DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata cara Pemberdayaan, Pelayanan Kepemudaan, Penyadaran Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda oleh Pemerintah Daerah serta memfasilitasi sarana dan prasarana, jumlah organisasi dan komunitas pemuda yang aktif, serta tingkat partisipasi dan potensi pemuda untuk menghindari bahaya destruktif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan layanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mewujudkan Pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 4
10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 5
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan Kepemudaan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang membidangi urusan Kepemudaan.
7.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
12.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha. 6
14.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
18.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
20.Kreatifitas Pemuda adalah potensi yang dimiliki setiap pemuda dan bukan yang diterima dari luar diri individu pemuda.
21.Kota Layak Pemuda adalah dimana Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana, jumlah organisasi dan komunitas pemuda yang aktif, serta tingkat partisipasi dan potensi pemuda untuk menghindari bahaya destruktif. 7

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang meliputi:
1. a.penyadaran pemuda; 8
2. b.pemberdayaan pemuda; dan
3. c.pengembangan pemuda.
(2)Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, komunitas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan organisasi kepemudaan serta komunitas pemuda melalui kegiatan meliputi:

a.pendidikan agama dan ahlak mulia;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.penumbuhan semangat bela negara;
e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang. 9

Pasal 6

(1)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat;
2. b.seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
3. c.lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
4. d.jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
5. e.temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
6. f.perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda;
(2)Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dengan kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 10

Pasal 7

(1)Pemberdayaan pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota melalui kegiatan:
1. a.peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya pemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pemberian penghargaan bagi pemuda daerah yang berprestasi;
3. c.pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
4. d.pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda;
5. e.pemilihan wirausahawan muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat kota;
6. f.menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat kota;
7. g.melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan pemuda untuk mencari bibit potensial. 11
(3)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait kepemudaan, organisasi kepemudaan, komunitas remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui:

a.pengembangan kepemimpinan;
b.pengembangan kewirausahaan;
c.pengembangan kepeloporan;
d.pengembangan kreativitas dan wawasan;
e.pengembangan Kota Layak Pemuda.

Pasal 9

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

a.pendidikan;
b.pelatihan;
c.pengkaderan;
d.pembimbingan;
e.pendampingan; dan/atau
f.forum kepemimpinan dan komunikasi pemuda. 12

Pasal 10

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:

a.pelatihan;
b.pemagangan;
c.pembimbingan;
d.pendampingan;
e.kemitraan;
f.promosi; dan/atau
g.bantuan akses permodalan.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017