(1)Setiap WNI yang melanggar ketentuan batas waktu pelaporan pencatatan pendaftaran penduduk atau pada waktu pelaporan peristiwa kependudukan diancam dengan pidana kurungan paling rendah 10 (sepuluh) hari dan paling tinggi 20 (dua puluh) hari atau pidana denda paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(2)Setiap WNA yang melanggar ketentuan batas waktu pelaporan pencatatan pendaftaran penduduk atau pada waktu pelaporan peristiwa kependudukan diancam dengan pidana kurungan paling rendah 10 (sepuluh) hari dan paling tinggi 20 (dua puluh) hari atau pidana denda paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 19 Januari 2018 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si. Pembina NIP. 19720918 1999011001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (3/5/2018).