DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, asas dan tujuan, jenis, unsur, dan penyelenggara pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren, pesantren berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi, fasilitasi penyelenggaraan pesantren,pelaksanaan, koordinasi, penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan, tim pengembangan pesantren, pembiayaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pesantren di Kota Bogor perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pesantren di Kota Bogor diperlukan adanya ikut serta Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245)
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
7.Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin.
10.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15.Dana Abadi Pesantren adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.asas dan tujuan;
b.jenis, unsur, dan penyelenggara Pesantren;
c.penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
d.pesantren berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi;
e.fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
f.pelaksanaan koordinasi;
g.penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan;
h.tim pengembangan Pesantren;
i.pembiayaan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

a.membentuk individu yang tafakuh fiddin, unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama;
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat;
d.mewujudkan pesantren di Daerah Kota yang berwawasan lingkungan dan mandiri secara ekonomi; dan
e.mempersiapkan santri yang unggul, berwawasan lingkungan, dan mandiri secara ekonomi agar siap terjun ke masyarakat.

BAB IV

JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PESANTREN

Pasal 5

Pesantren terdiri atas:

a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mualimin atau madrasah diniyah; dan
c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan umum.

Pasal 6

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

a.Kyai;
b.Santri yang bermukim di pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau mushola;
e.kajian kitab kuning atau dirosah islamiyah dengan pendidikan mualimin.

Pasal 7

(1)Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
(2)Untuk mendirikan pesantren, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur-unsur pesantren;
3. c.menginformasikan identitas pesantren kepada masyarakat;
4. d.memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
5. e.mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Informasi identitas pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c paling sedikit terdiri dari:
1. a.nama;
2. b.afiliasi;
3. c.alamat; dan
4. d.Ijin Operasional Pesantren dari Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PESANTREN

Pasal 8

(1)Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
(3)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayal (2) berbentuk:
1. a.satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
2. b.satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
(4)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
(5)Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan
(6)Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Mahad Aly.
(7)Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

BAB VI

PESANTREN BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

Pasal 9

(1)Setiap pesantren dapat melaksanakan kegiatan berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi yang terdiri dari:
1. a.kegiatan pengelolaan kawasan pesantren berwawasan lingkungan;
2. b.kegiatan unit usaha berwawasan lingkungan.
(2)Dalam melakukan kegiatan yang berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren melibatkan santri.
(3)Kegiatan pengelolaan kawasan pesantren berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.pembentukan kawasan pesantren yang baik, bersih, dan sehat melalui pengelolaan sampah, penanaman pohon dan penghijauan untuk menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar pesantren
2. b.konvensi lahan kritis untuk merawat dan memaksimalkan potensi lahan-lahan pesantren sehingga dapat menunjang kegiatan pesantren.
(4)Kegiatan unit usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pertanian;
2. b.perikanan; dan/atau
3. c.unit usaha lainnya yang berwawasan lingkungan.
(5)Unit usaha berbasis lingkungan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan unit usaha yang memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
(6)Hasil dari kegiatan unit usaha berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai usaha untuk menciptakan kemandirian ekonomi Pesantren dalam bentuk:
1. a.meningkatkan aktivitas yang mempunyai nilai tambah, baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi;
2. b.membantu membiayai kebutuhan operasional pesantren;
3. c.membantu masyarakat yang ada di sekitar pesantren;
4. d.menjadi permodalan awal bagi unit usaha lainnya.

BAB VII

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 10

(1)Wali Kota menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Kota yang berwawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi melalui Tim Pengembangan Pesantren.
(2)Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.peningkatan pengetahuan mengenai wawasan lingkungan dan kemandirian ekonomi bagi sumber daya manusia di lingkungan Pesantren;
2. b.peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
3. c.peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
(3)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan untuk:
1. a.peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
2. b.peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Kota.
(4)Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
(5)Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
(6)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…