DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan terdiri atas:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. b.Neraca Pemerintah Kota Bogor;
3. c.Laporan Arus Kas Tahun 2019;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas; 13
6. f.Laporan Perubahan SAL;
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan........ Rp2.559.857.207.793,86
b.Belanja.............. Rp2.526.504.949.919,19 Surplus/(Defisit)..........................Rp31.356.404.855,67
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan....... Rp401.802.129.830,52
2. 2.Pengeluaran...... Rp155.495.608.833,00 Pembiayaan Netto......................Rp246.306.520.997,52

Pasal 3

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp80.113.352.894,14 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.639.970.560.688,00
2. 2.Realisasi Rp2.559.857.207.793,86 Selisih kurang ....................... Rp80.113.352.894,14
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp347.875.175.853,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp2.876.375.978.791,52
2. 2.Realisasi Rp2.528.500.802.938,19 Selisih kurang ....................... Rp347.875.175.853,33 14
c.Selisih anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp267.761.822.959,19 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit Setelah Perubahan Rp(236.405.418.103,52)
2. 2.Realisasi Rp(31.356.404.855,67) Selisih lebih .......................... Rp267.761.822.959,19
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp139.740.514.867,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp262.061.614.963,52
2. 2.Realisasi Rp401.802.129.830,52 Selisih lebih .......................... Rp139.740.514.867,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp129.839.411.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp25.656.196.860,00
2. 2.Realisasi Rp155.495.608.833,00 Selisih lebih .......................... Rp129.839.411.973,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.901.102.894,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp236.405.418.103,52
2. 2.Realisasi Rp246.306.520.997,52 Selisih lebih .......................... Rp9.901.102.894,00 15

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tanggal 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp8.450.865.944.760,55
b.Jumlah kewajiban Rp119.207.677.738,43
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp8.331.658.267.022,12

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 2 Januari Tahun 2019 Rp241.211.999.533,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp532.347.055.748,67
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan Rp(500.990.650.893,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp(10.258.061.706,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp150.697.543,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp277.909.444.202,19

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 16

Pasal 7

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 17
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini;
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 18

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 23 September 2020 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 23 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (3/101/2020).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan terdiri atas:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
2. b.Neraca Pemerintah Kota Bogor;
3. c.Laporan Arus Kas Tahun 2019;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas; 13
6. f.Laporan Perubahan SAL;
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a.Pendapatan........ Rp2.559.857.207.793,86
b.Belanja.............. Rp2.526.504.949.919,19 Surplus/(Defisit)..........................Rp31.356.404.855,67
c.Pembiayaan:
1. 1.Penerimaan....... Rp401.802.129.830,52
2. 2.Pengeluaran...... Rp155.495.608.833,00 Pembiayaan Netto......................Rp246.306.520.997,52

Pasal 3

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp80.113.352.894,14 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.639.970.560.688,00
2. 2.Realisasi Rp2.559.857.207.793,86 Selisih kurang ....................... Rp80.113.352.894,14
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp347.875.175.853,33 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp2.876.375.978.791,52
2. 2.Realisasi Rp2.528.500.802.938,19 Selisih kurang ....................... Rp347.875.175.853,33 14
c.Selisih anggaran dengan realisasi Surplus sejumlah Rp267.761.822.959,19 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit Setelah Perubahan Rp(236.405.418.103,52)
2. 2.Realisasi Rp(31.356.404.855,67) Selisih lebih .......................... Rp267.761.822.959,19
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp139.740.514.867,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp262.061.614.963,52
2. 2.Realisasi Rp401.802.129.830,52 Selisih lebih .......................... Rp139.740.514.867,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp129.839.411.973,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp25.656.196.860,00
2. 2.Realisasi Rp155.495.608.833,00 Selisih lebih .......................... Rp129.839.411.973,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp9.901.102.894,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp236.405.418.103,52
2. 2.Realisasi Rp246.306.520.997,52 Selisih lebih .......................... Rp9.901.102.894,00 15

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tanggal 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp8.450.865.944.760,55
b.Jumlah kewajiban Rp119.207.677.738,43
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp8.331.658.267.022,12

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 2 Januari Tahun 2019 Rp241.211.999.533,00
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp532.347.055.748,67
c.Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan Rp(500.990.650.893,00)
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp(10.258.061.706,00)
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp150.697.543,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Rp277.909.444.202,19

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 16

Pasal 7

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 17
k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini;
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 18