DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistem pertanian organik dengan penetaoan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang tujuan, sasaran dan ruang lingkup, perencanaan sistem pertanian organik, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian organik, penyelenggaraan sistem pertanian organik, budidaya pertanian organik, sarana produksi dan pengolahan, sertifikasi dan pelabelan, insentif dan disintensif, produk pertanian organik asal pemasukan, pemasaran produk pertanian organik, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era otonomi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan;
c.bahwa dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, penggiat dan produsen di bidang pertanian organik dan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 102 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
21.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6); 22.,/Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5.Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
8.Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).
9.Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
10.Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai " organik " adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
11.Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem pertanian organik.
12.Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan "Organik Indonesia " disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf "G" berbentuk bintil akar.
13.Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
14.Akreditasi adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
15.Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
16.Bahan yang diperbolehkan adalah bahan yang dianjurkan untuk dipergunakan.
17.Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
18.Tanaman adalah tanaman yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga dan buah, termasuk didalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
19.Pestisida untuk sistem pangan organik (pestisida nabati) adalah bahan pengendali organisme pengganggu tanaman selain pestisida sintetis, yang terdiri dari bahan mineral /alami, seperti belerang ataupun biopestisida yang terdiri dari pestisida botani (berasal dari tumbuh-tumbuhan) dan pestisida dari agens hayati (zoologi) seperti jamur, bakteri, virus dan mahluk hidup lainnya yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

a.mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan pertanian organik secara terpadu;
b.memberikan penjaminan dan perlindungan kepada petani organik dan atau masyarakat penggiat yang mengusahakan suatu produksi pangan organik baik secara individu maupun suatu bahan usaha atau lembaga serta masyarakat pengguna produk organik;
c.memberikan kepastian usaha bagi petani maupun penggiat dan atau komunitas pertanian organik untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
d.membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu berkesinambungan;
e.memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan; dan
f.meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
g.mendorong terdistribusikannya produk organik dan memberikan pendampingan dalam pemasaran sampai mandiri.
h.mendorong terciptanya pertanian organik perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memiliki aspek ekonomi, pendidikan dan wisata.

Pasal 3

(1)Subyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah yaitu petani organik per seorangan dan/atau yang terhimpun dalam kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik atau kelompok / perkumpulan / paguyuban / komunitas masyarakat peminat dan penggerak pertanian organik atau badan usaha.
(2)Obyek sasaran pengembangan pertanian organik daerah adalah lahan sawah dan lahan kering; dan lahan perairan budidaya air dan budidaya peternakan atau kegiatan pertanian lainnya serta lahan perkotaan yang bisa diusahakan untuk aktivitas pertanian organik dalam arti luas;;
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang subyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan obyek sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan Sistem Pertanian Organik;
b.penyediaan sarana dan prasarana produk pertanian Organik;
c.penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
d.budidaya pertanian Organik;
e.sarana produksi dan pengolahan;
f.kelembagaan Sistem Pertanian Organik;
g.sertifikasi dan pelabelan;
h.insentif dan disintensif;
i.produk Organik asal pemasukan;
j.pemasaran produk pertanian Organik;
k.pembiayaan; dan
1. 1.pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

BAB III

PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 5

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun rencana:
1. a.pengembangan Sistem Pertanian Organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah;
2. b.pemetaan dan pengembangan wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik;
3. c.peningkatan kapasistas sumber day a manusia pendukung Sistem Pertanian Organik; dan
4. d.produksi dan pendampingan pemasaran dalam Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
(2)Wali Kota menugaskan Dinas untuk menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik secara terpadu.
(2)Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
(3)Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a.alat pertanian;
b.benih;
c.pupuk;
d.zat pengatur tumbuh;
e.pestisida;
f.inokulan;
g.rumah kemas;
h.alat, mesin, dan sistem pemasaran (termasuk e-commerce);
i.pelatihan dan pendampingan; dan
j.promosi produk pertanian organik dalam bentuk lomba, festival, dan lain-lain.

Pasal 8

(1)Benih bermutu untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui eksplorasi sumber daya genetik lokal, varietas unggul hasil pemuliaan tanaman atau introduksi dari luar negeri.
(2)Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan benih rekayasa genetik (transgenetik).
(3)Perizinan introduksi dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pembuatan pupuk dan pestisida sebagai Sarana Produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bahan baku dalam pembuatan pestisida yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 10

(1)Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik harus mendapatkan ijin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…