(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
(2)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 28 Februari 2017 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 28 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI B Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si. Pembina NIP. 19720918 1999011001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (2/34/2017). 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN I. UMUM Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Seiring dengan semakin berkembangnya Kota Bogor dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan dimaksud adalah dengan melakukan evaluasi dan selanjutnya penyesuaian tarif Pajak Penerangan Jalan. 8 II. PASAL DEMI PASAL Pasal 6 : ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Pengenaan tarif PPJ terhadap penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dilakukan terhadap penggunaan listrik untuk tujuan komersil/usaha/niaga. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 76