DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan angka 12, angka 16, dan angka 32 dihapus, angka 23 dan angka 33 diubah, dan di antara angka 25 dan angka 26 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 25a dan angka 25b, serta di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah 3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) 5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah 6. Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah 7. Ketentuan Pasal 17, 18, 20 diubah 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah 9. Ketentuan huruf e Pasal 22 diubah 10. Ketentuan Pasal 25 dan 27 diubah 11. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah 12. Ketentuan Bagian Ketiga diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A 13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) 14. Ketentuan Pasal 35 dan 37 diubah 15. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 43 diubah 16. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah 17. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah 18. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 51 diubah dan ditambahkan ayat (8) pada Pasal 51

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi serta berdasarkan hasil evaluasi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5 14.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6 20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 7 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 27.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 28.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; 29.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 30.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 31.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 32.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan; 8 33.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula; 34.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 35.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan; 36.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru; 37.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 38.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 39.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 40.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Equivalen Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan bagi Guru yang Bertugas pada SMP/SMA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013 pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015; 9 41.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 42.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; 43.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pendidikan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; 44.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 45.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); 10 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 12, angka 16, dan angka 32 dihapus, angka 23 dan angka 33 diubah, dan di antara angka 25 dan angka 26 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 25a dan angka 25b, serta di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bogor. 11
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Penjaminan Mutu Pendidikan adalah terpenuhinya 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diarahkan untuk penguatan, pengayaan, pengembangan, dan perluasan yang mencakup konteks, masukan, proses, keluaran, dan manfaat pendidikan.
11.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Dihapus.
13.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 12
14.Kurikulum Nasional adalah rencana strategi, program, pengalaman belajar, dan bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
15.Kurikulum Lokal adalah rencana, strategi, program, pengalaman belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kota Bogor.
16.Dihapus.
17.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan Kota Bogor yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan komparatif dan/atau kompetitif daerah.
18.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
19.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan penilaian. 13
23.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak Kanak (TK) dan Raudatul Atfal (RA) dan pada jalur non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA).
24.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
25.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 25a. Satuan Pendidikan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama. 25b. Jenis Pendidikan adalah jalur pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal, pendidikan khusus, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
26.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 14
27.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29.Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, social, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 29a. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis, dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik.
30.Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
31.Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
32.Dihapus.
33.Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan.
34.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 15
35.Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
36.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
37.Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal.
38.Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Satuan Pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dikembangkan berdasarkan kebijakan Daerah, program kerja, dan anggaran tahunan, serta rencana kegiatan yang disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 16
(3)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau Lembaga Penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
(4)Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal dan Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan non formal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
(5)Rencana kegiatan dan anggaran kegiatan disusun Satuan Pendidikan formal dan non formal berdasarkan Program Kerja Tahunan dan Anggaran Tahunan sebagai strategi untuk mengembangkan keunggulan khas Satuan Pendidikan.

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Walikota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan kebijakan daerah di bidang pendidikan serta menjamin pelaksanan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta dituangkan paling kurang dalam:
1. a.RPJMD;
2. b.RPJPD; dan;
3. c.peraturan perundang-undangan bidang pendidikan. 17
(3)Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
1. a.semua perangkat daerah;
2. b.lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah;
3. c.Satuan Pendidikan yang belum berbadan hukum dan berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah;
4. d.lembaga penyelenggara pendidikan formal, non formal, informal dan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah;
5. e.Dewan Pendidikan;
6. f.pendidik dan tenaga kependidikan;
7. g.Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
8. h.peserta didik;
9. i.orang tua/wali peserta didik;
10. j.masyarakat;
11. k.pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan.
  1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan secara online dan compatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Pemerintah. 18
(2)Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan, sistem penerimaan peserta didik baru, perangkat keras dan perangkat lunak, serta sumber daya pengguna pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong satuan pendidikan melaksanakan kerjasama dengan lembaga, organisasi, asosiasi profesi, dunia usaha/dunia industri atau instansi lain yang saling menguntungkan baik di dalam maupun di luar negeri.
(4)Ketentuan sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengelolaan pendidikan formal oleh Satuan Pendidikan menerapkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(3)Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. 19
(4)Pemerintah Daerah mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
(2)Penyelenggaraan pendidikan formal anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya.
(3)Penyelenggaraan pendidikan dasar formal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan yang sederajat melandasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
(4)Penyelenggaraan pendidikan formal menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dan yang sederajat, dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memberikan bekal anak didik terjun ke dunia kerja.
(5)Penyelenggaraan pendidikan formal didasarkan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada jumlah jam efektif belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Walikota. 20

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penyelenggaran pendidikan khsusus dan layanan khusus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

8.Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 20 dihapus.

Pasal 20

Dihapus.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak (lembaga pendidikan dan non pendidikan) yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan pertimbangan penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(3)Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerja sama bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21

11.Ketentuan huruf e Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…