus Anak dan TPPO 1 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%) % 2018 = 75 2019 = 76 77 1.200 78 1.300 79 1.400 80 1.500 81 1.600 81 7.000 2 Prevalensi kekerasan terhadap anak angka 2018 = 0,0240 2019 = 0,0136 0,0133 0,0128 0,0122 0,0117 0,0112 0,0112 2 Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 3 Predikat Kota Layak Anak (KLA) Peringk at Madya Nindya 1.950 Nindya 2.100 Utama 2.250 Utama 2.400 Utama 2.550 Utama 11.250 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 4 Persentase perempuan berpolitik (%) % 17 17 1.550 18 1.650 19 1.750 20 1.850 21 1.950 21 8.750 5 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) % 2018 = 70 2019 = 75 78 80 82 84 86 86 4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 6 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%) % 2018 = 75 2019 = 76 77 5.250 78 5.500 79 5.750 80 6.000 81 6.500 81 29.000 7 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan % 0,025 0,0107 0,0106 0,0105 0,0091 0,009 0,009 8 Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya % 2018 = NA 2019 = 1 1,5 3,10 4,65 6,20 7,75 7,75 9 Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan % 2018 = NA 2019 = 0,5 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 4,5 10 Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan % 0,0126 0,0126 0,0127 0,0128 0,0129 0,013 0,013 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.100 100 1.200 100 1.300 100 1.400 100 1.500 100 6.500 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 12 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.500 85 1.400 90 1.300 95 1.200 100 1.100 100 6.500 7 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 70 90 70 95 70 95 70 100 70 100 350 14 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 15 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 9 Program Pengembangan Data dan Informasi 16 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 200 60 250 65 300 70 350 75 400 75 1.500 17 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 18 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan 1 Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif % 2018 = 45 2019 = 50 55 700 60 725 65 750 70 775 75 800 75 3.750 DPMPPA 2 Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rasio 2018 = 1 : 60 2019 = 1 : 55 1 : 50 7.715 1 : 45 10.123 1 : 40 11.653 1 : 30 13.294 1 : 20 15.049 1 : 20 57.834 2 Program Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat 3 Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna % 2018 = 0 2019 = 11,5 13,5 400 18,5 425 23,5 450 28,5 475 33,5 500 33,5 2.250 4 Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi % 2,51 1.500 5,02 1.625 7,53 1.750 10,04 1.875 12,54 2.000 12,54 8.750 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 7.12. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL (2018) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 Kota Bogor Tahun 2020-2024 2023 20242021 Tabel 7.11. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KONDISI AWAL (2018) No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 Kota Bogor Tahun 2020-2024 DPMPPA 2023 2022 2024 Targe t Rp. (dlm Juta) Targe t Rp. (dlm Juta) Targe t Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Point 84,9 86,9 1.700 87,9 1.905 88,9 2.100 89,9 2.345 90,9 2.600 90,9 10.650 2 Konsumsi energi Kkal/Kapita/ Hari 1809 1920 1980 2040 2100 2150 2150 3 Konsumsi protein gr/kapita/Har i 50,8 53 54 55 56 57 57 4 Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi % 91,53 93 93,5 94 94,5 95 95 5 Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan % 18,3 16,6 15,7 14,9 14,01 13,15 13,15 6 Ketersediaan energi Kkal/Kapita/ Hari 2512,8 2400 2400 2400 2400 2400 2400 7 Ketersediaan Protein Gr/Kapita/Ha ri 89,4 63 63 63 63 63 63 Tabel 7.13. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pangan KONDISI AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan 9.2501.600 1.625 1.900 1.925 2.200 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program 2.2.1.9 Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah 1 Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan % 100 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1.250 Bagian Administrasi Pemerintahan 2 presentase masalah pertanahan yang termediasi % 100 100 250 100 250 100 250 100 250 100 250 100 1.250 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tabel 7.14. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pertanahan No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Kemitraan Lingkungan Hidup 1 Persentase sekolah adiwiyata (% ) % 30 31 3.000 33 3.020 35 3.050 36 3.080 38 3.100 38 15.250 Dinas Lingkungan Hidup 2 Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan % 0 10 20 30 40 50 50 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3 Persentase Volume sampah terangkut ke TPA % 75,85 76 28.734 76,5 38.506 77 43.761 77,5 49.051 78 54.378 78 214.430 4 Persentase Jalur Wilayah Penyapuan % 195,900 m 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8 5 Persentase peningkatan retribusi persampahan % 9,5 Milyar 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3 Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R 6 Persentase Reduksi Sampah (% ) % 6,26 6,4 3.200 6,6 3.780 6,8 4.406 7,0 5.087 7,2 5.934 7,2 22.407 7 Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R % 4 4 4,2 4,4 4,6 4,8 4,8 4 Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA 8 Prosentase volume sampah yang diolah di TPA % 98,16 98,16 54.946 98,16 83.324 98,16 84.766 98,16 68.128 98,16 101.763 98,16 392.927 9 Kapasitas pengolahan sampah Ton/ha ri 931 931 949 966 984 1.002 1.002 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 10 Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya % 35 36 1.100 37 650 38 700 39 1.400 40 1.100 40 4.950 11 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti % Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran air = 100 120 100 150 100 180 100 225 100 270 100 945 12 Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3 % 30 40 300 45 425 50 150 60 175 70 700 70 1.750 13 Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan % 30 35 1.300 35 850 40 900 45 1.600 50 1.300 50 5.950 14 Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya % 40 50 1.300 55 1.400 60 1.100 65 1.550 70 1.550 70 6.900 15 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti % Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran udara = 100 100 100 100 100 100 16 Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik % 12 titik berkondisi baik 50 60 70 75 80 80 6 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 17 Persentase Penurunan Emisi GRK % emisi GRK = 2,8 3,92 700 5,87 700 7,11 700 7,72 700 7,98 700 7,98 3.500 7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 18 Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi Angka 1 1 750 1 1.300 1 350 1 350 1 750 1 3.500 8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Perlindungan dan Konservasi Air) 19 Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air % 10 10 1300 10 900 10 900 10 900 10 900 10 4.900 Dinas Lingkungan Hidup 20 Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha) Ha Luas Kawasan konservasi = 0,5 1300 0,5 900 0,5 900 0,5 900 0,5 900 2,5 4900 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 49.937 100 52.906 100 56.064 100 59.430 100 63.021 100 281358 10 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 22 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 7.934 85 8.390 90 9.058 95 9.697 100 10.418 100 45497 11 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 23 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 25 90 27,5 95 30 95 32,5 100 35 100 150 24 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 0 25 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 0 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tabel 7.15. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024KONDISI AWAL
(2018)No . BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran % 94% 95% 500 96% 500 97% 400 98% 400 100% 400 100% 2.200 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan % 31% 33% 500 34% 400 35% 400 40% 350 45% 350 45% 2.000 3 Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP % 99% 99,50% 500 99,80% 500 100% 600 100% 650 100% 700 100% 2.950 4 Persentase Penduduk yang memiliki KK % 100% 100% 250 100% 300 100% 300 100% 350 100% 350 100% 1.550 5 Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) % 1% 30% 500 40% 500 50% 400 60% 400 70% 400 70% 2.200 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6 Indeks Kepuasan Masyarakat 3,2 3.0 250 3,1 280 3,2 300 3,3 330 3,4 350 3,5 1.510 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 5.500 100 6.000 100 6.500 100 7.000 100 7.500 100 32.500 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 8 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 8.500 85 8.400 90 9.000 95 9.900 100 10.500 100 46.300 5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 75 90 100 95 130 95 150 100 185 100 640 10 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 11 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 3.100 90 3.550 95 4.250 95 4.950 100 5.650 100 21.500 13 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 7 Program Pengembangan Data dan Informasi 14 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 250 60 300 65 300 70 350 75 350 75 1.550 15 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 16 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil Tabel 7.16. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDI SI AWAL
(2018)Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) Per 1000 Remaja 14,42 14,41 200 14,4 400 14,39 500 14,38 600 14,37 700 14,37 2.400 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 Persentase PIK R Aktif % PIKR Aktif = 24 PIKR = 59 Persetas e PIK R Aktif = 40,68% 42,18 43,48 44,59 45,56 46,42 46,42 2 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 3 CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif % Peserta Aktif (PA) = 120.210 PUS = 155.284 CPR = 77,41 77,41% 1.860 77,42% 2.600 77,42% 3.250 77,43% 3.600 77,43% 4.050 77,43% 15.360 4 Persentase Peserta KB MKJP pada PUS % Peserta MKJP= 34.725 PUS = 155.284 Persenta se MKJP = 22,36% 22,4 22,44 22,48 22,52 22,56 22,56 3 Program Pembangunan Keluarga 5 Persentase Keluarga Sejahtera % Jumlah Keluarga Sejahtera = 196.428 Jumlah Keluarga = 212.082 Persenta se Keluarga Sejahtera = 92,62% 93,00 713 93,50 1350 94,00 1.450 94,50 1.530 95,00 1.615 95,00 6.658 6 Persentase Anggota bina keluarga balita aktif % Anggota BKB Aktif = 7.521 Jumlah Anggota BKB Keseluru han = 9.575 Persenta se Anggota BKB Aktif = 78,54% 78,74% 78,94% 79,14% 79,34% 79,54% 79,54% Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Tabel 7.17. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 7 Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif % Anggota BKR Aktif = 3.702 Jumlah Anggota BKR Keseluru han = 4.999 Persenta se Anggota BKR Aktif = 74,05% 74,25% 74,45% 74,65% 74,85% 75,02% 75,02% 8 Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif % Anggota BKL Aktif = 5.366 Jumlah Anggota BKL Keseluru han = 7.290 Persenta se Anggota BKL Aktif = 73,60% 73,80% 74,00% 74,02% 74,04% 74,06% 74,06% 9 Jumlah Kelompok UPPKS aktif angka 22 23 24 25 26 27 27 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.051 100 3.000 100 3.000 100 4.000 100 4.500 100 16.551 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 11 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.175 85 1.065 90 957 95 900 100 725 100 4.822 6 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 20 90 50 95 50 95 50 100 50 100 220 13 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 14 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan 1 Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%) % 100 100 375 100 375 100 375 100 375 100 375 100 1.875 Dinas Perhubungan 2 Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif % 40 40 0 40 50 50 250 60 250 70 250 70 800 3 Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang % 87,82 88 150 89 150 90 165 91 165 92 165 92 795 4 Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi Angka 1 2 2.557 3 1.500 4 1.675 5 1.750 7 975 7 8.457 2 Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Trasportasi 5 Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik % 70 75 9.700 80 7.900 85 10.900 90 7.900 95 10.450 95 46.850 3 Program 6 Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%) % 50 50 42.050 60 55.350 70 75.750 80 89.450 90 104.450 90 367.050 7 Load Factor Angkutan Umum % 40 45 650 50 500 55 950 60 500 65 650 65 3.250 4 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi 8 Konektivitas transportasi multimoda point 2 2 526.871 3 384.948 4 488.828 5 77.898 7 44.408 7 1.522.953 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 15.500 100 16.200 100 16.400 100 16.600 100 16.800 100 81.500 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 10 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 8.300 85 8.200 90 8.400 95 9.100 100 9.800 100 43.800 7 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 100 90 100 95 100 95 100 100 100 100 500 12 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tabel 7.18. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Perhubungan No. Peningkatan Pelayanan Angkutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Satuan KONDI SI AWAL
(2018)No. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program 13 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 14 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 4.815 90 7.607 95 7.914 95 8.557 100 8.957 100 37.850 15 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 9 Program Pengembangan Data dan Informasi 16 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 200 60 200 65 250 70 250 75 250 75 1.150 17 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 18 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1 Hasil Penilaian SPBE Indeks 2,91 2,92 23.740 2,92 14.240 2,93 14.840 2,93 15.265 2,94 15.665 2,94 83.750 Dinas Kominfostandi 2 Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi % 7 14 9.500 21 4030 28 4080 34 4170 41 4220 41 26.000 3 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 1.560 90 1.560 95 2.065 95 2.065 100 2.070 100 9.320 4 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.280 100 1.342 100 1.410 100 1.479 100 1.551 100 7.062 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.343 85 1.415 90 1.503 95 1.581 100 1.668 100 7.510 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 30 90 30 95 30 95 30 100 30 100 150 8 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point BB BB BB BB BB BB BB 9 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Tabel 7.19. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Komunikasi dan Informatika KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Persentase ketersediaan data statistik sektoral % NA 70 3.800 73 4.200 76 4.600 79 5.000 82 5.400 82 23.000 Dinas kominfostandi Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 1 Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Level NA Level 1 1.900 Level 1 1.100 Level 2 1.200 Level 3 1.300 Level 3 1.300 Level 3 6.800 Dinas Kominfostandi Tabel 7.20. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Statistik Tabel 7.21. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Persandian KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik Kota Bogor Tahun 2020-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya % 0 10 600 10 100 15 100 15 100 20 100 20 1.000 Dinas Koperasi dan UMKM Presentase Rekomendasi Pengembangan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti 2 Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti % 75 75 325 80 325 85 325 85 325 90 325 90 1.625 Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3 Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM orang Jumla h tenag a kerja UMK M = 39.98 2 360 2.800 360 2.800 360 2.800 360 2.800 360 2.800 1800 14.000 4 Jumlah UMKM (wirausaha) baru UMKM Jumla h UMKM keselu ruhan = 23.706 180 6.200 180 6.400 180 6.600 180 6.800 180 7.000 24606 33.000 5 Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun Rupiah Jumla h omzet usaha Mikro = 2,3 T 68 M 81 M 95 M 109 M 392 M 3,045 T 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 6 Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi orang Jumla h tenag a kerja koper asi = 500 250 2.750 250 2.750 250 2.750 250 2.750 250 2.750 100 13.750 7 Jumlah Koperasi Aktif unit 528 558 9.100 588 8.850 618 8.850 648 8.900 678 8.900 678 44.600 8 Jumlah Koperasi berkualitas unit 44 64 84 104 124 144 144 4 Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 9 Jumlah PKL yang direlokasi PKL 418 500 3.295 500 1.202 500 1.204 500 1.282 500 1.135 2.918 8.118 10 Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM PKL 418 150 150 150 150 150 1.168 5 Program Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif 11 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya % NA 2 300 3 350 3,5 400 4 450 5 500 5 2.000 Dinas pariwisata dan Kebudayaan 12 jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru orang 245 30 950 40 950 50 950 60 950 70 950 515 4.750 13 Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar Produk 70 75 400 80 450 85 500 85 550 90 600 90 2.500 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 5.104 100 5.200 100 5.300 100 5.400 100 5.500 100 26.504 Dinas Koperasi dan UMKM 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 15 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 875 85 1.000 90 1.100 95 1.200 100 1.300 100 5.475 8 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 10 90 12 95 13 95 14 100 15 100 64 17 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 18 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 19 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 110 90 125 95 150 95 175 100 200 100 760 20 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KOND ISI AWAL
(2018)Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar BidangKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tabel 7.22. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No. Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1 Nilai Investasi Trilyun Rp. 3,1 2,50 10.150 2,53 11.560 2,55 12.055 2,58 11.825 2,60 11.660 2,6 57.250 DPMPTSP 2 Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP % 64 75 85 95 100 100 100 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.200 100 2.300 100 2.500 100 2.700 100 2.700 100 12.400 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.100 85 1.100 90 1.100 95 1.100 100 1.100 100 5.500 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 50 90 50 95 55 95 55 100 60 100 270 6 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point CC B BB BB BB A A 7 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 8 Indeks Kepuasan Masyarakat 3,2 3.0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Tabel 7.23. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Penanaman Modal Kota Bogor Tahun 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 KONDI SI AWAL
(2018)Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Kepemudaan dan Keolahragaan 1 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga Point 0,45 0,45 1.095 0,47 1.515 0,49 1.320 0,51 1.385 0,53 1.340 0,53 6.655 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2 Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan Per 916,052 Pendudu k 0.001511 : 2.08 0.001552 : 2.08 0.001661 : 2.08 0.001734 : 2.08 0.0011808 : 2.08 0.0018 87 : 2.08 2,08 3 Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (% ) % 33,34 33,34 21.623 50,01 167.598 66,67 49.789 83,33 71.424 100 40.294 100 350.728 4 Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun Angka 1 0 1 1 1 1 5 5 Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras % NA 0 2.250 5 2.250 5 2.250 5 2.250 5 2.250 25 11.250 6 Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan % Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5 20 40 60 80 100 100 7 Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017) Predikat 0% 30 % Menuju KLP 40 % Menuju KLP 50% Menuju KLP 75% Menuju KLP KLP KLP 8 jumlah wirausawahan muda pemula orang - 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 500 750 2 Program Peningkatan Prestasi Olah Raga 9 Jumlah perolehan medali Tk. Interasional Medali 4 4 3.670 3 3.195 4 23.301 4 3.521 4 4.241 4 37.928 10 Jumlah perolehan medali Tk. Nasional Medali 14 66 16 0 0 66 66 11 Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar Medali 162 64 32 264 35 76 76 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.920 100 1.920 100 1.920 100 1.920 100 1.920 100 9.600 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 13 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 650 85 975 90 1.050 95 1.175 100 1.300 100 5.150 5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 20 90 20 95 20 95 20 100 20 100 100 15 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 16 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tabel 7.24. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL (2018) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya % jumlah pelaku seni budaya = 10 950 10 1.065 10 1.215 10 1.270 10 1.330 jumlah pelaku seni budaya = 5.830 jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggir i /Lomba/Sayembara Karyaseni Event 13 15 2557 17 2729 19 3035 21 3239 23 3609 23 15.169 2 Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda Angka NA 150 400 150 500 150 600 150 700 150 800 750 3.000 3 Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya % Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestarian budaya = 2 1380 2 4730 2 2750 2 1675 2 825 Jumlah cagar budaya = jumlah museum = jumlah pelaku pelestari an budaya = 11.360 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Jumlah kunjungan wisatawan orang 7.965.987 7.004.03 3 3.050 7.704.436 3.650 8.474.879 4.250 9.322.36 6 4.850 10.254.60 2 5.450 10.254.6 02 21.250 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 2.500 100 12.500 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 2.000 85 2.000 90 2.000 95 2.000 100 2.000 100 10.000 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 20 90 20 95 20 95 20 100 20 100 100 5 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 6 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Tabel 7.26. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Pariwisata Satuan KONDISI AWAL (2018) Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tabel 7.25. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kebudayaan No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL (2018) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustak aan keliling/taman bacaan % jumlah kunjung an ke perpust akaan = 25,421 10 65 35 70 42 75 56 80 76 85 76 375 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 2 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota % - 40 6.820 100 9.180 100 200 100 200 100 200 100 16.600 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 Program Peningkatan Sadar Tertib Arsip 1 PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%) % 17 17 248 38 250 58 255 79 260 100 265 100 1.278 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 2 Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan arsip 100 100 75 100 100 100 125 100 150 100 175 500 625 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.500 100 1.650 100 1.815 100 1.996 100 2.196 100 9.157 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 3.020 85 3.322 90 3.654 95 4.019 100 4.421 100 18.436 5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 10 90 10 95 10 95 10 100 10 100 50 6 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 7 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Satuan KONDI SI AWAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Tabel 7.27. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Perpustakaan Tabel 7.28. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kearsipan No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal 1 Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun Kasus 0 3 750 3 820 3 890 3 960 3 1.030 3 4.450 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar % 22,2 22 21 20 19 18 18 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian 3 Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura % Padi: 5439 Ton Palawij a: 11.540 Ton Hortiku ltura: 28.972 Ton 4 3.948 6 4.415 8 4.033 10 4.305 12 4.226 12 20.927 4 Persentase peningkatan produksi peternakan % Daging: 5.999 Ton Telur: 93,5 Ton Susu: 1.929.3 16 Liter 2 4 6 8 10 10 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.500 100 3.000 100 3.000 100 3.000 100 3.000 100 14.500 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 6 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 3.000 85 3.000 90 3.000 95 3.000 100 3.000 100 15.000 5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 20 90 20 95 20 95 20 100 20 100 100 8 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 9 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tabel 7.29. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Pertanian No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Kota Bogor Tahun 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Produksi Perikanan 1 Persentase peningkatan produksi perikanan % Ikan Konsu msi: 4.980 Ton Ikan Hias: 18.578. 560 ekor 3 750 4,5 755 6 810 7,5 865 9 920 9 4.100 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan 2 Tingkat konsumsi ikan Kg/Kapita/Tahun 27,28 29,37 300 29,76 350 30,03 400 30,36 450 30,4 500 30,4 2.000 Urusan Pilihan Bidang Perikanan dan Kelautan Tabel 7.30. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Perikanan dan Kelautan KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1 Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM % Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang sudah menggunakan E commerce = 44 Persentase pemanfaatan E commerce = 4,4 % 5,4 695 5,94 400 6,53 340 7,18 425 7,9 475 7,9 2.335 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran % Tahun 2018 = 2,99 Tahun 2017 = 5,58 5,59 5.903 5,6 15.495 5,61 24.678 5,62 14.111 5,63 14.188 5,63 74.374 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 3 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor % 99.283.771,63 1,1 1650 1,35 1900 1,6 2075 1,85 2375 2,1 2325 2,1 10.325 3 Program 4 Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran % 11630 UTTP 95 2885 95,01 755 95,02 835 95,03 1105 95,04 925 95,04 6.505 5 Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n) % 3,69 2-4 % 360 2-4 % 600 2-4 % 600 2-4 % 600 2-4 % 600 2-4 % 2.760 Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program KONDISI AWAL
(2018)Tabel 7.31. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Perdagangan Satuan Kota Bogor Tahun 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Urusan Pilihan Bidang Perdagangan No. Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya % Jumlah IKM keseluruhan = 1.000 Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri = 20 Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi = 2% 2,5 900 3 900 3,5 900 4 900 5 1000 4 4.600 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2 Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM orang - 600 200 600 200 600 200 600 200 600 200 3000 1000 3 Persentase peningkatan IKM yang produktif % 1000 IKM 2 2970 2,1 2970 2,2 2970 2,3 2970 2,4 2970 2,4 14.850 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.500 100 2.700 100 3.000 100 3.200 100 3.500 100 14.900 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 5 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.500 85 1.500 90 1.800 95 1.800 100 2.000 100 8.600 5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 45 90 45 95 45 95 45 100 45 100 225 7 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 8 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian 2022 Tabel 7.32. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Pilihan bidang Perindustrian No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDISI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 Kota Bogor Tahun 2020-2024 2023 2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang Rasio 20 : 100 20 : 100 750 22 : 100 780 25: 100 565 27 : 100 590 30 : 100 620 30 : 100 Bappeda 2 Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang Rasio 1 : 100 1 : 100 2 : 100 3 : 100 4 : 100 5 : 100 5 : 100 3 Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk Rasio 5 6 7 8 9 10 10 4 Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD % 10 10 10 15 15 20 20 5 Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota Angka 21 22 300 23 800 24 300 25 300 26 300 26 2000 2 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam 6 Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD % 67,7 73 1267 77 1350 80 1750 83 1350 87 1400 87 7117 3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 7 Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD % 67,7 73 587 78 590 80 673 83 675 87 738 87 3263 4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 8 Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD % 67,7 73 175 79 195 80 200 83 200 87 200 87 970 5 Program Kerjasama Pembangunan 9 Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR % 10 10 110 10 120 10 130 10 140 10 150 10 650 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 3.110 100 3.100 100 3.200 100 3.300 100 3.400 100 16.110 7 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 11 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 2.000 85 1.450 90 1.600 95 1.800 100 1.900 100 8.750 8 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 75 90 75 95 75 95 75 100 100 100 400 13 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 14 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 9 Program Pengembangan Data dan Informasi 15 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 100 60 150 65 100 70 100 75 100 75 550 16 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 17 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Urusan Fungsi Penunjang Bidang Prencanaan 3.305 Tabel 7.33. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah2020 2021 2022 2023 2024KONDISI AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Penelitian dan Pengembangan 1 Jumlah kampung tematik/kampung wisata Lokasi 0 2 1700 2 1200 2 2100 2 1050 2 1250 2 7.300 Bappeda 2 Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan % 0 5,2 10,5 10,5 10,5 10,5 47.2 Jumlah Hasil Kelitbangan angka Tahun 2018 = 17 inovasi Tahun 2019 = 50 inovasi Total hingga 2019 = 67 inovasi 10 10 10 10 10 117 3 Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat. % Tahun 2018 = 34 inovasi Tahun 2019 = 8 inovasi Total hingga 2019 = 42 inovasi 7 7 7 7 7 77 Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tabel 7.34. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%) % 100 100 3700 100 3700 100 3750 100 3800 100 3800 100 18.750 BPKAD 2 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 2 Persentase administrasi pengeloaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan % 80 81 17000 82 5475 83 5750 84 5855 85 6200 85 40.280 3 Program 3 Nilai Pajak Daerah dalam Juta Rp. 592.978 733.072 11.850 791.000 11.983 878.500 12.361 976.000 12.773 1.087.000 13.743 1.087.000 62.710 Bapenda 4 Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah % nilai realisasi pajak tahun 2018 = 592.978.746.864 target 2019 = 620.894.818.419 18,06 7,90 11,06 11,10 11,37 11,37 5 Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasi 2018 = 912.197.971.288 target 2019 = 944.394.650.807 1.090.708,00 1.127.767,17 1.241.375,86 1.349.164,16 1.465.472,63 1.465.472,63 6 Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah % nilai realisasi PAD tahun 2018 = 912.197.971.288 15,49 3,4 10,07 8,68 8,62 8,62 4 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik 7 Indeks Kepuasan Masyaraat terhadap Pelayanan Publik Indeks 3,31 3,32 3,35 3,4 3,45 3,5 3,5 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 4.000 100 5.000 100 21.000 BPKAD 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 9 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.500 85 6.000 90 1.500 95 1.500 100 1.500 100 12.000 7 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 50 90 50 95 50 95 50 100 50 100 250 11 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 12 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah KONDISI AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan 2023 Tabel 7.35. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan 2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) KONDISI AWAL
(2018)No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan 2023 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 5.000 100 6.500 100 6.500 100 7.000 100 7.000 100 32.000 Bapenda 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 14 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 2.000 85 2.000 90 2.000 95 1.000 100 1.000 100 8.000 7 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 400 90 400 95 400 95 400 100 400 100 2.000 16 Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 17 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan % 75 80 85 90 95 100 100 8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 18 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 1.800 90 1.800 95 1.900 95 1.900 100 2.000 100 9.400 19 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 20 Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi 1 1 1 1 1 1 1 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%) % 100 100 11,35 100 11,35 100 11,35 100 11,35 100 11,35 100 56,75 BKPSDA 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2 Persentase Pemenuhan Formasi ASN % 55 60 2.740 63 3.100 66 3.420 69 3.740 72 4.050 72 17050 3 Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan % 75 80 83 86 89 92 92 4 Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat % 85 90 91 92 93 94 94 5 Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu % 100 100 100 100 100 100 100 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%) % 30 35 5.761 40 5.762 45 5.762 50 5.762 55 5.762 55 28.807 7 Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan % 68 75 77,5 80 82,5 85 85 8 Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional % 60 77 79 81 83 85 85 9 Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi % 85 87 89 91 93 95 95 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 8.585 100 8.585 100 8.585 100 8.585 100 8.585 100 42.925 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 11 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.241 85 25.641 90 641 95 641 100 641 100 28.805 Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan Tabel 7.36. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Kota Bogor Tahun 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 6 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 143 90 143 95 143 95 143 100 143 100 715 BKPSDA 13 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 14 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 7 Program Pengembangan Data dan Informasi 15 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 200 60 200 65 200 70 200 75 200 75 1.000 16 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 17 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 87 90 87 95 87 95 87 100 87 100 435 8 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 18 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 132 90 132 95 132 95 132 100 132 100 660 19 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Opini BPK Opini WTP WTP 125 WTP 150 WTP 165 WTP 175 WTP 185 WTP 800 Inspektorat 2 Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan % 100 100 220 100 225 100 230 100 235 100 240 100 1.150 3 Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 100 100 5 Level Maturitas SPIP Level 1 2 200 3 250 3 300 3 350 3 400 3 1.500 6 Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah % 43,24 45,95 48,65 51,35 54,05 56,76 56,76 7 Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate Elemen 3 3 350 3 350 4 350 4 350 4 350 4 1.750 8 Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM Angka 7 8 8 8 9 9 9 9 Jumlah PD berpredikat WBK % 0 1 84 1 120 1 125 1 150 1 175 5 654 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.750 100 1.300 100 1.300 100 1.350 100 1.375 100 7.075 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 11 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 12.400 85 750 90 850 95 950 100 1.050 100 16.000 4 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 53 90 18 95 21 95 24 100 24 100 140 13 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 14 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 5 Program Pengembangan Data dan Informasi 15 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 125 60 125 65 125 70 125 75 125 75 625 16 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 17 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tabel 7.37. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Urusan Fungsi Penunjang BidangPengawasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KOND ISI AWAL
(2018)Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) 1 Program Pemberdayaan lembaga Sosial 1 Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan % 43 50 6.898 55 10.123 60 11.653 65 13.294 70 15.049 70 57.017 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 2 Program Penerapan Reformasi Birokrasi 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Point 3,31 3,32 1.150 3,35 1.125 3,4 1.075 3,45 1.125 3,5 1.075 3,5 5.550 Bagian Organisasi 3 Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota Point B BB BB A A A A 4 Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi Point 3,84 4 4,25 4,5 4,75 5 5 5 Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal “BB” % 18,92 67,56 53 70,27 18 100 21 100 24 100 27 100 143 Inspektorat 3 Program Pengendalian pembangunan 6 Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana % 80 80 688 83 750 85 750 87 750 90 750 90 3688 Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan 7 Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah % 75 80 450 85 300 90 300 95 300 100 800 100 2150 Bappeda 4 Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8 Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Point 3,1 3,12 165 3,15 175 3,17 185 3,2 195 3,22 205 3,22 925 Bagian Administrasi Pemerintahan Presentase BUMD yang Sehat % 50 50 475 50 600 50 500 50 600 50 500 50 2675 Bagian Perekonomian dan Kerjasama 5 Program Kerjasama Pembangunan 9 Prosentase kerjasama yang diemplementasikan sesuai kesepakatan % 70 70 615 75 1.035 80 1.075 85 1.115 90 1.145 90 4.985 Bagian Perekonomian dan Kerjasama 6 Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan 10 Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%) % 70 70 400 76 500 81 850 87 600 92 925 92 3.275 Bagian Administrasi Pemerintahan 7 Program Penataan Perundang-undangan 11 Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%) % 90 95 809 95 1.425 95 1.425 95 1.425 95 1.425 95 6.509 8 Program Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM 12 Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata) % 100 100 515 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 4.515 9 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah 13 Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda % 80 80 10.297 80 10.297 85 10.297 85 10.297 90 10.297 90 51.485 Setwan 14 Persentase Perda yang Disosialisasikan % 100 100 100 100 100 100 100 15 Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas % 70 80 82 83 84 85 85 Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 Kota Bogor Tahun 2020-2024 Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 10 Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa 16 Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa % 8,53 10 1.250 10 2.550 10 2.800 10 3.000 10 3.200 10 12.800 Bagian Pengadaan Barang/jasa 11 Program Kerjasama Informasi dengan Media massa 17 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 91,9 100 3.881 100 4840 100 5324 100 5856 100 6442 100 26.343 dan Bagian Umum 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 17.451 100 19.184 100 21.078 100 23.161 100 25.451 100 106.325 Sekretariat Daerah 14 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 20 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 16.651 85 216.372 90 134.692 95 107.573 100 17.325 100 492.613 15 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 61.441 90 100 95 100 95 100 100 100 100 61.841 22 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 23 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.600 100 1.650 100 1.650 100 1.700 100 1.750 100 8.350 17 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 25 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.400 85 1.450 90 1.500 95 1.550 100 1.600 100 7.500 18 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 26 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 60 90 60 95 60 95 60 100 60 100 300 27 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 28 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 19 Program Peningkatan Pelayanan PATEN 29 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 14.032 85 13.832 87 13.917 90 13.892 95 13.997 95 69.668 30 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 Kecamatan Tanah Sareal Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.968 100 2.164 100 2.381 100 2.619 100 100 9.132 21 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 32 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 1.432 85 1.575 90 1.733 95 1.906 100 100 6.647 22 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 46 90 51 95 56 95 61 100 100 214 34 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 35 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 23 Program Peningkatan Pelayanan PATEN 36 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 11.138 85 9.616 87 10.142 90 10.720 95 95 41.615 37 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 24 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.869 100 2.000 100 2.200 100 2.400 100 2.600 100 11.069 25 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 39 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 12.107 85 2.030 90 2.220 95 2.410 100 2.600 100 21.367 26 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 70 90 70 95 70 95 70 100 70 100 350 41 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 42 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 27 Program Peningkatan Pelayanan PATEN 43 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 17.815 85 31.537 87 17.162 90 17.457 95 17.997 95 101.969 44 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 100 100 100 100 100 Kecamatan Bogor Barat 29 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 46 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 236 85 300 90 350 95 400 100 450 100 1.736 Kecamatan Bogor Utara Kecamatan Bogor Selatan Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 30 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 47 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 20 90 94 95 100 95 100 100 100 100 414 Kecamatan Bogor Barat 48 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 49 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 31 Program Pengembangan Data dan Informasi 50 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 32 Program Peningkatan Pelayanan PATEN 51 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 14.032 85 13.832 87 13.917 90 13.997 95 13.997 95 69.773 52 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 2.000 100 2.200 100 2.300 100 2.400 100 2.500 100 11.400 34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 54 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 2.200 85 2.400 90 2.500 95 2.600 100 2.750 100 12.450 35 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 90 95 95 100 100 56 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 57 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 36 Program Peningkatan Pelayanan PATEN 58 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 9.116 85 13.105 87 11.535 90 9.605 95 9.950 95 53.311 59 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 37 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 1.450 100 1.523 100 1.599 100 1.679 100 1.572 100 7.822 Kecamatan Bogor Tengah 38 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 61 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 950 85 998 90 1.047 95 1.152 100 1.267 100 5.414 39 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 62 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 25 90 26 95 28 95 29 100 30 100 138 63 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A Kecamatan Bogor Timur Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) Target Rp. (dlm Juta) KONDISI AKHIR Perangkat Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 No. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Satuan KONDI SI AWAL
(2018)Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024 64 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 Kecamatan Bogor Tengah 40 Program Peningkatan Pelayanan PATEN 65 Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan % 80 82 21.867 85 87 90 95 95 21.867 66 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan Point 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67 Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah % 100 100 70.000 100 70.000 100 70.000 100 70.000 100 70.000 100 350.000 42 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 68 Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur % 80 80 10.500 85 10.500 90 10.500 95 10.500 100 10.500 100 52.500 43 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 69 Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti % 85 90 100 90 100 95 100 95 100 100 100 100 500 70 Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah Point B B BB BB BB A A 71 Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan Point 75 80 85 90 95 100 100 44 Program Pengembangan Data dan Informasi 72 Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 73 Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik % 50 55 60 65 70 75 75 74 Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan % 85 90 90 95 95 100 100 45 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 75 Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP % 80 85 2.000 90 2.000 95 2.000 95 2.000 100 2.000 100 10.000 76 Persentase Keterbukaan Informasi publik % 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD VIII.1 Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indicator tingkat keberhasilannya. Berikut ini adalah terminology tahapan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. VIII.2 Gambar 8.1 Terminologi tahapan pencapaian Visi Pembangunan Daerah Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019 Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1.Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil VIII.3 kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indicator Kinerja Utama (IKU) daerah.
2.Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah. 8.1 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2019-2024 Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor selama 5 tahun (Tahun 2019-2024). Berikut ini adalah Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini : Tabel 8.1 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2019-2024 INDIKATOR MAKO PEMBANGUN AN DAERAH Satuan Kondi si Awal

(2018)TARGET TAHUN 2019-2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Pembangu nan Manusia (IPM) Indeks 75.66 76.12 76.67 77.22 77.78 78.33 78.89 2 Jumlah Penduduk Dalam Ribu Jiwa 1.096 1.112 1.131 1.148 1.166 1.183 1.200 3 Laju Pertumbu han Penduduk (LPP) (%) % 1.53 1.52 1.51 1.47 1.46 1.44 1.44 4 Angka Kemiskina n (%) % 5.93 5.85 5.8 5.78 5.53 5.28 5 5 Tingkat Penganggu ran Terbuka (TPT) (%) % 9.28* 8.9 8.47 8.22 7.97 7.8 7.6 6 Laju Pertumbu han Ekonomi (LPE) (%) % 6.14* 6.48 6.66 6.75 6.84 6.94 7 7 Indeks Gini Rasio Angka 0.41 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 VIII.4 INDIKATOR MAKO PEMBANGUN AN DAERAH Satuan Kondi si Awal
(2018)TARGET TAHUN 2019-2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 8 Tingkat Inflasi (%) % 3.69 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2019 8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut : Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2019-2024 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD Kondi si Awal
(2018)TARGET TAHUN 2020-2024 Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 1 AHH saat lahir Tahun 73.21 73.69 73.96 74.25 74.57 74.91 2 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%) % 66 68 69 70 71 72 3 Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Angka 0.45 0.45 0.47 0.49 0.51 0.53 4 Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman (%) % 91,98 93,15 94,86 96,85 98,29 100 5 Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman (%) % 67.21 67.47 70.42 72.06 72.62 73.03 6 Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota (%) % 2,62 2,44 2,27 2,12 1,94 1,77 7 Persentase Reduksi Sampah % 6.26 6.4 6.6 6.8 7 7.2 8 Indeks Kualitas Air Angka 49.6 49.67 49.67 49.8 49.9 50 9 Indeks Kualitas Udara Angka 85.86 85.9 86 86.1 86.2 86.3 VIII.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD Kondi si Awal
(2018)TARGET TAHUN 2020-2024 Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 10 Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik (%) % 5.89 10,98 11,13 11,27 11,37 11,47 11 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 10.30 10.63 10.97 11.31 11.65 12 12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13.38 13.6 13.9 14.2 14.5 15 13 Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SD Angka 68.12 68.14 68.18 68.20 68.23 68.25 Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SMP Angka 58.27 58.3 58.32 58.36 58.40 58.42 14 Indeks Pembangunan Pemuda Angka NA 56.31 59.13 62.09 65.19 67.05 15 Indeks Inovasi daerah Angka 600 600- 610 611- 620 621- 630 631- 640 641- 650 16 Indeks Pemberdayaan Gender Angka 67.37 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 17 Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka NA 70.5 71 71.5 72 72.5 18 Indeks Reformasi Birokrasi Predika t B BB BB A A A 19 Level Kematangan Smart City Level Scatte red Scatte red Integr ative Integr ative Smart Smart 20 Tingkat Pengangguran Terbuka % 9.28 8.47 8.22 7.97 7.8 7.6 21 Angka Kemiskinan % 5.93 5.8 5.78 5.53 5.28 5 22 Indeks Ketahanan Keluarga Angka 0 73-74 74-75 75-76 76-77 76-77 23 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6.14 6.66 6.75 6.84 6.94 7 24 PDRB Per Kapita Trilyun Rp 37.99 40.36 42.73 45.1 47.47 49.84 25 Pengeluaran Per Kapita Ribu Rp 10.94 0 11.12 4 11.21 9 11.31 4 11.40 9 11.50 4 26 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit % 19.68 21 22 23 24 25 27 Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020- 2024) % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28 Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode % 0% 20% 40% 60% 80% 100% VIII.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD Kondi si Awal
(2018)TARGET TAHUN 2020-2024 Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana 2020- 2024) 29 Persentase Jalan Berkondisi Baik (%) % 88.5 89 89,25 89,5 89,75 90 30 Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%) % 45 50 60 70 80 90 Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2019 Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, maka setiap indicator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2020- 2024, dapat dijelaskan pengukurannya sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut : 8.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.3. berikut. VIII.7 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Laju Inflasi % 3,69 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2 PDRB per kapita Juta Rp. 38,5 38.8 39.1 39.3 39.5 39.8 39.8 3 indeks gini Point 0,41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 4 Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan % 94.07 94.2 94.22 94.47 94.72 95 95 5 indeks pembangunan manusia (IPM) Point 75,66 76.67 77.22 77.78 78.33 78.89 78.89 6 Jumlah Penduduk jiwa 1.096.828 1.131.890 1.148.968 1.166.046 1.183.124 1.200.202 1.200.202 7 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1.53 1.52 1.51 1.47 1.46 1.44 1.44 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) persen 6.14* 6.66 6.75 6.84 6.94 7 7 9 Indeks Gini poin 0,41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 10 angka melek huruf Persen 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 11 rata rata lama sekolah tahun 10,29 10.91 11.07 11.23 11.39 11.55 11.55 VIII.8 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 12 harapan lama sekolah tahun 13.37 13.6 13.9 14.2 14.5 15 15 13 angka usia harapan hidup tahun 73.37 73.69 73.96 74.25 74.57 74.91 74.91 14 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs persen 4.8 4.75 4.7 4.65 4.6 4.55 4.55 14 Persentase BalitaGizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight) persen 4.53 4.31 4.2 4.09 3.98 3.98 3.98 15 cakupan desa siaga aktif persen 100 100 100 100 100 100 100 16 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Persen 62,27 64.30 65.55 66.79 68.04 69.28 69.28 17 tingkat pengangguran terbuka opini 9,57 8.47 8.22 7.97 7.8 7.6 7.6 18 rasio penduduk yang berkerja persen 57,1 59.46 61.01 62.56 64.10 65.65 65.65 19 rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas persen 90,35 90.62 90.80 90.85 90.90 90.91 90.91 VIII.9 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 21 keluarga pra sejahtera persen 7.38 7 6.5 6 5.5 5 5 22 indeks kepuasan masyarakat angka 3,39 3.41 3.43 3.45 3.48 3.5 3.5 23 persentase PAD terhadap pendapatan Persen 42.83 43 43.5 44 44.5 45 45 24 opini BPK opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 25 pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) poin 84,9 86,9 87,9 88,9 89,9 90,9 90,9 26 penguatan cadangan pangan Ton 5,4 30 26,72 26,66 26,59 25,52 25,52 27 kontribusi sektor pertanian/kehutan an dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku persen 0,73 0.696 0.681 0.666 0.651 0.636 0.636 28 kontribusi sektor pertanian/kehutan an dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan persen 0,81 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66 0.66 VIII.10 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 29 produksi Pertanian (Padi) ton 5.439 5.548 5.602 5.657 5.711 5.765 5.765 30 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku persen 18,34 18.22 18.18 18.13 18.08 18.03 18.03 31 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB persen 21,21 21.07 21.00 20.95 20.90 20.85 20.85 32 kontribusi sektor industri terhadap PDRB persen 18,35 18.28 18.26 18.23 18.21 18.19 18.19 33 kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku persen 0,212 0.211 0.210 0.209 0.209 0.208 0.208 34 kontribusi sektor perdagangan besar, ecern, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan persen 0,22 0.218 0.217 0.216 0.215 0.214 0.214 VIII.11 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 35 kontribusi sektor transfortasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku persen 12,04 12.31 12.42 12.53 12.64 12.75 12.75 36 kontribusi sektor transfortasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan persen 22 21.76 21.66 21.56 21.46 21.36 21.36 II ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi perkapita Ribu Rp. 10 .940 11.396 11.533 11.670 11.807 11.944 11.944 2 Angka kriminalitas Angka 0,00048 0,00047 0,00046 0,00045 0,00044 0,00043 0,00043 3 Rasio ketergantungan Persen 42,28 41.54 41.17 40.80 40.44 40.07 40.07 4 Indeks Pemberdayaan Gender Angka 67.37 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 73.5 VIII.12 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Persen 62,27 64.30 65.55 66.79 68.04 69.28 69.28 III ASPEK PELAYANAN UMUM A FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 49,06 50 50.55 51 51.5 52 52 2 Angka partisipasi sekolah Persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Angka pendidikan yang ditamatkan Persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 108,05 108,06 108,07 108,08 108,09 108,1 108,1 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persen 94,14 94,15 94,20 94,25 94,30 94,35 94,35 5 Angka Partisipasi Kasar Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A Persen 112,6 113 113.05 113.08 114 114.3 114.3 VIII.13 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Persen 104,1 104.3 104.8 105 105.5 106 106 6 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A Persen 115.271 115,28 115,29 115,30 115,31 115,32 115,32 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B Persen 30,93 30,94 30,95 30,96 30,97 30,99 30,99 7 Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persen 0 0.06 0,05 0.04 0.03 0.02 0,02 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0 0.06 0,05 0.04 0.03 0.02 0,02 8 Angka kelulusan Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100 100 100 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.14 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 Angka Melanjutkan (AM): Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 111 100 100 100 100 100 100 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 110 100 100 100 100 100 100 10 Fasilitas Pendidikan : Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Persen 93.7 94.5 94.8 95 95.5 96 96 Sekolah pendidikan SMP/MTs Persen 94.7 94.8 95 95.2 95.4 95.6 95,6 11 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Rasio 33,14 33,15 33,16 33,17 33,18 33,19 33,19 12 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio 31,26 31,25 31,22 30,55 30,25 30 30 VIII.15 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 13 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Rasio 01:33 1:33 1:33 1:33 1:32 1:32 1:32 14 Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP Rasio 01:23 1:23 1:23 1:23 1:24 1:24 1:25 15 Proporsi murid kelas 1 yang berhasi menamatkan sekolah dasar Persen 99,73 100,73 101,05 101,37 101,69 102,00 102,00 16 Angka melek huruf penduduk usia 15- 24 tahun, perempuan dan laki-laki Persen 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 17 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara) Persen 99,98 98,15 97,80 97,46 97,11 96,77 96,77 18 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persen 87,87 88 88,1 88,2 88,3 88,4 88,4 VIII.16 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 KESEHATAN 1 Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Angka 60 / 100.000 KH 55 50 45 40 30 30 2 Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Angka 2,95 / 1.000 KH 2,9 2,94 2,92 2,91 2,90 2,90 3 Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Angka 3,35/1.000 KH 3,35 3,34 3,33 3,32 3 3 4 Rasio rumah sakit per satuan penduduk Rasio 0,0180 0,0185 0,0191 0,0200 0,0202 0,0208 0,0208 5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Rasio 0,74 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 0.96 6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 96,1 97 98 99 100 100 100 VIII.17 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 7 Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) Persen 80 85 90 95 100 100 100 8 Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk Per 30.000 penduduk 0.68 0.66 0.67 0.70 0.70 0.72 0.72 9 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 98,5 99 99.5 100 100 100 100 10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Persen 96,5 97 97.5 98 98.5 99 100 12 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk non polio AFP rate 7 Kasus Negatif 7 Kasus Negatif 7 Kasus Negatif 7 Kasus Negatif 7 Kasus Negatif 7 Kasus Negatif 7 Kasus Negatif 13 Cakupan pneumonia balita yang ditangani Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.18 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 14 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Persen 100 100 100 100 100 100 100 15 Prevalensi Hipertensi % 9,67% 9,30% 9,00% 8,80% 8,60% 8,40% 8,40% 16 Prevalensi Diabetes Militus % 2,40% 2,35% 2,30% 2,25% 2,00% 2,00% 2,00% 17 Persentase kesembuhan TB Paru Persen 81,22 86 86.5 87 87.2 87.5 87.5 18 Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk) Per 100.000 penduduk 66/100.000 Penduduk 65 62.5 62 61.5 60 60 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 20 Angka bebas jentik nyamuk DBD Persen 95 95.3 95.4 95.6 95.7 96 96 21 Persentase penemuan penderita diare pada balita Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.19 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 22 Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Persen 100 100 100 100 100 100 100 23 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi persen 0,42 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 24 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Persen 97,2 100 100 100 100 100 100 25 Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80) % 68 80 85 90 95 100 100 26 Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota) % 0 24 31 38 44 51 51 VIII.20 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 27 Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS) % 95,85 96 97 98 99 99.5 99.5 28 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi % 4% 8 % (2 pusk) 16% (4pusk) 20 % (5 pusk) 24% (6 pusk) 28% (7 pusk) 28% (7pusk) 29 Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU Persen 97,6 100 100 100 100 100 100 30 Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU Persen 98 100 100 100 100 100 100 VIII.21 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 31 Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM) Persen 90,1 100 100 100 100 100 100 32 Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM) Persen 98 100 100 100 100 100 100 33 Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani Persen 75 75 76 77 78 80 80 34 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.22 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 35 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persen 100 100 100 100 100 100 100 36 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persen 100 100 100 100 100 100 100 37 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Persen 100 100 100 100 100 100 100 38 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam persen 100 100 100 100 100 100 100 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEKERJAAN UMUM 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 88,59 89 89.25 89.5 89.75 90 90 VIII.23 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Persen 0,0660997 0,0642509 0,0634 0,0625 0,0617 0,0609 0,0609 3 Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam) Persen 88,59 89 89.25 89.5 89.75 90 90 4 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter) Meter 66,44 67 67.5 68 68.5 69 69.5 5 Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman % 67.21 67.47 70.42 72.06 72.62 73.03 73.03 6 Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat Persen 11,01 21,8 32,6 43,4 54,2 65 65 7 Tidak terjadi genangan >2 kali setahun Persen 71,57 75 77.5 80 82.5 85 85 VIII.24 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 8 Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya Lokasi 745 865 985 1.105 1.225 1.345 1.345 9 persentase irigasi kota dalam kondisi baik Persen 45,83 58,75 60 61.25 62.5 63.75 63.75 Rasio jaringan irigasi Point 0,2578 0,3304 0,3374 0,3445 0,3515 0,3574 0,3574 10 Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik Persen 90 91.03 92.06 93.1 94.13 95.16 95.16 11 persentase penduduk berakses air minum Persen 91,98 93,15 94,86 96,85 98,29 100 100 12 proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan persen 91,98 93,15 94,86 96,85 98,29 100 100 13 persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota Persen 2,62 2,44 2,27 2,12 1,94 1,77 1,77 VIII.25 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 14 tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Persen 10 12.5 15 17.5 20 25 25 15 rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Persen 11,71 12 12.5 13 13.5 14 14 16 rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persen 0,018 0.019 0.020 0.025 0.030 0.035 0.035 PENATAAN RUANG 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB persen 20 20 20 20 20 20 20 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persen 35 37 39 41 43 45 45 VIII.26 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang persen 80 82 84 86 88 90 90 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 rasio rumah layak huni persen 17,28 16,17 16,36 16,54 16,73 16,91 16,91 2 rasio pemukiman layak huni persen 95,14 95,47 95,80 96,13 96,46 96,78 96,78 3 cakupan ketersediaan rumah layak huni persen 70,59 74,80 76,79 78,77 80,76 82,74 82,74 4 persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota persen 2,62 2,44 2,27 2,12 1,94 1,77 1,77 VIII.27 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5 persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat) persen 4,31 3,77 3,32 2,79 2,28 1,77 1,77 6 proporsi rumah tangga kumuh perkotaan persen 1,09 1,07 1,05 1,03 1,01 0,99 0,99 7 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU persen 77,33 80,67 84,00 87,33 90,67 94,00 94,00 5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) rasio (RT/linmas) 3739 3739 3739 3739 3739 3739 POLPP 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persen 90 90 90 90 90 90 POLPP VIII.28 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Persentase Penegakan PERDA persen 90 90 90 90 90 90 POLPP 4 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota persen 68 70 72.5 75 77.5 80 POLPP 5 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana persen 75 77.5 80 82.5 85 85 POLPP 6 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) menit ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 POLPP 6 SOSIAL 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social persen 91,45 92 93 94 95 96 96 2 Persentase PMKS yang tertangani persen 91,45 92 93 94 95 96 96 VIII.29 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar persen 91,45 92 93 94 95 96 96 4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social persen 8,9 12,8 15,5 17,9 20,5 23,07 23,07 5 Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial persen NA 33,3 50 66,6 83 100 100 6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.30 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 7 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social persen 24,32 26 27 28 29 30 30 B FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1 TENAGA KERJA 1 Tingkat Kesempatan kerja (%) % 90,38 91,53 91,87 92,20 92,51 92,81 92,81 2 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja Orang 2.189 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 VIII.31 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan Orang 109.416 120.358 132.393 145.633 160.196 176.216 176.216 4 Penetapan besaran UMK Rupiah 3.557.146 4.149.797 4.481.780 4.840.322 5.227.547 5.645.750 5.645.750 5 Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi % 100 100 100 100 100 100 100 6 Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%) Juta/Pekerja/Ta hun 63,91 65,78 68,59 71,52 74,57 77,76 77,76 7 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Tenaga kerja 50 75 100 125 150 150 150 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tenaga kerja 26 25 30 30 50 50 211 VIII.32 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 2.2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor Persen 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 19 19 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 11,72 12,22 12,72 13,22 13,72 14,22 14,22 4 Rasio KDRT Persen 0.05 0,10 0,15 0,2 0,25 0,3 0,3 5 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 26,88 26,98 27,08 27,18 27,28 27,38 27,38 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.33 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 7 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.34 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Persen 8,9 7,1 5,3 3,5 1,7 1,7 1,7 10 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum persen 100 100 100 100 100 100 100 11 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 1,7 3,5 5,3 7,1 8,9 10,7 10,7 VIII.35 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 12 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Persen 47,16 56,60 66,03 75,47 84,90 94,33 94,33 13 rasio APM perempuan/laki- laki di SD Persen 99,93 99,94 99,95 99,96 99,97 99,98 99,98 14 rasio APM perempuan/laki- laki di SMP Persen 92,48 92,58 92,73 92,82 92,97 93,00 93,00 15 rasio APM perempuan/laki- laki di SMA Persen 97,49 97,58 97,63 97,77 97,81 98,00 98,00 16 rasio APM perempuan/laki- laki di perguruan tinggi Persen Pusat 17 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Persen 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,99 99,99 VIII.36 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 PANGAN 1 Ketersediaan pangan utama kg/kap/tahun 230,61 246,61 254,87 263,40 272,21 281,32 281,32 2 Ketersediaan energi perkapita kkal/kap/hr 2512,8 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3 Ketersediaan protein perkapita gram/kap/hr 89,4 63 63 63 63 63 63 4 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 91,53 93 93,5 94 94,5 95 95 4 PERTANAHAN 1 Penyelesaian kasus tanah Negara Persen 100 100 100 100 100 100 100 5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Tersusunnya RPPLH kota ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada VIII.37 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air Poin 49 40.36 40.47 40.58 40.69 40.80 40.80 5 Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara Poin 85.86 80.1 80.21 80.32 80.34 80.54 80.54 6 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Persen 50 50 55 60 65 70 70 7 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat pelatihan Ada ada ada ada ada ada Ada VIII.38 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 8 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ada/tidak Ada ada ada ada ada ada Ada 9 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti. Persen 50 60 70 80 90 100 100 10 Timbulan sampah yang ditangani Persen 75.37 76 76.5 77 77.5 78 78 11 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Persen 6.26 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.2 VIII.39 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 12 Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 81.47 80.1 81.5 82.2 82.9 83.8 83.8 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 Rasio bayi berakte kelahiran Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 3 Rasio pasangan berakte nikah Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 4 Ketersediaan database kependudukan skala Kota ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah/ belum sudah sudah sudah sudah sudah sudah Sudah 6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Persen 75 80 85 90 95 100 100 7 Cakupan penerbitan akta kelahiran Persen 75 76 80 82 85 90 90 VIII.40 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 8 Kepemilikan KTP Persen 93.30 99.50 99.80 100 100 100 100 9 Persentase Kepemilikan akta kelahiran Persen 94 95 96 97 98 100 100 10 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun Persen 94.07 95 96 97 98 100 100 11 Cakupan pasangan non muslim berakte kawin Persen NA 25 30 35 40 45 45 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) LPM 75 75 75 75 75 75 75 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kelompok 75 75 75 75 75 75 75 VIII.41 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen 1.53 1.52 1.51 1.47 1.46 1.44 1.44 2 Total Fertility Rate (TFR) Persen 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB Persen 37,83 37,83 37,83 37,83 37,83 40,54 40,54 4 Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Persen 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 VIII.42 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah NA 5 5 5 5 5 5 6 Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan Jumlah NA 1 1 1 1 1 1 7 Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 8 Ratio Akseptor KB Persen 77,41 77,41 77,42 77,42 77,43 77,43 77,43 VIII.43 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 9 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Persen 77.41 77,41 77,42 77,42 77,43 77,43 77,43 10 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Persen 14,42 14,41 14,40 14,39 14,38 14,37 14,37 11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 12 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) persen 11,43 11,42 11,41 11,40 11,39 11,38 11,38 13 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 22,36 22,40 22,44 22,48 22,52 22,56 22,56 VIII.44 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 14 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 77.41 77,41 77,42 77,42 77,43 77,43 77,43 15 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB Persen 66 66,05 66,06 66,07 66,08 66,09 66,09 16 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Persen 52,73 52,74 52,75 52,76 52,77 52,78 52,78 17 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB Persen 25,75 25,76 25,77 25,78 25,79 25,80 25,80 18 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Jumlah - - - - - - - 19 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen 40,68 42,18 43,48 44,59 45,56 46,42 46,42 VIII.45 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 20 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen 100 100 100 100 100 100 100 21 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB persen 39,94 39,94 39,94 39,95 39,95 39,96 39,96 22 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.46 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 23 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 93,2 93,2 93,2 94,9 94,9 96,6 96,6 24 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan persen 100 100 100 100 100 100 100 25 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Persen 0 0 0 0 0 0 0 VIII.47 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 26 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 70 77 79 81 83 85 85 27 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak persen 35,13 35,30 35,47 35,64 35,81 36,00 36,00 28 Rata-rata usia kawin pertama wanita Tahun 21 21 21 21 21 21 21 9 PERHUBUNGAN 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum orang 24.060.642 22.442.108 23.140.448 23.890.192 24.696.261 25.564.066 143.793.717 VIII.48 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 Rasio ijin trayek rasio (/Jml Pddk) 0,000381 0,0021 0,0024 0,0025 0,0025 0,0027 0,0027 3 Jumlah uji kir angkutan umum kendaraan 5.851 4.504 5.094 5.307 5.247 5.593 5.593 4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termi nal Bis unit terminal bis 3 3 3 4 4 5 5 5 Persentase layanan angkutan darat persen 1.11 1.36 1.22 1.11 1.02 0.94 0.94 6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Pemasangan rambu-rambu persen 25,64 14,91 15,07 15,08 15,17 15,11 15,11 8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio 1.31 1.25 1.19 1.13 1.08 1.03 0.98 9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum penumpang 24.261.237 16.466.814 21.457.800 25.297.272 27.597.024 33.580.638 148.660.785 VIII.49 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 10 Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal penumpang 4.335.315 4.890.991 5.380.090 5.918.099 6.509.909 7.160.900 34.195.304 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Persen 57 66 74 81 88 100 100 2 Hasil Penilaian SPBE Point 2,91 2,92 2.92 2.93 2.93 2.94 2.94 3 Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi persen 7 14 21 28 34 41 41 4 Persentase Keterbukaan Informasi public persen 100 100 100 100 100 100 100 VIII.50 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi Aktif persen 62,26 65 67 69 71 73 73 2 Persentase Koperasi berkualitas persen 8,3 8,7 9,2 9,8 10,2 10,9 10,9 3 Jumlah UMKM (wirausaha) baru UMKM 0 180 180 180 180 180 180 4 Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun Rupiah 2,3 T 68 81 95 109 329 3,045 T 5 Jumlah PKL yang direlokasi PKL 418 500 500 500 500 500 2.918 6 Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM PKL 418 150 150 150 150 150 1.168 7 Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar Produk 75 75 80 85 85 90 90 VIII.51 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 8 Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti % 75 75 80 85 85 90 90 12 PENANAMAN MODAL 1 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) trilyun rupiah 3.1 2.5 2.53 2.55 2.58 2.6 2.6 2 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) persen 0 1,2 0,79 1,2 1,2 0,78 0,78 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1 Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras Persen NA 0 5 5 5 5 25 VIII.52 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan Persen Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5 20 40 60 80 100 100 2 Wirausaha muda orang 25 30 35 35 35 35 195 3 Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal Persen 33,34 33,34 50.01 66.67 83.33 100 100 4 Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan Rasio 0,001511 : 2,08 0,001552 : 2,08 0,001661 : 2,08 0,001734 : 2,08 0,0011808 : 2,08 0,001887 : 2,08 0,001887 : 2,08 14 STATISTIK 1 Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Data basis pembangunan daerah ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Buku ”Kota Bogor Dalam Angka” ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada VIII.53 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Buku ”PDRB” ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 15 PERSANDIAN 1 Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah persen NA 20 30 60 70 80 80 16 KEBUDAYAAN 1 Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya Persen 10 10 10 10 10 10 10 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan cagar budaya non bangunan 3 jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni buah 15 15 17 19 21 23 23 VIII.54 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya Persen 2 2 2 2 2 2 10 17 PERPUSTAKAAN 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pemustaka 25.421 35.000 42.000 60.000 76.000 100.000 100.000 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah eks 67.999 77.370 79.870 82.370 84.870 87.370 87.370 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk perpustakaan 6,6 7,5 7,7 8,0 8,2 8,4 8,4 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahu n pemustaka 25.421 35.000 42.000 60.000 76.000 100.000 100.000 VIII.55 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan judul 37.017 39.517 42.017 44.517 47.017 49.517 49.517 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat orang 4 7 9 11 13 15 15 18 KEARSIPAN 1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku OPD NA 25 45 70 95 120 120 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan orang NA 100 100 100 100 100 100 C FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 1 PARIWISATA 1 Kunjungan wisata Orang 7.965.987 7.004.033 7.704.436 8.474.879 9.322.366 10.254.602 10.254.602 2 Lama kunjungan Wisata Hari 1-2 hari 1-2 hari 1-2 hari 2-3 hari 2-3 hari 2-3 hari 2-3 hari 3 PAD sektor pariwisata Rupiah 239,350,000, 000 VIII.56 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2 PERTANIAN 1 Produktivitas padi per hektar ton/ha 7 7,14 7,21 7,28 7,35 7,47 7,47 2 Cakupan bina kelompok petani persen 68.97 70,25 71,43 72,52 73,35 74,47 74,47 3 PERDAGANGAN 1 Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor persen 99.283.771,6 3 USD 1,1 1,35 1,6 1,85 2,1 2,1 4 PERINDUSTRIAN 1 Cakupan bina kelompok pengrajin persen 75 77.5 80 82.5 85 85 85 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Produksi perikanan (Persentase Produksi Ikan Konsumsi) % 87,49 89 90 91 92 93 93 2 Konsumsi ikan (Persentase Konsumsi Ikan) % 95,37 96 96,5 97 97,5 98 98 3 Produksi Ikan Konsumsi ton 4980 5129 5179 5229 5279 5329 5329 4 Jumlah Konsumsi Ikan kg 28.068.674,5 0 30.939.680 31.553.524 32.158.194 32.836.697 33.208.759 33.208.759 VIII.57 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD D FOKUS PENUNJANG URUSAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada VIII.58 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD persen 100 100 100 100 100 100 100 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD persen 100 100 100 100 100 100 100 7 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW persen 100 100 100 100 100 100 100 8 Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen 1 - - - - - - 9 Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen 1 1 - - - - - 10 Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA dokumen 1 1 1 1 1 1 1 VIII.59 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 11 Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dokumen 1 1 - - - - - 12 Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD persen 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD persen 100 100 100 100 100 100 100 14 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW persen 100 100 100 100 100 100 100 2 KEUANGAN 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 2 Persentase SILPA persen 10,88 10 9.5 9.0 8.5 8 8 3 Persentase SILPA terhadap APBD persen 10,88 10 9.5 9.0 8.5 8 8 VIII.60 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana persen 0 0 0 0 0 0 0 5 Persentase belanja pendidikan (20%) persen 23,49 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 6 Persentase belanja kesehatan (10%) persen 16,54 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 8 Penetapan APBD Tepat Waktu/ Tidak Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu 3 KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 1 1 1 2 2 2 2 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal persen 91.84 92 92.5 93 93.5 94 94 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural persen 68 75 77.5 80 82.5 85 85 VIII.61 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 34 34 34 34 34 34 34 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 150 150 150 150 150 150 150 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 3690 3700 3710 3720 3730 3740 3740 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase implementasi rencana kelitbangan. persen 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. persen 100 100 100 100 100 100 100 Penerapan SIDa: VIII.62 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. persen 73.68 75 77.5 80 82.5 85 85 4 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. persen 100 100 100 100 100 100 100 5 PENGAWASAN 1 Persentase pelanggaran pegawai persen 0.084 0.075 0.050 0.025 0.012 0 0 2 Persentase tindak lanjut temuan internal persen 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase tindak lanjut temuan eksternal persen 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase peningkatan kapabilitas APIP persen 70 72.5 75 77.5 80 82.5 82.5 VIII.63 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 6 SEKRETARIAT DPRD 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada 2 Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada VIII.64 ASPEK/FOKUS/BI DANG URUSAN/INDIKAT OR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019) 2020 2021 2022 2023 2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 3 Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD ada/tidak ada ada ada ada ada ada ada VIII.65 IX.1 9.1 Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020-2024, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2019-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.Perangkat Daerah Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2.Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3.Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 diperlukan IX.2 langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya
4.Walikota berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.
5.Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
6.Penyusunan RKPD Kota Bogor pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2020 sampai dengan 2024.
7.Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019- 2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. 9.2 Pedoman Transisi Dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Pembangunan Pada masa transisi dimana RPJMD Kota Bogor 2019-2024 telah habis masa berlakunya dan belum ditetapkannya RPJMD 2024-2030, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Bogor. Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bogor Tahun 2025. Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD